Komisi II Terbuka Jika Ijazah Anggota DPR Digugat: Doli Kurnia Bicara Verifikasi

Nov 18, 2026 - 21:30
 0  1
Komisi II Terbuka Jika Ijazah Anggota DPR Digugat: Doli Kurnia Bicara Verifikasi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya tidak menghalangi siapa pun yang ingin menggugat keabsahan ijazah anggota DPR. Menurutnya, langkah itu hak warga negara yang dijamin konstitusi, meski ia menegaskan seluruh anggota dewan sudah lolos verifikasi syarat pendidikan.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11). Ia menanggapi gelombang desakan publik agar rekam jejak pendidikan para wakil rakyat dibuka secara transparan.

Baca juga: 6 Syarat DPR Bisa Susun RUU Secara Kilat: Aturan Baru Pasca Putusan MK

"Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi," kata politikus Golkar itu.

Kronologi Desakan Pembukaan Ijazah Anggota DPR

Persoalan ini bukan muncul tiba-tiba. Pemicunya adalah petisi di laman change.org yang diinisiasi Farida Octavia. Petisi itu mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Petisi yang sama meminta KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Ada pula seruan agar setiap anggota DPR sukarela membuka dokumen ijazah mereka.

Hingga berita ini ditulis pada pukul 18.47 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 28.686 orang. Angka itu terus bergerak dan menjadi tekanan politik tersendiri bagi DPR maupun penyelenggara pemilu.

Baca juga: DPR Kaji Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Ancaman Kepunahan hingga Sorotan UNESCO

Desakan ini bersinggungan dengan kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang lebih dulu menjadi sorotan. Sejumlah tokoh, termasuk Mahfud MD, mendorong penyelesaian tuntas atas persoalan tersebut. Dari situ, pertanyaan meluas ke seluruh anggota dewan.

KPU pun angkat bicara. Komisioner KPU Idham Kholik merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR berdasarkan pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat pencalonan, dengan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025.

Rincian Pendidikan Anggota DPR Versi KPU

Berdasarkan data yang dipaparkan Idham, komposisi pendidikan 580 anggota DPR adalah sebagai berikut:

  • 191 anggota berpendidikan terakhir SMA/sederajat
  • 1 anggota berpendidikan terakhir D3
  • 146 anggota berpendidikan terakhir S1
  • 168 anggota berpendidikan terakhir S2
  • 74 anggota berpendidikan terakhir S3

Menurut Idham, seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Aturan itu tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Data ini penting karena menjadi dasar argumentasi DPR. Jika syarat minimal sudah terpenuhi dan dokumen sudah diverifikasi saat pencalonan, maka secara administratif tidak ada persoalan. Namun, bagi publik, persoalan bukan sekadar terpenuhi atau tidak, melainkan seberapa terbuka dokumen itu bisa diakses.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman KPU. Menurut Dasco, publik bisa melihatnya langsung. Pernyataan itu sejalan dengan sikap Doli yang mempersilakan pihak mana pun menguji keabsahan dokumen.

Wakil Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, Lalu Hadrian, menyerahkan sepenuhnya soal petisi desakan audit dan verifikasi ijazah kepada KPU sebagai lembaga berwenang. Sikap ini menunjukkan DPR ingin menempatkan persoalan pada ranah administratif kepemiluan, bukan pada ranah etika parlemen.

Pernyataan Lengkap Doli Kurnia soal Gugatan Ijazah

Doli menilai gugatan masyarakat terhadap syarat pendidikan pejabat publik adalah hal lumrah. Ia menyebut sudah banyak kasus serupa, termasuk di tingkat kepala daerah.

"Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya," ujar Doli.

Meski membuka pintu gugatan, Doli tetap menegaskan keabsahan ijazah tidak perlu dipermasalahkan. Alasannya, seluruh anggota DPR telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat minimal pendidikan calon legislatif sesuai ketentuan undang-undang.

"Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya," kata Doli.

Ia juga menyinggung legitimasi politik sebagai dasar argumentasi. Menurut Doli, para anggota DPR terpilih melalui pemilu dan dipilih rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

"DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya," ujarnya.

"Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan, gitu ya," sambung Doli.

Latar Belakang Aturan dan Proses Verifikasi Pencalonan

Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 mengatur syarat calon anggota DPR, salah satunya berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Aturan ini menjadi dasar hukum yang dipakai KPU dalam memverifikasi dokumen setiap bakal calon.

Dalam praktiknya, verifikasi dilakukan berlapis. Bakal calon menyerahkan dokumen persyaratan, termasuk ijazah, ke KPU melalui partai politik. KPU kemudian memeriksa keabsahan dokumen, termasuk melakukan klarifikasi ke instansi pendidikan bila diperlukan. Dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah membuat calon masuk daftar calon tetap.

Skema ini menjelaskan mengapa DPR berpegang pada argumen administratif. Jika semua tahapan sudah dilalui, maka secara hukum tidak ada yang perlu dipersoalkan. Namun, verifikasi administrasi punya batas: ia tidak selalu menjangkau dugaan pemalsuan dokumen yang canggih atau sengketa yang muncul belakangan.

Di sinilah ruang gugatan terbuka. Seseorang yang memiliki informasi baru bisa menguji keabsahan dokumen melalui jalur hukum, misalnya gugatan ke pengadilan atau pelaporan ke aparat penegak hukum. Doli sendiri mengakui jalur itu tidak bisa ditutup.

Publik juga bisa menelusuri dokumen persyaratan calon di laman KPU, sebagaimana disampaikan Dasco. Persoalannya, tidak semua warga tahu cara mengakses atau membaca dokumen tersebut. Keterbukaan formal belum tentu berarti keterbukaan yang mudah diakses.

Dampak Petisi dan Tekanan Publik terhadap DPR

Petisi yang telah ditandatangani puluhan ribu orang menunjukkan kepercayaan publik sedang diuji. Isu ijazah bukan sekadar soal kelengkapan dokumen, melainkan soal integritas dan kejujuran para wakil rakyat.

Bagi DPR, tekanan ini datang di tengah sorotan lain terhadap kinerja lembaga legislatif. Jika tidak dikelola dengan baik, isu ini bisa melebar menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Sebaliknya, keterbukaan sukarela bisa menjadi jalan memulihkan citra.

Bagi KPU, desakan audit independen menempatkan lembaga itu pada posisi sulit. Di satu sisi, KPU sudah menyatakan seluruh anggota DPR memenuhi syarat. Di sisi lain, tuntutan verifikasi ulang yang transparan dan independen menuntut kerja ekstra serta anggaran tambahan.

Partai politik juga ikut terdampak. Setiap partai yang memiliki kader dengan ijazah dipersoalkan akan menghadapi risiko politik, terutama menjelang siklus pemilu berikutnya. Rekam jejak pendidikan kandidat bisa menjadi bahan serangan lawan politik.

Yang paling penting, isu ini menyentuh prinsip akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat tidak hanya menuntut legalitas formal, tetapi juga keyakinan bahwa dokumen yang diserahkan benar-benar sah dan bukan hasil rekayasa.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Bisa Terjadi

Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ke depan. Pertama, DPR bisa mengambil inisiatif membuka dokumen ijazah secara sukarela, sebagaimana diminta petisi. Langkah ini akan meredam tekanan dan menunjukkan komitmen transparansi.

Kedua, KPU bisa memfasilitasi verifikasi ulang atau audit independen terhadap dokumen anggota legislatif aktif. Namun, untuk melakukannya perlu dasar hukum dan anggaran yang jelas.

Ketiga, gugatan bisa benar-benar diajukan ke pengadilan jika ada pihak yang merasa memiliki bukti baru. Doli sudah menyatakan DPR tidak akan menghalangi langkah itu.

Keempat, desakan bisa mengarah ke revisi aturan, misalnya kewajiban publikasi ijazah calon legislatif secara terbuka di laman resmi penyelenggara pemilu. Wacana ini belum menjadi kebijakan resmi, tetapi menguat di ruang publik.

Hingga kini, sikap resmi DPR masih berpegang pada verifikasi yang sudah berjalan. Pernyataan Doli menegaskan posisi itu: silakan menggugat, tetapi secara administratif tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Doli Kurnia terlihat terbuka, tetapi menyimpan pesan ganda. Di satu sisi, ia mempersilakan siapa pun menggugat. Di sisi lain, ia menegaskan tidak ada persoalan karena verifikasi sudah berjalan. Sikap ini mirip pintu yang dibuka sambil dipasangi papan peringatan: silakan masuk, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu dilihat.

Argumen administratif memang sah secara hukum. Namun, kepercayaan publik tidak dibangun hanya dari dokumen yang lolos verifikasi. Ia dibangun dari keterbukaan yang mudah diakses dan kemauan untuk diperiksa ulang ketika publik meragukan. Petisi 28.686 tanda tangan adalah sinyal bahwa publik tidak puas dengan jawaban formal.

DPR punya peluang membalik tekanan menjadi modal kepercayaan. Membuka dokumen ijazah secara sukarela, tanpa menunggu gugatan, akan jauh lebih kuat daripada bersembunyi di balik prosedur. Sebaliknya, jika sikap yang diambil hanya menunggu gugatan datang, citra DPR sebagai lembaga yang tertutup akan semakin menguat. Isu ini bukan soal ijazah semata, melainkan soal apakah wakil rakyat bersedia membuktikan integritasnya di ruang terbuka.

Sumber: cnnindonesia.com, change.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad