Slamet Uliandi Jadi Perwira Tinggi Pertama yang Disidang Etik Online Usai Perpol Baru
Irjen Slamet Uliandi akan menjadi perwira tinggi Polri pertama yang menjalani sidang etik secara online. Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka jalan itu, setelah sidang Slamet bertahun-tahun tertunda karena stroke yang dideritanya.
Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri kini memang bisa digelar lewat media elektronik. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Baca juga: Kuasa Hukum Tersangka Korupsi DLH Lubuklinggau Minta Kejari Usut Pihak Lain
Perpol itu ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sebelumnya, aturan lama soal pelaksanaan sidang etik belum memfasilitasi persidangan secara daring.
Bunyi Pasal 59 Ayat (2) dan Dasar Hukum Sidang Daring
Pintu masuk sidang etik online ada di Pasal 59 Ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Bunyinya: "Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP."
Dengan kalimat itu, terduga pelanggar tidak lagi wajib duduk di ruang sidang. Kehadiran fisik bisa digantikan kehadiran virtual, asalkan Ketua KKEP menyetujui. Bagi Slamet, yang masih dirawat karena stroke akut, ketentuan ini praktis menjadi satu-satunya jalan agar proses etiknya bergerak.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan beleid baru itu efektif berlaku untuk sidang etik di Divisi Propam Polri terhitung sejak diteken 16 November 2026.
Baca juga: Bareskrim Tangkap Buron Bandar Narkoba Malaysia-Madura Muzammil, Sita Aset Rp 150 Miliar
"Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan," kata Trunoyudo, Rabu (18/11/2026).
Ia menambahkan, susunan majelis KKEP yang memimpin sidang mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026. "Tepatnya di Pasal 42 ya, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," ucap dia.
Susunan Majelis KKEP Ikut Berubah di Pasal 42
Perpol baru tidak hanya mengatur pelaksanaan sidang daring. Susunan majelis KKEP juga dirombak lewat Pasal 42, yang menyebut majelis terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.
Penjabarannya penting: pangkat ketua dan anggota majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. Aturan ini memberi keleluasaan bagi majelis untuk menyidangkan terduga pelanggar berpangkat bintang empat atau jenderal polisi.
Ketentuan itu menjadi krusial karena bersinggungan langsung dengan jadwal sidang etik Listyo Sigit Prabowo. Listyo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, komposisi majelis menjadi salah satu ganjalan teknis dalam perkara yang melibatkan perwira tinggi. Dengan Pasal 42, kerangka itu dibongkar agar proses etik bisa berjalan tanpa terhambat persoalan kepangkatan.
Kronologi Kasus dan Posisi Slamet Uliandi
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bermula dari penetapan empat orang sebagai tersangka oleh Polri. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Proses etik terhadap dua tersangka sudah tuntas. Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara Listyo baru dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan.
Adapun sidang etik Slamet Uliandi belum pernah dijadwalkan karena kondisi stroke yang diidapnya. Ia juga tidak menjalani penahanan karena alasan kesehatan tersebut.
Selama ini, sidang etik terhadap Slamet selalu tertunda-tunda karena yang bersangkutan tak bisa dihadirkan di persidangan. Kondisi itulah yang kini dicoba diatasi lewat mekanisme sidang daring dan opsi in absentia.
Perpol baru memungkinkan pelaksanaan sidang etik secara in absentia atau tanpa menghadirkan pelanggar. Alternatifnya, sidang digelar secara online karena yang bersangkutan masih mengidap stroke akut.
Dampak bagi Proses Etik Polri dan Perkara Listyo Sigit
Perubahan aturan ini punya efek berantai. Bagi Slamet, ada jalan agar proses etiknya tidak menggantung tanpa batas. Bagi Listyo, Pasal 42 membuka kemungkinan majelis dibentuk sesuai kepangkatan yang dibutuhkan.
Dua jalur berbeda itu menunjukkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 dirancang untuk menutup celah prosedural, bukan hanya soal kehadiran fisik. Sebab, hambatan sidang etik selama ini datang dari dua sisi: kondisi kesehatan terduga pelanggar dan komposisi majelis.
Sejumlah pihak menilai langkah Kapolri Suyudi Ario Seto sebagai kebutuhan mendesak. Penilaian itu muncul karena tanpa aturan baru, proses etik terhadap perwira tinggi berpotensi macet di tengah jalan.
Yang belum terjawab, kapan persisnya sidang etik Slamet Uliandi digelar. Trunoyudo hanya memastikan mekanisme sidang lanjutan sudah siap dan akan mengikuti Perpol baru. Untuk Slamet, opsi daring menjadi pilihan paling masuk akal di tengah kondisinya.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Jadwal Sidang Slamet
Perhatian publik pekan depan akan terbelah. Satu mata tertuju pada sidang etik Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung. Mata lain menunggu kapan KKEP menjadwalkan sidang untuk Slamet Uliandi.
Jika sidang daring benar-benar digelar, Slamet akan tercatat sebagai perwira tinggi Polri pertama yang menjalani sidang etik secara online. Rekor itu bukan prestasi, melainkan penanda bahwa prosedur etik akhirnya menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan.
Polri belum merinci teknis pelaksanaan sidang daring, termasuk platform yang dipakai dan bagaimana keterangan Slamet digali. Yang jelas, Pasal 59 Ayat (2) memberi payung hukum bagi proses itu, dengan syarat persetujuan Ketua KKEP.
Dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, dua sudah dipecat lewat PTDH. Satu menghadapi sidang pekan depan. Satu lagi, Slamet Uliandi, kini menunggu jadwal yang selama ini tertunda karena sakit.
Analisis Redaksi
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 adalah pengakuan bahwa prosedur etik Polri punya titik lemah yang lama dibiarkan. Selama bertahun-tahun, sidang Slamet Uliandi mandek bukan karena perkaranya kosong, melainkan karena aturan tidak menyediakan jalan keluar bagi terduga pelanggar yang sakit. Membiarkan itu berlanjut berarti membiarkan sebuah perkara besar menggantung tanpa putusan.
Yang patut dicermati, aturan ini lahir tepat sebelum sidang Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan. Publik berhak bertanya apakah perubahan ini murni respons terhadap kebutuhan prosedural, atau juga dipicu tekanan politik atas perkara penyadapan Presiden. Jawabannya hanya bisa dibuktikan lewat pelaksanaan: apakah sidang daring untuk Slamet benar-benar digelar, dan apakah majelis yang dibentuk sesuai Pasal 42 benar-benar independen.
Satu hal yang jangan sampai luput. Sidang daring dan in absentia memudahkan proses, tetapi juga memperbesar risiko keterangan terduga pelanggar tidak tergali utuh. Bagi Slamet, kesempatan memberi keterangan adalah hak sekaligus kewajiban. Jika mekanisme baru ini hanya dipakai untuk mempercepat putusan tanpa menggali fakta, maka yang lahir bukan keadilan etik, melainkan sekadar penyelesaian administratif.
Sumber: peraturan.bpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0