Kematian RF di Pelalawan dan 7 Kasus Serupa yang Mengguncang Penegakan Narkoba
- Kronologi Kematian RF Versi Polisi dan Keluarga
- Tujuh Kasus Serupa: Dari Warga Tewas hingga Barang Bukti Ditukar
- Aturan Penggunaan Kekuatan yang Sering Diabaikan
- Dampak bagi Kepercayaan Publik dan Penegakan Hukum Narkoba
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Propam dan Gelar Perkara
- Analisis Redaksi: Ketika Penindakan Narkoba Menjadi Ancaman bagi Warga
Kematian ibu rumah tangga berinisial RF (43) saat penindakan narkoba oleh Satresnarkoba Polres Pelalawan, Riau, pada 14 November 2026, membuka kembali pertanyaan soal cara aparat bertindak di lapangan. Versi kepolisian dan keluarga korban saling bertolak belakang, sementara Bidpropam Polda Riau memeriksa delapan personel.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Langgam I Km 14, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang. Polisi menghentikan mobil yang ditumpangi lima anggota keluarga, termasuk RF dan suaminya, Suhendrik Ginting (43).
Baca juga: Aborsi Ilegal Boyolali: 2 Tersangka, Tarif Rp8 Juta per Pasien
Kepala Bidpropam Polda Riau Kombes Harissandi menyatakan pihaknya mengusut kasus ini secara terbuka. "Kita dari Bidpropam melakukan investigasi secara transparan, objektif, akuntabel," kata Harissandi di Mapolda Riau, Selasa (17/11/2026).
Kasus Pelalawan bukan yang pertama. Sejumlah penindakan perkara narkoba sebelumnya juga berujung polemik, mulai dari warga meninggal setelah penggerebekan, klaim salah tangkap, penjebakan oleh polisi yang menyamar, hingga aparat yang menjual barang bukti. Berikut tujuh di antaranya.
Kronologi Kematian RF Versi Polisi dan Keluarga
Menurut kepolisian, petugas menghentikan mobil yang ditumpangi lima anggota keluarga. Polisi menyebut Suhendrik menolak keluar untuk digeledah, sementara anggota keluarga lainnya histeris. Negosiasi berlangsung sekitar satu jam.
Saat hujan turun deras, petugas memindahkan mobil ke lokasi yang lebih teduh. Di dalam mobil itulah RF kejang lalu tak sadarkan diri. Polda Riau juga menyebut Suhendrik baru sembilan bulan bebas dari perkara narkoba sebelumnya.
Baca juga: KPK Bela Raffi Ahmad: Proyek Rp14,7 Miliar Hanya untuk Endorsement Medsos
Suhendrik membantah versi itu. Ia mengaku ditarik keluar dari mobil oleh enam hingga tujuh polisi, sementara istrinya yang memiliki riwayat penyakit kelelahan membela dan berteriak minta tolong.
"Di situlah istri saya ini terlalu capek membela saya, menarik saya, berteriak minta tolong sama polisi," ujarnya. Menurut Suhendrik, petugas mengabaikan keselamatan istrinya di tengah proses penangkapan.
Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari menyatakan sanksi bagi anggotanya akan bergantung pada hasil pemeriksaan Propam. Polda Riau juga akan menggelar perkara dugaan tindak pidana narkotika yang melibatkan Suhendrik.
Tujuh Kasus Serupa: Dari Warga Tewas hingga Barang Bukti Ditukar
Rangkaian kasus berikut menunjukkan pola yang berulang: warga sipil menjadi korban, prosedur dipertanyakan, dan barang bukti narkoba disalahgunakan.
- Lansia meninggal usai penggerebekan di Surabaya (2017). Suharto (68) terjatuh saat polisi menggerebek rumah keponakannya, Devi Utomo, di Jalan Tempel Sukorejo I. Warga menyebut polisi menemukan plastik klip dan alat suntik yang diklaim Suharto sebagai wadah sambal dan alat merawat burung. Suharto dibawa ke RS William Booth dan meninggal sehari kemudian. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat itu, AKP Redik Tribawanto, membantah ada salah tangkap.
- Lampiran BAP berisi barang narkoba di Polsek Cilandak (2026). Sebuah video viral di Instagram awal Februari 2026 memperlihatkan warga memprotes penyidik karena BAP-nya memuat lampiran timbangan narkoba, padahal perkara yang ditangani adalah penganiayaan. "Tidak ada penjebakan ke arah narkoba," ujar Kasi Humas Polsek Cilandak Aipda Nuryono. Dua penyidik diperiksa Propam.
- Klaim salah tangkap oleh BNN Sultra di Kendari (2023). Fikran (26) diamankan tim BNNP Sulawesi Tenggara saat sedang bermain ponsel di sebuah konter. "Pas saya lari, tiba-tiba diadang tiga orang yang berpakaian preman," tuturnya. Penyidik BNNP Sultra Musjito membantah ada pemukulan dan menyebut Fikran dilepas di lokasi.
- Dijebak polisi penyamar, dibebaskan Mahkamah Agung (Langsa, 2011). Fitri Yanti disuruh membelikan sabu oleh polisi yang menyamar. Ia ditangkap, dituntut empat tahun, tetapi PN Langsa melepaskannya. Kasasi jaksa ditolak MA melalui putusan Nomor 2517 K/Pid.Sus/2012. Majelis menilai Fitri "hanyalah sebagai pelaksana perintah dari orang lain" dan merujuk asas geen straf zonder schuld.
- Kapolda tukar sabu sitaan dengan tawas (2022). Irjen Teddy Minahasa memerintahkan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara menyisihkan 5 kilogram sabu dan menggantinya dengan tawas. Sabu dijual ke jaringan Jakarta seharga sekitar Rp300 juta per kilogram melalui Linda Pujiastuti. Teddy divonis penjara seumur hidup pada Mei 2023 dan di-PTDH. Dody dan Linda masing-masing dihukum 17 tahun.
- Tiga penyidik BNN jual barang bukti (2019–2020). Tiga penyidik berinisial S, AM, dan MH mencuri 6,9 kilogram sabu dari barang bukti dalam 10 aksi sepanjang Mei–Agustus 2019. Sabu dijual total Rp517,5 juta. Pada Juli 2020, ketiganya divonis 14 tahun penjara.
- Kasat Narkoba jadi kurir bandar (Lampung Selatan, 2023). AKP Andri Gustami, saat menjabat Kasat Resnarkoba Polres Lampung Selatan, meloloskan pengiriman narkoba melalui Pelabuhan Bakauheni delapan kali, total 150 kilogram sabu dan 2.000 butir ekstasi. Imbalannya disebut lebih dari Rp1,2 miliar. Pada 29 Februari 2024, ia dijatuhi hukuman mati. "Tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa," kata hakim.
Daftar itu bertambah pada 2026. Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dijatuhi PTDH setelah disebut menerima Rp2,8 miliar dari bandar "Koh Erwin" melalui Kasat Resnarkoba AKP Malaungi, serta Rp1,6 miliar dari bandar lain. Didik kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Malaungi juga dipecat dan ditahan.
Aturan Penggunaan Kekuatan yang Sering Diabaikan
Tindakan polisi di lapangan sebenarnya dibatasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Aturan itu mewajibkan setiap tindakan memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan masuk akal.
Dengan kata lain, kekuatan hanya boleh dipakai bila benar-benar diperlukan dan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam kasus Pelalawan, pertanyaannya adalah apakah penghentian kendaraan dan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, terutama karena korban adalah perempuan yang tidak diduga menjadi target utama.
Polda Riau menyatakan akan menggelar perkara dugaan tindak pidana narkotika yang melibatkan Suhendrik. Hasil pemeriksaan Propam terhadap delapan personel Satresnarkoba Polres Pelalawan akan menentukan apakah penindakan di Jalan Langgam I itu dijalankan sesuai prosedur.
Dampak bagi Kepercayaan Publik dan Penegakan Hukum Narkoba
Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya soal satu insiden. Ada pola: warga sipil menjadi korban, barang bukti disalahgunakan, dan aparat yang seharusnya memberantas narkoba justru terlibat jaringan.
Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum narkoba menjadi taruhannya. Ketika polisi yang menyamar menjebak warga, ketika BAP memuat barang bukti yang tidak relevan, dan ketika kapolda menukar sabu dengan tawas, masyarakat punya alasan untuk meragukan integritas proses hukum.
Pengawasan atas barang bukti narkotika sejak penyitaan hingga pemusnahan menjadi sorotan. Begitu pula pengawasan terhadap tindakan aparat di lapangan, terutama yang berujung pada kematian warga.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Propam dan Gelar Perkara
Untuk kasus Pelalawan, hasil pemeriksaan Bidpropam Polda Riau akan menentukan nasib delapan personel Satresnarkoba, termasuk Kasat Resnarkoba. Kapolres Pelalawan menyatakan sanksi akan diberikan jika ditemukan pelanggaran prosedur.
Polda Riau juga akan menggelar perkara dugaan tindak pidana narkotika yang melibatkan Suhendrik. Proses ini akan menjadi ujian bagi transparansi kepolisian dalam menangani kasus yang menyita perhatian publik.
Keluarga korban menuntut keadilan. Suhendrik menyinggung oknum bernama Ocu Asrul yang disebut menyuruh istrinya minum air hujan saat kejang. Tudingan itu perlu diuji dalam pemeriksaan.
Yang jelas, daftar kasus serupa sudah terlalu panjang. Setiap insiden menambah beban bagi upaya membersihkan institusi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Analisis Redaksi: Ketika Penindakan Narkoba Menjadi Ancaman bagi Warga
Kematian RF di Pelalawan bukan sekadar insiden tunggal. Ia adalah pengingat bahwa penindakan narkoba, yang seharusnya melindungi masyarakat, bisa berubah menjadi ancaman bagi warga sipil ketika prosedur diabaikan. Tujuh kasus serupa dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: aparat terlalu cepat bertindak, barang bukti mudah disalahgunakan, dan pengawasan internal sering terlambat.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 sudah mengatur prinsip proporsionalitas dan nesesitas. Namun, penerapannya di lapangan masih jauh dari ideal. Dalam kasus Pelalawan, perbedaan versi kronologi antara polisi dan keluarga korban menunjukkan betapa pentingnya transparansi sejak awal. Jika Propam serius, hasil pemeriksaan harus diumumkan secara terbuka, bukan hanya menjadi dokumen internal.
Yang juga perlu dicermati adalah nasib barang bukti. Dari Teddy Minahasa hingga tiga penyidik BNN, penyalahgunaan barang bukti narkoba terjadi berulang. Pengawasan berlapis, termasuk audit eksternal, menjadi keniscayaan. Tanpa itu, setiap penggerebekan berpotensi menjadi tragedi, dan setiap vonis hukuman mati bagi aparat yang terlibat justru menjadi cermin kegagalan sistem pengawasan.
Kasus RF harus menjadi titik balik. Bukan hanya untuk delapan personel yang diperiksa, tetapi untuk seluruh institusi yang masih menyisakan celah bagi penyimpangan.
Sumber: afu.id, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0