Kasus Makar Penyadapan Presiden Prabowo: Gelar Perkara Besok, Elite Politik Dibidik
Penyidik Mabes Polri menggelar perkara kasus dugaan makar dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut keterkaitan antara penyadapan dan makar semakin nyata, dan tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka baru dari kalangan elite.
Penanganan perkara ini memasuki fase krusial setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyitaan sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak terkait memperkuat langkah penegakan hukum, meski penyidik mendeteksi adanya upaya penghapusan data komputer.
Baca juga: Kuasa Hukum Tersangka Korupsi DLH Lubuklinggau Minta Kejari Usut Pihak Lain
Gelar perkara melibatkan penyidik, para ahli, dan penasihat hukum. Tujuannya menjamin transparansi pembuktian dua alat bukti permulaan yang cukup. Publik menanti apakah proses ini benar-benar membongkar aktor intelektual di balik operasi ilegal tersebut.
Kronologi: Dari SPDP hingga Gelar Perkara 19 November
Rangkaian penanganan kasus ini bergerak cepat dalam beberapa hari terakhir. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterbitkan sebagai dasar formal penyidikan. Setelah itu, penyidik menjadwalkan gelar perkara pada Kamis, 19 November 2026, atau sehari setelah pernyataan Menko Yusril.
Dalam proses penyidikan, penyidik menyita sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak terkait. Bukti digital itu menjadi pijakan untuk membongkar motif di balik dugaan operasi ilegal yang mengarah pada upaya melumpuhkan pemerintahan.
Namun, penyidik juga mendeteksi adanya upaya penghapusan data komputer. Temuan ini menambah kompleksitas pembuktian karena berpotensi menghilangkan jejak digital yang diperlukan. Meski demikian, penyitaan rekaman pembicaraan dinilai cukup untuk memperkuat langkah hukum.
Baca juga: Bareskrim Tangkap Buron Bandar Narkoba Malaysia-Madura Muzammil, Sita Aset Rp 150 Miliar
Dari penyidikan Mabes Polri, ditemukan korelasi yang kuat antara tindak pidana penyadapan dan tindak pidana makar. Korelasi inilah yang kemudian mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan penambahan pasal dan penetapan tersangka baru.
Gelar perkara sendiri bukan sekadar formalitas. Forum ini menjadi ruang bagi penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menguji kecukupan dua alat bukti permulaan. Jika dinilai cukup, status tersangka dapat dinaikkan atau diperluas ke pihak lain.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Menko Yusril
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjadi pejabat paling vokal memberi keterangan. Ia menyampaikan evaluasi menyeluruh yang membuka peluang penambahan pasal makar terhadap tersangka yang telah ada, bahkan menetapkan tersangka baru.
"Sekarang ini, keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata," ungkap Yusril di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Pernyataan itu menandakan penyidik tidak berhenti pada pelaku lapangan. Penanganan juga akan menelusuri dugaan pengguna akhir (end user) yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Yusril menjelaskan, kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mewajibkan penyidik mengurai tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Tujuannya mengungkap tujuan di balik penyadapan kepala negara.
Penelusuran bahkan berpotensi melebar ke kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan apabila ditemukan bukti keterlibatan aktor intelektual di belakang layar. Menko Yusril menegaskan, kasus makar harus mengungkap sosok yang merencanakan, melaksanakan, dan semua yang terlibat di belakang layar.
"Jadi, tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini akan berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian," tuturnya.
Selain Yusril, nama Listyo Sigit Prabowo mencuat sebagai pihak yang disebut dalam dugaan pengguna akhir. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari yang bersangkutan terkait posisinya dalam perkara ini.
Latar Belakang: Mengapa Penyadapan Kepala Negara Berujung Makar
Penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara biasa. Selain melanggar hak privasi, tindakan itu menyentuh langsung keamanan nasional dan stabilitas konstitusi. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, penyadapan ilegal dapat dijerat dengan pasal tersendiri, namun bila disertai niat menggulingkan pemerintahan yang sah, ancamannya berubah menjadi makar.
Pasal makar dalam KUHP mengatur tentang permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah. Penyidik harus membuktikan adanya niat, persiapan, dan pelaksanaan. Karena itu, Yusril menekankan pentingnya mengurai tahapan pemufakatan, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Korelasi antara penyadapan dan makar menjadi kunci. Penyidik menilai penyadapan bukan sekadar alat untuk mendapatkan informasi, melainkan bagian dari operasi yang lebih besar untuk melumpuhkan pemerintahan. Temuan bukti digital yang menunjukkan upaya melumpuhkan pemerintahan memperkuat dugaan itu.
Kasus ini juga menyeret institusi kepolisian ke pusaran kontroversi. Dugaan keterlibatan oknum internal Polri memicu pertanyaan tentang pengawasan perangkat intelijen negara. Sejak 1945, kredibilitas institusi kepolisian belum pernah diuji sedemikian rupa dalam perkara yang menyentuh langsung kekuasaan presiden.
Di sisi lain, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menjalin komunikasi untuk memperketat regulasi penggunaan alat penyadapan. Lembaga yang dibidik antara lain Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Namun, Yusril menegaskan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Alasannya, langkah itu menyalahi prinsip hukum pidana non-retroaktif atau tidak berlaku surut.
Dampak: Ujian bagi Integritas Penegakan Hukum dan Stabilitas Demokrasi
Perkara ini menjadi ujian berat bagi integritas penegakan hukum nasional. Sebab, ia menyentuh langsung keamanan kepala negara serta kredibilitas institusi kepolisian. Transparansi dalam gelar perkara dan keberanian membongkar aktor intelektual hingga level elite akan menentukan sejauh mana supremasi hukum berdiri di atas kepentingan kekuasaan.
Bagi publik, kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang menikmati hasil penyadapan? Jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa diperoleh jika penyidik berani menelusuri hingga pengguna akhir.
Dampak politiknya juga tidak kecil. Jika penelusuran melebar ke elite politik dan birokrasi, peta kekuatan bisa berubah. Partai politik dan kelompok kepentingan akan mencermati setiap langkah penyidik, terutama menjelang agenda politik berikutnya.
Dari sisi regulasi, kasus ini mendorong urgensi pembenahan sistem pengawasan perangkat intelijen negara secara menyeluruh. Penguatan pengawasan internal maupun eksternal mutlak dijalankan agar instrumen penegakan hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Yusril menegaskan, kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum yang harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. "Jangan sampai kewenangannya justru disalahgunakan," pungkasnya.
Berikut sejumlah poin krusial yang perlu dicermati dari perkara ini:
- Gelar perkara digelar Kamis, 19 November 2026, melibatkan penyidik, ahli, dan penasihat hukum.
- Penyidik menyita sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak terkait.
- Penyidik mendeteksi upaya penghapusan data komputer.
- Ditemukan korelasi kuat antara tindak pidana penyadapan dan makar.
- Menko Yusril membuka peluang penambahan pasal makar dan penetapan tersangka baru.
- Dugaan pengguna akhir sebelumnya disebut mengarah ke mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
- Pemerintah dan DPR berkomunikasi untuk memperketat regulasi penyadapan di Polri, KPK, dan BNN.
Langkah Selanjutnya: Menanti Gebrakan Penyidik
Gelar perkara pada 19 November 2026 menjadi penentu arah kasus. Jika dua alat bukti permulaan dinilai cukup, penyidik dapat menetapkan tersangka baru atau menambah pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada. Sebaliknya, jika bukti dinilai belum memadai, penyidikan bisa berlanjut dengan pengumpulan bukti tambahan.
Penyidik juga masih menelusuri dugaan pengguna akhir. Nama Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut dalam konteks itu, meski status hukumnya belum diumumkan secara resmi. Penelusuran ini akan menentukan apakah perkara berhenti di pelaku lapangan atau menjalar ke aktor intelektual.
Di sisi regulasi, pemerintah dan DPR tengah membahas pengetatan penggunaan alat penyadapan. Namun, Yusril menegaskan tidak ada Perppu yang berlaku surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Artinya, pembenahan regulasi akan berlaku ke depan, sementara perkara yang sedang berjalan tetap menggunakan hukum yang berlaku saat peristiwa terjadi.
Publik akan mencermati apakah gelar perkara benar-benar transparan. Sebab, kepercayaan terhadap proses hukum bergantung pada keterbukaan penyidik. Tanpa pengawasan ketat terhadap tata kelola perangkat penyadapan negara, celah penyalahgunaan kewenangan berisiko terus mengancam stabilitas demokrasi dan keamanan konstitusional di masa mendatang.
Sejumlah pengamat hukum menilai perkara ini akan menjadi tolok ukur independensi Polri. Mereka menunggu apakah penyidik berani memeriksa pihak-pihak di luar institusi kepolisian, termasuk elite politik dan birokrasi, sebagaimana disyaratkan dalam kerangka KUHP Nasional.
Analisis Redaksi
Kasus dugaan makar dalam penyadapan Presiden Prabowo bukan sekadar perkara pidana biasa. Ia adalah cermin bagaimana kewenangan intelijen bisa disalahgunakan untuk tujuan politik. Pernyataan Menko Yusril bahwa keterkaitan penyadapan dan makar semakin nyata menandakan penyidik telah menemukan pola yang lebih besar dari sekadar pelanggaran prosedur.
Yang paling krusial adalah keberanian menelusuri pengguna akhir. Jika penelusuran berhenti pada pelaku lapangan, publik akan menilai proses hukum hanya menjadi tameng bagi aktor intelektual. Sebaliknya, jika penyidik berani membongkar hingga level elite, kepercayaan terhadap penegakan hukum bisa pulih. Ujian sesungguhnya bukan pada gelar perkara, melainkan pada konsistensi mengejar siapa pun yang terlibat.
Regulasi penyadapan yang longgar menjadi akar persoalan. Pemerintah dan DPR perlu memperketat pengawasan, bukan hanya menambah pasal. Tanpa pengawasan yang ketat, kewenangan penyadapan akan terus menjadi alat untuk menekan lawan politik. Perkara ini seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola perangkat intelijen negara secara menyeluruh, bukan sekadar retorika politik sesaat.
Sumber: afu.id, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0