Sidang Etik Slamet Uliandi Bisa In Absentia, Keterangannya Perlu Digali

Nov 18, 2026 - 21:30
 0  1
Sidang Etik Slamet Uliandi Bisa In Absentia, Keterangannya Perlu Digali

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi dalam skandal penyadapan bisa tetap digelar meski ia tidak hadir. Pengamat kepolisian ISSES Bambang Rukminto menyebut mekanisme in absentia sebagai salah satu opsi, sambil menekankan keterangan Slamet tetap perlu digali.

Ad
Ad

Kronologi Penundaan Sidang Etik Slamet Uliandi

Polri belum menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kepala Divisi TIK Polri itu masih menjalani perawatan karena sakit. Kondisi itu membuat Divisi Propam belum bisa menetapkan tanggal sidang.

Baca juga: Perpol Baru Kapolri Suyudi: IPW Sebut Kebutuhan Mendesak agar Listyo Bisa Disidang Etik

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan, penundaan diambil dengan pertimbangan kesehatan. "Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Isir menegaskan, Polri tetap harus menghormati hak asasi Slamet selama proses pemeriksaan etik berjalan. "Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU," imbuhnya.

Di sisi lain, sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Isir belum merinci tanggal pelaksanaan maupun susunan Majelis KKEP yang akan menangani sidang tersebut. "Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," tuturnya.

Penundaan ini bukan kali pertama mencuat. Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyoroti bahwa Slamet Uliandi tak bisa lolos dari hukuman begitu saja meski sakit, dan penyidik diminta mencari alternatif pemeriksaan.

Baca juga: Kades Tusuk Belawan Ditahan: Dugaan Korupsi Keuangan Desa Rp 875 Juta

Pandangan Bambang Rukminto soal Sidang In Absentia

Bambang Rukminto menilai, sidang KKEP terhadap Slamet Uliandi tetap dapat dilaksanakan meski yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan secara langsung. Menurut dia, ada sejumlah kemungkinan dalam proses penanganan perkara tersebut.

Ia merujuk pada praktik persidangan etik di lingkungan Polri yang dalam beberapa kasus justru berlangsung setelah proses peradilan pidana menghasilkan putusan. "Semuanya serba mungkin. Bila melihat yang terjadi selama ini, sidang KKEP kadang sesudah vonis pidana," kata Bambang kepada AFU.ID, Rabu (18/11/2026).

Bambang menjelaskan, penegakan kode etik profesi dan proses pidana merupakan dua ranah hukum yang berbeda. Namun keduanya memiliki keterkaitan karena sama-sama menyangkut dugaan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku. Karena itu, proses penanganan pelanggaran etik tidak serta-merta harus berjalan bersamaan dengan proses pidana.

Ia juga menegaskan, setiap warga negara, termasuk anggota Polri, memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara. Namun dalam konteks persidangan etik, terdapat aspek pertanggungjawaban pribadi yang membuat kehadiran personel yang diperiksa menjadi penting dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh kuasa hukum.

Apabila tidak memungkinkan untuk dihadirkan, mekanisme sidang tanpa kehadiran pihak yang diperiksa atau in absentia dapat menjadi salah satu opsi. "Kalau tidak memungkinkan SU didatangkan, bisa juga dilakukan sidang in absentia," ujarnya.

Posisi Slamet Uliandi sebagai Tokoh Kunci Skandal Penyadapan

Bambang menilai posisi Slamet berpotensi menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap perkara tersebut. Hal itu berkaitan dengan jabatan dan divisi yang dipimpinnya. Menurut dia, divisi tersebut memiliki keterkaitan dengan perangkat serta pelaksanaan operasi penyadapan.

"SU bisa jadi tokoh kunci dari skandal ini mengingat divisi yang dipimpinnya adalah tempat alat dan operasi penyadapan itu bisa dilakukan," kata Bambang.

Karena itu, keterangan Slamet dinilai perlu digali. Namun Bambang mengingatkan, proses pembuktian tidak seharusnya hanya bergantung pada keterangan satu orang. Ia menilai Polri memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menguji alat bukti lain melalui pendekatan ilmiah atau scientific investigation.

Menurutnya, keberadaan bukti-bukti lain menjadi penting agar pengungkapan perkara dapat berjalan secara objektif dan tidak bergantung sepenuhnya pada kesaksian Slamet Uliandi. "Posisinya yang vital bisa jadi akan berpengaruh, tetapi Polri tentu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan alat bukti lain secara scientific, tidak tergantung pada kesaksian seseorang," tuturnya.

Pernyataan itu menegaskan satu hal: posisi kunci Slamet tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembuktian. Sebaliknya, justru karena posisinya vital, keterangannya perlu diuji dengan bukti-bukti lain yang independen.

Beda Ranah Etik dan Pidana dalam Kasus Penyadapan

Dalam penanganan pelanggaran oleh anggota Polri, terdapat dua jalur yang bisa berjalan: pidana dan etik. Keduanya memiliki dasar hukum dan tujuan berbeda. Jalur pidana menyangkut pertanggungjawaban atas tindak pidana, sedangkan jalur etik menyangkut pelanggaran kode etik profesi.

Bambang menyebut, sidang KKEP kadang digelar setelah vonis pidana. Praktik itu menunjukkan bahwa proses etik tidak selalu harus mendahului atau berjalan bersamaan dengan proses pidana. Namun, keterlambatan sidang etik juga bisa menimbulkan pertanyaan publik tentang keseriusan penegakan aturan internal.

Dalam kasus Slamet, penundaan sidang etik terjadi karena alasan kesehatan. Polri beralasan tidak bisa memaksakan pemeriksaan terhadap seseorang yang sedang dalam perawatan. Di sisi lain, publik menuntut kepastian hukum atas dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Bambang menilai, dua kepentingan itu bisa diakomodasi. Sidang in absentia menjadi salah satu jalan tengah, terutama jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan kehadiran langsung. Namun, mekanisme itu tetap harus dijalankan dengan hati-hati agar hak pembelaan tetap terjaga.

Dampak Penundaan Sidang Etik bagi Publik dan Institusi Polri

Penundaan sidang etik Slamet Uliandi menjadi sorotan karena melibatkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi Polri, terutama karena melibatkan perwira tinggi dan perangkat operasi penyadapan.

Jika sidang etik terus tertunda tanpa kepastian, publik bisa membaca penundaan sebagai kelemahan penegakan aturan internal. Sebaliknya, jika sidang digelar dengan mekanisme yang transparan, proses itu bisa menjadi bukti bahwa Polri serius menangani pelanggaran di tubuhnya sendiri.

Bambang menegaskan, pengumpulan alat bukti lain secara ilmiah menjadi kunci. Dengan begitu, pengungkapan perkara tidak bergantung pada satu keterangan. Pendekatan scientific investigation memungkinkan penyidik menguji temuan dari perangkat dan operasi penyadapan tanpa harus menunggu kesaksian Slamet.

Di sisi lain, sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan pekan depan menambah tekanan publik. Mantan Kapolri itu akan disidang etik, sementara Slamet Uliandi yang disebut sebagai tokoh kunci justru belum dijadwalkan. Perbedaan jadwal ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas penanganan.

Polri belum merinci tanggal sidang etik Listyo maupun susunan majelis. "Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," kata Isir.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Jadwal dan Alternatif Pemeriksaan

Saat ini, belum ada jadwal pasti untuk sidang etik Slamet Uliandi. Divisi Propam masih mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Polri menyatakan akan tetap menghormati hak asasi selama proses pemeriksaan etik.

Beberapa opsi yang mungkin ditempuh:

  • Menunggu kondisi kesehatan Slamet membaik sebelum sidang etik digelar.
  • Menggelar sidang in absentia jika kehadiran langsung tidak memungkinkan.
  • Menggali keterangan melalui alternatif pemeriksaan, seperti pemeriksaan tertulis atau pendampingan kuasa hukum.
  • Memperkuat pembuktian dengan alat bukti lain melalui scientific investigation.

Bambang menekankan, pembuktian tidak boleh bergantung pada satu orang. "Polri tentu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan alat bukti lain secara scientific, tidak tergantung pada kesaksian seseorang," ujarnya.

Untuk sementara, publik menunggu dua hal: kepastian jadwal sidang etik Slamet Uliandi dan tanggal sidang etik Listyo Sigit Prabowo pekan depan. Keduanya akan menjadi ujian bagi konsistensi penegakan kode etik di tubuh Polri.

Analisis Redaksi

Kasus ini menyisakan satu pertanyaan mendasar: seberapa lama penundaan bisa dibenarkan atas alasan kesehatan sebelum publik kehilangan kepercayaan? Polri punya alasan humanis untuk tidak memaksakan pemeriksaan terhadap Slamet Uliandi yang sedang sakit. Namun, alasan itu tidak boleh menjadi jalan bebas hambatan untuk menunda tanpa batas.

Bambang Rukminto menawarkan jalan tengah yang masuk akal: sidang in absentia. Mekanisme itu bukan hal baru dalam praktik peradilan, meski penerapannya dalam sidang etik perlu kehati-hatian. Jika Slamet tidak bisa hadir, keterangannya tetap bisa digali melalui alternatif pemeriksaan, sementara alat bukti lain diuji secara ilmiah. Dengan begitu, proses etik tidak bergantung pada satu orang.

Yang perlu diawasi justru konsistensi. Sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan, sementara Slamet belum dijadwalkan. Perbedaan perlakuan ini wajar jika didasarkan pada kondisi kesehatan, tetapi bisa dibaca sebagai ketidakseimbangan jika berlarut-larut. Institusi kepolisian akan dinilai dari cara menangani kedua kasus ini secara adil dan transparan.

Sumber: afu.id, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad