Firman Yusi Desak APBD 2027 Kalsel Perkuat Mitigasi Banjir dan Kekeringan

Nov 18, 2026 - 16:20
 0  1
Firman Yusi Desak APBD 2027 Kalsel Perkuat Mitigasi Banjir dan Kekeringan

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Firman Yusi meminta Pemprov Kalsel memperkuat anggaran mitigasi bencana dalam RAPBD 2027. Fokusnya bukan lagi penanganan darurat, melainkan pencegahan banjir dan kekeringan ekstrem sebelum bencana terjadi.

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Firman menilai penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada kondisi darurat setelah bencana terjadi.

Baca juga: Pemkab Tangerang Bangun Tanggul Sungai Cimanceuri Cegah Longsor, Telan 390 Hari

Firman Yusi Soroti Pola Anggaran Bencana yang Masih Reaktif

Dalam rapat tersebut, Firman menyoroti kecenderungan anggaran bencana yang baru bergerak setelah korban berjatuhan. Menurutnya, upaya pencegahan dan pengurangan risiko harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Jangan menunggu bencana terjadi. Pencegahan harus didukung kebijakan dan anggaran yang memadai,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel itu, seperti dikutip dari Jurnalkalimantan.com.

Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan RAPBD 2027 yang sedang berjalan di DPRD Kalsel. Firman ingin memastikan dokumen anggaran tidak sekadar menambah pos belanja, tetapi mengubah cara pemerintah daerah memandang risiko bencana.

Ia berharap APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, kata dia, harus menjadi pertimbangan sejajar.

Baca juga: 29 Pompa Air Tak Mampu Atasi Banjir Bandung, Farhan Ungkap Kendala Kolam Retensi

“Mitigasi harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menanggung dampak banjir dan kekeringan,” pungkasnya.

Drainase hingga Daya Resapan Air Jadi Fokus Mitigasi Banjir

Firman merinci sejumlah langkah yang menurutnya perlu masuk dalam perencanaan anggaran. Untuk mitigasi banjir, ia menyoroti pembenahan drainase sebagai kebutuhan mendesak.

Selain drainase, penguatan infrastruktur tata air dinilai penting agar aliran air tidak menumpuk di kawasan permukiman. Pengendalian kawasan rawan banjir juga masuk daftar prioritas.

Firman menambahkan peningkatan daya resapan air sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Menurutnya, tanpa daya resapan yang memadai, air hujan akan terus menjadi beban bagi saluran drainase yang ada.

  • Pembenahan dan normalisasi drainase perkotaan.
  • Penguatan infrastruktur tata air.
  • Pengendalian kawasan rawan banjir.
  • Peningkatan daya resapan air.

Daftar itu menunjukkan bahwa persoalan banjir di Kalsel tidak bisa diselesaikan dengan satu proyek tunggal. Diperlukan kombinasi kebijakan tata ruang, pekerjaan fisik, dan pemeliharaan berkelanjutan.

Bagi Firman, anggaran mitigasi harus terlihat jelas dalam pos belanja daerah. Bukan hanya sebagai pos cadangan yang baru dicairkan saat status tanggap darurat ditetapkan.

Kemarau Ekstrem Menuntut Kesiapan Sumber Air dan Peringatan Dini

Dari sisi kekeringan, Firman meminta pemerintah menyiapkan sumber air yang cukup. Ketersediaan air bersih bagi warga menjadi perhatian utama saat kemarau panjang melanda.

Ia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini. Peringatan yang datang lebih awal, menurutnya, memberi ruang bagi pemerintah dan warga untuk bersiap sebelum dampak terburuk terjadi.

Ketahanan pangan menjadi bagian lain yang disorot. Kekeringan ekstrem berpotensi menekan produksi pertanian, sehingga kesiapan air tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga pasokan pangan daerah.

“Mitigasi harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menanggung dampak banjir dan kekeringan,” ujarnya.

Dua ancaman itu, banjir dan kekeringan, memang datang bergantian. Karena itu, Firman menilai pendekatan anggaran tidak boleh terpisah-pisah, melainkan terpadu dalam satu kerangka pengurangan risiko bencana.

Rapat Komisi II DPRD Kalsel Bersama OPD Mitra

Permintaan Firman disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama OPD mitra kerja. Forum itu menjadi ruang bagi legislator untuk meninjau arah kebijakan dan alokasi anggaran sebelum RAPBD 2027 disahkan.

Dalam rapat tersebut, Firman hadir sebagai anggota Komisi II sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel. Posisi itu memberinya ruang untuk mendorong kebijakan mitigasi masuk ke dalam pembahasan anggaran.

Namun, belum ada rincian angka yang disepakati dalam rapat itu. Firman menyampaikan arah kebijakan, bukan besaran alokasi per program. Pembahasan teknis mengenai nilai anggaran masih menunggu proses selanjutnya bersama OPD terkait.

DPRD Kalsel sendiri sedang berada pada tahap pembahasan RAPBD 2027. Di tahap inilah arah kebijakan bencana ditentukan, apakah tetap bersifat reaktif atau bergeser ke pencegahan.

Bagi publik, pernyataan Firman menjadi penanda bahwa isu mitigasi mulai dibawa ke meja anggaran. Sebab, kebijakan mitigasi tanpa dukungan fiskal hanya akan berhenti sebagai wacana.

Dampak Bagi Warga dan Langkah Selanjutnya

Jika permintaan Firman diakomodasi, dampaknya akan terasa langsung bagi warga di kawasan rawan banjir. Drainase yang tertata dan tata air yang lebih baik bisa mengurangi frekuensi genangan saat hujan deras.

Bagi wilayah yang kerap dilanda kekeringan, kesiapan sumber air dan peringatan dini dapat mengurangi risiko krisis air bersih. Petani juga berkepentingan agar pasokan air untuk lahan tetap terjaga.

Langkah selanjutnya ada di tangan pembahasannya di DPRD dan OPD mitra. Firman mendorong agar mitigasi menjadi prioritas dalam APBD 2027, bukan pelengkap di akhir pembahasan.

Sejumlah hal yang perlu diawasi publik:

  1. Apakah pos mitigasi bencana muncul eksplisit dalam RAPBD 2027.
  2. Seberapa besar alokasi untuk drainase dan infrastruktur tata air.
  3. Apakah sistem peringatan dini mendapat anggaran tersendiri.
  4. Bagaimana skema penyediaan air bersih saat kemarau panjang.

Tanpa pengawasan, kebijakan mitigasi mudah berubah menjadi proyek seremonial. Firman sendiri menegaskan bahwa pencegahan harus didukung kebijakan dan anggaran yang memadai, bukan sekadar pernyataan di ruang rapat.

Analisis Redaksi: Mitigasi Butuh Angka, Bukan Hanya Retorika

Permintaan Firman Yusi menyentuh persoalan lama dalam pengelolaan bencana daerah: anggaran baru mengalir deras saat bencana sudah terjadi. Pola reaktif ini mahal, baik dari sisi fiskal maupun korban jiwa.

Masalahnya, mitigasi selalu kalah menarik secara politik. Drainase yang berfungsi baik tidak terlihat, sementara bantuan darurat selalu diberitakan. Padahal, setiap rupiah yang ditanam untuk pencegahan berpotensi menghemat biaya penanganan yang jauh lebih besar.

Karena itu, ujian sesungguhnya ada pada dokumen anggaran. Publik perlu melihat apakah pos mitigasi benar-benar muncul dengan angka yang jelas, atau hanya menjadi kalimat pengantar dalam pidato pembahasan RAPBD 2027.

Firman sudah meletakkan kerangka berpikirnya: drainase, tata air, kawasan rawan banjir, daya resapan, sumber air, peringatan dini, dan ketahanan pangan. Yang belum ada adalah besaran alokasinya. Di titik itulah kualitas kebijakan daerah akan diuji.

Sumber: bnpb.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad