KBS Bantah Pengacara Terima Rp 2,2 M untuk Hentikan Perkara

Nov 18, 2026 - 18:50
 0  1
KBS Bantah Pengacara Terima Rp 2,2 M untuk Hentikan Perkara

Kuasa hukum PDTS Kebun Binatang Surabaya, Masbuhin, membantah keras dugaan pengacara menerima Rp 2,2 miliar untuk menghentikan perkara Direksi KBS. Ia menyebut kabar itu bohong dan menyerahkan sepenuhnya penyidikan ke Kejati Jatim.

Ad
Ad

Bantahan itu disampaikan Masbuhin dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta perkara dihentikan, baik kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun pihak luar lainnya.

Baca juga: Aniaya Kekasih Asal Gunungkidul Sebulan di Bayat Klaten, Pria Ini Ditahan Polisi

Kronologi Dugaan Suap dan Bantahan KBS

Isu yang dimaksud adalah dugaan adanya oknum pengacara yang menerima aliran dana Rp 2,2 miliar untuk menghentikan perkara pemeriksaan Direksi, Bawas, dan Kabag Keuangan KBS. Kabar ini viral di media sosial serta diberitakan sejumlah media cetak dan elektronik.

Menanggapi hal itu, Masbuhin menyatakan sikap tegas. "Terkait dengan dugaan keterlibatan pihak eksternal yaitu oknum pengacara yang disebut-sebut menerima aliran dana dan dinilai publik itu semestinya turut dimintai pertanggungjawaban hukum yang sedang viral di berbagai medsos dan media cetak serta elektronik," kata Masbuhin.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak ingin terlibat dalam polemik saling menyalahkan antarsesama profesi hukum. "Sikap kami sejak awal anti konfrontatif dan tidak ingin terjebak dalam polemik saling menyalahkan maupun menghakimi sesama profesi hukum," ujarnya.

Masbuhin menjelaskan, pihaknya menjunjung tinggi etika profesi dan asas praduga tak bersalah. Karena itu, ia enggan mengomentari lebih jauh dugaan tersebut. Namun ia memastikan perkara ini tetap berjalan tanpa ada permintaan uang dari pihak kejaksaan maupun pihak luar.

Baca juga: Kejari Pekanbaru Musnahkan Barang Bukti 875 Perkara, Narkotika Terbanyak

"Sehingga kami seyakin-yakinnya semua itu kebohongan. Silakan konfirmasi ke Kejari Tanjung Perak dan lainnya sendiri pasti akan dikatakan sebagai bualan saja, karena memang faktanya begitu," tutur dia.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dalam perkara ini, Masbuhin bertindak sebagai kuasa hukum Direksi PDTS KBS. Ia mendampingi pihak KBS untuk memastikan fakta yang sedang didalami dapat terungkap secara jujur dan objektif. Ia mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada tim penyidik Kejati Jatim.

"Saya tidak menampik itu terkait pengurusan dalam pos pengeluaran bantuan hukum itu tadi," ungkapnya. Pernyataan ini muncul saat ia menyinggung soal pos pengeluaran bantuan hukum yang diduga menjadi sumber aliran dana.

Masbuhin juga menegaskan bahwa kabar penghentian kasus penyidikan para petinggi KBS sepenuhnya bohong. "Kami yakin 100 persen bohong dan akal-akalan saja, sehingga dalam kasus ini justru kami KBS sebagai korban secara langsung dan tidak langsung Korps Adhyaksa juga sebagai korban," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Kejati Jatim terkait dugaan aliran dana tersebut. DetikJatim masih berupaya menghubungi pihak terkait.

Latar Belakang Kasus Korupsi Pakan Satwa KBS

Dugaan suap ini muncul di tengah penanganan kasus korupsi pengadaan pakan satwa di KBS. Sebelumnya, eks Direktur Utama KBS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pakan satwa dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan pakan satwa. Pemkot Surabaya pun mengevaluasi pengelolaan KBS dan memperketat pengawasan terhadap satwa.

PDTS KBS sendiri merupakan pengelola Kebun Binatang Surabaya. Dalam struktur organisasinya terdapat Direksi, Badan Pengawas (Bawas), dan Kepala Bagian Keuangan yang kini diperiksa terkait perkara tersebut.

Masbuhin menegaskan bahwa kliennya kooperatif dan mendukung penyidikan. Ia berharap penyidik dapat mengungkap fakta secara transparan.

Dampak dan Reaksi Publik

Isu aliran dana Rp 2,2 miliar ini menuai perhatian publik luas. Di media sosial, warganet ramai membahas dugaan keterlibatan oknum pengacara dalam upaya menghentikan perkara.

Bagi KBS, bantahan ini menjadi upaya menjaga reputasi lembaga di tengah sorotan kasus korupsi. Masbuhin menekankan bahwa KBS adalah korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kami yakin 100 persen bohong dan akal-akalan saja, sehingga dalam kasus ini justru kami KBS sebagai korban secara langsung dan tidak langsung Korps Adhyaksa juga sebagai korban," tegasnya.

Pernyataan itu juga menyiratkan bahwa pihaknya tidak ingin isu ini melemahkan proses hukum yang sedang berjalan. Dukungan terhadap Kejati Jatim menjadi sinyal bahwa KBS berharap penyidikan berjalan profesional.

Langkah Selanjutnya: Penyidikan Tetap Berjalan

Masbuhin memastikan perkara ini tidak dihentikan. Ia menegaskan tidak ada permintaan uang kepada pihak kejaksaan atau pihak lain untuk menghentikan pemeriksaan.

"Sehingga kami seyakin-yakinnya semua itu kebohongan. Silakan konfirmasi ke Kejari Tanjung Perak dan lainnya sendiri pasti akan dikatakan sebagai bualan saja, karena memang faktanya begitu," kata dia.

Penyidik Kejati Jatim disebut masih mendalami fakta-fakta dalam perkara ini. Masbuhin menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik untuk mengungkap siapa pihak yang terlibat.

Publik menanti keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Kejati Jatim. Konfirmasi dari kedua institusi itu akan menjadi kunci untuk menjawab dugaan aliran dana Rp 2,2 miliar.

Jika dugaan suap terbukti, bukan tidak mungkin kasus ini berkembang ke ranah pidana lain. Namun hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap tersebut.

Analisis Redaksi

Bantahan Masbuhin memang tegas, tetapi publik masih menunggu jawaban dari institusi yang disebut namanya. Pernyataan bahwa kabar itu "bualan" perlu dikonfirmasi langsung oleh Kejari Tanjung Perak dan Kejati Jatim, bukan hanya oleh kuasa hukum KBS.

Di sisi lain, pernyataan Masbuhin yang menyebut "tidak menampik itu terkait pengurusan dalam pos pengeluaran bantuan hukum" justru membuka ruang tanya. Pos bantuan hukum itu perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menjadi spekulasi liar.

Kasus ini juga menguji integritas penegakan hukum. Jika benar ada oknum pengacara yang menerima aliran dana, maka etika profesi hukum sedang dipertaruhkan. Sebaliknya, jika kabar itu hoaks, penyidik harus membuktikannya secara terbuka.

Yang paling penting, penyidikan korupsi pakan satwa KBS jangan sampai tereduksi oleh isu suap ini. Publik berhak tahu perkembangan kasus secara utuh, termasuk siapa saja yang bertanggung jawab.

Sumber: detik.com, kejati-jatim.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad