Kuasa Hukum Tersangka Korupsi DLH Lubuklinggau Minta Kejari Usut Pihak Lain

Nov 18, 2026 - 22:10
 0  1
Kuasa Hukum Tersangka Korupsi DLH Lubuklinggau Minta Kejari Usut Pihak Lain

Kuasa hukum dua tersangka korupsi pengelolaan keuangan DLH Lubuklinggau meminta Kejari setempat mengusut pihak lain yang diduga terlibat. Mereka mengklaim telah menyerahkan bukti aliran dana dan menegaskan asas praduga tak bersalah.

Ad
Ad

Permintaan Kuasa Hukum agar Kejari Tidak Tebang Pilih

Kuasa hukum tersangka DNF dan HP, Nurmala, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Kejari Lubuklinggau. Namun ia mengingatkan agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. "Kami menghormati proses hukum yang berlaku di Lubuklinggau ini. Tapi kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Jadi jangan dulu dibilang koruptor, koruptor itu bila sudah ada vonis pengadilan yang bersifat tetap, ini baru disangka," katanya, Rabu (18/11/2026), seperti dilansir dari detikSumbagsel.

Baca juga: Bareskrim Tangkap Buron Bandar Narkoba Malaysia-Madura Muzammil, Sita Aset Rp 150 Miliar

Nurmala mengapresiasi langkah Kejari Lubuklinggau menangani perkara tersebut. Meski begitu, ia berharap penanganan kasus ini tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif. Menurutnya, kedua kliennya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjalankan perintah atasan. Ia mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan aliran dana kepada penyidik kejaksaan.

"Klien kami ini hanya PPTK yang menjalankan perintah atasan. Aliran dana sudah kami sampaikan, ada bukti transfer dan ada bukti yang diserahkan langsung. Itu semua sudah diserahkan secara lengkap di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau," ujarnya.

Bukti Aliran Dana dan Rekening Penampung

Nurmala kemudian meminta penyidik turut memeriksa pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut, termasuk pihak yang disebut menandatangani perintah pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak. "Ada beberapa nama (yang menerima aliran dana) dan saya ada datanya. Bahkan ada rekening penampungnya juga yang digunakan oleh oknum kepala dinas untuk menampung uang yang diterima dari permintaan klien kami dari uang BBM Ini. Ada dua rekeningnya," ungkapnya.

Ia juga menyebut terdapat rekening pribadi kepala dinas pada periode berikutnya yang menurutnya perlu ditelusuri penyidik. "Kalau ini dianggap korupsi dan ingin menegakkan hukum sebagaimana mestinya, tolong pihak yang paling bertanggung jawab, yang menandatangani perintah membayar, surat tanggung jawab mutlak, dan menerima aliran dana dari klien kami juga diperiksa," tegasnya.

Baca juga: Slamet Uliandi Jadi Perwira Tinggi Pertama yang Disidang Etik Online Usai Perpol Baru

Nurmala mengatakan pihaknya akan melayangkan surat kepada sejumlah lembaga penegak hukum agar dugaan keterlibatan pihak lain tersebut turut ditindaklanjuti. "Yang bersangkutan itu belum tersentuh hukum. Maka dari itu, ke depannya saya akan berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Kejaksaan Agung RI, termasuk ke KPK," tuturnya.

Kronologi Penahanan Tiga Tersangka Korupsi DLH Lubuklinggau

Diberitakan sebelumnya, Kejari Lubuklinggau menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan DLH Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2023-2024. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,5 miliar. Ketiga tersangka yakni DNF selaku Kabid Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Januari 2023 hingga Juli 2024, HP selaku Kabid Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli hingga Desember 2024, serta CAN selaku Manager SPBU 24.316.135 Lubuklinggau.

Dalam perkara ini, DLH Kota Lubuklinggau melalui Bidang Persampahan dan RTH mengelola anggaran BBM dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan selama 2023-2024. Total anggaran untuk kedua kegiatan tersebut mencapai Rp 7.590.202.150. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BBM dan pelumas. Di antaranya penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih hingga penggunaan tanda tangan palsu. Penyidik juga menemukan adanya kupon BBM yang dialihkan kepada pihak lain. Sementara dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan, ditemukan dugaan pemberian uang cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1.502.125.868.

Latar Belakang Korupsi Anggaran DLH Lubuklinggau

Kasus ini mencuat setelah penyidik Kejari Lubuklinggau menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan di DLH Kota Lubuklinggau. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk operasional kendaraan persampahan justru diduga diselewengkan. Modusnya beragam, mulai dari penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang rusak, kupon BBM berlebih, hingga penggunaan tanda tangan palsu. Penyidik juga menduga ada kupon BBM yang dialihkan kepada pihak lain dan pemberian cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan.

Kerugian negara yang mencapai Rp 1,5 miliar lebih membuat kasus ini menjadi perhatian. Kejari Lubuklinggau pun menahan tiga tersangka untuk memudahkan proses penyidikan. Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi cukup bukti. Namun, kuasa hukum tersangka menilai penanganan kasus ini belum menyentuh pihak lain yang diduga turut menikmati aliran dana. Mereka mendesak agar penyidik juga memeriksa pihak yang menandatangani perintah pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak.

Dalam konteks hukum, asas praduga tak bersalah memang harus dijunjung tinggi. Seseorang baru bisa disebut koruptor jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum pun menekankan hal ini. Namun, di sisi lain, penyidik memiliki kewenangan untuk mengusut semua pihak yang diduga terlibat berdasarkan bukti yang ada. Permintaan kuasa hukum agar pihak lain diusut bukan tanpa dasar. Mereka mengklaim memiliki bukti transfer dan rekening penampung yang digunakan oknum kepala dinas. Jika bukti ini valid, bukan tidak mungkin penyidik akan mengembangkan kasus ke pihak lain.

Dampak dan Reaksi atas Kasus Korupsi DLH Lubuklinggau

Kasus korupsi ini berdampak pada citra DLH Kota Lubuklinggau dan pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran yang tidak transparan menimbulkan pertanyaan publik tentang pengawasan internal. Selain itu, kerugian negara yang mencapai Rp 1,5 miliar tentu merugikan masyarakat karena uang tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Reaksi pun datang dari kuasa hukum tersangka yang meminta keadilan bagi kliennya. Mereka menilai kliennya hanya menjalankan perintah atasan dan tidak seharusnya menanggung seluruh beban hukum.

Di sisi lain, Kejari Lubuklinggau belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan kuasa hukum. Namun, penyidik disebut akan terus mendalami kasus ini. Masyarakat pun berharap agar kasus ini diusut tuntas tanpa tebang pilih. Sebab, korupsi di sektor lingkungan hidup bisa berdampak luas, terutama pada kualitas layanan publik. Jika tidak ditangani serius, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa tergerus.

Langkah Selanjutnya: Surat ke Kejagung dan KPK

Kuasa hukum tersangka berencana mengirim surat ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu berisi permintaan agar pihak lain yang diduga terlibat dalam aliran dana turut diperiksa. Langkah ini diambil karena kuasa hukum menilai ada pihak yang belum tersentuh hukum. "Yang bersangkutan itu belum tersentuh hukum. Maka dari itu, ke depannya saya akan berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Kejaksaan Agung RI, termasuk ke KPK," kata Nurmala.

Jika surat tersebut ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin kasus ini akan berkembang. Penyidik bisa saja memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam bukti aliran dana. Namun, semua kembali kepada bukti yang ada. Kuasa hukum mengklaim telah menyerahkan bukti transfer dan rekening penampung. Jika bukti itu kuat, penyidik berkewajiban mengusutnya. Sebaliknya, jika tidak, proses hukum terhadap tiga tersangka yang sudah ditahan akan tetap berjalan. Hingga berita ini diturunkan, Kejari Lubuklinggau belum memberikan keterangan lebih lanjut.

Analisis Redaksi

Permintaan kuasa hukum tersangka korupsi DLH Lubuklinggau agar Kejari mengusut pihak lain adalah langkah yang wajar dalam proses hukum. Asas praduga tak bersalah memang harus dijunjung, tetapi bukan berarti penyidik berhenti pada tiga tersangka. Jika benar ada bukti aliran dana ke pihak lain, maka penyidik wajib mendalaminya. Sebab, korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Klaim bahwa kliennya hanya PPTK yang menjalankan perintah atasan juga perlu diuji. Apakah mereka benar-benar hanya pelaksana, atau turut serta menikmati aliran dana? Penyidik harus menelusuri rekening penampung yang disebutkan kuasa hukum.

Di sisi lain, pernyataan kuasa hukum yang menyebut ada rekening kepala dinas perlu ditindaklanjuti serius. Jika terbukti, bukan tidak mungkin kasus ini akan menyeret pejabat lebih tinggi. Namun, semua harus berdasarkan bukti, bukan asumsi. Publik tentu berharap kasus ini diusut tuntas tanpa tebang pilih. Korupsi di sektor lingkungan hidup tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan publik. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal bahwa tidak ada yang kebal hukum.

Kejari Lubuklinggau memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi. Jika permintaan kuasa hukum diabaikan, publik akan menilai penegakan hukum berjalan setengah hati. Sebaliknya, jika diusut tuntas, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan bisa meningkat. Langkah kuasa hukum mengirim surat ke Kejagung dan KPK juga menjadi ujian bagi transparansi penanganan kasus ini. Apakah penyidik akan membuka semua fakta, atau hanya fokus pada tiga tersangka? Waktu yang akan menjawab.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad