Kantor Hukum UNJ Bekali 60 Tenaga Kependidikan Teknik Penyusunan Peraturan

Nov 18, 2026 - 19:10
 0  1
Kantor Hukum UNJ Bekali 60 Tenaga Kependidikan Teknik Penyusunan Peraturan

Kantor Hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan dan Keputusan bagi 60 tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja. Kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan menyusun produk hukum yang kuat, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Ad
Ad

Bimtek berlangsung di Ruang Rapat Gedung SFD B Lantai 10 UNJ, Rabu (18/11/26), dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dengan delapan jam pelajaran. Para peserta mendapatkan materi tentang dasar hukum, teknik penyusunan, perumusan norma, hingga praktik penyusunan produk hukum.

Baca juga: PKPU PT Yasa Patria Perkasa: 26 Vendor Magelang Menagih Utang, Kuasa Hukum Pemohon Desak Itikad Baik

Mengapa Produk Hukum Berkualitas Penting bagi UNJ

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), UNJ dituntut memiliki tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Produk hukum yang berkualitas menjadi kebutuhan penting untuk mendukung transformasi kelembagaan.

Setiap kebijakan yang diterbitkan tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan, dan mendukung efektivitas pelayanan di seluruh unit kerja.

Kepala Kantor Hukum UNJ, Dwi Afrimetty Timoera, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan peraturan dan keputusan merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem tata kelola universitas yang tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, setiap produk hukum yang dihasilkan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, memenuhi ketentuan substansi dan prosedur, serta disusun menggunakan teknik dan bahasa hukum yang tepat. Hal ini penting agar peraturan yang diterbitkan benar-benar dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur organisasi.

Baca juga: Kemenkum Sulbar: Legalitas Badan Hukum Jadi Fondasi Pengembangan Usaha UMK

Melalui bimtek tersebut, Kantor Hukum UNJ ingin membangun kesamaan pemahaman dan standar penyusunan produk hukum di seluruh unit kerja. Dengan demikian, setiap rancangan peraturan maupun keputusan yang diajukan dapat memenuhi ketentuan hukum sekaligus menjawab kebutuhan organisasi.

Perbedaan Peraturan dan Keputusan Menurut Sekretaris Universitas

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Universitas UNJ, Prof. Suyono. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kemampuan menyusun produk hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab Kantor Hukum, melainkan juga membutuhkan pemahaman dan keterlibatan seluruh unit kerja sebagai pihak yang mengusulkan berbagai kebijakan.

Prof. Suyono menjelaskan bahwa peraturan dan keputusan memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda. Peraturan pada dasarnya memuat ketentuan yang bersifat mengatur, sedangkan keputusan digunakan untuk menetapkan suatu hal sesuai dengan kewenangan pejabat atau pimpinan yang menerbitkannya.

"Jika peraturan biasanya dikeluarkan oleh organ UNJ, sedangkan keputusan bisa dari rektor maupun pimpinan unit kerja," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penyusunan produk hukum di UNJ harus melalui tahapan yang sistematis. Setiap unit pengusul terlebih dahulu menyiapkan rancangan awal, kemudian dilakukan penelaahan oleh Kantor Hukum, pembahasan dalam rapat pimpinan, penyempurnaan substansi, hingga akhirnya memperoleh pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, menurutnya, kualitas rancangan awal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kecepatan dan ketepatan proses penerbitan produk hukum.

"Jika draf yang dibuat sudah mendekati sempurna, proses pembuatan peraturan akan jauh lebih cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Suyono memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan bahasa dalam penyusunan peraturan. Ia mengingatkan bahwa setiap kata, kalimat, dan ketentuan harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi memunculkan persoalan dalam pelaksanaannya.

"Peraturan itu mengatur, jadi pertimbangannya harus matang. Jangan sampai peraturan itu multitafsir, karena kalau multitafsir bisa berantem," tegasnya.

Menurutnya, peraturan yang baik bukan diukur dari panjangnya rumusan atau banyaknya pasal, melainkan dari kejelasan substansi, ketepatan penggunaan bahasa, dan kemampuannya memberikan kepastian bagi pihak yang menjalankannya.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus membangun ketelitian dalam merumuskan setiap produk hukum yang dibutuhkan universitas.

Materi Bimtek: dari Kerangka Hukum hingga Praktik Penyusunan

Dalam pelaksanaannya, bimtek menghadirkan sejumlah materi penting, mulai dari kerangka hukum dan kewenangan pembentukan peraturan di lingkungan perguruan tinggi, teknik penyusunan peraturan dan keputusan, perumusan norma, penyusunan konsideran dan dasar hukum, perumusan diktum, harmonisasi serta sinkronisasi peraturan, hingga praktik penyusunan produk hukum.

Sesi pertama menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Kristiawanto, sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia mengajak peserta memahami bahwa penyusunan peraturan harus dimulai dari pemahaman terhadap landasan hukum dan persoalan yang hendak diselesaikan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menjadi landasan penting bahwa setiap kebijakan dan tindakan kelembagaan harus memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam membuat peraturan, yang paling penting adalah tahu dasarnya. Peraturan ini dibuat dasarnya apa?" ungkap Kristiawanto.

Menurutnya, penyusunan peraturan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif untuk memenuhi kebutuhan dokumen kelembagaan. Sebelum suatu aturan dirumuskan, diperlukan kajian yang memadai untuk memahami persoalan, menentukan tujuan pengaturan, dan memastikan bahwa ketentuan yang disusun benar-benar memberikan solusi.

Ia mengingatkan bahwa peraturan yang dibuat tanpa kajian dan pertimbangan matang justru dapat menimbulkan persoalan baru bagi organisasi.

"Banyak peraturan dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi justru melahirkan problematik yang ganda," katanya.

Kristiawanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menggunakan bahasa hukum. Ia menjelaskan bahwa setiap istilah, pilihan kata, hingga tanda baca dapat memengaruhi makna dan konsekuensi hukum suatu ketentuan.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung prinsip lex scripta yang menekankan pentingnya hukum tertulis. Ia memberikan contoh penggunaan frasa "dan/atau" yang memiliki makna kumulatif sekaligus alternatif, serta penggunaan tanda baca yang harus diperhatikan agar tidak mengubah maksud sebuah norma.

Melalui contoh-contoh tersebut, peserta diajak memahami bahwa kesalahan yang terlihat sederhana dalam penyusunan peraturan dapat menimbulkan dampak besar ketika diterapkan dalam praktik kelembagaan.

Sementara itu, sesi kedua menghadirkan Rotua Valentina Sagala, dosen Universitas Jayabaya, yang turut memberikan penguatan pemahaman mengenai penyusunan produk hukum. Kehadiran kedua narasumber tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pengetahuan sekaligus menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan kebutuhan penyusunan peraturan dan keputusan di lingkungan perguruan tinggi.

Dampak bagi Tata Kelola UNJ ke Depan

Melalui kegiatan ini, para tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya memahami teori penyusunan produk hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Keseragaman format, ketepatan dasar hukum, kejelasan norma, dan kesesuaian kewenangan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan setiap unit kerja.

Bagi UNJ, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola PTNBH yang semakin baik. Produk hukum yang disusun secara tepat akan membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi potensi kesalahan administratif, mencegah munculnya sengketa, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan universitas.

Melalui Bimtek Penyusunan Peraturan dan Keputusan ini, UNJ berharap terbangun budaya kerja yang semakin tertib hukum, profesional, dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari transformasi UNJ menuju universitas yang unggul, berintegritas, memiliki tata kelola kelembagaan yang kuat, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Analisis Redaksi: Urgensi Standarisasi Produk Hukum di Kampus PTNBH

Langkah Kantor Hukum UNJ menggelar bimtek bagi 60 tenaga kependidikan patut diapresiasi. Di banyak perguruan tinggi, produk hukum sering kali disusun secara ad hoc tanpa memperhatikan hierarki, sistematika, dan teknik perundang-undangan yang benar. Akibatnya, muncul peraturan yang tumpang tindih, bahkan bertentangan satu sama lain.

Pernyataan Prof. Suyono bahwa peraturan multitafsir bisa memicu konflik internal bukanlah hiperbola. Dalam praktik, sengketa kewenangan antarunit kerja kerap berakar pada rumusan norma yang ambigu. Frase seperti "dan/atau" atau tanda baca yang salah dapat mengubah makna secara signifikan. Karena itu, pelatihan semacam ini seharusnya tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi bagian dari sistem pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Yang tak kalah penting, UNJ perlu memastikan bahwa setelah bimtek, ada mekanisme kontrol kualitas terhadap setiap rancangan produk hukum yang diajukan unit kerja. Tanpa itu, pengetahuan yang diperoleh peserta bisa menguap begitu saja. Idealnya, Kantor Hukum tidak hanya menjadi penelaah, tetapi juga fasilitator yang mendampingi unit kerja sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, budaya tertib hukum benar-benar terlembaga, bukan sekadar jargon di ruang pelatihan.

Sumber: unj.ac.id, jayabaya.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad