KPK Duga Suap Audit Bupati Pemalang Mengalir ke BPK RI, Sama dengan Kasus Muara Enim

Nov 18, 2026 - 20:10
 0  1
KPK Duga Suap Audit Bupati Pemalang Mengalir ke BPK RI, Sama dengan Kasus Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran uang suap pengondisian hasil audit yang dilakukan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro mengarah kepada pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tingkat pusat, yang juga terlibat dalam kasus serupa di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Ad
Ad

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah menelusuri pembagian kewenangan terkait proses audit keuangan serta penghapusan temuan, apakah berada di tingkat perwakilan daerah atau melibatkan kewenangan BPK pusat. "Di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Jukir Magelang Cabuli Bocah 9 Tahun, Ditangkap Polisi dan Terancam 12 Tahun Penjara

Kronologi Dugaan Suap Audit Bupati Pemalang

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan yang dilakukan Anom Widiyantoro melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, dengan total uang terkumpul Rp 1,98 miliar. Uang tersebut salah satunya diberikan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari staf administrasi KPK Iptu Setya Budi Dias Oktavianto, yang mengaku dapat mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja di lembaga antirasuah itu.

Namun, penyidikan berkembang ke arah dugaan pengondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK menduga ada komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk mengatur temuan audit. Untuk mendalami dugaan itu, penyidik memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah.

"Jadi ini masih ditelusuri soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi HR sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan itu untuk mengklarifikasi sejumlah temuan dan komunikasi yang diduga melibatkan pejabat BPK di daerah.

Baca juga: 2 Warga Keerom Jual Airgun Rp 17 Juta ke Papua Nugini Ditangkap TNI

Hingga kini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro (AWI), orang kepercayaan bupati dari pihak swasta Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), pihak swasta Lilik Budi Suprianto (LBS), serta staf administrasi KPK Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS).

Pihak yang Diperiksa dan Pernyataan KPK

Budi Prasetyo menegaskan penyidik tidak berhenti pada pihak di BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pola penelusuran mengikuti jejak kasus Muara Enim yang menyeret pihak BPK RI pusat. "Di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat," jelasnya.

KPK juga menyoroti kemiripan modus dengan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Klaten. Menurut Budi, ada dugaan dropping temuan BPK untuk beberapa audit di Klaten yang polanya juga terjadi di Pemalang. "Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang," ucap Budi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan Anom diduga melakukan pemerasan melalui Mohamad Haris dengan total uang yang terkumpul sebesar Rp 1,98 miliar. Uang itu dialirkan ke sejumlah pihak, termasuk Lilik, yang mengklaim mampu mengurus perkara di KPK.

Dalam perkara ini, KPK belum mengumumkan tersangka baru dari unsur BPK. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk menentukan apakah ada pihak di BPK pusat yang menerima aliran dana.

Latar Belakang dan Konteks Kasus Muara Enim

Kasus Muara Enim menjadi rujukan penting karena melibatkan dugaan suap terhadap auditor BPK. Dalam perkara itu, KPK menelusuri aliran dana tidak hanya ke BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi juga ke BPK pusat. Pola ini yang kini diduga diulang di Pemalang.

Modus pengondisian audit biasanya dilakukan dengan cara mempengaruhi temuan agar laporan keuangan pemerintah daerah tetap mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), meski ada penyimpangan. Caranya beragam, mulai dari pendekatan personal, pemberian hadiah, hingga transaksi finansial kepada oknum pemeriksa.

Di Klaten, KPK menduga ada dropping temuan audit untuk beberapa laporan. Dropping temuan berarti menghilangkan atau tidak memunculkan temuan tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan. Jika temuan dihapus, kerugian negara tidak terungkap dan pihak yang bertanggung jawab tidak tersentuh hukum.

Praktik semacam ini merusak fungsi BPK sebagai auditor eksternal pemerintah. BPK seharusnya menjadi garda terakhir pengawasan keuangan negara. Ketika auditor justru bisa dikondisikan, pengawasan menjadi rapuh dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah ikut tergerus.

KPK menilai penting menelusuri hingga ke pusat karena kewenangan audit dan penghapusan temuan tidak selalu berada di perwakilan daerah. Ada mekanisme di tingkat pusat yang bisa mempengaruhi hasil akhir audit. Karena itu, penyidik menganalisis pembagian kewenangan tersebut.

Dampak dan Reaksi atas Dugaan Aliran Dana ke BPK

Dugaan aliran dana ke BPK RI pusat menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi lembaga audit. Jika terbukti, kasus ini tidak hanya menjerat kepala daerah, tetapi juga oknum auditor. Reputasi BPK sebagai lembaga negara yang dipercaya mengawasi keuangan negara bisa tercoreng.

Bagi Pemalang, kasus ini telah menyeret nama bupati nonaktif dan orang kepercayaannya. Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan. Proses hukum berjalan sementara roda pemerintahan daerah harus tetap berjalan.

KPK juga menyoroti keterlibatan staf internalnya, Iptu Setya Budi Dias Oktavianto, yang diduga menyalahgunakan posisi. Kasus ini menjadi pukulan bagi internal KPK karena ada oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan lembaga untuk mengurus perkara.

Pengamat antikorupsi menilai penelusuran ke BPK pusat adalah langkah penting. Namun, mereka menuntut KPK transparan soal siapa pihak di BPK pusat yang diduga menerima aliran dana. Tanpa transparansi, dugaan ini bisa menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BPK RI terkait dugaan aliran dana tersebut. KPK juga belum menyebut nama pihak di BPK pusat yang dimaksud.

Langkah Selanjutnya: Penelusuran hingga BPK Pusat

KPK akan terus mendalami komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah. Penyidik juga akan menelusuri apakah ada transaksi finansial yang mengalir ke pihak BPK pusat. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti dokumen menjadi fokus saat ini.

Selain itu, KPK mempelajari pola di Klaten dan Muara Enim untuk melihat apakah ada kesamaan modus. Jika ditemukan pola sistematis, bukan tidak mungkin kasus ini berkembang ke daerah lain. Penyidik akan memetakan siapa saja yang terlibat dalam jaringan pengondisian audit.

Empat tersangka yang telah ditetapkan akan segera menjalani proses hukum lebih lanjut. KPK memiliki waktu untuk melengkapi berkas perkara sebelum melimpahkan ke pengadilan. Publik menunggu apakah akan ada tersangka baru dari unsur BPK.

Langkah KPK ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum antikorupsi di sektor audit. Jika berhasil membongkar aliran dana hingga ke pusat, efek jera bisa dirasakan. Sebaliknya, jika berhenti di tengah jalan, dugaan pengondisian audit akan terus terjadi.

Analisis Redaksi

Dugaan KPK bahwa uang suap Bupati Pemalang mengalir ke BPK RI pusat membuka kotak pandora pengawasan keuangan negara. Selama ini BPK dipandang sebagai lembaga bersih yang mengawal opini WTP. Jika oknum auditor bisa dikondisikan, fungsi kontrol negara sedang digerogoti dari dalam.

Pola yang sama dengan Muara Enim dan Klaten menunjukkan persoalan ini bukan kasus tunggal. Ada kemungkinan praktik dropping temuan menjadi modus yang lebih luas, hanya saja belum terungkap. KPK perlu bekerja cepat dan transparan agar tidak ada pihak yang menutupi jejak.

Namun, KPK juga harus introspeksi. Keterlibatan staf administrasi KPK dalam perkara ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Jika oknum di dalam KPK bisa dimanfaatkan, bagaimana publik bisa percaya pada penegakan hukum? Kasus ini harus menjadi pukulan untuk membenahi diri.

Yang paling penting, publik menunggu siapa pihak di BPK pusat yang diduga menerima aliran dana. Tanpa pengungkapan nama, dugaan ini hanya akan menjadi wacana. KPK harus berani membuka fakta, bukan sekadar menyebut "pihak di BPK pusat".

Sumber: afu.id, bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad