Tanah Longsor Timpa Pura Beji Bekul: Wawali Arya Wibawa Pastikan Perbaikan Ditangani Pemkot Denpasar

Nov 18, 2026 - 19:10
 0  1
Tanah Longsor Timpa Pura Beji Bekul: Wawali Arya Wibawa Pastikan Perbaikan Ditangani Pemkot Denpasar

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa meninjau langsung lokasi tanah longsor di kawasan Beji, Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dangin Puri, Rabu (18/11/2026). Ia memastikan perbaikan senderan, jalan, dan bangunan pura yang terdampak akan ditangani Pemkot Denpasar melalui OPD terkait.

Ad
Ad

Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada malam sebelumnya. Material longsoran dilaporkan mengenai Balai Pesandekan yang berada di bawah tebing hingga roboh. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kerusakan bangunan pura dan akses jalan menjadi perhatian utama warga.

Baca juga: Lamongan Normalisasi Saluran Bengawan Jero: 5 Titik Kunci Tekan Risiko Banjir

Peninjauan itu dilakukan bersama sejumlah pejabat. Turut mendampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar I Ketut Budha, Kadis Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, Kadis Perkimta Kota Denpasar Toni Martana Wijaya, Kepala Satpol PP Kota Denpasar AA Ngurah Bawa Nendra, Sekretaris BPBD Kota Denpasar, perwakilan Dinas PUPR, Camat Denpasar Timur Ida Bagus Upawana Manuaba, serta instansi terkait dan masyarakat setempat.

Kronologi Longsor di Kawasan Beji Desa Adat Bekul

Tokoh Masyarakat Desa Adat Bekul, I Wayan Sutapa, menyebut longsor terjadi ketika hujan lebat turun di kawasan tersebut. Informasi kejadian pertama kali ia terima dari warga yang tinggal di sekitar lokasi.

"Longsornya pas hujan lebat, sekitar pukul 22.20 Wita kalau tidak salah. Saya juga mendapat informasi dari warga yang tinggal di sana. Material longsoran kemudian mengenai bangunan Balai Pesandekan yang ada di bawahnya sampai roboh," ungkap Sutapa, dikutip dari laporan kabarbalihits.

Dari keterangan tersebut, urutan kejadiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Baca juga: PUPR Rohil Kerahkan 5 Alat Berat Tangani Banjir Bagansiapiapi, Ini Titik Normalisasinya

  • Hujan deras mengguyur kawasan Beji, Desa Adat Bekul, pada malam hari.
  • Sekitar pukul 22.20 Wita, tebing di kawasan tersebut jebol dan tanah longsor.
  • Material longsoran menimpa Balai Pesandekan yang berada di bawah tebing hingga bangunan roboh.
  • Warga sekitar melaporkan kejadian kepada tokoh masyarakat setempat.
  • Sehari setelahnya, Pemkot Denpasar turun langsung meninjau lokasi pada Rabu (18/11/2026).

Kerusakan tidak berhenti pada bangunan pura. Jalan di sekitar lokasi juga mengalami longsor sehingga akses warga terganggu. Kondisi tebing yang jebol menimbulkan kekhawatiran akan longsor susulan, terutama bila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

Pernyataan Wawali Arya Wibawa soal Penanganan Bertahap

Usai meninjau lokasi, Arya Wibawa menjelaskan bahwa koordinasi komprehensif terus dilakukan. Berbagai langkah taktis dioptimalkan agar penanganan bencana berjalan baik dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia memaparkan skema penanganan bertahap. Penanganan awal akan dilakukan melalui penyenderan tebing yang jebol dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026, lalu dilanjutkan perbaikan jalan yang mengalami longsor.

Setelah perbaikan tebing dan jalan rampung, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan perbaikan dan penataan kawasan pura. Cakupannya meliputi perbaikan Bale Pesandekan yang terdampak longsor serta penyenderan dinding sebagai langkah antisipasi berkelanjutan.

"Hari ini kita hadir untuk mengoordinasikan dan memastikan penanganan bisa berjalan optimal, sehingga musibah ini dapat segera ditangani tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam jangka pendek, kita akan memperbaiki senderan dan jalan yang jebol, kemudian dilanjutkan dengan penataan dan perbaikan wilayah terdampak," ujarnya.

Arya Wibawa menegaskan Pemkot Denpasar bersama jajaran senantiasa hadir dalam setiap peristiwa bencana yang menimpa masyarakat. Kehadiran pemerintah diharapkan meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas mereka tetap berjalan.

"Kami terus berupaya maksimal untuk hadir dan memberikan solusi atas permasalahan kebencanaan di masyarakat. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat," ujarnya.

OPD yang Dilibatkan dan Pembagian Penanganan

Penanganan pascabencana di kawasan Beji melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari daftar pejabat yang mendampingi Wawali, terlihat pembagian kerja yang cukup jelas.

Dinas Perkimta Kota Denpasar dan Dinas PUPR mengambil bagian pada pekerjaan fisik seperti senderan tebing dan perbaikan jalan. Dinas Sosial Kota Denpasar hadir untuk kebutuhan penanganan sosial warga terdampak, sementara BPBD Kota Denpasar berperan pada koordinasi kebencanaan dan assessment lokasi.

Satpol PP Kota Denpasar serta Camat Denpasar Timur terlibat dalam pengamanan lokasi dan koordinasi dengan perangkat kecamatan. Kehadiran Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar menunjukkan fungsi pengawasan legislatif terhadap belanja penanganan bencana, termasuk penggunaan BTT.

Skema pendanaan bertahap yang dipaparkan Wawali juga memperlihatkan bahwa penanganan tidak selesai dalam satu anggaran. BTT 2026 dipakai untuk pekerjaan darurat, sedangkan penataan kawasan pura masuk APBD Perubahan 2027. Pola ini lazim dipakai pemerintah daerah ketika bencana terjadi di luar perencanaan awal.

Untuk konteks kebencanaan di Bali, informasi peringatan dini dan kondisi cuaca dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Wilayah dengan tebing dan permukiman padat menjadi titik yang perlu perhatian lebih saat musim hujan.

Dampak bagi Warga dan Aktivitas di Kawasan Pura

Dampak paling langsung dirasakan krama Desa Adat Bekul. Balai Pesandekan yang roboh merupakan bagian dari kawasan pura yang biasa digunakan untuk kegiatan adat dan keagamaan. Kerusakan bangunan itu membuat sejumlah aktivitas di kawasan Beji terganggu.

Jalan yang longsor juga memengaruhi mobilitas warga sehari-hari. Akses yang terputus atau menyempit menyulitkan pergerakan, apalagi jika material longsoran masih menutup sebagian badan jalan.

Ada pula risiko lanjutan yang belum sepenuhnya hilang. Tebing yang jebol menyisakan struktur tanah yang labil. Tanpa penyenderan, longsor susulan bisa terjadi, terutama saat hujan kembali deras. Karena itu, pekerjaan senderan lewat BTT 2026 menjadi kunci sebelum penataan kawasan pura dikerjakan pada 2027.

I Wayan Sutapa menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkot Denpasar. "Kami atas nama Krama Desa Adat Bekul mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemkot Denpasar dalam mendukung perbaikan dan penanganan pascabencana tanah longsor yang menimpa kawasan Beji Desa Adat Bekul," ujarnya.

Langkah Selanjutnya: Senderan, Jalan, lalu Penataan Pura

Prioritas pertama adalah penyenderan tebing yang jebol menggunakan BTT Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan ini menjadi dasar agar lokasi aman sebelum perbaikan lain dilakukan.

Berikutnya, perbaikan jalan yang mengalami longsor. Akses ini penting agar aktivitas warga dan krama tidak terus terganggu. Setelah dua pekerjaan itu rampung, perbaikan dan penataan kawasan pura masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2027.

Penataan tersebut mencakup perbaikan Bale Pesandekan yang terdampak longsor serta penyenderan dinding sebagai antisipasi berkelanjutan. Dengan skema ini, penanganan dibagi menjadi fase darurat dan fase pemulihan.

Yang belum dijelaskan dalam peninjauan itu adalah besaran anggaran BTT yang dialokasikan, volume material longsoran, serta jumlah bangunan lain yang terdampak. Informasi tersebut biasanya menyusul setelah assessment BPBD dan dinas teknis selesai.

Pemkot Denpasar juga belum merinci jadwal mulai pekerjaan senderan. Namun, pernyataan Wawali menegaskan bahwa penanganan jangka pendek menjadi prioritas agar musibah ini tidak memperparah gangguan terhadap masyarakat.

Analisis Redaksi

Respons cepat Pemkot Denpasar lewat peninjauan langsung patut dicatat. Wawali turun ke lokasi bersama sejumlah OPD dan legislatif pada hari yang sama dengan laporan kejadian. Dalam konteks kebencanaan, kehadiran pejabat di lokasi membantu memastikan koordinasi tidak berhenti di tingkat laporan.

Yang perlu diawasi justru tahap pelaksanaannya. Skema BTT 2026 untuk senderan dan jalan, lalu APBD Perubahan 2027 untuk penataan pura, berarti penyelesaian menyeluruh memakan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Di rentang itu, tebing yang sudah disenderan harus benar-benar aman. Jika pekerjaan darurat molor, risiko longsor susulan tetap membayangi krama dan bangunan pura di bawahnya.

Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya pemetaan tebing di kawasan permukiman dan pura. Longsor di Beji bukan peristiwa pertama yang melibatkan tebing di kawasan padat. Pemerintah kota punya pekerjaan rumah untuk mendata titik rawan dan memprioritaskan penyenderan sebelum hujan ekstrem datang lagi. Tanpa itu, penanganan pascabencana akan terus berulang dengan pola yang sama.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad