Ditjenpas Kalsel Perkuat Bantuan Hukum Tahanan Miskin via MoU
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan memperkuat akses bantuan hukum bagi tahanan miskin melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel. Penandatanganan MoU dan sosialisasi digelar di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Rabu.
MoU Tiga Lembaga untuk Tahanan Kurang Mampu
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalsel Bagus Kurniawan menyatakan bahwa nota kesepahaman itu menjadi landasan formal bagi penguatan layanan bantuan hukum di lingkungan pemasyarakatan. "MoU ini bagian dari penguatan komitmen kerja sama dalam mendukung akses bantuan hukum bagi tahanan kurang mampu," kata Bagus di Banjarbaru, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: RUU Perampasan Aset: YLBHI Minta Jangan Perkuat Kesewenangan Aparat
Kerja sama melibatkan tiga pihak utama: Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel. Ketiganya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan tahanan yang tidak mampu tetap mendapat pendampingan hukum.
Menurut Bagus, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari petugas pemasyarakatan dan organisasi bantuan hukum.
Kegiatan sosialisasi bertema peningkatan akses bantuan hukum bagi tahanan miskin ini berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Selain penandatanganan MoU, forum tersebut menjadi ajang diskusi mengenai prosedur dan mekanisme fasilitasi bantuan hukum cuma-cuma.
Instruksi Pendataan dan Koordinasi di Seluruh UPT
Bagus menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kalimantan Selatan untuk melakukan pendataan terhadap tahanan yang membutuhkan bantuan hukum. Pendataan ini menjadi langkah awal agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Baca juga: Eva Lestari Raih Anugerah TIMES Indonesia 2026, Penguatan Integritas Hukum Jadi Sorotan
Selain pendataan, setiap UPT diminta menyediakan informasi layanan yang mudah diakses serta membangun koordinasi dengan keluarga tahanan dan pemberi bantuan hukum. "Langkah ini harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi tahanan," jelasnya.
Instruksi tersebut menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam konteks pemasyarakatan, kebocoran data tahanan bisa berdampak pada stigma sosial dan proses hukum yang sedang berjalan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Kalsel Sugito, selaku panitia pelaksana, menambahkan bahwa pihaknya ingin membangun pemahaman yang sama di antara petugas pemasyarakatan dan organisasi bantuan hukum. "Kami ingin menyamakan persepsi mengenai prosedur serta mekanisme fasilitasi bantuan hukum cuma-cuma," ujar Sugito dalam forum yang sama.
Latar Belakang: Kesenjangan Akses Hukum di Lapas
Persoalan akses bantuan hukum bagi tahanan miskin bukan hal baru. Di banyak lembaga pemasyarakatan, tahanan dari kalangan ekonomi lemah sering kali kesulitan mendapatkan pendampingan hukum karena keterbatasan biaya, minimnya informasi, dan prosedur yang berbelit.
Kondisi ini diperparah oleh overkapasitas di sejumlah lapas dan rutan. Petugas pemasyarakatan yang sibuk dengan rutinitas keamanan dan pembinaan kerap tidak memiliki cukup waktu untuk memfasilitasi kebutuhan hukum setiap tahanan.
Di sisi lain, organisasi bantuan hukum memiliki kapasitas terbatas. Tanpa koordinasi yang baik dengan pihak lapas, para pengacara sulit menjangkau tahanan yang benar-benar membutuhkan bantuan. Di sinilah peran MoU menjadi krusial: menjembatani komunikasi antara pemasyarakatan, penegak hukum, dan pemberi bantuan hukum.
Kejaksaan Tinggi Kalsel dalam skema ini berperan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang dapat memastikan proses hukum berjalan adil. Sementara Kanwil Kementerian Hukum Kalsel memiliki kewenangan dalam urusan hukum dan hak asasi manusia, termasuk memfasilitasi program bantuan hukum.
Dampak bagi Tahanan dan Keluarga
Bagi tahanan miskin, akses bantuan hukum yang lebih mudah berarti peluang lebih besar untuk mendapatkan pendampingan sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Ini penting karena banyak tahanan tidak memahami hak-haknya, misalnya hak untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara tertentu.
Keluarga tahanan juga akan merasakan dampak langsung. Selama ini, keluarga sering menjadi pihak yang mencari pengacara secara mandiri, dan tidak jarang terkendala biaya. Dengan adanya kanal informasi resmi dari lapas, keluarga bisa lebih mudah mengakses layanan bantuan hukum gratis.
Selain itu, transparansi dalam pendataan dan penyaluran bantuan hukum dapat mengurangi praktik calo atau perantara tidak resmi yang memanfaatkan kesulitan keluarga tahanan. Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang ditekankan Bagus.
Dari sisi pemasyarakatan, langkah ini memperkuat fungsi pembinaan. Tahanan yang mendapatkan pendampingan hukum cenderung lebih kooperatif dan memahami proses yang sedang dijalani, sehingga mengurangi potensi konflik di dalam lapas.
Langkah Selanjutnya dan Tantangan Implementasi
Setelah MoU diteken, tantangan terbesar adalah implementasi di lapangan. Pendataan tahanan miskin membutuhkan kriteria yang jelas, misalnya melalui surat keterangan tidak mampu atau verifikasi lain yang tidak memberatkan.
Koordinasi dengan keluarga juga tidak selalu mudah, terutama bagi tahanan yang berasal dari luar daerah atau yang keluarganya enggan terlibat. Petugas lapas perlu strategi khusus untuk menjangkau kelompok ini.
Selain itu, kapasitas organisasi bantuan hukum di Kalimantan Selatan perlu dipastikan memadai. Jika jumlah tahanan yang membutuhkan bantuan jauh lebih besar dari kapasitas pengacara, maka perlu mekanisme prioritas atau pelibatan paralegal.
Bagus menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan tertib dan transparan. "Kami ingin memastikan bantuan hukum ini benar-benar sampai kepada yang berhak," ujarnya. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa keberhasilan program akan diukur dari ketepatan sasaran, bukan sekadar seremoni penandatanganan.
Ke depan, publik akan menunggu apakah kerja sama ini menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Indikatornya sederhana: berapa banyak tahanan miskin yang akhirnya mendapat pendampingan hukum, dan seberapa cepat mereka mengaksesnya.
Analisis Redaksi
Langkah Kanwil Ditjenpas Kalsel menggandeng LBH, Kejaksaan Tinggi, dan Kemenkum patut diapresiasi sebagai upaya struktural, bukan sekadar program seremonial. Namun, nilai sebuah MoU baru terasa ketika implementasinya konsisten. Tanpa sistem pendataan yang rapi dan pengawasan berkala, kerja sama ini berisiko berhenti di atas kertas.
Persoalan utama yang perlu diwaspadai adalah kesenjangan kapasitas. Jumlah tahanan miskin di Kalimantan Selatan bisa jauh lebih besar dibandingkan jumlah pengacara LBH yang tersedia. Jika tidak diantisipasi, antrean bantuan hukum bisa menjadi masalah baru. Karena itu, pelibatan paralegal dan mahasiswa hukum perlu dipertimbangkan sebagai solusi antara.
Selain itu, transparansi data menjadi kunci. Masyarakat perlu tahu bagaimana kriteria penerima bantuan, berapa yang sudah terlayani, dan bagaimana mekanisme pengaduannya. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik terhadap program ini akan sulit tumbuh. Bagus sudah menekankan akuntabilitas; sekarang tugas jajarannya membuktikan komitmen itu di lapangan.
Sumber: kalsel.antaranews.com, antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0