PKPU PT Yasa Patria Perkasa: 26 Vendor Magelang Menagih Utang, Kuasa Hukum Pemohon Desak Itikad Baik

Nov 18, 2026 - 19:10
 0  1
PKPU PT Yasa Patria Perkasa: 26 Vendor Magelang Menagih Utang, Kuasa Hukum Pemohon Desak Itikad Baik

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera sebagai pemohon melawan PT Yasa Patria Perkasa (YPP) sebagai termohon. Sidang berlangsung di ruang Soebekti 2, Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Ad
Ad

Kuasa hukum pemohon, Yakob Rihwanto, S.H., M.H., mengatakan agenda sidang kali ini adalah kelengkapan legal standing dari pihak termohon. "Hari ini dari pihak termohon sudah melengkapi legal standing-nya, akta atau identitas daripada prinsipal tadi sudah dihadirkan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa legal standing telah dilengkapi oleh kedua belah pihak," ujarnya kepada wartawan usai sidang.

Baca juga: Kantor Hukum UNJ Bekali 60 Tenaga Kependidikan Teknik Penyusunan Peraturan

Perkara terdaftar dengan nomor 322/Pdt.Sus/1026/PN.Jakpus. Dalam sidang tersebut, Direktur Utama PT YPP, Ir. Kurnia Hengky, hadir menyerahkan identitas berupa KTP serta Akta Pendirian, Penyesuaian, dan Akta terakhir.

Kronologi Sidang dan Agenda Jawaban Termohon

Yakob menjelaskan bahwa pada sidang pekan sebelumnya terdapat penundaan kelengkapan legal standing dari pihak termohon. Kekurangan dokumen itu akhirnya dipenuhi pada sidang Selasa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai proses administrasi telah tuntas dari kedua belah pihak.

Agenda berikutnya adalah jawaban dari termohon atas permohonan PKPU yang diajukan pemohon. Karena sifatnya tertulis, Majelis Hakim memerintahkan jawaban disampaikan melalui mekanisme electronic court atau sidang tanpa tatap muka langsung.

"Oleh karena itu, karena ini sifatnya bentuk praktik (tertulis), maka Majelis Hakim memerintahkan jawabannya secara electronic court," terang Yakob.

Baca juga: Kemenkum Sulbar: Legalitas Badan Hukum Jadi Fondasi Pengembangan Usaha UMK

Ia menegaskan bahwa persoalan legal standing bersifat administratif dan prosedural formal. Namun, ia menyoroti hal lain yang dinilai lebih substantif: banyaknya kreditur yang menghubungi pihak pemohon setelah sidang sebelumnya.

"Pasca sidang kemarin banyak para kreditur yang menghubungi pihak pemohon, sehingga ini adalah preseden buruk bagi PT Yasa karena ternyata banyak kreditur-kreditur yang mempunyai tagihan yang sudah jatuh tempo pada PT Yasa," katanya.

26 Vendor Proyek Magelang Memiliki Piutang

Yakob mengungkapkan bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah proyek yang terkait, mulai dari pembangunan jalan di Kota Magelang, jalan layang, hingga vendor-vendor di proyek lain. Jumlah kreditur yang menagih, menurutnya, lebih dari dua pihak.

"Kita mempunyai dokumen, bahwa untuk proyek Magelang saja yang saya sampaikan ada 26 vendor yang mempunyai piutang ke PT Yasa," tuturnya.

Data itu menjadi dasar kekhawatiran pemohon bahwa PT Yasa memiliki tunggakan utang yang telah jatuh tempo dalam jumlah signifikan. Meski begitu, Yakob menilai PT Yasa merupakan perusahaan kontraktor yang likuid dan memiliki liabilitas cukup baik.

"Kami khawatir bahwa PT Yasa yang sebetulnya likuid dalam perusahaan khususnya di bidang kontraktor ini memang mempunyai banyak kreditur-kreditur yang mempunyai tagihan yang sudah jatuh tempo," ucapnya.

Ia juga menyoroti risiko reputasi bagi PT Yasa. Menurutnya, tunggakan yang terus dibiarkan dapat menjadi catatan hitam di mata Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberian proyek.

"Khawatirnya ini akan menjadi blacklist bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan proyek-proyek kepada PT Yasa," ujarnya.

Posisi PT Yasa Patria Perkasa dan Proyek yang Digarap

PT Yasa Patria Perkasa dikenal sebagai perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur besar. Yakob menyebut PT Yasa cukup memegang proyek-proyek strategis, termasuk jembatan, jalan layang, dan pengaspalan.

"Padahal kita tahu bahwa sejauh ini PT Yasa cukup memegang proyek-proyek yang sangat besar, termasuk jembatan, jalan layang, pengaspalan dan sebagainya," paparnya.

Dalam sidang, pihak termohon hanya menyerahkan dokumen identitas dan akta perusahaan. Tidak ada pernyataan langsung dari Direktur Utama PT YPP, Kurnia Hengky, yang dikutip dalam pemberitaan ini.

Yakob berharap PT Yasa sebagai perusahaan yang solid tidak menjadikan utang sebagai kebiasaan. Menurutnya, tunggakan yang berulang akan menggerogoti likuiditas dan liabilitas perusahaan itu sendiri.

"Saya berharap bahwa PT Yasa sebagai perusahaan yang solid tentunya tidak kemudian menjadikan utang-utang ini menjadi kebiasaan," katanya.

Dampak bagi Kreditur dan Rantai Pasok Konstruksi

Perkara PKPU ini menyoroti persoalan arus kas di sektor konstruksi. Vendor dan pemasok yang terlibat dalam proyek jalan di Magelang dan jalan layang mengaku memiliki piutang jatuh tempo. Jika tidak diselesaikan, dampaknya bisa berantai ke kemampuan vendor membayar upah pekerja dan memasok material.

Yakob menilai banyaknya kreditur yang menghubungi pemohon sebagai preseden buruk. Sebab, hal itu menunjukkan adanya pola tunggakan yang tidak hanya dialami satu atau dua pihak.

"Jumlahnya tidak satu dua tapi lebih dari dua. Kita mempunyai dokumen bahwa untuk proyek Magelang saja ada 26 vendor yang mempunyai piutang ke PT Yasa," tuturnya.

Dalam konteks PKPU, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga jika memiliki kreditur dengan utang jatuh tempo. Proses ini bertujuan mencari penyelesaian utang secara kolektif, baik melalui perdamaian maupun restrukturisasi.

Namun, jalannya persidangan masih berlanjut ke tahap jawaban termohon. Belum ada putusan mengenai pokok perkara.

Harapan Penyelesaian dan Langkah Selanjutnya

Yakob berharap PT Yasa mengambil langkah proaktif. Ia menawarkan jalan keluar melalui komunikasi langsung antara termohon dan pemohon.

"Secara win-win solution, PT Yasa untuk bisa mengajak bicara kepada kami sebagai pihak pemohon untuk mencari jalan keluarnya. Kira-kira itu pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada PT Yasa sembari jalannya persidangan perkara 322 ini," katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya menginginkan itikad baik dari termohon. Menurutnya, penyelesaian di luar persidangan dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi semua pihak, termasuk bagi keberlangsungan usaha PT Yasa.

"Dalam perkara 322 di Pengadilan Niaga PN Jakpus ini berharap bahwa PT Yasa beritikad baik," ujarnya.

Langkah berikutnya adalah penyampaian jawaban termohon melalui electronic court. Setelah itu, Majelis Hakim akan menentukan agenda persidangan selanjutnya, termasuk kemungkinan pemeriksaan bukti dan upaya perdamaian.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Yasa Patria Perkasa terkait tudingan tunggakan dan permintaan itikad baik dari pemohon.

Analisis Redaksi

Perkara PKPU yang menjerat PT Yasa Patria Perkasa semestinya menjadi cermin bagi perusahaan kontraktor besar. Reputasi di sektor infrastruktur tidak hanya dibangun dari kemampuan mengeksekusi proyek, tetapi juga dari disiplin membayar kewajiban kepada vendor. Ketika 26 vendor di satu proyek saja mengaku belum dibayar, persoalannya bukan lagi soal administrasi, melainkan kepercayaan rantai pasok.

Pernyataan kuasa hukum pemohon bahwa PT Yasa sebenarnya likuid justru memperkuat pertanyaan: mengapa tunggakan bisa menumpuk? Jika likuiditas memang baik, penundaan pembayaran kepada vendor kecil menjadi sulit dibenarkan. Vendor adalah pihak paling rentan dalam rantai proyek konstruksi. Mereka menanggung biaya material dan tenaga kerja lebih dulu, sementara pembayaran dari kontraktor utama kerap tersendat.

Di sisi lain, proses PKPU di pengadilan niaga memberi ruang bagi penyelesaian yang terukur. Namun, jalur ini juga menimbulkan biaya reputasi. Bagi perusahaan yang mengandalkan proyek pemerintah, catatan tunggakan bisa menjadi sinyal negatif dalam evaluasi kualifikasi. Karena itu, ajakan pemohon untuk duduk bersama secara win-win solution patut direspons serius, bukan diabaikan.

Yang paling ditunggu publik adalah jawaban PT Yasa. Apakah perusahaan membantah, mengakui, atau menawarkan skema pembayaran? Sampai jawaban itu disampaikan, perkara 322/Pdt.Sus/1026/PN.Jakpus akan terus menjadi sorotan, terutama bagi para vendor yang menanti kepastian hak mereka.

Sumber: madinaline.com, pn-jakartapusat.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad