Kemenkum Sulbar: Legalitas Badan Hukum Jadi Fondasi Pengembangan Usaha UMK
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim menyatakan legalitas badan hukum adalah fondasi penting bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis. Kemenkum Sulbar pun memperluas akses pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Pernyataan itu disampaikan Saefur Rochim dalam keterangannya di Makassar, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, pihaknya terus mendorong perluasan akses legalitas badan hukum agar layanan pendampingan Perseroan Perorangan mudah dijangkau masyarakat.
Baca juga: PKPU PT Yasa Patria Perkasa: 26 Vendor Magelang Menagih Utang, Kuasa Hukum Pemohon Desak Itikad Baik
"Oleh karena itu, kami terus mendorong pelayanan yang mudah diakses agar masyarakat, khususnya pelaku UMK, dapat memperoleh pendampingan dalam memenuhi legalitas usahanya," ujarnya seperti dikutip dari laporan ANTARA News Makassar.
Layanan tersebut berlangsung di Kantor Kemenkum Sulbar di Mamuju. Pelaku UMK yang datang memperoleh informasi dan arahan langsung dari petugas, mulai dari persyaratan administrasi hingga tata cara pengisian data pendaftaran.
Alur Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan di Kemenkum Sulbar
Pendampingan yang diberikan Kemenkum Sulbar bukan sekadar membuka loket informasi. Petugas mendampingi pelaku usaha menelusuri setiap tahapan pendaftaran Perseroan Perorangan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
Menurut keterangan Saefur Rochim, masyarakat memperoleh arahan mengenai persyaratan administrasi, tata cara pengisian data, hingga proses pendaftaran melalui sistem AHU. Artinya, pelaku UMK tidak dibiarkan berhadapan sendiri dengan formulir digital yang sering dianggap rumit.
Baca juga: Kantor Hukum UNJ Bekali 60 Tenaga Kependidikan Teknik Penyusunan Peraturan
Sistem AHU sendiri merupakan kanal resmi Kementerian Hukum untuk berbagai layanan administrasi hukum, termasuk pendirian badan usaha. Bagi pelaku usaha kecil yang belum pernah berurusan dengan dokumen legal, pendampingan tatap muka menjadi penentu apakah proses itu selesai atau berhenti di tengah jalan.
Kemenkum Sulbar menyebut layanan ini dirancang responsif dan transparan. Pendekatan itu penting karena banyak pelaku UMK di daerah menganggap pengurusan badan hukum identik dengan biaya mahal dan prosedur berlapis.
Dalam praktiknya, pendampingan mencakup beberapa hal pokok:
- Penjelasan persyaratan administrasi yang harus disiapkan pendaftar.
- Panduan pengisian data pada sistem AHU.
- Pendampingan proses pendaftaran hingga tuntas.
- Edukasi mengenai manfaat memiliki badan hukum bagi keberlanjutan usaha.
Skema Perseroan Perorangan memang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu. Badan usaha ini memungkinkan satu orang mendirikan perseroan tanpa perlu dua pemegang saham seperti pada perseroan terbatas konvensional.
Manfaat Badan Hukum yang Dijelaskan Kemenkum Sulbar
Saefur Rochim menyebut pendampingan ini juga menjadi sarana edukasi bagi pelaku UMK mengenai manfaat memiliki badan hukum. Ada tiga manfaat utama yang ia soroti: kepastian hukum, kepercayaan mitra bisnis, dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas.
Kepastian hukum menjadi poin pertama. Ketika usaha beroperasi sebagai badan hukum, hak dan kewajiban pemilik terpisah dari entitas usaha. Kondisi ini memberi rasa aman ketika usaha menghadapi transaksi besar atau sengketa.
Poin kedua menyangkut kepercayaan mitra. Dalam banyak pengadaan barang dan jasa, termasuk yang dilakukan institusi pemerintah dan perusahaan besar, status badan hukum menjadi syarat administrasi yang tidak bisa ditawar. Pelaku UMK tanpa legalitas sering tersisih sebelum penawaran dibuka.
Poin ketiga adalah ruang tumbuh. Dengan badan hukum, usaha lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan, menjalin kemitraan, dan memperluas jaringan pasar. Identitas usaha yang jelas memudahkan pihak lain menilai rekam jejak dan kapasitas bisnis.
"Kami terus mendorong pelayanan yang mudah diakses agar masyarakat, khususnya pelaku UMK, dapat memperoleh pendampingan dalam memenuhi legalitas usahanya," kata Saefur Rochim menegaskan arah kebijakan kantornya.
Bagi pelaku usaha di Mamuju dan kabupaten lain di Sulawesi Barat, layanan ini membuka jalan untuk naik kelas tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau menyewa konsultan. Faktor jarak dan biaya selama ini menjadi penghalang utama legalisasi usaha di daerah.
Mengapa Legalitas Usaha Kian Menentukan di Sulawesi Barat
Pernyataan Kemenkum Sulbar muncul ketika persaingan usaha di daerah semakin ketat. Usaha mikro dan kecil menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Barat, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, hingga kuliner.
Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki dokumen legal. Banyak yang beroperasi secara perorangan tanpa badan hukum karena menganggap prosedurnya merepotkan. Akibatnya, mereka sulit menembus pasar yang menuntut formalitas, seperti pengadaan pemerintah dan rantai pasok perusahaan besar.
Kementerian Hukum melalui kantor wilayah di daerah memang diberi tugas memfasilitasi layanan administrasi hukum umum, termasuk pendirian badan usaha. Program pendampingan seperti yang berjalan di Mamuju menjadi ujung tombak kebijakan itu di tingkat lokal.
Perubahan perilaku juga terlihat di kalangan pelaku usaha muda. Mereka lebih terbuka pada legalitas karena kebutuhan membuka rekening bisnis, mengajukan kredit, dan bermitra dengan platform digital. Badan hukum menjadi kartu identitas usaha di ruang ekonomi yang makin terhubung.
Karena itu, kanal informasi resmi seperti sistem Administrasi Hukum Umum menjadi rujukan penting. Pelaku usaha dapat memeriksa persyaratan dan status layanan sebelum datang ke kantor wilayah, sehingga proses di lapangan lebih singkat.
Yang belum terjawab, seberapa besar permintaan layanan ini di Sulawesi Barat. Laporan ANTARA tidak menyebut jumlah pendaftar maupun target capaian. Kemenkum Sulbar hanya menegaskan komitmen menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional.
Langkah Selanjutnya dan Komitmen Layanan Kemenkum Sulbar
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan akan terus menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional. Tujuannya agar semakin banyak pelaku UMK di Sulawesi Barat memperoleh kemudahan mengurus legalitas badan usaha.
Komitmen itu sejalan dengan arahan Saefur Rochim agar layanan mudah diakses. Pendampingan tidak berhenti pada satu kali pertemuan, tetapi menjadi bagian dari edukasi berkelanjutan tentang manfaat badan hukum.
Bagi pelaku usaha, langkah praktisnya cukup jelas: menyiapkan dokumen administrasi, memahami pengisian data di sistem AHU, lalu memanfaatkan pendampingan di kantor wilayah. Proses yang tadinya terasa rumit bisa diurai petugas menjadi tahapan yang lebih mudah dicerna.
Pemerintah daerah dan pelaku usaha kini menunggu apakah layanan ini benar-benar menjangkau pelosok, bukan hanya mereka yang berdomisili dekat ibu kota provinsi. Sebab, hambatan terbesar legalisasi usaha kecil biasanya ada di daerah terpencil dengan akses informasi terbatas.
Analisis Redaksi
Pernyataan Kemenkum Sulbar menyentuh persoalan lama ekonomi daerah: usaha kecil tumbuh tanpa identitas hukum, lalu terhenti di pintu pasar yang lebih besar. Legalitas bukan formalitas administratif semata. Ia menentukan apakah sebuah usaha bisa ikut lelang pemerintah, mengajukan kredit, atau dipercaya sebagai pemasok.
Yang menarik dari langkah ini adalah pendekatannya. Alih-alih menunggu pelaku usaha datang, kantor wilayah menyediakan pendampingan dan edukasi. Namun, tanpa data jumlah pendaftar dan jangkauan wilayah, sulit menilai seberapa besar dampaknya. Laporan resmi sebaiknya memuat angka agar publik bisa mengukur capaian, bukan hanya komitmen.
Ada pula pekerjaan rumah yang lebih mendasar. Banyak pelaku UMK enggan mengurus badan hukum karena khawatir beban pajak dan administrasi tahunan. Jika kekhawatiran itu tidak dijawab dengan penjelasan yang gamblang, layanan pendampingan hanya akan ramai di awal lalu sepi. Sosialisasi harus menyasar asosiasi pedagang, pasar rakyat, dan kelompok usaha di kabupaten, bukan hanya individu yang kebetulan datang ke kantor.
Sumber: ahu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0