Bansos Tekan Kemiskinan Lotim, Tapi 164 Ribu Warga Masih Miskin
Angka kemiskinan di Lombok Timur turun 0,85 poin menjadi 12,68 persen pada 2026. Namun sekitar 164 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan Rp655 ribu per kapita per bulan.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyebut kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu faktor penurunan itu. Ia juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Baca juga: Pelayanan Sosial Langsung Dinas Sosial Gunungsitoli Menyasar Desa Sisobahili dan Mazingo Tabaloho
"Untuk menurunkan kemiskinan itu, pendapatan harus ditingkatkan dan pengeluaran masyarakat dikurangi. Program jaring pengaman sosial seperti PKH dan BPNT sebenarnya diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat," jelas Edwin di Selong, Rabu (18/11/2026).
Kronologi dan Data Terbaru Kemiskinan Lotim
Penurunan 0,85 poin tersebut diumumkan dalam keterangan pers bersama di Selong. Edwin didampingi Kepala Bappeda Lotim H. Achmad Dewanto Hadi dan Kepala BPS Lotim Sri Endah Wardanti.
Menurut data Dinas Sosial, penduduk miskin yang tersisa sekitar 164 ribu jiwa. Angka kemiskinan ekstrem terakhir berada di kisaran 0,54 persen.
BPS Lotim mencatat garis kemiskinan di daerah itu sekitar Rp655 ribu per kapita per bulan. Penduduk dengan pengeluaran di bawah batas itu masuk kategori miskin.
Baca juga: Program Jaga Warga Kendari Disosialisasikan di Puuwatu, Nismawati Buka Langsung
Dalam konteks NTB, capaian Lotim menempati posisi ketiga tertinggi dalam penurunan angka kemiskinan setelah Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.
"Harapannya, program-program yang sudah dijalankan pemerintah daerah bisa berkelanjutan," kata Sri Endah.
Bansos dan Harga Gabah Jadi Penopang
Edwin merinci dua instrumen utama yang disebut berkontribusi. Pertama, program bantuan sembako dengan alokasi sekitar Rp40 miliar. Kedua, jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Program jaring pengaman sosial seperti PKH dan BPNT sebenarnya diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat," ujarnya.
Selain bansos, sektor pertanian disebut ikut menopang. Kebijakan menjaga harga gabah di tingkat petani, termasuk harga pembelian Rp6.500 per kilogram, dinilai berdampak pada pendapatan petani.
Namun Edwin mengakui jumlah penduduk miskin tetap besar karena populasi Lotim tinggi. Ia menyebut lebih dari 20 OPD perlu bergerak terkoordinasi untuk mempercepat penurunan.
Pola koordinasi lintas sektor itu, katanya, akan meniru cara pemerintah daerah menangani stunting.
Karakteristik Penduduk Miskin: Bekerja tapi Berpendapatan Rendah
Kepala BPS Lotim Sri Endah Wardanti memberi catatan penting. Persoalan kemiskinan tidak semata soal ada atau tidaknya pekerjaan.
Sebagian besar penduduk miskin sudah bekerja. Hanya saja, pekerjaan mereka belum menghasilkan pendapatan optimal.
Sekitar 70 persen penduduk miskin di Lotim berpendidikan di bawah SMP. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.
"Karakteristik penduduk miskin kita sebagian besar pendidikannya di bawah SMP. Mereka sebenarnya bekerja, tetapi produktivitas dan pendapatan dari pekerjaannya belum optimal sehingga masih berada di bawah garis kemiskinan," ungkap Sri Endah.
Ia menilai jaring pengaman sosial cukup efektif menekan kemiskinan. Tetapi program perlindungan sosial perlu dibarengi kebijakan yang meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Dengan garis kemiskinan Rp655 ribu per kapita per bulan, keluarga dengan empat anggota butuh pengeluaran minimal Rp2,62 juta per bulan untuk keluar dari kategori miskin. Bagi rumah tangga petani dan buruh, angka itu tidak kecil.
Bansos memang membantu mengurangi beban pengeluaran. Namun tanpa kenaikan pendapatan yang signifikan, rumah tangga penerima bantuan berisiko tetap berada di ambang garis kemiskinan.
Pendidikan rendah menjadi simpul utama. Dengan 70 persen penduduk miskin berpendidikan di bawah SMP, akses ke pekerjaan formal dengan upah layak terbatas.
Potensi pertanian dan sumber daya manusia Lotim disebut besar. Namun Sri Endah menekankan sektor itu perlu didorong agar menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan.
Pemkab Lotim akan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di OPD. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci, terutama karena lebih dari 20 OPD terlibat.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Program dan Koordinasi Lintas OPD
Edwin menyatakan evaluasi akan menyasar efektivitas program di setiap OPD. Tujuannya memastikan bansos dan program pemberdayaan berjalan seiring.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan pendapatan, bukan hanya pengurangan pengeluaran. Program jaring pengaman sosial dianggap sebagai penyangga sementara.
Pemkab juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor, dengan pola serupa penanganan stunting. Pendekatan itu menuntut data tunggal dan target yang jelas di setiap OPD.
BPS Lotim berharap program yang sudah berjalan berkelanjutan. Menurut Sri Endah, keberlanjutan program lebih menentukan daripada sekadar penambahan anggaran bansos.
Ke depan, tantangannya jelas: menurunkan angka kemiskinan dari 12,68 persen ke level yang lebih rendah, sambil memastikan 164 ribu jiwa tidak terus bergantung pada bantuan. "Harapannya, program-program yang sudah dijalankan pemerintah daerah bisa berkelanjutan," ujarnya.
Analisis Redaksi
Klaim bahwa bansos menekan angka kemiskinan masuk akal secara teknis. Bantuan pangan dan PKH memang mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Tapi ada batas: bansos tidak menciptakan pendapatan baru.
Data BPS Lotim justru menunjukkan akar masalahnya. Sekitar 70 persen penduduk miskin berpendidikan di bawah SMP. Mereka sudah bekerja, tetapi produktivitas dan upahnya rendah. Selama persoalan ini tidak disentuh, bansos hanya menjadi pereda, bukan penyelesai.
Pemerintah daerah perlu berani menggeser sebagian fokus dari bantuan konsumtif ke peningkatan kapasitas ekonomi. Pelatihan kerja, akses pasar, dan penguatan sektor pertanian harus menjadi prioritas. Tanpa itu, penurunan 0,85 poin bisa berhenti di angka 12,68 persen.
Yang juga krusial adalah koordinasi lebih dari 20 OPD. Evaluasi program harus berbasis data, bukan sekadar seremonial. Jika pola penanganan stunting bisa direplikasi, bukan tidak mungkin Lotim keluar dari posisi tiga tertinggi penurunan kemiskinan di NTB menjadi contoh keberhasilan.
Baca juga liputan Suara NTB tentang klaim Wabup Lotim soal bansos dan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0