Kemenko IPK Pantau Banjir Berulang Aceh: 21.109 Jiwa Terdampak
Kemenko IPK memantau penanganan banjir berulang di Aceh setiap hari, menyusul curah hujan yang kembali meningkat. BPBA mencatat 21.109 jiwa terdampak di lima kabupaten/kota, dengan 1.553 jiwa mengungsi dan satu anak meninggal akibat longsor.
Kemenko IPK dan Pemantauan Harian Banjir Aceh
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyatakan terus memantau penanganan banjir berulang di Aceh. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui media sosial, media online, serta komunikasi langsung dengan pemerintah daerah dan legislatif.
Baca juga: Polres Musi Rawas Siagakan 217 Personel Gabungan Antisipasi Banjir
"Kami tiap hari juga memantau, baik melalui media sosial maupun media-media online. Kami juga sering berkomunikasi dengan anggota DPRD, kepala dinas, bupati, dan sekda pemerintah provinsi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Nazib Faizal di Jakarta, Rabu.
Menurut Nazib, pemerintah menindaklanjuti laporan kebutuhan penanganan bencana di lapangan, termasuk kerusakan jembatan dan longsor di sejumlah daerah. Namun, proses penanganan infrastruktur kerap membutuhkan waktu karena kondisi cuaca belum memungkinkan.
Pernyataan itu muncul setelah hujan deras kembali mengguyur sejumlah wilayah Aceh dalam sepekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat dampak signifikan di lima kabupaten/kota hingga 16 November 2026.
Kronologi Bencana dan Data BPBA
BPBA pada Selasa (17/11) mencatat sebanyak 21.109 jiwa dari lima kabupaten/kota terdampak banjir akibat hujan deras dalam sepekan terakhir hingga 16 November 2026. Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti mengatakan 1.553 jiwa atau 445 kepala keluarga (KK) di antaranya harus mengungsi.
Baca juga: Puan Maharani Minta Penanggulangan Banjir dan Longsor Aceh Dioptimalkan
Selain itu, satu anak berusia 2,7 tahun meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kabupaten Aceh Tengah. BPBA juga mencatat 5.584 rumah warga terendam banjir.
Lima daerah terdampak meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Data ini menjadi dasar pemerintah daerah memperpanjang kewaspadaan hingga awal 2027.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. "Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh," kata Mualem di Banda Aceh, Rabu (11/11).
Mualem juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam.
Tiga Tahap Penanganan dan Kendala Cuaca
Nazib menjelaskan penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi. Saat ini, sejumlah wilayah Aceh masih menjalani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun hujan yang kembali turun berpotensi memunculkan kondisi darurat.
"Proses penanganan infrastruktur terkadang membutuhkan waktu karena kondisi cuaca yang belum memungkinkan," ujarnya.
Dalam kerangka kebijakan, tahap tanggap darurat berfokus pada penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar. Rehabilitasi menyasar pemulihan layanan publik skala terbatas, sedangkan rekonstruksi mencakup pembangunan ulang infrastruktur rusak berat.
Namun, karena hujan masih turun, pekerjaan fisik di lapangan rawan terganggu. Prioritas pemerintah daerah saat ini adalah memastikan jalur evakuasi dan akses logistik tetap terbuka, terutama di daerah yang terisolir akibat longsor dan jembatan putus.
Pemerintah pusat melalui Kemenko IPK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan. Koordinasi mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dugaan Pelanggaran Tata Ruang di Hulu
Nazib menyebut dugaan ketidakpatuhan terhadap tata ruang di wilayah hulu menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri dalam persoalan banjir berulang di Aceh, selain curah hujan ekstrem. Menurut dia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Isu tata ruang di hulu menjadi penting karena perubahan fungsi lahan dapat mempercepat limpasan air ke kawasan hilir. Jika aliran tidak terkendali, banjir bisa berulang meski curah hujan tidak selalu ekstrem.
Pemeriksaan ATR/BPN akan menentukan apakah ada pelanggaran izin, alih fungsi lahan, atau kegiatan yang tidak sesuai peruntukan. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar tindakan hukum atau penertiban.
Kemenko IPK menegaskan penanganan banjir tidak cukup dengan perbaikan infrastruktur. Penataan ruang di daerah tangkapan air juga perlu diperhatikan agar pengurangan risiko bencana berjalan efektif.
Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya
Dampak banjir di Aceh terlihat dari jumlah pengungsi dan rumah terendam. Sebanyak 1.553 jiwa mengungsi, sementara 5.584 rumah terendam. Korban meninggal satu anak berusia 2,7 tahun di Aceh Tengah akibat tertimbun longsor.
Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat hingga 31 Januari 2027. Status ini memberi dasar hukum bagi mobilisasi sumber daya, termasuk personel, logistik, dan peralatan.
Langkah berikutnya mencakup:
- Pemantauan harian oleh Kemenko IPK bersama pemerintah daerah dan legislatif.
- Pemeriksaan dugaan pelanggaran tata ruang di hulu oleh ATR/BPN.
- Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak.
- Kesiapsiagaan 24 jam seluruh SKPA selama masa siaga darurat.
- Koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan darurat.
Informasi terkait penanganan bencana juga dapat dipantau melalui kanal resmi ANTARA News dan laporan BNPB.
Analisis Redaksi
Pernyataan Kemenko IPK menunjukkan pemerintah pusat tidak tinggal diam, tetapi juga memperlihatkan bahwa penanganan banjir Aceh masih bergerak di level pemantauan dan koordinasi. Persoalannya, banjir berulang menuntut solusi struktural, bukan hanya respons cepat setiap kali hujan deras datang.
Data BPBA—21.109 jiwa terdampak, 1.553 mengungsi, 5.584 rumah terendam, dan satu anak meninggal—cukup untuk menyebut situasi ini serius. Status siaga darurat hingga 31 Januari 2027 seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola daerah aliran sungai dan penegakan tata ruang di hulu, bukan sekadar memperpanjang masa waspada.
Dugaan pelanggaran tata ruang yang diperiksa ATR/BPN adalah titik krusial. Tanpa penertiban di hulu, rehabilitasi dan rekonstruksi di hilir berisiko sia-sia. Pemerintah perlu memastikan hasil pemeriksaan itu diumumkan dan ditindaklanjuti, sementara masyarakat membutuhkan kepastian bahwa banjir tidak lagi menjadi langganan tahunan.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0