Parlemen Israel Pilih Ketua Baru, Netanyahu Terpojok
Posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin terpojok setelah parlemen Israel, Knesset, memilih ketua baru dari kubu oposisi, Matan Kahana, pada Selasa (17/11). Kemenangan ini memberi oposisi kendali atas agenda legislatif dan alat pengawasan terhadap pemerintahan Netanyahu.
Kronologi Pemilihan Ketua Knesset
Dalam pemungutan suara yang digelar di Knesset, Matan Kahana dari Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot berhasil mengamankan 66 suara. Sementara itu, kandidat dari Partai Likud, Ofir Katz, hanya memperoleh 52 suara dalam pemungutan suara terpisah. Dengan demikian, Kahana resmi menjabat sebagai ketua parlemen ke-26, menggantikan Amir Ohana dari Likud yang selama ini menjadi sekutu Netanyahu.
Baca juga: Menteri AL AS Akui Tentara Stres Perangi Iran: 45 Pon Hilang hingga Biaya Rp500 Miliar Sehari
Juru bicara Knesset menyatakan bahwa hasil ini merupakan kemenangan pertama bagi blok oposisi yang dipimpin Eisenkot sejak Netanyahu kehilangan mayoritas dalam pemilu 27 Oktober. Koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai-partai sayap kanan dan ultra Ortodoks hanya mengantongi 53 dari 120 kursi parlemen, sedangkan oposisi menguasai 67 kursi, termasuk 48 kursi dari empat partai Yahudi dan 19 kursi dari dua partai Arab, yakni Joint List dan Ra'am.
Pergantian pimpinan ini memberikan kendali lebih besar kepada oposisi untuk menentukan agenda legislatif sekaligus mengawasi pemerintahan Netanyahu. Blok oposisi kini menguasai sidang pleno Knesset, sejumlah posisi strategis, dan agenda legislasi.
Pernyataan Para Pihak Terkait
Eisenkot menyebut terpilihnya Kahana sebagai "langkah demokratis yang tepat" karena mencerminkan mayoritas anggota parlemen yang menginginkan perubahan. "Ini adalah langkah demokratis yang tepat," ujar Eisenkot seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Namun, pihak Likud mengecam keras hasil pemilihan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai "titik terendah dalam sejarah Knesset" dan menuding Kahana terpilih berkat dukungan pihak-pihak yang mereka sebut sebagai "pendukung teror". Saat pemungutan suara berlangsung, sejumlah anggota parlemen dari blok Netanyahu bahkan meneriakkan kata "malu" kepada anggota parlemen Arab yang mendukung Kahana.
Baca juga: Inggris Sanksi 8 Perusahaan Israel: Daftar, Alasan, dan Dampaknya
Netanyahu dan sekutunya berusaha menggagalkan terpilihnya Kahana. Mereka juga mempertanyakan legitimasi pemilihan karena melibatkan dukungan dari partai-partai Arab, meskipun dalam beberapa kesempatan koalisi Netanyahu juga berupaya mendapatkan dukungan anggota parlemen Arab dalam proses politik di Knesset.
Latar Belakang Politik dan Reformasi Peradilan
Pemilihan ini merupakan buntut dari hasil pemilu 27 Oktober yang mengubah peta politik Israel. Koalisi Netanyahu kehilangan mayoritas, sementara blok oposisi yang dipimpin Eisenkot mendapatkan mandat untuk membentuk pemerintahan baru. Presiden Isaac Herzog menugaskan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan pada awal November, memberinya waktu sekitar empat setengah minggu untuk menggantikan Netanyahu.
Salah satu agenda utama oposisi adalah membatalkan reformasi peradilan yang sebelumnya didorong pemerintahan Netanyahu. Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di Israel pada 2023. Para pengkritik menilai reformasi itu mengancam lembaga demokrasi dan melemahkan pengawasan lembaga peradilan terhadap pemerintah.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, blok oposisi membentuk komite khusus yang bertugas mencabut rancangan undang-undang mengenai mekanisme pemilihan hakim serta aturan yang membatasi kewenangan jaksa agung. Komite terpisah juga dibentuk untuk membatalkan reformasi regulasi media yang dinilai memperluas kendali pemerintah terhadap industri komunikasi dan pemberitaan.
Selain itu, blok Eisenkot berjanji mendorong pembentukan komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan pemerintah yang berujung pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Selama ini, Netanyahu menolak membentuk komisi penyelidikan negara terkait peristiwa tersebut.
Dampak bagi Pemerintahan Netanyahu
Dengan dikuasainya Knesset oleh oposisi, ruang gerak pemerintahan sementara Netanyahu semakin terbatas. Blok oposisi berencana memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk memperketat pengawasan sekaligus membatasi kebijakan strategis Israel. Mereka juga telah menunjuk ketua sementara untuk sejumlah komite penting Knesset, termasuk komite keuangan dan pertahanan.
Langkah ini memungkinkan mereka memperluas pengawasan terhadap anggaran negara dan kebijakan strategis. Pemimpin Partai Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, yang kini memimpin Komite Luar Negeri dan Pertahanan, berencana memanggil seluruh kepala lembaga keamanan Israel untuk memberikan pengarahan.
Selain itu, oposisi berencana menggunakan kekuasaan legislatif untuk membatalkan reformasi peradilan dan regulasi media yang dinilai memperkuat kendali pemerintah. Mereka juga akan mendorong pembentukan komisi penyelidikan negara atas serangan Hamas 7 Oktober 2023, yang selama ini ditolak Netanyahu.
Langkah Selanjutnya dan Hambatan Pembentukan Pemerintahan
Meski berhasil menguasai Knesset, Eisenkot masih menghadapi sejumlah hambatan untuk membentuk pemerintahan baru dan mengakhiri kekuasaan Netanyahu. Eisenkot mengusulkan pembentukan "pemerintahan darurat nasional", yakni pemerintahan minoritas yang terdiri dari empat partai oposisi Yahudi dengan total 48 kursi parlemen.
Dalam skema tersebut, partai-partai Arab tidak akan bergabung secara langsung ke dalam koalisi. Namun, mereka diharapkan memberikan dukungan dari luar pemerintahan untuk menjaga mayoritas di parlemen dan mencegah pemerintahan tumbang. Sebagai imbalannya, blok oposisi akan memberikan sejumlah konsesi.
Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya disepakati oleh para pemimpin oposisi lainnya. Liberman menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Ia justru mendorong pembicaraan dengan dua partai ultra Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism (UTJ), yang selama ini dikenal sebagai sekutu Netanyahu.
Sebelumnya, UTJ tidak merekomendasikan Netanyahu sebagai calon perdana menteri dalam konsultasi pasca pemilu. Sikap tersebut membuka peluang bagi partai ultra Ortodoks Ashkenazi itu untuk menjajaki komunikasi dengan blok Eisenkot. Namun, UTJ tetap tidak mendukung Kahana dalam pemilihan ketua Knesset dan justru memberikan suara kepada kandidat Likud. Sementara itu, Shas masih mempertahankan dukungannya terhadap Netanyahu. Kondisi ini membuat strategi Liberman belum memiliki kepastian.
Hambatan lainnya datang dari mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Ia dilaporkan lebih memilih membahas pembentukan pemerintahan persatuan dengan Likud dibandingkan membangun aliansi yang melibatkan partai-partai Arab dan ultra Ortodoks. Namun, Netanyahu menetapkan syarat bahwa dirinya harus tetap menjabat sebagai perdana menteri jika pembicaraan pemerintahan persatuan ingin dilanjutkan. Syarat tersebut ditolak Eisenkot. Perbedaan posisi ini membuat peluang pembentukan pemerintahan baru tanpa Netanyahu masih menghadapi jalan panjang.
Analisis Redaksi
Kemenangan Matan Kahana sebagai ketua Knesset bukan sekadar pergantian kursi pimpinan parlemen. Ini adalah sinyal kuat bahwa era dominasi Netanyahu di politik Israel tengah memasuki babak baru. Dengan menguasai 66 suara, oposisi berhasil membuktikan bahwa mereka mampu membangun koalisi lintas partai, termasuk dengan partai Arab, untuk mengimbangi kekuatan Likud. Namun, kemenangan ini juga membuka luka lama dalam politik Israel: ketegangan antara kubu nasionalis Yahudi dan partai Arab yang selama ini menjadi tabu dalam koalisi.
Likud menyebut pemilihan ini sebagai "titik terendah dalam sejarah Knesset" dan menuding Kahana terpilih berkat dukungan "pendukung teror". Retorika semacam ini menunjukkan bahwa Netanyahu dan sekutunya masih enggan menerima realitas politik baru. Padahal, dalam beberapa kesempatan, koalisi Netanyahu juga berupaya mendapatkan dukungan anggota parlemen Arab. Sikap inkonsisten ini justru memperlihatkan bahwa masalahnya bukan pada legitimasi demokrasi, melainkan pada hilangnya kekuasaan.
Ke depan, tantangan terbesar bagi Eisenkot bukan hanya membentuk pemerintahan, tetapi juga menjaga stabilitas koalisi yang rapuh. Usulan "pemerintahan darurat nasional" dengan dukungan dari luar partai Arab memang strategi cerdas untuk menghindari konflik terbuka, tetapi risiko ketidakstabilan tetap tinggi. Sementara itu, manuver Liberman yang mencoba merangkul partai ultra Ortodoks menunjukkan bahwa politik Israel tetap penuh intrik. Yang jelas, pemilihan ketua Knesset ini telah mengubah lanskap politik Israel, dan Netanyahu kini berada di posisi yang semakin terdesak.
Sumber: cnnindonesia.com, knesset.gov.il
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0