Aborsi Ilegal Boyolali: 2 Tersangka, Tarif Rp8 Juta per Pasien
Polres Boyolali menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus temuan jenazah bayi yang dikubur di kebun Dukuh Sengon, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo. Tersangka adalah DY (29), ibu bayi tersebut, dan AT (57), pensiunan tenaga medis yang menjalankan praktik aborsi ilegal.
Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Joni Aryanto, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (18/11/2026). Dari pemeriksaan awal, praktik yang dijalankan AT bukan sekali dua kali.
Baca juga: Kematian RF di Pelalawan dan 7 Kasus Serupa yang Mengguncang Penegakan Narkoba
Kronologi Temuan Jenazah Bayi di Kebun Cepogo
Kasus ini bermula dari temuan jenazah bayi yang dikubur di sebuah kebun di Dukuh Sengon, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Dari penyelidikan itu, polisi menelusuri jejak hingga ke DY, ibu kandung bayi yang menggugurkan kandungannya.
Joni menjelaskan, DY mengaku mendapat informasi soal praktik aborsi di wilayah Ampel dari seorang temannya yang juga pemandu karaoke. Teman tersebut kini berstatus saksi dalam perkara ini.
Dari keterangan itulah penyidik bergerak ke AT, pensiunan tenaga medis yang menjalankan praktik aborsi secara ilegal dari rumah pribadinya. "Pas kita masuk itu, kita masuk ke dalam satu kamar itu memang seperti ada tempat medis-medisnya," kata Joni menirukan hasil penggeledahan.
Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan AT, antara lain obat-obatan, alat suntik, gunting, kateter, bantal, jarik, hingga pakaian bayi. Barang-barang itu kini menjadi bagian dari berkas penyidikan.
Baca juga: KPK Bela Raffi Ahmad: Proyek Rp14,7 Miliar Hanya untuk Endorsement Medsos
Peran DY dan AT dalam Praktik Aborsi Ilegal
DY berperan sebagai pasien yang meminta kandungannya digugurkan. Bayi yang dikubur di kebun Cepogo merupakan anak keempatnya. Motifnya disebut polisi cukup jelas.
"Motifnya karena yang bersangkutan ingin kembali bekerja sebagai pemandu karaoke," ujar Joni. DY disebut ingin kembali ke pekerjaan lamanya setelah kehamilan memasuki usia tujuh bulan.
Sementara AT adalah pelaku yang menjalankan prosedur aborsi. Menurut Joni, dari keterangan pemeriksaan, pensiunan tenaga medis itu sudah melakukan praktik aborsi ilegal kurang lebih lima kali. "Itu masih kita dalami lagi," tegasnya.
Soal tarif, polisi menyebut angka yang tidak kecil. "Tarifnya tadi Rp 8 juta, karena sudah 7 bulan kan janinnya sudah besar, makanya Rp 8 juta. Kalau janinnya masih kecil itu biasanya Rp 2,5 juta," lanjut Joni.
Pelanggan AT, menurut keterangan polisi, kebanyakan pemandu karaoke atau wanita pekerja hiburan malam. Selain melayani aborsi, AT juga membantu memberikan layanan KB kepada warga.
Praktik Berjalan 10 Tahun dan Pernah Ditegur Dinas Kesehatan
Yang memberatkan AT, praktik itu bukan barang baru. Dari keterangan tersangka sendiri, kegiatan tersebut sudah berlangsung sekitar 10 tahun.
Polisi juga mengungkap bahwa AT pernah mendapat teguran dari pemerintah untuk menutup praktiknya, tetapi tidak digubris. "Menurut keterangan dari tetangga sekitar, itu praktik yang bersangkutan sempat ditegur oleh Dinas Kesehatan untuk ditutup. Tapi memang sampai sekarang memang masih buka," ungkap Joni.
Warga sekitar mengaku tidak mengetahui aktivitas terlarang itu. Mereka hanya tahu AT sebagai pensiunan tenaga medis. Di rumah AT tidak ada plakat yang menandakan praktik layanan kesehatan, dan bangunan itu terlihat murni sebagai rumah pribadi.
Kondisi ini menjelaskan mengapa praktik tersebut bisa bertahan lama. Tidak ada penanda, tidak ada papan nama, dan aktivitasnya hanya diketahui kalangan terbatas yang mendapat informasi dari mulut ke mulut.
Hingga kini, polisi masih mendalami keberadaan bayi hasil aborsi sebelumnya. Sebab, jika AT benar-benar melayani sekitar lima pasien, ada kemungkinan jenazah lain dikubur atau dihilangkan dengan cara tertentu.
Pasal yang Menjerat Kedua Tersangka dan Ancaman Hukuman
Kedua tersangka dijerat dengan rangkaian pasal berlapis. Joni merinci, penyidik menyangkakan dugaan tindak pidana aborsi dan atau setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya.
Dasar hukumnya adalah Pasal 77A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.
Selain itu, penyidik juga memakai Pasal 463 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau Pasal 270 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara. Untuk AT ditambah sepertiga," tandas Joni. Artinya, sebagai pelaku yang menjalankan praktik, AT menghadapi ancaman hukuman lebih berat dibanding DY.
Dampak Kasus dan Langkah Penyidikan Berikutnya
Kasus ini membuka tabir praktik aborsi ilegal yang beroperasi di wilayah pedesaan Boyolali. Lokasi praktik di Ampel, menurut keterangan polisi, hanya diketahui kalangan terbatas.
Penyidik kini fokus mendalami sejumlah hal. Pertama, jumlah pasien yang pernah dilayani AT selama sekitar 10 tahun berpraktik. Kedua, keberadaan jenazah bayi dari aborsi sebelumnya. Ketiga, kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan praktik tersebut.
Polisi juga masih memeriksa saksi, termasuk teman DY yang mengarahkan korban ke praktik aborsi di Ampel. Keterangan saksi itu menjadi pintu masuk untuk memetakan bagaimana informasi soal praktik ilegal tersebut menyebar di kalangan pekerja hiburan malam.
Bagi warga Cepogo dan sekitarnya, temuan jenazah bayi di kebun menjadi peringatan soal longgarnya pengawasan terhadap praktik kesehatan ilegal yang bersembunyi di balik rumah pribadi. Teguran Dinas Kesehatan yang tidak diindahkan menunjukkan ada celah penegakan aturan yang perlu ditutup.
Informasi awal soal kasus ini juga pernah diberitakan dalam laporan sebelumnya mengenai temuan mayat bayi di Boyolali yang mengungkap praktik aborsi ilegal. Sementara itu, ketentuan soal perlindungan anak dan tindak pidana kesusilaan dapat ditelusuri pada basis data peraturan perundang-undangan.
Analisis Redaksi
Yang paling mencolok dari kasus ini bukan sekadar angka tarif Rp 8 juta atau lama praktik 10 tahun. Persoalannya ada pada teguran Dinas Kesehatan yang berhenti di atas kertas. Jika benar praktik itu pernah ditegur untuk ditutup, lalu mengapa masih beroperasi hingga jenazah bayi ditemukan di kebun?
Praktik aborsi ilegal seperti ini tidak tumbuh di ruang hampa. Ada permintaan, ada informasi yang menyebar dari mulut ke mulut, dan ada oknum yang memanfaatkan kerentanan. Pelanggan yang disebut kebanyakan pemandu karaoke dan pekerja hiburan malam menunjukkan bahwa kelompok dengan akses terbatas ke layanan kesehatan reproduksi yang aman justru menjadi sasaran empuk.
Penegakan hukum terhadap DY dan AT penting, tetapi tidak cukup. Pengawasan terhadap praktik kesehatan ilegal harus berhenti bersifat formalitas. Teguran tanpa tindak lanjut hanya memberi ruang bagi praktik berbahaya untuk terus berjalan, dan korban berikutnya bisa saja bukan hanya bayi yang dikubur di kebun, tetapi juga perempuan yang mempertaruhkan nyawanya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0