Perpol Baru Kapolri Suyudi: IPW Sebut Kebutuhan Mendesak agar Listyo Bisa Disidang Etik

Nov 18, 2026 - 21:40
 0  1
Perpol Baru Kapolri Suyudi: IPW Sebut Kebutuhan Mendesak agar Listyo Bisa Disidang Etik

Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru sebagai kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, aturan itu memecah kebuntuan untuk menindak mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar bisa disidang etik.

Ad
Ad

"Langkah ini bagus, karena di internal Polri pasti ada kebuntuan bahkan keraguan saat hendak mengadili Listyo di sidang etik. Terlebih ada pengaruh besar jika jenderal yang bermasalah, jadi ketika Perpol baru soal KKEP akan menjadi solusi," kata Sugeng kepada Afu.id, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Kades Tusuk Belawan Ditahan: Dugaan Korupsi Keuangan Desa Rp 875 Juta

Pernyataan itu muncul setelah Mabes Polri memperbarui aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 16 November 2026. Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah beberapa ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terutama soal susunan majelis sidang etik.

Perpol Baru Ubah Susunan Majelis KKEP

Perubahan paling krusial ada pada Pasal 42. Dalam aturan lama, anggota majelis yang mengadili seorang terduga pelanggar harus memiliki pangkat setara atau satu tingkat di atasnya. Kini, majelis bisa diisi perwira yang pangkatnya paling rendah dua tingkat di bawah terduga pelanggar.

Dengan begitu, Listyo yang berpangkat jenderal bintang empat bisa diadili oleh perwira bintang dua. Aturan anyar ini tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan keberadaan aturan tersebut. "Benar. Ada perpol baru," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Bareskrim Gerebek Sarang Narkoba Pasuruan, Sita 12 Bondet dan Tangkap 3 Pelaku

Selain Pasal 42, ada sejumlah poin lain yang diubah. Berikut rinciannya:

  • Pasal 1 angka 6: definisi banding kini hanya diajukan oleh pelanggar, tidak lagi oleh istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar.
  • Pasal 15 ayat 4a: setelah laporan hasil audit investigasi, dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
  • Pasal 19 ayat 5: surat panggilan dan surat permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan, bukan tiga hari kerja.
  • Pasal 42: pangkat anggota majelis KKEP dapat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Alasan IPW Sebut Perpol Ini Mendesak

Sugeng menegaskan, tanpa perubahan aturan, Polri akan kesulitan memeriksa Listyo yang berpangkat bintang empat. "Kalau tidak, maka tidak bisa memenuhi ketentuan peraturan untuk memeriksa seorang terduga pelanggar dengan pangkat bintang empat," jelas dia.

Ia menilai Perpol baru memberi dasar hukum bagi Polri untuk menggelar sidang KKEP secara profesional dan tanpa tekanan. Listyo, kata Sugeng, tak bisa lagi mencari celah untuk menunda sidang etik dengan alasan aturan lama.

"Ini sangat mendesak dan dibutuhkan untuk mengadili seorang terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Saya mengapresiasi Kapolri Suyudi membuat perubahan Perpol, terutama di pasal 42 soal susunan majelis KKEP," tambahnya.

Menurut Sugeng, perubahan aturan memang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi situasi baru yang dinamis. Ia melihat langkah Suyudi sebagai terobosan di tengah kebuntuan internal.

Latar Belakang Sidang Etik Listyo Sigit

Perpol baru ini terbit jelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan pekan depan. Sidang etik itu sendiri berkaitan dengan sejumlah kasus yang melibatkan perwira tinggi, termasuk kasus penyadapan yang menyeret Irjen Slamet Uliandi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, sidang etik Irjen Slamet Uliandi sempat tertunda karena sakit. Namun, eks Kapolri Listyo Sigit dijadwalkan disidang pekan depan. Perpol baru memberi jalan agar sidang etik terhadap jenderal bintang empat bisa digelar tanpa terganjal aturan lama.

Sebelumnya, aturan lama mewajibkan majelis KKEP berpangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Untuk kasus yang melibatkan jenderal bintang empat, ketentuan itu menyulitkan karena jumlah perwira dengan pangkat lebih tinggi sangat terbatas. Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjawab kemacetan itu.

Dampak bagi Penegakan Etik di Tubuh Polri

Perubahan Pasal 42 membuka ruang bagi perwira bintang dua untuk memimpin atau menjadi anggota majelis yang mengadili jenderal bintang empat. Dampaknya, proses sidang etik bisa berjalan lebih cepat dan tidak tertahan oleh hierarki pangkat.

Namun, aturan ini juga memicu perdebatan. Sebagian pihak menilai majelis dengan pangkat lebih rendah berpotensi menghadapi tekanan psikologis saat mengadili atasan. Di sisi lain, IPW melihat Perpol ini sebagai solusi atas kebuntuan yang selama ini melindungi perwira tinggi bermasalah.

Perubahan definisi banding juga patut dicatat. Kini banding hanya bisa diajukan oleh pelanggar sendiri, tidak lagi oleh keluarga. Aturan ini mempertegas bahwa upaya hukum menjadi hak personal pelanggar.

Selain itu, gelar perkara yang melibatkan sejumlah fungsi pengawasan dan pengamanan diharapkan memperkuat pembuktian sebelum sidang etik digelar. Perubahan tenggat surat panggilan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender juga mempercepat tahapan pemeriksaan.

Langkah Selanjutnya: Sidang Etik Listyo Pekan Depan

Dengan Perpol baru, Polri memiliki dasar untuk menggelar sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo pekan depan. Mabes Polri belum merinci susunan majelis yang akan mengadili eks Kapolri tersebut.

Yang jelas, aturan anyar ini memberi kepastian prosedur. Jika sebelumnya sidang etik bisa tertunda karena alasan ketidaksesuaian pangkat, kini alasan itu tidak lagi berlaku. Publik akan menantikan apakah sidang etik benar-benar digelar sesuai jadwal.

IPW menegaskan akan mengawal proses ini. Sugeng menilai transparansi dan profesionalisme majelis menjadi kunci. "Ini sangat mendesak dan dibutuhkan," ujarnya, menegaskan bahwa Perpol baru bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan organisasi.

Analisis Redaksi

Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memang terbilang berani. Ia mengubah aturan main di tengah proses yang sedang berjalan, tepat menjelang sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Bagi sebagian pihak, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya mempercepat penegakan etik. Namun, timing-nya juga memunculkan pertanyaan: mengapa baru sekarang?

Perubahan Pasal 42 memang menjawab kebuntuan teknis. Selama ini, aturan lama membuat sidang etik terhadap jenderal bintang empat nyaris mustahil digelar karena keterbatasan perwira berpangkat setara atau lebih tinggi. Dengan memperbolehkan majelis berpangkat dua tingkat lebih rendah, Polri membuka jalan yang sebelumnya tertutup. IPW menilai ini sebagai kebutuhan mendesak, dan secara prosedural alasannya masuk akal.

Namun, ujian sesungguhnya bukan pada terbitnya Perpol, melainkan pada pelaksanaan sidang etik. Apakah majelis yang berpangkat lebih rendah mampu bertindak independen tanpa tekanan? Apakah prosesnya transparan dan akuntabel? Perpol baru hanya alat. Kredibilitas Polri akan ditentukan oleh bagaimana alat itu digunakan. Jika sidang etik Listyo berjalan lancar dan adil, langkah Suyudi akan tercatat sebagai terobosan. Jika tidak, Perpol ini justru akan dipandang sebagai manuver untuk mengatur hasil.

Sumber: hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad