Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI Batal, Pemprov DKI Tawarkan 2 Lokasi Pengganti
Pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI dipastikan batal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proyek itu tidak akan menyentuh hutan kota, sementara Pemprov DKI Jakarta menawarkan dua lokasi pengganti di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Kepastian ini menutup spekulasi yang berkembang beberapa pekan terakhir. Pemerintah kini berpindah haluan: mencari lahan alternatif yang cukup untuk menampung lebih dari 3.000 siswa tanpa mengorbankan ruang terbuka hijau di Depok, Jawa Barat, itu.
Baca juga: Raperda CSR Jateng Disusun, Bapemperda DPRD Gali Data ke Kabupaten Tegal
"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," kata Saifullah di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Kronologi: Dari Wacana Hutan Kota UI hingga Batal
Wacana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI muncul karena kebutuhan lahan yang besar. Kemensos membutuhkan area sekitar delapan hektare untuk satu kompleks sekolah yang melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan daya tampung lebih dari 3.000 siswa.
Universitas Indonesia sempat menawarkan beberapa alternatif lokasi. Dua di antaranya berada di Rawamangun dan Cawang. Namun, masing-masing lokasi hanya memiliki luas 1,5 hektare, jauh dari cukup.
Alternatif lain yang dipertimbangkan berada di kawasan kampus utama UI sisi Jakarta yang berimpitan dengan Hutan Kota UI. Lokasi inilah yang kemudian memicu perdebatan publik karena bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi.
Baca juga: PTPN I Perkuat Komunikasi Publik, Divhumas Polri Soroti Pentingnya Pagar Sosial
Penentuan lokasi masih menunggu pengecekan lapangan dan verifikasi administrasi. Proses itu melibatkan Kemensos, UI, dan Pemprov DKI Jakarta sebelum dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Saifullah menyebut pembangunan Sekolah Rakyat memiliki persyaratan ketat. Persyaratan itu meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas kawasan rawan bencana, dan kesesuaian tata ruang. Pemenuhan seluruh syarat diperkirakan memakan waktu enam bulan hingga satu tahun.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni Desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Sejumlah pejabat memberikan pernyataan tegas soal status Hutan Kota UI. Selain Saifullah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan tidak ada rencana pembangunan sekolah di kawasan hutan kota.
Muhaimin menyebut pemerintah akan memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah. Dengan begitu, pembangunan fasilitas pendidikan diharapkan tidak mengganggu keberadaan ruang terbuka hijau. Salah satu lokasi yang telah digunakan adalah gedung Kemensos di Cilandak, Pondok Indah.
Dari pihak UI, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro menegaskan kawasan hutan kota tetap dipreservasi. Rencana pembangunan sekolah, katanya, tidak akan mengubah komitmen UI dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan tidak keberatan jika pengelolaan Hutan Kota UI diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, ia menolak bila kawasan itu dialihfungsikan.
"Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan, Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan," tutur Pramono.
Pramono mengatakan DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Keduanya berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan masing-masing luas sekitar dua hektare.
Latar Belakang: Kebutuhan Lahan dan Program Prioritas
Persoalan lahan menjadi titik lemah program Sekolah Rakyat. Kebutuhan delapan hektare per kompleks tidak mudah dipenuhi di Jakarta, kota dengan harga tanah tinggi dan ruang terbuka hijau yang terus menyusut.
Kementerian Sosial mencatat sebanyak 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi. Fasilitas tersebut menampung sekitar 44.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebanyak 100 sekolah di antaranya telah memiliki gedung permanen.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah permanen hingga 2029. Target itu menuntut ketersediaan lahan dalam jumlah besar, sekaligus memicu tekanan terhadap kawasan hijau bila tidak direncanakan dengan hati-hati.
Program Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan gratis dengan berbagai layanan sosial. Di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
Karena itu, lokasi bukan sekadar soal luas tanah. Aksesibilitas, kesesuaian tata ruang, dan kedekatan dengan layanan pendukung menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan.
Dampak dan Sikap DPRD DKI Jakarta
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah mempertahankan fungsi Hutan Kota UI sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Menurutnya, kawasan tersebut berperan menjaga keseimbangan lingkungan Jakarta.
Keberadaan hutan kota juga membantu mengurangi polusi dan menyediakan area resapan air. Fungsi itu kian penting di tengah tekanan pembangunan dan masalah banjir yang rutin melanda ibu kota.
Yuke mendukung program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat. Namun, pemilihan lokasi pembangunan harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan kesesuaian tata ruang.
Ia meminta pemerintah mencari alternatif lahan yang tidak mengorbankan kawasan hijau. Setiap rencana pembangunan di kawasan dengan fungsi ekologis, katanya, perlu melalui kajian matang.
Dua lokasi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta masing-masing seluas sekitar dua hektare. Total empat hektare itu masih separuh dari kebutuhan delapan hektare, sehingga skema pembangunan kemungkinan harus dibagi ke beberapa titik.
Langkah Selanjutnya: Verifikasi dan PKS
Pemerintah masih mencari lokasi alternatif bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Hutan Kota UI dipastikan tidak dialihfungsikan, sementara penetapan lokasi pengganti menunggu proses verifikasi.
Beberapa hal yang masih harus diselesaikan antara lain:
- Pengecekan lapangan dan verifikasi administrasi atas dua lokasi usulan Pemprov DKI Jakarta.
- Pemenuhan syarat Amdal, kepastian bebas kawasan rawan bencana, dan kesesuaian tata ruang.
- Perhitungan ulang daya tampung karena luas lahan alternatif lebih kecil dari kebutuhan.
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemensos, UI, dan Pemprov DKI Jakarta.
Pemenuhan seluruh persyaratan diperkirakan membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun. Artinya, realisasi Sekolah Rakyat di Jakarta kemungkinan baru berjalan setelah proses administrasi dan kajian lingkungan tuntas.
Pemerintah juga mempertimbangkan kritik dan masukan masyarakat terkait rencana pemanfaatan lahan. Sampai proses itu selesai, status Hutan Kota UI tetap sebagai kawasan yang dipreservasi.
Analisis Redaksi
Keputusan membatalkan pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI adalah langkah yang tepat, meski terlambat. Wacana itu seharusnya tidak muncul sejak awal bila kajian tata ruang dilakukan sebelum lokasi diumumkan. Munculnya rencana di kawasan konservasi menunjukkan perencanaan lahan program prioritas belum matang.
Ada masalah struktural yang lebih besar: kebutuhan delapan hektare per kompleks tidak sepadan dengan ketersediaan lahan di Jakarta. Dua lokasi usulan Pemprov DKI Jakarta hanya menyediakan sekitar empat hektare. Pemerintah perlu terobosan, entah membangun bertingkat, memecah kompleks ke beberapa titik, atau memanfaatkan aset negara yang menganggur.
Yang paling penting, jangan sampai penyelamatan Hutan Kota UI menjadi alasan memperlambat perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Desil 1–4. Publik akan menilai pemerintah dari dua hal sekaligus: apakah kawasan hijau tetap utuh, dan apakah 500 sekolah permanen benar-benar berdiri sebelum 2029.
Sumber: antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0