Tokopedia-TikTok Shop Ungkap Penyelesaian Kasus Blokir dan Tahan Saldo Seller

Nov 18, 2026 - 19:40
 0  1
Tokopedia-TikTok Shop Ungkap Penyelesaian Kasus Blokir dan Tahan Saldo Seller

Tokopedia dan TikTok Shop akhirnya buka-bukaan soal penyelesaian laporan dugaan pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo seller UMKM. Dari 217 aduan yang diverifikasi, 193 mitra dikenai sanksi penarikan subsidi platform, sementara 15 tidak mengalami pemblokiran dan 9 kasus tak perlu investigasi lanjut.

Ad
Ad

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia dan TikTok Shop, Hilmi Adrianto, menyampaikan rincian itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan seluruh pengaduan telah ditelaah berdasarkan data dan bukti.

Baca juga: APR Ambil Alih SPBU Vivo: 47 Gerai Segera Jadi BP-AKR

Kronologi Aduan Peradi Bekasi Raya ke Komisi VII DPR

Persoalan ini bermula dari pengaduan Peradi DPC Bekasi Raya dalam RDPU bersama Komisi VII DPR RI pada 3 Juli 2026. Saat itu, Peradi mengklaim sekitar 500 mitra pelaku usaha terdampak pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo dengan estimasi kerugian mencapai Rp 3 triliun.

Komisi VII kemudian meminta data lebih terperinci sebagai dasar klarifikasi. Tokopedia dan TikTok Shop pun mengantongi data rinci tersebut. Namun, dari data yang diterima perusahaan, hanya 217 mitra pelaku usaha yang benar-benar mengajukan aduan, dengan nilai kerugian diklaim sekitar Rp 24,05 miliar.

“Dari total 217 mitra pelaku usaha yang dilaporkan, seluruhnya telah selesai ditangani,” kata Hilmi dalam RDPU, Rabu (18/11/2026).

Perusahaan lalu melakukan verifikasi terhadap setiap pengaduan berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Pada 8 September 2026, perkembangan penanganan ini dilaporkan kepada Komisi VII.

Baca juga: Situs IKEA hingga Zoom Diserang Hacker, Pengguna iPhone Jadi Sasaran

Rincian 217 Kasus: 193 Kena Sanksi, 15 Tidak Diblokir, 9 Tak Perlu Investigasi

Hilmi merinci hasil penanganan 217 aduan tersebut. Sebanyak 208 kasus telah melalui proses pengecekan. Dari jumlah itu, 193 mitra pelaku usaha dinilai perlu dikenakan sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya diberikan.

“Sebanyak 193 mitra pelaku usaha berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan perlu dikenakan sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya telah kami berikan,” ujarnya.

Sementara 15 mitra lainnya tidak mengalami pemblokiran saldo. Adapun 9 kasus sisanya tidak memerlukan investigasi lebih lanjut karena terdiri dari akun yang sudah tidak aktif, adanya duplikasi data toko, serta toko yang sebenarnya berstatus normal saat itu.

Dari total klaim kerugian sekitar Rp 24,05 miliar yang disampaikan Peradi, investigasi perusahaan mengidentifikasi nilai subsidi yang terindikasi disalahgunakan sebesar Rp 16,7 miliar.

“Prinsip kami jelas, penarikan hanya dilakukan terhadap nilai subsidi yang terkait dengan pelanggaran. Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan,” terang Hilmi.

Mediasi di Kementerian UMKM dan Kesempatan Banding

Sehari setelah RDPU, Tokopedia dan TikTok Shop diundang Kementerian UMKM yang menjadi mediator. Pertemuan itu mempertemukan perusahaan dengan 6 mitra yang didampingi Peradi sebagai kuasa hukum. Dari jumlah tersebut, hanya 2 mitra yang masuk dalam daftar 40 penjual yang diagendakan untuk dibahas.

Dalam pertemuan itu, perusahaan menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan. Perusahaan juga membuka kesempatan banding tambahan hingga 19 Oktober 2026.

“Selama proses tersebut, tidak terdapat mitra pelaku usaha dalam daftar pengajuan Peradi yang mengajukan banding melalui kanal tambahan. Namun terdapat dua mitra pelaku usaha yang berdasarkan laporan Kementerian UMKM sebenarnya tidak termasuk dalam daftar yang kita terima dari Peradi Bekasi Raya yang turut memanfaatkan kesempatan banding tambahan ini,” kata Hilmi.

Untuk dua mitra di luar daftar Peradi itu, Tokopedia dan TikTok Shop memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan. Keputusan ini diambil setelah peninjauan bukti dan diskusi dengan Kementerian UMKM. Hilmi menargetkan pengembalian dana rampung dalam pekan ini.

“Saat ini proses pengembalian dana tersebut sedang dalam tahap administrasi dan ditargetkan rampung dalam minggu ini,” ujarnya. Ia belum dapat menyebut berapa dana yang ditahan dan akan dikembalikan kepada kedua mitra tersebut.

Dampak bagi Seller dan Komitmen Perdagangan Digital yang Adil

Hilmi menegaskan komitmen Tokopedia dan TikTok Shop untuk menciptakan perdagangan digital yang sehat, adil, dan bermanfaat. Seluruh pengaduan, katanya, telah ditelaah dan ditangani berdasarkan data dan bukti yang ada.

Pemotongan saldo penjual dibatasi pada nilai subsidi platform yang terindikasi disalahgunakan. Sisa dana yang tidak terkait pelanggaran telah dilepaskan kepada penjual. Adapun kekurangannya ditanggung perusahaan sebagai kerugian platform.

“Kami juga memahami bahwa setiap tindakan penegakan dapat memberikan dampak kepada penjualan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara tepat, proporsional, dan berdasarkan hasil investigasi yang menyeluruh, serta tetap memberikan ruang bagi penjual untuk bisa melakukan branding apabila terdapat informasi atau bukti tambahan yang perlu kami pertimbangkan,” pungkas Hilmi.

Bagi pelaku UMKM, kasus ini menjadi pengingat bahwa pemanfaatan subsidi platform memiliki konsekuensi. Di sisi lain, mekanisme banding dan mediasi lewat Kementerian UMKM menjadi jalur yang bisa ditempuh bila seller merasa dirugikan.

  • 217 aduan diterima dan seluruhnya selesai ditangani.
  • 193 mitra dikenai sanksi penarikan subsidi platform.
  • 15 mitra tidak mengalami pemblokiran saldo.
  • 9 kasus tak perlu investigasi lanjut (akun tidak aktif, duplikasi data, toko normal).
  • Nilai subsidi terindikasi disalahgunakan: Rp 16,7 miliar dari klaim Rp 24,05 miliar.
  • Banding tambahan dibuka hingga 19 Oktober 2026.

Langkah Selanjutnya: Pengembalian Dana dan Pengawasan DPR

Pengembalian dana bagi dua mitra di luar daftar Peradi tengah dalam tahap administrasi dan ditargetkan rampung pekan ini. Perusahaan juga menyatakan proaktif berkonsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait soal penangguhan dana.

Di DPR, BAM akan mencermati tindak lanjut laporan ini. Peradi DPC Bekasi Raya sebelumnya mengeklaim kerugian hingga Rp 3 triliun, tetapi data yang masuk ke perusahaan hanya Rp 24,05 miliar. Selisih klaim itu menjadi sorotan dalam RDPU.

Tokopedia dan TikTok Shop menegaskan tidak ada pemblokiran sepihak. Penarikan subsidi hanya dilakukan pada nilai yang terindikasi disalahgunakan, sedangkan dana lain dilepaskan. Perusahaan membuka ruang bagi seller untuk menempuh banding bila memiliki bukti tambahan.

Bagi seller yang merasa saldonya ditahan, jalur yang tersedia adalah mengajukan banding melalui kanal resmi, berkoordinasi dengan Kementerian UMKM, atau menempuh mediasi. Kasus ini juga menjadi ujian bagi platform dalam menyeimbangkan penegakan aturan dan perlindungan UMKM.

Analisis Redaksi

Angka yang dibeberkan Tokopedia dan TikTok Shop mempersempit jarak antara klaim dan bukti. Peradi menyebut 500 mitra dan Rp 3 triliun, tetapi data yang masuk hanya 217 aduan dengan klaim Rp 24,05 miliar. Perusahaan menemukan subsidi yang terindikasi disalahgunakan Rp 16,7 miliar. Selisih besar itu semestinya dijelaskan secara terbuka, bukan hanya di ruang rapat tertutup.

Yang patut diapresiasi, mekanisme banding dan mediasi lewat Kementerian UMKM berjalan. Dua mitra di luar daftar Peradi mendapatkan pengembalian dana penuh. Namun, transparansi soal berapa dana yang ditahan dan dikembalikan masih kabur. Hilmi belum bisa menyebut angkanya. Bagi UMKM, ketidakjelasan ini menyulitkan perencanaan arus kas.

Ke depan, platform perlu merumuskan prosedur pemblokiran dan penahanan saldo yang lebih terukur, dengan tenggat dan alasan tertulis. DPR melalui BAM semestinya meminta laporan berkala, bukan sekadar RDPU. Penegakan aturan memang perlu, tetapi tanpa transparansi, kepercayaan seller akan terus tergerus.

Sumber: finance.detik.com, kemenkopukm.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad