PTPN I Setujui Dua Embung di Batang Kuis, Solusi Banjir Deliserdang
PTPN I resmi menyetujui permohonan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan untuk memakai lahan perusahaan guna membangun dua embung di Kecamatan Batang Kuis. Proyek ini diharapkan menjadi solusi konkret banjir yang selama ini merendam kawasan sekitar, termasuk Desa Sugiharjo.
Persetujuan itu disampaikan langsung oleh Direktur Aset PTPN I, I Nengah Wiraatmaja, dalam pertemuan resmi di Kantor PTPN I Tanjung Morawa, Rabu (18/11/2026). Turut hadir Operational Head PTPN I Regional 1 Tanjung Morawa, Ganda Wiatmaja, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deliserdang.
Baca juga: Lamongan Normalisasi Saluran Bengawan Jero: 5 Titik Kunci Tekan Risiko Banjir
Kronologi Permohonan Lahan Sampai ke Jakarta
Jalan menuju kesepakatan ini tidak dimulai di Tanjung Morawa. I Nengah mengungkap bahwa Bupati Asri Ludin Tambunan lebih dulu datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan permohonan pemanfaatan lahan PTPN demi pembangunan embung penanggulangan banjir.
"Pak Bupati sebelumnya telah datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan permohonan pemanfaatan lahan PTPN demi pembangunan embung penanggulangan banjir. PTPN I menyetujui rencana tersebut, dan hari ini kami bersama-sama turun langsung meninjau lokasi," ungkap I Nengah dalam pertemuan tersebut.
Setelah permohonan itu diterima, agenda berlanjut ke peninjauan lapangan. Usai pertemuan di kantor PTPN I, Bupati bersama jajaran direksi dan OPD terkait langsung bergerak meninjau titik-titik lokasi yang diproyeksikan sebagai tempat pembangunan embung di Kecamatan Batang Kuis.
Peninjauan ini menjadi penanda bahwa proses tidak berhenti pada persetujuan di atas kertas. Lokasi yang akan dipakai mulai dipetakan agar pembangunan fisik bisa segera direalisasikan.
Baca juga: Tanah Longsor Timpa Pura Beji Bekul: Wawali Arya Wibawa Pastikan Perbaikan Ditangani Pemkot Denpasar
Pihak yang Terlibat dan Komitmen PTPN I
Ada dua pihak utama dalam kesepakatan ini: PTPN I sebagai pemilik lahan dan Pemkab Deliserdang sebagai pemrakarsa proyek. Dari sisi PTPN I, I Nengah Wiraatmaja menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, I Nengah telah menginstruksikan tim teknis PTPN I untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab Deliserdang. Koordinasi itu mencakup finalisasi pemetaan bidang lahan yang akan dihibahkan atau digunakan untuk proyek pembangunan embung.
Ganda Wiatmaja, Operational Head PTPN I Regional 1 Tanjung Morawa, turut mendampingi proses ini. Kehadirannya menandakan bahwa persoalan lahan tidak hanya dibahas di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan struktur operasional di wilayah Tanjung Morawa.
Sementara dari pemerintah daerah, Bupati Asri Ludin Tambunan memimpin langsung peninjauan lokasi bersama jajaran OPD. Ia menilai kehadiran direksi PTPN I memberi kepastian bagi warga yang selama ini menunggu penyelesaian banjir.
"Kehadiran Pak Direktur memberikan pencerahan dan kepastian bagi masyarakat. Inilah bentuk sinergi nyata yang kita harapkan agar persoalan warga dapat diselesaikan bersama-sama secara cepat dan tepat," kata Asri Ludin.
Latar Belakang: Banjir yang Berulang di Batang Kuis
Persoalan banjir di Kecamatan Batang Kuis bukan hal baru. Kawasan sekitar, terutama Desa Sugiharjo, kerap terendam genangan air setiap kali hujan deras datang. Kondisi itu yang mendorong Pemkab Deliserdang mencari solusi struktural, bukan sekadar penanganan darurat.
Embung dipilih sebagai instrumen penanggulangan karena fungsinya menampung dan mengatur aliran air sebelum masuk ke permukiman. Dengan dua embung yang direncanakan, diharapkan air hujan tidak lagi meluap ke kawasan warga.
Yang membuat proyek ini sempat rumit adalah persoalan lahan. Lokasi yang dibutuhkan berada di area PTPN I, sehingga pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Di sinilah peran persetujuan perusahaan negara itu menjadi kunci.
Bupati Asri Ludin menyebut dukungan penuh PTPN I sebagai angin segar bagi masyarakat Batang Kuis yang selama ini terdampak genangan air dan banjir. Harapan itu masuk akal, mengingat warga sudah lama menantikan intervensi yang benar-benar mengubah kondisi di lapangan.
Dampak yang Diharapkan dan Tahapan Lanjutan
Dampak paling langsung tentu dirasakan warga Batang Kuis, khususnya Desa Sugiharjo. Jika dua embung berdiri sesuai rencana, genangan yang selama ini merendam permukiman bisa ditekan. Nilai ekonomi warga pun ikut terjaga karena aktivitas tidak lagi terganggu banjir.
Pemkab Deliserdang menyatakan siap mengawal seluruh tahapan lanjutan agar pembangunan fisik embung dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Asri Ludin usai peninjauan lokasi.
Ada sejumlah tahapan yang masih menunggu penyelesaian:
- Finalisasi pemetaan bidang lahan yang akan dihibahkan atau digunakan, hasil koordinasi tim teknis PTPN I dengan Pemkab Deliserdang.
- Penetapan status pemanfaatan lahan, apakah berbentuk hibah atau penggunaan untuk kepentingan proyek.
- Persiapan teknis pembangunan dua embung di titik yang telah ditinjau bersama.
- Pengawalan tahapan lanjutan oleh Pemkab Deliserdang agar konstruksi fisik bisa dimulai dalam waktu dekat.
Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti mulai konstruksi maupun nilai anggaran proyek. Yang jelas, koordinasi teknis antara PTPN I dan Pemkab Deliserdang menjadi penentu kecepatan realisasi di lapangan.
Bagi warga, kesepakatan ini setidaknya menjawab satu pertanyaan besar: lahan untuk embung sudah ada titik terang. Persoalan berikutnya adalah seberapa cepat pekerjaan fisik dimulai dan seberapa besar kapasitas embung mampu menahan limpahan air. Informasi seputar penanganan banjir di Sumut dapat dipantau melalui kanal berita daerah seperti Waspada.id, sementara gambaran umum tentang fungsi embung dalam pengendalian banjir tersedia di Britannica.
Analisis Redaksi: Sinergi yang Harus Dikawal Sampai Konstruksi
Kesepakatan PTPN I dan Pemkab Deliserdang layak diapresiasi karena menyentuh akar persoalan, yaitu ketersediaan lahan. Selama ini penanganan banjir sering berhenti pada normalisasi saluran dan bantuan darurat yang sifatnya sementara. Dengan dua embung, pendekatannya bergeser ke pengendalian air di hulu, yang lebih menjanjikan untuk jangka panjang.
Namun persetujuan di ruang rapat belum berarti apa-apa bagi warga yang masih menginjak genangan. Publik perlu tahu kapan pemetaan lahan selesai, apakah skemanya hibah atau pinjam pakai, dan kapan alat berat masuk. Tanpa tenggat yang jelas, momentum kesepakatan bisa menguap menjadi janji rutin yang diulang setiap musim hujan.
Yang juga perlu diawasi adalah kapasitas embung. Dua embung hanya akan efektif jika desainnya memperhitungkan volume air dan pola drainase kawasan. Pemkab Deliserdang sebaiknya membuka data perencanaan itu agar warga bisa ikut menilai, bukan sekadar menunggu hasilnya. Sinergi antara perusahaan negara dan pemerintah daerah sudah terbangun; sekarang tinggal dibuktikan lewat pekerjaan fisik yang terlihat di Batang Kuis.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0