Perpol Baru Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Bisa Disidang Etik Perwira Bintang Dua

Nov 18, 2026 - 21:30
 0  1
Perpol Baru Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Bisa Disidang Etik Perwira Bintang Dua

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Kode Etik Profesi dan KKEP pada 16 November 2026. Aturan ini memungkinkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disidang etik oleh majelis berpangkat lebih rendah, bahkan perwira bintang dua.

Ad
Ad

Kabar itu dikonfirmasi Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir. "Benar. Ada perpol baru," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (18/11/2026), seperti dilaporkan AFU.ID.

Baca juga: Perpol Baru Kapolri Suyudi: IPW Sebut Kebutuhan Mendesak agar Listyo Bisa Disidang Etik

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri memperbarui aturan tersebut dua hari sebelum konfirmasi Johnny, tepat menjelang sidang etik Listyo yang dijadwalkan pekan depan.

Kronologi Terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Perpol baru ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Aturan ini lahir di tengah persiapan Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan untuk mengatur mekanisme sidang KKEP yang dapat dilaksanakan secara daring. Dalam Pasal 59 ayat (2), terduga pelanggar diperbolehkan mengikuti sidang secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Namun perubahan yang paling banyak dibicarakan adalah soal susunan majelis. Aturan baru membuka ruang bagi perwira tinggi berpangkat lebih rendah untuk mengadili terduga pelanggar yang berpangkat lebih tinggi.

Baca juga: Kades Tusuk Belawan Ditahan: Dugaan Korupsi Keuangan Desa Rp 875 Juta

Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko belum mengungkap susunan majelis yang terdiri lima perwira tinggi. Polri masih menyiapkan jadwal pelaksanaan sidang melalui Divisi Propam.

"Tentu dari kesiapan teman-teman pemeriksa, khususnya di Kode Etik Propam Polri, akan lebih lanjut kami sampaikan terkait jadwalnya," kata Trunoyudo.

Poin Krusial: Majelis Bisa Berpangkat Dua Tingkat Lebih Rendah

Perubahan paling signifikan ada pada Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan teranyar ini, majelis KKEP terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.

Pangkat anggota majelis dapat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar. Keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Konsekuensinya, sidang etik terhadap Listyo dapat melibatkan perwira tinggi Polri berpangkat jenderal atau setidaknya inspektur jenderal (Irjen). Seorang jenderal bintang empat kini bisa diadili majelis yang dipimpin perwira bintang dua.

Beberapa poin lain yang ikut berubah dalam Perpol tersebut:

  • Definisi banding dipersempit. Ketentuan angka 6 Pasal 1 kini menyebut banding sebagai upaya yang dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP, tanpa lagi mencantumkan istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar sebagai pihak yang dapat mengajukan.
  • Gelar perkara wajib. Tambahan ayat 4a Pasal 15 mengatur bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, serta fungsi profesi dan pengamanan.
  • Batas waktu panggilan. Pasal 19 ayat 5 mengubah tenggat penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
  • Sidang daring. Pasal 59 ayat 2 membolehkan terduga pelanggar mengikuti sidang langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Nama Suyudi Ario Seto menjadi pusat perhatian karena dialah penandatangan Perpol yang mengubah peta kekuasaan di ruang sidang etik. Johnny Edison Isir membenarkan keberadaan aturan itu tanpa merinci lebih jauh dampaknya terhadap kasus Listyo.

Di sisi lain, Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Divisi Propam masih menyiapkan jadwal sidang. Ia tidak menyebut siapa saja lima perwira tinggi yang akan duduk di majelis.

Listyo Sigit Prabowo sendiri belum memberi pernyataan terbuka soal perubahan aturan ini. Posisinya sebagai mantan Kapolri membuat setiap langkah proses etik terhadap dirinya menjadi sorotan publik.

Perdebatan soal urgensi Perpol ini juga mencuat di luar institusi. Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Suyudi menerbitkan Perpol baru sebagai kebutuhan mendesak dan perlu, seperti dikutip dari pemberitaan AFU.ID.

Latar Belakang Perubahan Kode Etik Polri

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebelumnya mengatur bahwa anggota majelis KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Namun praktik di lapangan kerap menghadapi kebuntuan ketika terduga pelanggar berpangkat tertinggi di institusi.

Kasus Listyo menjadi ujian pertama aturan anyar ini. Sebagai mantan Kapolri berpangkat jenderal, ia nyaris tidak mungkin diadili majelis yang lebih tinggi pangkatnya karena tidak ada jabatan di atasnya dalam struktur Polri.

Perubahan definisi banding juga menarik dicermati. Dengan menghapus hak istri/suami, anak, dan orang tua pelanggar untuk mengajukan banding, proses etik menjadi sepenuhnya tanggung jawab pelanggar sendiri.

Penambahan gelar perkara yang melibatkan empat fungsi sekaligus menunjukkan upaya memperkuat basis bukti sebelum sidang digelar. Fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan kini terlibat langsung dalam tahap audit investigasi.

Dampak pada Sidang Etik Listyo Sigit dan Langkah Selanjutnya

Dengan Perpol baru, sidang etik Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan melalui Divisi Propam Polri. Susunan majelis belum final, tetapi peluang majelis berpangkat Irjen memimpin sidang terbuka lebar.

Perubahan tenggat panggilan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender memperpendek ruang persiapan terduga pelanggar. Surat panggilan wajib disampaikan paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.

Ketentuan sidang daring juga memberi fleksibilitas. Jika Ketua KKEP menyetujui, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang melalui media elektronik tanpa harus hadir langsung.

Bagi publik, yang paling ditunggu adalah transparansi susunan majelis dan putusan akhir. Polri menyatakan akan menyampaikan jadwal setelah kesiapan tim pemeriksa Kode Etik Propam rampung.

Analisis Redaksi

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 adalah jawaban atas kebuntuan struktural yang lama dibiarkan. Selama ini, aturan yang mensyaratkan majelis berpangkat lebih tinggi atau setara membuat terduga pelanggar berpangkat tertinggi nyaris kebal dari proses etik. Mengubahnya menjadi maksimal dua tingkat lebih rendah adalah terobosan yang logis, bukan sekadar akal-akalan menjelang satu kasus.

Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar perubahan teks. Terbitnya Perpol dua hari sebelum konfirmasi resmi, tepat menjelang sidang Listyo, memunculkan pertanyaan soal niat. Apakah aturan ini dirancang untuk akuntabilitas jangka panjang, atau untuk memastikan satu sidang bisa berjalan? Jawabannya terletak pada konsistensi penerapan ke depan, bukan pada bunyi pasal.

Yang juga perlu diawasi adalah susunan majelis. Jika majelis diisi perwira yang punya kedekatan historis dengan terduga pelanggar, kewenangan baru itu kehilangan makna. Transparansi nama dan pangkat anggota majelis menjadi ujian pertama kredibilitas Perpol ini. Tanpa itu, perubahan mekanisme hanya memindahkan kebuntuan, bukan menyelesaikannya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad