Bang Dhin Ingatkan Pemda Kalsel: Mitigasi Bencana Jangan Tunggu Banjir dan Longsor
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), mendesak pemerintah provinsi dan 13 kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Ia menegaskan mitigasi bencana tidak boleh sekadar seremonial atau reaktif saat banjir dan longsor sudah terjadi.
Desakan itu disampaikan Bang Dhin di Banjarmasin, Rabu (18/11/2026), saat curah hujan mulai meningkat di sejumlah wilayah Kalsel. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut memiliki langkah antisipasi konkret, terukur, dan terkoordinasi hingga tingkat desa.
Baca juga: Banjir Rendam Sekolah di Mataram: Siswa Libur 1-2 Hari, Kelas Rusak Didata
Kronologi Desakan: Musim Hujan dan Bayang-Bayang Bencana Hidrometeorologi
Memasuki musim penghujan, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kerusakan infrastruktur meningkat. Bang Dhin menilai kesiapsiagaan harus ditingkatkan bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di 13 pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel.
“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana datang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegas Bang Dhin, seperti dikutip Gesuri.id.
Pernyataan itu muncul di tengah ingatan kolektif tentang banjir besar yang pernah melanda sejumlah wilayah Kalsel. Bang Dhin menyebut pengalaman tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius untuk memperbaiki sistem pencegahan, terutama di daerah rawan genangan, luapan sungai, dan longsor.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan banjir tidak semata-mata soal intensitas hujan. Kondisi daerah aliran sungai (DAS), perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan, serta kapasitas drainase ikut menentukan.
Baca juga: Dinsos Mataram Siap Buka Dapur Umum untuk 300 KK Korban Banjir
“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi lingkungan, tata ruang, dan infrastruktur pengendali banjir. Masalah yang berulang butuh solusi yang menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Enam Langkah Mitigasi yang Didorong Bang Dhin
Melalui koordinasi bersama BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait, Bang Dhin mendorong penerapan enam langkah mitigasi mendesak. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan kesiapan sebelum bencana melanda.
- Pembaruan peta risiko: mengidentifikasi desa, permukiman, fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak.
- Normalisasi saluran: membersihkan saluran air, memperbaiki drainase rusak, serta menangani sedimentasi secara teknis dan ramah lingkungan.
- Penguatan sistem peringatan dini: mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air, dan komunikasi cepat ke tingkat desa.
- Kesiapan logistik dan evakuasi: menyiapkan perahu evakuasi, pangan, air bersih, obat-obatan, serta tempat perlindungan bagi kelompok rentan.
- Inspeksi infrastruktur vital: memastikan jembatan, jalan penghubung, tanggul, serta fasilitas umum dalam kondisi aman.
- Kejelasan anggaran darurat: memastikan ketersediaan dana dan prosedur operasional standar (SOP) penanganan cepat antarinstansi.
Bang Dhin menekankan bahwa keenam langkah itu bukan sekadar daftar keinginan. Ia menilai implementasinya harus terukur dan dapat diaudit, terutama menyangkut kesiapan anggaran dan logistik.
Wilayah Pedalaman, Bantaran Sungai, dan Kepulauan Paling Rentan
Politisi yang duduk di Komisi IV DPRD Kalsel ini menyoroti keselamatan masyarakat di wilayah pedalaman, bantaran sungai, pesisir, dan kepulauan. Perhatian khusus ia arahkan ke Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Wilayah dengan akses terbatas itu dinilai paling rentan lumpuh saat cuaca ekstrem mengganggu jalur transportasi dan distribusi logistik. Jika jalan terputus atau transportasi laut terganggu, akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ikut terancam.
“Mitigasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah,” jelasnya.
Menurut Bang Dhin, kesiapan daerah seharusnya diukur dari seberapa banyak risiko yang berhasil ditekan sebelum bencana melanda. Bukan dari seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi setelah bencana terjadi.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi, tetapi seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana terjadi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan layanan dasar, kesiapan fasilitas publik, dan transparansi anggaran penanggulangan bencana. Menurutnya, tanpa transparansi, kesiapsiagaan sulit diukur secara objektif.
Respons dan Konteks Kebijakan: Dari Seremoni ke Sistem
Desakan Bang Dhin mencerminkan persoalan lama dalam penanggulangan bencana di daerah: respons sering kali lebih menonjol daripada pencegahan. Padahal, UU Penanggulangan Bencana menempatkan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dalam praktiknya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci. BPBD berperan pada kesiapsiagaan dan operasi darurat, Dinas PUPR pada infrastruktur pengendali banjir dan drainase, Dinas Sosial pada logistik dan perlindungan sosial, serta Dinas Kesehatan pada layanan kesehatan darurat.
Namun, tanpa pembaruan peta risiko dan kejelasan anggaran darurat, koordinasi itu mudah macet. Karena itu, Bang Dhin mendorong agar pemerintah daerah tidak menunggu insiden terjadi sebelum mengaktifkan protokol.
Ia juga mengajak seluruh elemen—pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat—membangun budaya siaga bencana. Bagi Bang Dhin, ketahanan lingkungan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika pencegahan menjadi kebiasaan, bukan kampanye musiman.
“Jangan tunggu banjir datang baru bergerak. Jangan tunggu korban berjatuhan baru mengevaluasi. Negara harus hadir melalui tindakan pencegahan, bukan sekadar bantuan setelah musibah terjadi,” pungkasnya.
Langkah berikutnya ada di tangan pemerintah daerah. Publik akan menilai apakah enam langkah yang didorong Bang Dhin benar-benar masuk ke dalam rencana kerja, anggaran, dan simulasi lapangan sebelum hujan puncak tiba. Rujukan kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat pada situs resmi BNPB.
Analisis Redaksi: Mitigasi yang Diukur, Bukan Diklaim
Desakan Bang Dhin menyentuh titik lemah birokrasi bencana: kita cenderung menghitung keberhasilan dari kecepatan kunjungan pejabat, bukan dari berkurangnya risiko. Padahal, banjir dan longsor adalah persoalan tata kelola yang berulang. Selama drainase, DAS, dan tata ruang tidak dibenahi, hujan selalu menjadi kambing hitam yang aman.
Enam langkah yang didorongnya masuk akal, tetapi tidak baru. Yang membedakan adalah penekanan pada pembaruan peta risiko dan kejelasan anggaran darurat. Dua hal itu menentukan apakah mitigasi berhenti sebagai rapat koordinasi atau berlanjut menjadi pekerjaan lapangan. Tanpa peta risiko terbaru, bantuan logistik mudah salah sasaran. Tanpa anggaran darurat yang jelas, evakuasi sering menunggu instruksi yang terlambat.
Karena itu, publik perlu menagih indikator yang terukur: berapa desa yang peta risikonya diperbarui, berapa saluran yang dinormalisasi, dan berapa lama waktu respons peringatan dini sampai ke tingkat desa. Jika pemerintah daerah berani membuka data itu, klaim siaga bisa diuji. Jika tidak, mitigasi hanya berpindah dari satu musim hujan ke musim berikutnya tanpa jejak perbaikan.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0