Polresta Mataram Dukung Satgas Cegah Kekerasan di Sekolah dan Ponpes
Kepolisian Resor Kota Mataram menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren Kota Mataram. Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko menilai satgas ini penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kekerasan terhadap anak, terutama perundungan di lingkungan pendidikan.
"Pembentukan satgas ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah berbagai bentuk kekerasan serta tindak kriminal yang melibatkan anak, terutama perundungan di lingkungan pendidikan," kata Hendro di Mataram, Rabu.
Baca juga: 4 Napi Penipu yang Jerat Riza ke Bui: Peran Iponk hingga Ikhlas
Dukungan itu disampaikan sehari setelah Pemerintah Kota Mataram meresmikan satgas tersebut dalam kegiatan pengukuhan di kantor Wali Kota Mataram, Rabu (18/11). Acara itu dihadiri Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, jajaran pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, pengelola pondok pesantren, serta tokoh masyarakat.
Kronologi Pembentukan Satgas
Pembentukan satgas ini berawal dari meningkatnya perhatian publik terhadap kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Pemerintah Kota Mataram kemudian mengambil inisiatif membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, hingga masyarakat.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan pembentukan satgas merupakan respons pemerintah daerah terhadap meningkatnya perhatian atas kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan. "Keberadaan satgas diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pelajar dan santri sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman," ujarnya.
Satgas ini dibentuk untuk mencegah dan menangani kekerasan pada satuan pendidikan dan pondok pesantren. Lingkupnya mencakup sekolah formal dan non-formal, termasuk pesantren yang selama ini kerap luput dari pengawasan.
Baca juga: Operasi Narkoba Kalirejo Pasuruan: Gegana Turun, 12 Bondet dan 9 Klip Sabu Disita
Pernyataan Kapolresta Mataram
Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pengelola pondok pesantren. Ia meminta orang tua dan masyarakat ikut berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan di lingkungan masing-masing.
"Dalam hal pengawasan tentu semua pihak harus berperan. Guru dan pembimbing memberikan pengawasan serta pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah maupun pondok pesantren. Sementara kita sebagai orang tua dan para tokoh juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan tempat tinggal masing-masing," ujar Hendro.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Mataram yang melibatkan berbagai unsur dalam satgas. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci efektivitas pencegahan kekerasan terhadap anak.
Hendro mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap anak maupun aktivitas kejahatan yang melibatkan anak. "Kami berharap dengan adanya satgas ini, segala bentuk kekerasan dan tindak kriminal yang menyangkut anak, baik di lingkungan pendidikan, pondok pesantren ataupun di lingkungan masyarakat, dapat dicegah," ucapnya.
Latar Belakang dan Konteks
Pembentukan satgas ini tidak lepas dari sejumlah kasus kekerasan yang mencuat di lingkungan pendidikan di Indonesia, termasuk di pondok pesantren. Kasus perundungan dan kekerasan seksual yang menimpa santri telah memantik reaksi dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Kementerian Agama.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR mengusulkan pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pondok pesantren. Kementerian Agama juga menempatkan satgas serupa di sejumlah pesantren, termasuk di Mataram. Langkah Pemkot Mataram melengkapi upaya tersebut di tingkat daerah.
Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius. Namun, angka pasti untuk Kota Mataram belum disebutkan dalam keterangan resmi.
Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara sekolah, pesantren, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak. Dengan begitu, penanganan kasus bisa lebih cepat dan preventif.
Dampak dan Harapan
Keberadaan satgas diharapkan meningkatkan rasa aman bagi pelajar, santri, dan orang tua. Sekolah dan pesantren juga didorong memiliki prosedur tetap dalam menangani laporan kekerasan.
Bagi kepolisian, satgas memudahkan koordinasi dalam menerima laporan dan melakukan penyelidikan jika terjadi tindak pidana. Masyarakat diminta tidak ragu melapor.
Wali Kota Mataram menekankan bahwa lingkungan pendidikan harus bebas dari kekerasan. "Kami ingin memastikan sekolah dan pesantren menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak," kata Mohan Roliskana.
Namun, efektivitas satgas akan bergantung pada implementasi di lapangan. Diperlukan sosialisasi rutin, pelatihan bagi guru dan pembimbing, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses.
Langkah Selanjutnya
Setelah dikukuhkan, satgas akan menyusun program kerja, termasuk sosialisasi ke sekolah dan pesantren, pembentukan kanal pelaporan, serta pendampingan korban. Kepolisian siap memberikan dukungan penegakan hukum.
Pemkot Mataram juga akan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan untuk memperkuat pengawasan di lingkungan tempat tinggal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena kekerasan terhadap anak sering terjadi di luar jam sekolah.
Masyarakat diimbau aktif melaporkan dugaan kekerasan ke satgas atau kepolisian. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.
"Kami berharap satgas ini bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar bekerja mencegah kekerasan," ujar Hendro.
Analisis Redaksi
Langkah Polresta Mataram mendukung satgas antikekerasan di sekolah dan pesantren patut diapresiasi. Namun, dukungan pernyataan saja tidak cukup. Tantangan terbesar justru ada pada implementasi: apakah satgas mampu menjangkau pesantren kecil dan sekolah pinggiran yang minim pengawasan?
Selama ini, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sering luput karena budaya diam dan rasa takut melapor. Kehadiran satgas harus mampu memutus rantai itu. Mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan korban, dan sanksi tegas bagi pelaku menjadi kunci.
Peran orang tua dan masyarakat, seperti ditekankan Kapolresta, memang vital. Tanpa pengawasan di rumah dan lingkungan, upaya pencegahan di sekolah akan pincang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi publik harus menjadi agenda utama satgas, bukan sekadar seremonial pengukuhan.
Sumber: mataram.antaranews.com, dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0