Praperadilan Petra dan Desty di PN Manokwari: Kuasa Hukum Minta Keduanya Dibebaskan
Pengadilan Negeri Manokwari mulai menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan Petra T. Pattipeilohy dan Desty M. Thenu terhadap Kapolda Papua Barat dan Kajati Papua Barat, Senin, 16 November 2026. Dalam sidang perdana perkara Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk itu, kuasa hukum pemohon meminta agar keduanya dibebaskan.
Sidang dipimpin hakim tunggal Muslim. Perkara ini menempatkan dua lembaga penegak hukum sekaligus sebagai termohon: Kapolda Papua Barat cq Direskrimum Polda Papua Barat, serta Kajati Papua Barat cq Aspidum Kejati Papua Barat.
Baca juga: Penyadapan dan Dugaan Makar: Yusril Sebut Keterkaitan Semakin Nyata, Gelar Perkara Digelar Besok
Kronologi Sidang Perdana Praperadilan di PN Manokwari
Gugatan praperadilan Petra dan Desty didaftarkan ke PN Manokwari dan langsung masuk agenda sidang perdana pada Senin, 16 November 2026. Publikasi atas jalannya sidang baru muncul dua hari kemudian, Rabu, 18 November 2026, melalui laporan Tabura Pos.
Dalam sidang itu, tim kuasa hukum pemohon menyampaikan permintaan agar Petra T. Pattipeilohy dan Desty M. Thenu dibebaskan. Permintaan tersebut disampaikan secara terbuka di ruang sidang, bukan melalui pernyataan di luar pengadilan.
Hakim tunggal Muslim memimpin jalannya persidangan. Komposisi hakim tunggal menandakan perkara praperadilan ini diperiksa secara sendiri, sesuai mekanisme yang lazim untuk gugatan atas sah atau tidaknya upaya paksa dalam perkara pidana.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal sidang lanjutan maupun agenda pemeriksaan berikutnya. Termohon, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, juga belum menyampaikan tanggapan tertulis yang dipublikasikan.
Baca juga: BPSDM Hukum Latih ASN Tampil Profesional dan Komunikasi Efektif di Depok
Pihak yang Terlibat dan Permintaan Pembebasan
Dua nama yang duduk sebagai pemohon adalah Petra T. Pattipeilohy dan Desty M. Thenu. Keduanya mengajukan gugatan praperadilan melalui tim kuasa hukum mereka.
Di sisi lain, ada dua termohon yang ditarik dalam perkara ini:
- Kapolda Papua Barat cq Direskrimum Polda Papua Barat — mewakili institusi kepolisian di tingkat kewilayahan.
- Kajati Papua Barat cq Aspidum Kejati Papua Barat — mewakili institusi kejaksaan di tingkat kewilayahan.
Penarikan dua institusi sekaligus sebagai termohon menunjukkan bahwa objek gugatan menyentuh proses penanganan perkara di dua lembaga itu, dari penyidikan hingga tahap penuntutan. Praperadilan memang menjadi pintu bagi pemohon untuk menguji keabsahan tindakan penyidik maupun penuntut umum.
Dalam sidang perdana, kuasa hukum pemohon meminta Petra dan Desty dibebaskan. Permintaan itu menjadi pesan utama yang dibawa tim hukum ke hadapan hakim tunggal. Namun, laporan sumber tidak merinci dalil-dalil formil yang menjadi dasar permintaan tersebut.
Nama hakim tunggal Muslim tercatat sebagai pemimpin sidang. Sosoknya menjadi penentu arah pemeriksaan atas dalil pemohon dan bantahan termohon pada sidang-sidang berikutnya.
Latar Belakang Mekanisme Praperadilan dan Objek Gugatan
Praperadilan adalah mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga ini berfungsi menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta tindakan lain yang dinilai merampas kemerdekaan seseorang.
Pemohon biasanya mendalilkan adanya pelanggaran prosedur dalam upaya paksa yang dilakukan penyidik. Termohon, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum, akan mempertahankan bahwa tindakan mereka sudah sesuai ketentuan.
Yang perlu dicatat, praperadilan tidak memeriksa pokok perkara pidana. Hakim hanya menilai aspek formil: apakah prosedur penangkapan, penahanan, atau penetapan status tersangka dijalankan sesuai aturan. Karena itu, permintaan pembebasan dalam sidang praperadilan bergantung pada terbukti atau tidaknya pelanggaran formil tersebut.
Penarikan Kapolda Papua Barat dan Kajati Papua Barat sebagai termohon lazim dalam praktik praperadilan. Institusi kepolisian dan kejaksaan di tingkat kewilayahan diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan aparat di bawahnya.
Perkara Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk tercatat sebagai salah satu perkara praperadilan yang ditangani PN Manokwari pada 2026. Nomor register itu juga menunjukkan bahwa gugatan ini bukan perkara pertama yang masuk ke pengadilan tersebut sepanjang tahun berjalan.
Dampak Gugatan bagi Petra, Desty, dan Institusi Penegak Hukum
Bagi Petra dan Desty, praperadilan menjadi jalur untuk mempersoalkan status hukum mereka. Jika gugatan dikabulkan, upaya paksa yang menjadi objek gugatan bisa dinyatakan tidak sah. Jika ditolak, proses pidana terhadap keduanya berjalan sesuai jalur yang sudah ditempuh penyidik dan penuntut umum.
Bagi Polda Papua Barat dan Kejati Papua Barat, perkara ini menjadi ujian atas prosedur yang mereka tempuh. Kedua institusi harus mempertanggungjawabkan tindakan aparatnya di hadapan hakim, bukan hanya di hadapan internal lembaga.
Dampak lain menyangkut kepercayaan publik terhadap proses hukum di Papua Barat. Sidang praperadilan yang terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai apakah penanganan perkara dijalankan sesuai KUHAP atau tidak.
Perkara ini juga menambah daftar perkara yang menyita perhatian di PN Manokwari pada November 2026. Sebelumnya, publikasi di kanal yang sama menyoroti sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor yang tertunda hingga tiga kali.
Langkah Selanjutnya Menunggu Agenda Sidang Berikutnya
Setelah sidang perdana, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan dalil pemohon dan jawaban termohon. Hakim tunggal akan menilai bukti dan keterangan dari kedua pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Belum ada keterangan resmi soal tanggal sidang lanjutan. Pantauan atas agenda PN Manokwari menjadi rujukan untuk mengetahui kapan perkara 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk kembali disidangkan.
Tim kuasa hukum Petra dan Desty dipastikan akan melanjutkan permintaan pembebasan yang sudah disampaikan di sidang perdana. Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan selaku termohon belum mempublikasikan sikap resmi mereka atas gugatan tersebut.
Informasi lebih lanjut mengenai dinamika perkara di Papua Barat dapat ditelusuri melalui pemberitaan Tabura Pos, termasuk perkembangan sidang di PN Manokwari.
Analisis Redaksi
Permintaan pembebasan dalam sidang praperadilan adalah manuver yang wajar, tetapi sekaligus menuntut pembuktian yang tidak ringan. Praperadilan bukan forum pemeriksaan pokok perkara. Hakim tunggal hanya menilai keabsahan formil upaya paksa, sehingga permintaan itu baru punya dasar kuat jika ada pelanggaran prosedur yang bisa ditunjukkan secara konkret.
Yang layak dicermati, dua institusi sekaligus ditarik sebagai termohon: Polda Papua Barat dan Kejati Papua Barat. Artinya, persoalan yang dibawa pemohon menyentuh mata rantai penyidikan hingga penuntutan. Pengadilan punya kesempatan menguji apakah koordinasi dua lembaga itu berjalan sesuai KUHAP atau justru menyisakan celah yang merugikan pihak yang berperkara.
Publikasi atas sidang perdana baru muncul dua hari setelah persidangan berlangsung. Keterbukaan informasi soal agenda dan putusan praperadilan penting bukan hanya bagi Petra dan Desty, tetapi juga bagi publik Papua Barat yang ingin menilai kinerja penegak hukum di wilayahnya. Hakim tunggal Muslim kini memegang tanggung jawab itu di ruang sidang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0