Bupati Aceh Singkil Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Cegah TBC dan Rabies
Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, SH, membuka Rapat Koordinasi dan Integrasi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) di Aula Bappeda, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan kesehatan bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, melainkan gerakan bersama lintas sektor.
Rapat Koordinasi P2P di Aula Bappeda
Rapat yang berlangsung 18–19 November 2026 itu dihadiri Ketua MPU H. Roesman Hasmy, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Mursal, SKM., MM.Kes., sejumlah kepala SKPK, camat, serta para keuchik. Narasumber dari Provinsi Aceh turut dihadirkan untuk memperkuat integrasi program.
Baca juga: Saut Nathan Samosir Gelar Cek Kesehatan Gratis, Tekankan Deteksi Dini Hipertensi
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pembangunan kesehatan membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh sektor. “Kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, pencegahan dan penanggulangan penyakit harus menjadi gerakan bersama, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa,” ujar Safriadi Oyon.
Rapat ini menjadi forum evaluasi capaian program P2P, identifikasi kendala, penyamaan langkah lintas sektor, serta penetapan target akhir tahun 2026. Pemerintah kabupaten ingin memastikan program pencegahan tidak berhenti di level dinas, tetapi menjangkau desa melalui peran keuchik.
Menurut laporan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Mursal, sejumlah indikator masih memerlukan perhatian serius. Data perbandingan 2025 dengan capaian hingga Oktober 2026 menunjukkan kasus TBC tercatat 211 kasus, sementara gigitan hewan pembawa rabies meningkat dari 75 menjadi 120 kasus.
Di sisi lain, kasus demam berdarah dengue (DBD) menurun dari 213 menjadi 170 kasus dan diare dari 823 menjadi 749 kasus. Angka itu menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten untuk memetakan prioritas intervensi pada sisa tahun anggaran.
Baca juga: 3 Tanaman Herbal Khas Kalimantan: Manfaat dan Klaim Penyembuhan
Empat Isu Prioritas: TBC, Imunisasi, Kesehatan Jiwa, dan Sanitasi
Bupati memberikan perhatian khusus terhadap empat isu prioritas. Pertama, penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Kedua, peningkatan cakupan imunisasi. Ketiga, penguatan pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan ODGJ. Keempat, percepatan terwujudnya sanitasi aman.
Ia meminta seluruh jajaran memperkuat deteksi dini, memastikan pengobatan penderita TBC hingga tuntas, meningkatkan pelayanan imunisasi hingga pelosok desa, serta memberikan pendampingan yang manusiawi kepada ODGJ tanpa stigma dan diskriminasi.
“Jangan ada penderita yang terabaikan, anak yang kehilangan hak mendapatkan imunisasi, maupun ODGJ yang mengalami diskriminasi. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Untuk sanitasi, Bupati menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS), menyediakan jamban layak, dan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Persoalan ini dinilai berkaitan langsung dengan upaya menurunkan kasus diare dan penyakit menular lain.
Empat isu itu bukan tanpa alasan. TBC dan rabies sama-sama membutuhkan penanganan berkelanjutan, sementara imunisasi dan kesehatan jiwa menyangkut hak dasar warga yang sering luput dari perhatian layanan di daerah.
Data Kasus: TBC 211, Gigitan Rabies Naik, DBD dan Diare Turun
Mursal memaparkan sejumlah program masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data perbandingan tahun 2025 dengan capaian hingga Oktober 2026, kasus TBC tercatat 211 kasus. Angka itu menempatkan TBC sebagai salah satu beban penyakit yang harus ditangani hingga tuntas.
Gigitan hewan pembawa rabies meningkat dari 75 menjadi 120 kasus. Kenaikan ini menjadi sinyal agar pengawasan hewan penular rabies dan ketersediaan vaksin antirabies diperkuat, terutama di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan atau permukiman dengan populasi hewan peliharaan tinggi.
Sebaliknya, kasus DBD menurun dari 213 menjadi 170 kasus dan diare dari 823 menjadi 749 kasus. Penurunan ini menjadi modal untuk melanjutkan upaya pencegahan, meski belum sepenuhnya lepas dari risiko lonjakan pada musim tertentu.
“Tantangan utama yang kita hadapi meliputi belum optimalnya deteksi dini, keterbatasan SDM dan sarana, penolakan imunisasi, kepatuhan pengobatan, serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat. Karena itu, diperlukan kolaborasi, penguatan pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan,” ungkap Mursal.
Kendala Deteksi Dini hingga Penolakan Imunisasi
Dari laporan dinas kesehatan, persoalan deteksi dini menjadi titik lemah. Kasus TBC sering baru terdeteksi ketika sudah berlangsung lama, sehingga risiko penularan di lingkungan keluarga dan komunitas meningkat. Penguatan jejaring puskesmas dan kader desa menjadi kunci.
Keterbatasan SDM dan sarana juga disebut sebagai penghambat. Tenaga kesehatan di pelosok menghadapi beban kerja tinggi, sementara alat pendukung diagnosis dan logistik belum merata. Penolakan imunisasi menjadi tantangan lain yang berkaitan dengan keyakinan dan pemahaman warga.
Kepatuhan pengobatan TBC yang panjang memerlukan pendampingan. Tanpa pengawasan menelan obat, risiko putus berobat dan resistensi obat meningkat. Pemerintah kabupaten meminta puskesmas dan keuchik bekerja sama mengawal pasien hingga tuntas.
Koordinasi lintas sektor dinilai masih perlu diperkuat. Rapat ini menjadi upaya menyamakan langkah antara dinas kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga adat agar program P2P tidak berjalan sendiri-sendiri.
Langkah Selanjutnya: Target Akhir 2026 dan Monitoring Berkelanjutan
Rapat koordinasi menetapkan target akhir tahun 2026 sebagai acuan bersama. Pemerintah kabupaten meminta setiap perangkat daerah menyusun langkah konkret sesuai kewenangan, termasuk memastikan layanan imunisasi menjangkau desa terpencil.
Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan rapat ini momentum memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar pertemuan formal. “Saya optimistis, dengan kebersamaan, komitmen, dan kerja nyata seluruh pihak, target pembangunan kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dapat kita capai. Mari bekerja lebih terarah, lebih terukur, dan lebih terintegrasi demi mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sehat, sejahtera, dan berkualitas,” tutupnya.
Monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian dari rencana tindak lanjut. Dinas kesehatan akan melaporkan perkembangan capaian, sementara camat dan keuchik diminta aktif mendorong partisipasi warga dalam imunisasi, pemeriksaan TBC, dan perbaikan sanitasi.
Untuk rabies, penguatan koordinasi dengan dinas peternakan dan pihak terkait menjadi keniscayaan menyusul kenaikan kasus gigitan. Ketersediaan vaksin antirabies dan penanganan cepat di fasilitas kesehatan menjadi perhatian tersendiri.
Informasi lebih lanjut mengenai program P2P dapat diakses melalui laporan JatimXpost dan kanal resmi Kementerian Kesehatan.
Analisis Redaksi
Langkah Bupati Aceh Singkil menempatkan pencegahan penyakit sebagai urusan bersama patut diapresiasi. Namun, pidato di aula tidak otomatis menjadi program di lapangan. Data yang dipaparkan Mursal menunjukkan persoalan struktural: deteksi dini belum optimal, SDM terbatas, dan koordinasi lintas sektor masih rapuh.
Kenaikan gigitan hewan pembawa rabies dari 75 menjadi 120 kasus adalah alarm. Jika tidak diimbangi ketersediaan vaksin antirabies dan pengawasan hewan, risiko korban jiwa meningkat. Begitu pula TBC dengan 211 kasus yang menuntut pendampingan minum obat hingga tuntas, bukan sekadar pencatatan angka.
Target akhir 2026 harus diukur dengan indikator yang jelas dan dilaporkan terbuka. Tanpa monitoring yang ketat dan sanksi bagi jajaran yang abai, rapat koordinasi hanya akan menjadi agenda rutin. Kesehatan warga tidak bisa menunggu seremoni berikutnya.
Sumber: kemkes.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0