RUU Perampasan Aset: YLBHI Minta Jangan Perkuat Kesewenangan Aparat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi dan memulihkan hasil kejahatan. Namun, telaah atas Draf Timus-Timsin RUU Perampasan Aset per 16 November 2026 menemukan lemahnya kontrol terhadap kewenangan aparat.
Dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, Rabu (18/11/2026), YLBHI menyoroti sejumlah persoalan serius dalam hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Draf memang mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF). Tetapi kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset dinilai belum diimbangi kontrol yang setara.
Baca juga: Eva Lestari Raih Anugerah TIMES Indonesia 2026, Penguatan Integritas Hukum Jadi Sorotan
"Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya," tulis Pengurus YLBHI dalam siaran pers yang diterima redaksi. YLBHI menegaskan RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya.
Kronologi Telaah dan Temuan YLBHI
Siaran pers YLBHI merupakan hasil telaah atas Draf Timus-Timsin RUU Perampasan Aset tanggal 16 November 2026. Draf tersebut dibahas oleh Tim Khusus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang dibentuk pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang. YLBHI melakukan kajian terhadap substansi draf, khususnya pasal-pasal yang mengatur hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan, dan pengelolaan aset.
YLBHI menyoroti bahwa draf telah memuat asas-asas penting, termasuk keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Draf juga mengatur mekanisme NCBF, yaitu perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun, menurut YLBHI, pengaturan tersebut belum diikuti dengan pembatasan yang memadai terhadap kewenangan aparat.
Beberapa pasal yang menjadi sorotan antara lain Pasal 30 ayat (5) yang melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri/DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan/atau advokatnya mengajukan keberatan. YLBHI menilai ketentuan ini harus dihapus karena menghilangkan hak atas bantuan hukum dan hak menguji dasar perampasan.
Baca juga: Sosialisasi Hukum Daerah Pesisir Barat: Pemkab Perkuat Pemahaman Produk Hukum
Selain itu, Pasal 13 dan Pasal 14 memberi kewenangan luas kepada penyidik untuk meminta dokumen dan mewajibkan penyerahan dokumen asli, tetapi belum cukup melindungi komunikasi advokat-klien, dokumen bantuan hukum, sumber jurnalistik, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data sensitif pembela HAM. Pasal 52 juga dinilai belum cukup karena hanya menyebut aparat "dapat dikenai sanksi" tanpa akibat hukum yang nyata.
YLBHI juga menyoroti Pasal 53 yang menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden, sementara desain kelembagaannya diserahkan kepada Peraturan Presiden. Badan ini dapat menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, termasuk sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
YLBHI adalah organisasi bantuan hukum yang selama ini mendampingi masyarakat dalam berbagai kasus, termasuk kriminalisasi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, dan kelompok kritis. Pengalaman pendampingan tersebut menjadi dasar kekhawatiran YLBHI terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam RUU Perampasan Aset.
"Pengalaman pendampingan LBH-YLBHI menunjukkan kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan kriminalisasi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, dan kelompok kritis," tulis YLBHI. Menurut YLBHI, pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan. Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan.
YLBHI juga menyoroti definisi "Korporasi" dalam draf yang mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum. Definisi ini memperbesar risiko organisasi masyarakat sipil menjadi sasaran rezim perampasan aset. "RUU harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan, kriminalisasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil," tegas YLBHI.
Dalam siaran persnya, YLBHI mendesak DPR dan Pemerintah untuk membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna. YLBHI juga meminta penghapusan Pasal 30 ayat (5) dan ketentuan pidana mati, serta penguatan standar pembuktian, uji kebutuhan dan proporsionalitas, kontrol pengadilan, dan upaya banding yang efektif.
Latar Belakang: NCBF dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang
Mekanisme NCBF memungkinkan negara merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Mekanisme ini lazim digunakan di berbagai negara untuk menjerat pelaku kejahatan ekonomi yang asetnya disembunyikan atau dialihkan. YLBHI sendiri menilai UU Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan memulihkan hasil kejahatan. "Negara tidak boleh membiarkan pelaku tetap menikmati keuntungan hanya karena aset disembunyikan, dialihkan, atau proses pidananya tidak dapat dilanjutkan," tulis YLBHI.
Namun, YLBHI mengingatkan bahwa kewenangan luar biasa tersebut harus dibarengi dengan kontrol yang sama kuatnya. Dalam draf, negara diberi kewenangan untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset. Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak ada pembatasan yang jelas dan pertanggungjawaban yang memadai.
YLBHI menyoroti belum adanya ambang pembuktian awal yang jelas sebelum beban pembuktian bergeser kepada pihak yang keberatan. Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional. "Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian," tegas YLBHI.
Selain itu, izin pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan harus menjadi kontrol yudisial yang nyata. Hakim wajib menilai hubungan aset dengan tindak pidana, kebutuhan, proporsionalitas, dampak kepada pihak ketiga, dan kemungkinan tindakan yang lebih ringan. Upaya hukum juga tidak boleh berhenti pada kasasi; harus tersedia satu tingkat pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum.
Dampak Potensial dan Sorotan terhadap Norma Lentur
YLBHI menemukan norma yang terlalu lentur dalam draf, antara lain frasa penipuan atau penggelapan yang "berdampak pada perekonomian masyarakat luas", tanpa ukuran mengenai cakupan masyarakat, besarnya dampak, dan cara pembuktiannya. Istilah aset yang "diduga" sebagai aset tindak pidana juga harus disertai ambang dugaan yang objektif.
Pasal 5 bahkan memungkinkan perampasan terhadap aset yang dialihkan kepada pihak lain; penjelasannya menyebut pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman. "Hubungan keluarga atau sosial tidak boleh dengan sendirinya menjadi dasar perampasan. Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik," tulis YLBHI.
YLBHI juga menolak dimasukkannya pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2). Ketentuan ini dinilai tidak relevan dengan tujuan pemulihan aset dan bertentangan dengan perkembangan standar HAM internasional yang membatasi pidana mati pada kejahatan paling serius yang melibatkan pembunuhan disengaja. "Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas," tegas YLBHI.
Sebaliknya, YLBHI mempertanyakan tidak disebutnya secara eksplisit pencucian uang, kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kejahatan ekonomi lain. Padahal, pencucian uang merupakan mekanisme utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Rezim perampasan aset juga semestinya dapat mengejar keuntungan dari kejahatan sumber daya alam yang membuat masyarakat kehilangan tanah, ruang hidup, dan penghidupan.
Langkah Selanjutnya: Desakan YLBHI kepada DPR dan Pemerintah
YLBHI mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah perbaikan terhadap RUU Perampasan Aset. Desakan tersebut disampaikan dalam siaran pers tertanggal 18 November 2026. Berikut poin-poin desakan YLBHI:
- Membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna;
- Menghapus Pasal 30 ayat (5) dan ketentuan pidana mati;
- Memperkuat standar pembuktian, uji kebutuhan dan proporsionalitas, kontrol pengadilan, serta menyediakan upaya banding yang efektif;
- Menjamin kerahasiaan advokat-klien, sumber jurnalistik, data korban, saksi, dan pembela HAM serta mencegah kriminalisasi melalui rezim perampasan aset;
- Menjamin ganti kerugian, rehabilitasi, pengembalian aset, dan pertanggungjawaban individual aparat atas penyalahgunaan kewenangan;
- Mengatur struktur, batas kewenangan, audit, keterbukaan, dan akuntabilitas Badan Pengelola Aset langsung dalam undang-undang serta menjamin independensi badan pengawas;
- Memperbaiki norma multitafsir atau berpotensi menjadi pasal karet;
- Memasukkan pencucian uang serta kejahatan serius berbasis keuntungan ekonomi, termasuk kejahatan lingkungan dan sumber daya alam; dan
- Menempatkan pemulihan korban, masyarakat terdampak, dan lingkungan sebagai tujuan utama pemanfaatan hasil perampasan aset.
YLBHI juga menyoroti pentingnya independensi badan pengawas. Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan. Seleksi harus terbuka, melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen. "Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan," tulis YLBHI.
Selain itu, YLBHI menekankan bahwa pemulihan aset harus berorientasi pada korban dan keadilan sosial. Draf telah membuka kemungkinan aset dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk pemulihan masyarakat. Arah ini harus diperkuat. "Asset recovery tidak boleh direduksi menjadi revenue recovery," tegas YLBHI. Dalam perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, atau korupsi pelayanan publik, terdapat korban yang kehilangan hak, ruang hidup, dan sumber penghidupan. Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara.
Analisis Redaksi
Siaran pers YLBHI ini menyoroti dilema klasik dalam pemberantasan korupsi: memberi negara kekuasaan besar untuk merampas aset, tetapi tanpa kontrol yang memadai. RUU Perampasan Aset memang dibutuhkan untuk menjerat pelaku kejahatan ekonomi yang selama ini berlindung di balik proses pidana yang berlarut-larut. Namun, memberikan kewenangan luar biasa tanpa pengawasan yang setara sama saja menciptakan celah baru bagi penyalahgunaan.
Kritik YLBHI terhadap Pasal 30 ayat (5) patut menjadi perhatian serius. Larangan bagi tersangka atau terdakwa yang berstatus DPO untuk mengajukan keberatan, bahkan melalui advokatnya, berpotensi menghilangkan hak atas bantuan hukum yang dijamin konstitusi. Status DPO memang bisa menjadi dasar NCBF berjalan tanpa kehadiran seseorang, tetapi bukan alasan untuk mencabut hak menguji dasar perampasan. Negara harus tetap membuktikan bahwa aset yang dirampas memiliki hubungan dengan tindak pidana.
Begitu pula dengan kritik terhadap badan pengelola dan pengawas. Menyerahkan desain kelembagaan kepada Peraturan Presiden, sementara badan tersebut memiliki kewenangan menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, adalah pilihan yang berisiko. Tanpa pengaturan yang tegas dalam undang-undang, badan ini berpotensi menjadi pusat kekuasaan baru yang sulit dikontrol. Independensi badan pengawas juga harus dijamin, bukan sekadar dibentuk oleh Presiden.
YLBHI juga tepat menyoroti norma lentur seperti "berdampak pada perekonomian masyarakat luas" dan "diduga" sebagai aset tindak pidana. Norma semacam ini mudah disalahgunakan untuk menjerat pihak yang tidak bersalah. Dalam negara hukum, semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya. Perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah.
Pertanyaan yang diajukan YLBHI di akhir siaran persnya layak menjadi renungan bersama: ketika negara diberi kekuasaan luar biasa untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola harta, siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif atau justru menjadi sumber kesewenangan baru.
Sumber: ylbhi.or.id, dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0