Rumah Ambruk di Garut: Bantuan Rutilahu 2027 Dinilai Tak Merata

Nov 18, 2026 - 16:50
 0  1
Rumah Ambruk di Garut: Bantuan Rutilahu 2027 Dinilai Tak Merata

Rumah pasangan Marjang dan Mirawati di Kampung Legok Muncang RT 01 RW 02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, ambruk pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 06.30 WIB. Hujan deras membuat tanah di bawah bangunan gembur dan bergeser. Peristiwa ini membuka persoalan lama: bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dinilai belum merata.

Ad
Ad

Saat kejadian, Marjang bersama keluarganya sedang berada di dalam rumah. Tidak ada anggota keluarga yang cedera. Namun, rumah itu tak lagi layak ditempati. Keluarga korban kini menjadi sorotan karena kondisi sosial ekonominya yang rentan.

Baca juga: Curi Dompet di Dasbor Motor Jembrana, Pria Klungkung Ditangkap

Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyebut keluarga Marjang masuk kategori desil satu dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Artinya, mereka termasuk kelompok paling miskin. Tetapi, keluarga itu disebut belum menerima seluruh komponen perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

Kronologi Rumah Ambruk di Cihurip

Hujan deras mengguyur kawasan Cihurip sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Air meresap ke dalam tanah yang menopang fondasi rumah. Tanah kemudian gembur dan bergeser. Bangunan rumah Marjang pun runtuh.

“Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut menyebabkan tanah di bawah bangunan rumah menjadi gembur dan mengalami pergeseran hingga mengakibatkan rumah ambruk,” demikian keterangan yang disampaikan dalam laporan di VOICEIndonesia.co.

Peristiwa berlangsung cepat. Warga sekitar bergegas menolong. Marjang dan keluarganya berhasil keluar dari rumah yang sudah tak berbentuk. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Baca juga: Dua Pencuri Scoopy Operator SPBU Jembrana Ditangkap di Kos Tabanan

Pada hari yang sama, Yudha mendatangi lokasi bersama Ganjar Ahadiat Tursana, Ketua Bapeksi Garut yang akrab disapa Kang Yuyus, dan Kepala Desa Mekarwangi, Yayat. Mereka menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang tunai.

Bantuan itu bersifat darurat. Untuk pemulihan jangka panjang, keluarga Marjang membutuhkan perbaikan rumah. Di sinilah persoalan Rutilahu muncul ke permukaan.

Alokasi Rutilahu 2027 Hanya Menyasar Dua Desa

Yudha mengungkapkan dokumen Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut. Dari dokumen itu, ada alokasi bantuan perbaikan rumah untuk 15 unit di Kecamatan Cihurip pada tahun anggaran 2027.

Namun, seluruh alokasi tersebut hanya tersebar di Desa Cihurip dan Desa Cisangkal. Sementara Desa Mekarwangi dan Desa Jayamukti tidak mendapatkan satu pun alokasi bantuan Rutilahu.

“Selaku anggota DPRD Garut, saya meminta kepada Bupati Garut agar mengarahkan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melakukan pemerataan desa yang mendapatkan bantuan Rutilahu di tahun anggaran 2027 nanti, sebelum APBD Garut tahun anggaran 2027 diterapkan,” ungkap Yudha.

Menurut Yudha, kebutuhan rumah layak huni tidak hanya berada di desa yang masuk daftar penerima. Warga di Desa Mekarwangi dan Desa Jayamukti juga memiliki kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Rumah Marjang yang ambruk menjadi bukti nyata.

Ia berharap Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menginstruksikan Disperkim mengevaluasi perencanaan alokasi bantuan. Distribusi dinilai perlu lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap desa, bukan hanya di dua desa yang selama ini menerima.

Desil Satu tapi Belum Dapat Perlindungan Sosial Penuh

Data DTSEN menempatkan keluarga Marjang pada desil satu. Kategori ini merujuk pada 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Biasanya, kelompok ini menjadi prioritas program perlindungan sosial.

Namun, Yudha menyebut keluarga Marjang belum menerima seluruh komponen perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Komponen yang dimaksud bisa mencakup bantuan pangan, jaminan kesehatan, atau bantuan sosial lain yang seharusnya menyasar kelompok miskin ekstrem.

Kondisi ini menunjukkan ada persoalan dalam integrasi data. DTSEN seharusnya menjadi rujukan tunggal untuk penyaluran bantuan. Jika keluarga desil satu belum menerima haknya, ada celah dalam verifikasi dan validasi data di lapangan.

“Harapan saya Bupati Garut bisa mengarahkan Disperkim untuk membantu Kang Marjang dan keluarga memperbaiki rumahnya. Jika tidak memungkinkan, dinas terkait bisa menentukan keluarga ini menjadi penerima bantuan perbaikan rumah di tahun anggaran 2027,” tegas Yudha.

Permintaan itu masuk akal. Rumah yang ambruk membuat keluarga Marjang kehilangan tempat tinggal. Tanpa intervensi pemerintah, mereka harus membangun ulang dengan biaya sendiri, sesuatu yang jelas berat bagi keluarga desil satu.

Mengapa Pemerataan Bantuan Rutilahu Penting

Program Rutilahu bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan biasanya berupa stimulan material atau uang tunai untuk memperbaiki struktur rumah. Besarannya bervariasi, tergantung kebijakan daerah.

Persoalannya, alokasi bantuan sering menumpuk di desa tertentu. Ada beberapa penyebab. Pertama, desa yang aktif mengusulkan lewat musyawarah pembangunan biasanya lebih mudah masuk daftar. Kedua, ketersediaan lahan dan status kepemilikan tanah memengaruhi kelayakan penerima. Ketiga, keterbatasan data dan verifikasi membuat desa dengan kapasitas administrasi lemah tertinggal.

Kecamatan Cihurip memiliki empat desa: Cihurip, Cisangkal, Mekarwangi, dan Jayamukti. Alokasi 15 unit yang hanya menyebar di dua desa menunjukkan ketimpangan perencanaan. Padahal, keempat desa berada di wilayah dengan karakteristik geografis serupa: berbukit dan rawan pergerakan tanah.

Yudha meminta agar pemerataan dilakukan sebelum APBD Garut 2027 ditetapkan. Artinya, ada ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk merevisi RKA Disperkim. Jika tidak, alokasi yang timpang akan berlanjut selama satu tahun anggaran penuh.

“Semoga Bupati Garut bisa mewujudkan APBD Garut yang lebih berkeadilan untuk rakyat Garut di tahun anggaran 2027,” pungkasnya.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Publik

Setelah kejadian, perhatian publik terbagi dua. Pertama, bantuan darurat untuk keluarga Marjang. Kedua, evaluasi kebijakan Rutilahu secara lebih luas. Keduanya saling terkait.

Pemerintah Kabupaten Garut belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan Yudha. Namun, proses penyusunan APBD 2027 masih berjalan. DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan mengawal alokasi anggaran, termasuk pos Rutilahu di Disperkim.

Warga Desa Mekarwangi dan Desa Jayamukti berharap ada perubahan. Mereka yang rumahnya tidak layak huni kini menunggu apakah masuk dalam daftar penerima tahun depan. Tanpa alokasi, mereka harus bertahan di rumah yang rawan ambruk, terutama saat musim hujan.

Bagi keluarga Marjang, prioritas saat ini adalah tempat tinggal sementara. Bantuan sembako dan uang tunai dari Yudha, Bapeksi Garut, dan pemerintah desa membantu meringankan beban. Tetapi, rumah yang aman tetap menjadi kebutuhan mendasar.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah. Program Rutilahu bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di baliknya ada keselamatan warga, seperti Marjang dan Mirawati, yang rumahnya runtuh diterjang hujan. Informasi lebih lanjut mengenai program perumahan bisa diakses melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Analisis Redaksi

Kasus rumah ambruk di Cihurip memperlihatkan dua persoalan yang saling bertaut: bencana alam dan kebijakan bantuan yang tidak responsif. Hujan deras adalah pemicu, tetapi kerentanan rumah Marjang sudah terbentuk jauh sebelum air meresap ke tanah. Rumah yang berdiri di atas tanah gembur, di wilayah berbukit, seharusnya mendapat perhatian lebih awal.

Ketimpangan alokasi Rutilahu di Kecamatan Cihurip sulit dibenarkan. Empat desa berada di wilayah dengan risiko geografis serupa, tetapi hanya dua desa yang masuk daftar penerima. Jika alasan pengecualian adalah keterbatasan usulan atau data, pemerintah daerah semestinya proaktif menjemput kebutuhan, bukan menunggu usulan datang. Program perlindungan sosial tidak boleh bergantung pada kapasitas administrasi desa semata.

Permintaan Yudha agar Bupati Abdusy Syakur Amin menginstruksikan Disperkim mengevaluasi RKA sebelum APBD 2027 ditetapkan adalah langkah yang tepat. Namun, evaluasi harus menghasilkan perubahan konkret, bukan sekadar janji. Keluarga Marjang, yang masuk desil satu tetapi belum menerima perlindungan sosial penuh, adalah cermin bahwa integrasi data DTSEN belum berjalan optimal. Jika data sudah mencatat mereka sebagai kelompok termiskin, seharusnya bantuan datang lebih cepat, bahkan sebelum rumah itu ambruk.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad