Puan Maharani Minta Penanggulangan Banjir dan Longsor Aceh Dioptimalkan

Nov 18, 2026 - 20:40
 0  1
Puan Maharani Minta Penanggulangan Banjir dan Longsor Aceh Dioptimalkan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh dioptimalkan. Prioritas utama, kata dia, adalah keselamatan warga dan evakuasi bagi mereka yang terjebak di daerah terdampak.

Ad
Ad

"Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, dan dukacita bagi korban yang meninggal dunia," kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2026), di Jakarta.

Baca juga: Kemenko IPK Pantau Banjir Berulang Aceh: 21.109 Jiwa Terdampak

Pernyataan itu disampaikan Puan menyusul laporan warga di media sosial mengenai kondisi banjir di Aceh. Beberapa laporan menunjukkan warga terjebak arus deras, bahkan seorang ayah dan anaknya sempat terjatuh dan terseret arus banjir.

Puan menegaskan pemerintah bersama Tim SAR gabungan harus memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana berjalan optimal. "Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal," tukasnya.

Ia juga meminta instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan menyusul penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Kronologi Bencana dan Status Siaga Darurat

Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh beberapa waktu belakangan. Laporan yang beredar di media sosial menyebut ada warga yang terjebak arus deras, sementara seorang ayah dan anaknya sempat terjatuh dan terseret arus.

Baca juga: Polres Musi Rawas Siagakan 217 Personel Gabungan Antisipasi Banjir

Menanggapi kondisi itu, Puan menyoroti pentingnya pemantauan menyeluruh. "Selain pemantauan kondisi secara menyeluruh, setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan," jelasnya.

Pemerintah Aceh sendiri telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Status ini menjadi dasar bagi koordinasi lintas instansi dalam penanganan bencana.

Namun, hingga keterangan pers itu disampaikan, belum ada rincian resmi mengenai jumlah korban meninggal, jumlah pengungsi, atau kerusakan infrastruktur akibat bencana tersebut.

Puan Soroti Evakuasi dan Kelompok Rentan

Dalam keterangannya, Puan menekankan agar evakuasi warga menjadi prioritas. Ia juga mengingatkan Dinas Sosial untuk segera menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak.

Bantuan, kata Puan, tidak hanya untuk warga di pengungsian, tetapi juga bagi masyarakat yang bertahan di rumah meski dalam kondisi banjir. "Dan bagi warga yang mengungsi agar dipastikan lokasinya aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, lansia, mereka yang memiliki penyakit bawaan, dan warga disabilitas," ungkapnya.

Ia menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Puan juga meminta pemerintah pusat ikut membantu penanganan bencana di Aceh mengingat dampaknya yang cukup signifikan dan berkepanjangan.

Menurutnya, bantuan negara tidak boleh hanya saat bencana terjadi, tetapi juga pendampingan hingga pasca-bencana untuk membantu masyarakat terdampak.

Latar Belakang: Aceh dan Ancaman Hidrometeorologi

Aceh merupakan salah satu wilayah yang kerap dilanda bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Penetapan status siaga darurat menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mempercepat respons.

Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 memberi ruang bagi pemerintah daerah mengerahkan sumber daya, termasuk personel dan peralatan, untuk penanganan darurat.

Dalam konteks itu, pernyataan Puan menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tim SAR gabungan, dan Dinas Sosial. Ia juga menyebut pentingnya kesiapan personel dan peralatan di lapangan.

Belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti banjir dan longsor di Aceh. Namun, status siaga darurat hidrometeorologi menunjukkan bahwa bencana ini terkait dengan faktor cuaca.

Dampak dan Respons di Lapangan

Dampak bencana tergambar dari laporan warga di media sosial. Warga terjebak arus deras, dan seorang ayah dan anaknya sempat terseret arus banjir.

Puan meminta instansi terkait memastikan kesiapan personel dan peralatan. "Setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan," jelasnya.

Selain itu, Dinas Sosial diminta segera menyalurkan bantuan logistik. Bantuan juga harus menjangkau warga yang memilih bertahan di rumah meski banjir melanda.

Bagi warga yang mengungsi, Puan meminta lokasi pengungsian dipastikan aman dan nyaman. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, lansia, penyandang penyakit bawaan, dan warga disabilitas mendapat perhatian khusus.

Langkah Selanjutnya: Bantuan hingga Pasca-Bencana

Puan mendorong pemerintah pusat ikut membantu penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, dampak bencana cukup signifikan dan berkepanjangan.

Ia menegaskan bantuan negara tidak boleh berhenti saat bencana terjadi. Pendampingan hingga pasca-bencana diperlukan untuk membantu masyarakat terdampak.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jumlah korban, jumlah pengungsi, atau kerusakan akibat bencana. Pemerintah Aceh masih menjalankan status siaga darurat hingga 31 Januari 2027.

Desakan Puan menjadi pengingat bahwa penanganan bencana bukan hanya soal evakuasi, tetapi juga logistik, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan pasca-bencana.

Analisis Redaksi

Pernyataan Puan Maharani menyoroti tiga hal yang kerap menjadi titik lemah penanganan bencana: kecepatan evakuasi, distribusi logistik, dan perlindungan kelompok rentan. Ketiganya bukan hal baru, tetapi selalu muncul setiap kali banjir dan longsor melanda.

Yang menarik, Puan menyebut laporan warga di media sosial sebagai salah satu sumber informasi. Ini menunjukkan bahwa informasi publik di media sosial bisa menjadi alarm awal, tetapi juga menandakan bahwa kanal resmi belum sepenuhnya menjadi rujukan utama.

Desakan agar pemerintah pusat ikut membantu juga menyiratkan bahwa kapasitas daerah mungkin terbatas. Status siaga darurat hingga 31 Januari 2027 memberi waktu panjang, tetapi tanpa koordinasi yang rapi, status itu bisa jadi formalitas.

Publik menunggu bukti di lapangan: seberapa cepat warga terjebak dievakuasi, seberapa lancar logistik sampai, dan seberapa aman pengungsian bagi kelompok rentan.

Sumber: gesuri.id, bnpb.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad