Pelajaran dari Paris: Terobosan Hukum Secondary Victimization dan Peringatan bagi Aparat Penegak Hukum Indonesia

Nov 18, 2026 - 17:10
 0  1
Pelajaran dari Paris: Terobosan Hukum Secondary Victimization dan Peringatan bagi Aparat Penegak Hukum Indonesia

Pengadilan Kriminal Paris mencatat terobosan hukum penting: mengakui viktimisasi sekunder yang dialami korban selama persidangan dan memberi kompensasi tambahan. Langkah ini menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum Indonesia yang masih sering melanggengkan victim-blaming.

Ad
Ad

Pada Senin, 16 November 2026, aktor legendaris Prancis Gérard Depardieu mencabut permohonan bandingnya atas vonis pelecehan seksual yang dijatuhkan pada Mei 2025. Keputusan itu menutup babak panjang kasus yang menyeret nama salah satu bintang paling berpengaruh di industri perfilman Prancis. Namun, makna terdalam perkara ini bukan sekadar menyerahnya seorang tokoh besar, melainkan preseden hukum yang lahir delapan belas bulan sebelumnya di persidangan tingkat pertama.

Baca juga: Kuasa Hukum Silmy Karim Tegaskan Tidak Ada Pemerasan di Sidang Tipikor Imigrasi

Kronologi Kasus Gérard Depardieu hingga Pencabutan Banding

Kasus ini bermula dari peristiwa di lokasi syuting film Les Volets Verts pada 2021. Dua perempuan pekerja film, seorang penata setting berusia 54 tahun dan seorang asisten sutradara berusia 34 tahun, memberikan kesaksian mengenai perabaan paksa dan komentar seksual yang merendahkan. Keduanya memaparkan kronologi secara rinci dan didukung keterangan saksi.

Selama empat hari persidangan pada Maret 2025, Depardieu bersikukuh menyangkal tuduhan. Ia berdalih bahwa sentuhan fisiknya merupakan bagian dari spontanitas kerja atau sekadar “humor vulgar dan porno” yang dianggap lumrah. Pengacaranya saat itu, Jérémie Assous, menggunakan strategi pembelaan agresif dengan mengalihkan perhatian dari perbuatan terdakwa kepada karakter dan moralitas para pelapor.

Di ruang sidang terbuka untuk umum, kedua perempuan tersebut dituduh sebagai pembohong yang mengarang cerita demi keuntungan finansial dan didorong agenda feminisme yang dianggap berlebihan. Pengacara berulang kali menyela jalannya persidangan, bahkan merendahkan kuasa hukum korban dengan sebutan yang menghina. Salah satu pelapor yang sedang menangis juga dihadapkan pada pernyataan sinis yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keterangannya.

Pada 13 Mei 2025, Pengadilan Kriminal Paris menjatuhkan putusan: Depardieu dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual. Hukuman delapan belas bulan penjara dengan masa percobaan dijatuhkan, kewajiban membayar kompensasi kepada para korban, dan pencatatan nama Depardieu dalam daftar nasional pelaku kejahatan seksual Prancis. Depardieu sempat mengajukan banding, tetapi pada 16 November 2026 ia mencabutnya.

Baca juga: Polda dan Kemenkum Sumut Teken PKS, Sinergi Fungsi Hukum Diperkuat

Dalam pernyataan tertulis melalui kedua pengacara barunya, Depardieu menyatakan menerima putusan bersalah dan menyampaikan permintaan maaf kepada kedua perempuan korban. Ia juga menuliskan kalimat reflektif: “Saya akhirnya memahami bahwa saya berasal dari dunia yang telah lenyap.”

Terobosan Hukum: Pengakuan Viktimisasi Sekunder

Selama persidangan Maret 2025, majelis hakim tidak hanya menyoroti perbuatan terdakwa. Mereka secara eksplisit mengakui adanya secondary victimization atau viktimisasi sekunder yang dialami korban akibat cara pembelaan yang brutal. Pengadilan memberikan kompensasi tambahan sebesar seribu euro kepada masing-masing korban secara khusus untuk penderitaan akibat viktimisasi sekunder tersebut.

Perlu ditegaskan, pengadilan tidak menjatuhkan hukuman pidana tersendiri kepada pengacara terdakwa. Namun, pengadilan mengakui bahwa cara pembelaan yang agresif telah menimbulkan kerugian psikologis tersendiri bagi para korban, yang kemudian menjadi dasar pemberian kompensasi tambahan yang harus dibayar oleh Depardieu.

Secara konseptual, viktimisasi sekunder merujuk pada trauma, rasa malu, dan penderitaan tambahan yang dialami korban bukan semata-mata akibat tindak pidana itu sendiri, melainkan akibat respons yang tidak sensitif, merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi dari sistem peradilan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan mengakui dan memberikan kompensasi atas viktimisasi sekunder, hakim Paris mengirim pesan fundamental: ruang sidang bukanlah ruang bebas nilai tempat martabat manusia boleh diinjak-injak atas nama prosedur hukum.

Menurut laporan BBC dan AFP, putusan ini menjadi salah satu yang pertama di Eropa yang secara eksplisit mengakui viktimisasi sekunder dalam konteks pelecehan seksual. Langkah ini memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada hak terdakwa.

Peringatan bagi Aparat Penegak Hukum Indonesia

Terobosan Pengadilan Paris semestinya menjadi peringatan keras bagi seluruh ekosistem peradilan pidana, khususnya aparat penegak hukum di Indonesia. Tantangan terbesar adalah memastikan “dunia lama” yang melanggengkan impunitas pelaku dan membungkam korban juga benar-benar lenyap dari ruang pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, dan ruang sidang pengadilan.

Selama ini, diskursus keadilan bagi korban kekerasan seksual sering kali berhenti pada soal berat atau ringannya hukuman bagi pelaku. Padahal, bagi seorang korban, proses hukum itu sendiri—mulai dari keputusan untuk melapor, pemeriksaan di kepolisian, proses penuntutan, hingga memberikan kesaksian di pengadilan—sering kali berubah menjadi ruang penderitaan baru.

Luka kedua itu sering kali sudah dimulai sejak langkah pertama korban memasuki kantor polisi. Alih-alih disambut dengan empati dan perlindungan, tidak sedikit korban yang justru diberondong pertanyaan bernuansa menyalahkan: mengapa tidak berteriak ketika kejadian berlangsung, mengapa mau diajak bertemu berdua, mengapa mengenakan pakaian tertentu yang dianggap tidak sopan, hingga pertanyaan sinis mengapa baru melapor setelah sekian lama diam.

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu lahir dari kegagalan memahami psikologi trauma, termasuk fenomena tonic immobility, yakni kondisi kebekuan tubuh sesaat yang dapat membuat korban tidak mampu bergerak, melawan, atau berteriak ketika mengalami serangan seksual. Kondisi ini juga diperburuk oleh kuatnya bias patriarki dalam cara pandang sebagian aparat penegak hukum.

Ketika laporan berhasil naik ke tahap penuntutan dan persidangan, penderitaan psikologis itu kerap berlanjut. Di ruang sidang, korban sering kali dihadapkan pada pemeriksaan yang mengorek kehidupan pribadi, riwayat hubungan asmara, hingga pembingkaian bahwa korban sebenarnya menikmati kejadian tersebut atau sekadar mencari sensasi dan keuntungan materi.

Instrumen Hukum yang Sudah Ada tetapi Belum Berjalan Efektif

Secara normatif, sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah perangkat penting untuk mencegah viktimisasi sekunder. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta pembaruan hukum acara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 telah meletakkan fondasi perlindungan bagi saksi dan korban.

Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara khusus mengingatkan hakim agar tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan menggunakan atau mempertimbangkan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini penting karena hakim bukan sekadar pemimpin pemeriksaan, melainkan juga penanggung jawab untuk memastikan proses peradilan berlangsung dengan menghormati martabat perempuan.

Lebih tegas lagi, Pasal 60 ayat (1) UU TPKS mewajibkan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat mereka, tanpa intimidasi maupun penjustifikasian kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan. Sementara itu, Pasal 60 ayat (3) secara eksplisit melarang pertanyaan dan/atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas, baik terhadap saksi, korban, maupun terdakwa.

Perkembangan hukum acara pidana juga memberikan penguatan. Pasal 215 KUHAP baru melarang pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 383/PUU-XXIV/2026 tanggal 12 November 2026, yang menghapus kata “Ahli” dari rumusan pasal tersebut. Dengan demikian, larangan pertanyaan menjerat berlaku terhadap saksi maupun terdakwa.

Namun, perubahan teks undang-undang tidak otomatis mengubah budaya kerja dan pola pikir aparat penegak hukum. Masih sering dijumpai aparat yang bersikap pasif ketika korban direndahkan di depan mata mereka, atau bahkan ikut melontarkan komentar yang menyudutkan korban atas nama menggali kebenaran materiil.

Dampak dan Reaksi: Antara Fair Trial dan Martabat Korban

Di kalangan praktisi hukum, khususnya advokat, perdebatan klasik muncul. Sebagian advokat berlindung di balik hak imunitas profesi dan prinsip fair trial. Mereka berargumentasi bahwa dalam membela klien dengan iktikad baik, mereka memiliki kebebasan luas untuk menguji kebenaran keterangan pelapor secara keras, termasuk mempertanyakan kredibilitas dan konsistensi keterangannya.

Namun, melindungi martabat korban tidak berarti menghilangkan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif. Hak terdakwa untuk menguji kredibilitas saksi, mengajukan pertanyaan, dan membantah alat bukti tetap harus dihormati sebagai bagian dari prinsip fair trial. Persoalannya adalah bagaimana hak tersebut dijalankan. Menguji konsistensi keterangan saksi dan relevansi alat bukti merupakan bagian dari kewajiban profesional advokat. Akan tetapi, hal itu berbeda secara mendasar dari penghinaan, intimidasi, pembunuhan karakter, atau penggalian kehidupan pribadi korban.

Putusan Pengadilan Paris memberikan contoh konkret bagaimana hakim dapat bertindak tegas. Dengan mengakui viktimisasi sekunder dan memberikan kompensasi, hakim tidak hanya melindungi korban tetapi juga mengirim sinyal bahwa taktik pembelaan yang merendahkan martabat manusia tidak dapat ditoleransi. Langkah ini sejalan dengan semangat perlindungan saksi dan korban yang telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti yang dirangkum oleh The New York Times dalam laporan investigasinya tentang gerakan #MeToo di Eropa.

Reaksi publik Prancis pun beragam. Sebagian menyambut baik putusan ini sebagai kemenangan korban, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai intervensi berlebihan terhadap hak pembelaan. Namun, bagi banyak pengamat, keputusan Depardieu mencabut banding dan menerima putusan bersalah menjadi pengakuan bahwa proses persidangan telah membawa penderitaan dan bahwa pembelaannya telah menjadi tidak terkendali.

Langkah Selanjutnya: Reformasi Budaya Peradilan

Pelajaran dari Paris harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di Indonesia. Pertama, aparat penegak hukum perlu dilatih untuk memahami psikologi trauma dan dampak viktimisasi sekunder. Kedua, hakim harus berani menggunakan kewenangannya untuk membatasi pertanyaan yang merendahkan martabat korban, sesuai dengan PERMA 3/2017 dan UU TPKS. Ketiga, pengawasan terhadap perilaku aparat di ruang pemeriksaan dan persidangan harus diperkuat, termasuk melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses korban.

Selain itu, advokat juga perlu diingatkan bahwa kode etik profesi menuntut pembelaan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Hak imunitas profesi tidak boleh menjadi tameng untuk melakukan serangan pribadi terhadap korban. Organisasi advokat dapat berperan aktif dalam memberikan sanksi bagi anggotanya yang melanggar etika.

Yang tak kalah penting, negara harus memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap pendampingan psikologis dan hukum selama proses peradilan. Keberadaan ruang tunggu khusus, pemeriksaan dengan pendamping, dan penggunaan teknologi untuk memberikan kesaksian tanpa bertatap muka dengan terdakwa dapat mengurangi risiko viktimisasi sekunder.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat belajar dari terobosan Paris dan memastikan bahwa pencarian keadilan tidak lagi berarti terluka untuk kedua kalinya.

Analisis Redaksi

Putusan Pengadilan Paris dalam kasus Gérard Depardieu bukan sekadar epilog dari kejatuhan seorang bintang. Ia adalah preseden hukum yang menempatkan martabat korban sebagai pusat peradilan pidana. Pengakuan atas viktimisasi sekunder dan pemberian kompensasi tambahan menunjukkan bahwa negara tidak boleh tinggal diam ketika proses hukum justru menjadi alat penyiksaan baru bagi korban.

Di Indonesia, instrumen hukum sudah tersedia. PERMA 3/2017, UU TPKS, dan KUHAP baru telah memberikan landasan yang cukup. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan. Aparat penegak hukum kerap terjebak pada formalitas dan mengabaikan dampak psikologis dari pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan korban. Hakim pun sering membiarkan praktik tersebut berlangsung dengan dalih menjaga keseimbangan.

Terobosan Paris seharusnya menjadi cermin. Jika Prancis, negara yang budayanya sempat skeptis terhadap #MeToo, mampu mengakui viktimisasi sekunder, Indonesia pun harus bisa. Kuncinya ada pada kemauan politik dan keberanian aparat untuk berubah. Tanpa itu, korban akan terus memilih bungkam, dan keadilan hanya menjadi ilusi.

Sumber: sinarharapan.net, nytimes.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad