Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Ditunda karena Sakit, Listyo Sigit Menyusul Pekan Depan

Nov 18, 2026 - 17:00
 0  1
Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Ditunda karena Sakit, Listyo Sigit Menyusul Pekan Depan

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi belum bisa digelar karena kondisi kesehatannya masih dalam perawatan medis. Polri memastikan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap berlangsung pekan depan.

Ad
Ad

Slamet Uliandi adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri yang namanya terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Divisi Propam Polri tidak memaksakan agenda sidang karena alasan kemanusiaan.

Baca juga: Curi Dompet di Dasbor Motor Jembrana, Pria Klungkung Ditangkap

Alasan Polri Menunda Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Slamet Uliandi masih memerlukan perawatan. Karena itu, jadwal sidang etik belum bisa ditetapkan.

"Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan," ujar Isir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Isir menegaskan, penundaan ini bukan bentuk pelonggaran terhadap proses hukum. Polri, katanya, tetap menghormati hak asasi setiap pihak yang menjalani pemeriksaan pelanggaran kode etik.

"Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU," imbuhnya.

Baca juga: Dua Pencuri Scoopy Operator SPBU Jembrana Ditangkap di Kos Tabanan

Belum ada keterangan resmi soal jenis penyakit yang diderita Slamet Uliandi maupun perkiraan kapan ia akan pulih. Polri juga tidak menyebut rumah sakit atau fasilitas tempat ia dirawat. Yang jelas, agenda KKEP untuk perwira bintang dua itu masih menggantung.

Penundaan ini menjadi catatan tersendiri. Sebab, Slamet Uliandi adalah satu dari empat perwira tinggi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Dua rekannya justru sudah lebih dulu menjalani sidang etik dan menerima vonis terberat.

Listyo Sigit Prabowo Dijadwalkan Hadapi Majelis KKEP Pekan Depan

Berbeda dengan Slamet Uliandi, Polri memastikan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan digelar pekan depan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri.

Meski demikian, Isir belum merinci tanggal pasti pelaksanaan sidang. Susunan Majelis KKEP yang akan memeriksa Listyo Sigit juga belum diumumkan ke publik.

"Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," tutur Isir.

Listyo Sigit Prabowo merupakan perwira tertinggi yang masuk dalam daftar tersangka kasus ini. Ia menjabat Kapolri sebelum posisi tersebut kini diisi Jenderal Suyudi Ario Seto. Sidang etiknya menjadi yang paling dinanti karena posisinya sebagai mantan orang nomor satu di institusi Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya adalah:

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri
  • Irjen Eko Hadi Santoso (EH)
  • Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv TIK Polri
  • Ahrie Sonta (AS)

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan perangkat teknologi milik Polri. Penyidik juga menelusuri dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem yang seharusnya tidak bisa dimasuki pihak luar.

Dua Perwira Tinggi Sudah Dipecat, Kini Ajukan Banding

Dari empat tersangka, dua orang telah lebih dulu menjalani sidang KKEP dan menerima sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri.

Ahrie Sonta dijatuhi vonis pemecatan dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sepekan kemudian, giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang menerima putusan serupa pada Selasa (17/11/2026).

Keduanya kini mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Artinya, status mereka belum sepenuhnya final selama proses banding berjalan di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam sidang etik Eko Hadi, penyidik menghadirkan sembilan saksi. Ia dinilai bersekongkol menyadap Prabowo dengan memanfaatkan teknologi milik Polri. Rumah Eko Hadi di kawasan Cipete juga sempat digeledah Bareskrim sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.

Perbedaan perlakuan antara Slamet Uliandi yang belum disidang dan dua rekannya yang sudah dipecat memunculkan tanda tanya. Namun Polri bersikeras bahwa penundaan tersebut murni alasan kesehatan, bukan intervensi atau upaya memperlambat proses.

Latar Belakang Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Perkara ini mencuat setelah muncul dugaan bahwa sejumlah perwira tinggi memakai perangkat teknologi Polri untuk kepentingan penyadapan terhadap Presiden. Penyidik Bareskrim kemudian menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan empat tersangka.

Selain penyadapan, penyidik menelusuri dugaan penghapusan data elektronik. Unsur ini penting karena berkaitan dengan upaya menutupi jejak digital. Ada pula dugaan akses ilegal, yakni masuk ke sistem atau perangkat tanpa kewenangan yang sah.

Kasus ini berdampak luas di internal Polri. Sebanyak 600 perwira dilaporkan sudah dimutasi dalam gelombang perubahan yang dipimpin Kapolri Suyudi Ario Seto. Pergantian di sejumlah posisi strategis disebut mengubah peta kekuatan di lingkaran Istana.

Kapolri juga sempat menegaskan bahwa Listyo Sigit dan kawan-kawan belum tersangka makar. Pernyataan itu disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang di publik setelah penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk posko Eko Hadi di Cipete.

Proses pidana dan etik berjalan beriringan. Sidang KKEP menentukan status keanggotaan seorang perwira di institusi, sementara penyidikan pidana menentukan pertanggungjawaban hukumnya. Dua jalur ini bisa menghasilkan konsekuensi berbeda, meski keduanya bersumber dari peristiwa yang sama.

Dampak Penundaan Sidang bagi Proses Hukum dan Citra Polri

Penundaan sidang Slamet Uliandi memperpanjang ketidakpastian. Publik belum tahu kapan perwira yang mengepalai Divisi TIK saat peristiwa terjadi itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di forum etik.

Di sisi lain, agenda sidang Listyo Sigit pekan depan menjadi ujian bagi Polri. Mantan Kapolri yang kini berstatus tersangka akan diperiksa oleh majelis yang dibentuk institusi yang pernah ia pimpin. Netralitas majelis menjadi sorotan.

Dua vonis pemecatan yang sudah dijatuhkan menunjukkan Polri tidak sepenuhnya ragu mengambil langkah keras. Namun keduanya kini mengajukan banding, sehingga hasil akhir masih menunggu. Jika banding ditolak, pemecatan itu menjadi preseden bagi dua tersangka lainnya.

Kasus ini juga menyinggung soal tata kelola teknologi di tubuh Polri. Perangkat sadap yang seharusnya dipakai untuk kepentingan penegakan hukum, dalam dugaan penyidik, dipakai untuk tujuan lain. Pertanyaan soal siapa yang mengawasi penggunaan alat tersebut belum sepenuhnya terjawab.

Langkah berikutnya ada di tangan Divisi Propam dan Bareskrim. Propam harus menyelesaikan sidang etik tiga tersangka yang tersisa, sementara Bareskrim melanjutkan penyidikan pidana. Keduanya dituntut bergerak tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Analisis Redaksi

Penundaan sidang etik karena alasan sakit adalah hal yang wajar dan dijamin oleh prinsip hak asasi. Namun dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap presiden, alasan kesehatan perlu disertai keterbukaan. Polri sebaiknya menyampaikan perkiraan waktu pemulihan dan mekanisme pemeriksaan alternatif agar publik tidak menebak-nebak.

Perbandingan dengan dua rekannya sulit dihindari. Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso sudah dipecat dalam hitungan hari setelah berkas etik mereka diproses. Slamet Uliandi justru belum masuk ruang sidang. Polri bisa meredam kecurigaan dengan menjelaskan perbedaan kondisi masing-masing tersangka secara rinci, bukan sekadar menyebut alasan medis.

Yang paling menentukan adalah sidang Listyo Sigit pekan depan. Sebagai mantan Kapolri, ia diuji oleh majelis dari institusi yang pernah dipimpinnya. Jika prosesnya berjalan terbuka dan putusannya beralasan kuat, kepercayaan publik terhadap Polri bisa pulih. Sebaliknya, jika sidang terkesan dipelintir, keraguan yang sudah ada akan mengeras. Polri punya kesempatan membuktikan bahwa kode etik berlaku sama bagi semua bintang, termasuk bintang empat.

Sumber: afu.id, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad