Menko PMK Sugiono: Normalisasi Sungai Tapteng Prioritas Mitigasi Banjir Akhir Tahun

Nov 18, 2026 - 23:10
 0  1
Menko PMK Sugiono: Normalisasi Sungai Tapteng Prioritas Mitigasi Banjir Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menempatkan normalisasi daerah aliran sungai di Tapanuli Tengah sebagai prioritas mitigasi banjir. Peninjauan Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon, Selasa (17/11/2026), dilakukan sambil mengejar waktu sebelum puncak hujan akhir tahun.

Ad
Ad

Dalam kunjungan itu, Sugiono didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fathani. Rombongan disambut Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, Wakil Bupati Mahmud Efendi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, serta warga setempat.

Baca juga: Banjir Tahunan Subulussalam: Menko PMK Sugiono Desak Mitigasi Jangka Panjang

Peninjauan menyorot kondisi sungai yang dinilai perlu dinormalisasi untuk menekan risiko banjir. Infrastruktur pengendali daya rusak air menjadi perhatian pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Tapteng pada akhir November 2025.

Kronologi Peninjauan Sabo Dam di Hutanabolon

Agenda di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapteng, berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Sugiono datang untuk melihat progres pembangunan Sabo Dam sekaligus meninjau kondisi sungai di sekitarnya.

Lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Kawasan itu menjadi salah satu titik yang terdampak rangkaian bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025, ketika banjir dan tanah longsor menghantam sebagian wilayah Tapteng. Pemerintah menempatkan pemulihan pascabencana sebagai kerangka kerja kunjungan ini.

Urutan acaranya cukup padat. Setelah meninjau Sabo Dam dan alur sungai, Sugiono menyaksikan penyerahan bantuan peralatan serta perlengkapan logistik kebencanaan dari Kepala BNPB kepada Bupati Tapteng. Bantuan diserahkan langsung di lokasi yang sama.

Baca juga: BPBD Sumsel Siagakan Personel dan Sarana Hadapi Banjir-Longsor Tiga Bulan

Rincian bantuan untuk Kabupaten Tapteng:

  • 60 set tenda keluarga
  • 4 set tenda pengungsi
  • 500 kasur lipat
  • 200 jas hujan ponco
  • 2 unit genset berkapasitas 1.500 watt
  • 2 unit pompa berkapasitas 23 HP
  • 500 lembar geobag

Peninjauan ini juga mempertemukan tiga lembaga di satu titik: Kemenko PMK sebagai koordinator, BNPB sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana, dan BMKG sebagai pemasok informasi cuaca. Kehadiran kepala daerah melengkapi rangkaian itu di tingkat pelaksana.

Pernyataan Sugiono soal Antisipasi Hujan Intensitas Tinggi

Sugiono menyebut normalisasi daerah aliran sungai sebagai salah satu langkah kunci menghadapi kemungkinan hujan berintensitas tinggi pada akhir tahun. Pernyataan itu disampaikannya di lokasi peninjauan.

"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan antisipasi mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika hujan di akhir tahun ini intensitasnya tinggi. Salah satunya adalah normalisasi daerah aliran sungai," ujar Sugiono.

Ia menjelaskan, peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat kondisi terkini sekaligus mengidentifikasi langkah percepatan yang bisa diambil. Pemerintah, kata dia, perlu memanfaatkan sisa waktu sebelum akhir tahun untuk bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

"Ini juga merupakan salah satu titik yang saya tinjau secara langsung untuk melihat situasinya. Kemudian, saya juga sudah tanyakan kira-kira langkah-langkah percepatan yang bisa dilakukan, mengingat kita berkejaran dengan waktu di akhir tahun ini. Saya kira koordinasi dengan pihak terkait juga akan terus kita lakukan," katanya.

Dua kutipan itu menegaskan satu hal: tekanan waktu menjadi pertimbangan utama. Normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali daya rusak air ditempatkan sebagai pekerjaan yang harus bergerak sebelum curah hujan memuncak.

Sabo Dam dan Normalisasi Sungai sebagai Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Sabo Dam yang ditinjau di Hutanabolon termasuk infrastruktur pengendali daya rusak air. Fungsinya menahan material yang terbawa arus, terutama sedimen dan bongkahan yang turun dari hulu saat debit air meningkat.

Dalam konteks Tapteng, keberadaan bangunan penahan sedimen berkaitan langsung dengan pengalaman banjir dan longsor akhir 2025. Material yang menumpuk di alur sungai memperbesar risiko luapan ketika hujan lebat datang. Karena itu, normalisasi daerah aliran sungai dipandang sebagai pekerjaan pendamping yang tidak bisa ditunda.

Normalisasi mencakup pembersihan dan pendalaman alur agar kapasitas tampung sungai kembali sesuai peruntukan. Pekerjaan ini bersinggungan dengan kewenangan lintas sektor: pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Di titik inilah koordinasi yang disebut Sugiono menjadi relevan. Peninjauan bersama Kepala BNPB dan Kepala BMKG menunjukkan bahwa persoalan Tapteng tidak berhenti pada satu bangunan fisik, melainkan menyangkut peringatan dini, kesiapan logistik, dan percepatan pekerjaan di lapangan.

BMKG berperan memasok prakiraan cuaca yang menjadi dasar penetapan status siaga. BNPB menyiapkan sumber daya penanggulangan bencana. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pelaksana di wilayah. Kemenko PMK menarik benang koordinasi antarsektor tersebut.

Dampak bagi Warga Tapteng dan Kesiapan Pascabencana 2025

Bagi warga Tapteng, peninjauan ini membawa dua hal sekaligus: perhatian pada pekerjaan mitigasi dan bantuan logistik yang langsung diserahkan. Bantuan tenda, kasur lipat, jas hujan, genset, pompa, serta geobag menyasar kebutuhan dasar saat tanggap darurat.

Pompa berkapasitas 23 HP dan genset 1.500 watt termasuk peralatan yang dibutuhkan ketika genangan muncul dan pasokan listrik terganggu. Geobag biasa dipakai untuk penanganan darurat pada tanggul atau tebing yang tergerus. Adapun tenda keluarga dan tenda pengungsi menjadi tempat penampungan sementara jika warga harus mengungsi.

Dari sisi pemulihan, Sabo Dam dan normalisasi sungai menentukan seberapa cepat kawasan terdampak bisa kembali berfungsi. Alur sungai yang tertahan sedimen memperpanjang risiko, terutama ketika hujan lebat kembali turun pada periode yang sama seperti tahun lalu.

Pemerintah kabupaten berada di garis depan pelaksanaan. Bupati Masinton Pasaribu menerima langsung bantuan dari Kepala BNPB, sementara Wakil Bupati Mahmud Efendi dan jajaran OPD mendampingi rangkaian peninjauan. Dukungan Forkopimda menjadi penting ketika pekerjaan lapangan harus berjalan berdampingan dengan kesiapsiagaan bencana.

Yang belum terjawab dari peninjauan ini adalah tenggat pasti penyelesaian normalisasi dan volume pekerjaan yang ditargetkan sebelum akhir tahun. Sumber pemberitaan hanya menyebut percepatan langkah dan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi Lintas Lembaga Menuju Akhir Tahun

Sugiono memastikan koordinasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan setelah peninjauan. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa pekerjaan di Tapteng belum selesai pada satu kunjungan.

Ada tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Pertama, normalisasi daerah aliran sungai yang harus bergerak cepat. Kedua, penyelesaian dan pemanfaatan Sabo Dam sebagai penahan material. Ketiga, kesiapan logistik dan personel jika hujan intensitas tinggi benar-benar terjadi.

Peran BMKG menjadi krusial karena prakiraan cuaca menentukan kapan status siaga dinaikkan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani hadir langsung di lokasi, menandakan informasi cuaca ditempatkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap laporan.

Di sisi lain, BNPB memegang fungsi penyiapan sumber daya. Penyerahan bantuan oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi kepada Bupati Tapteng menunjukkan alur distribusi dari pusat ke daerah berjalan dalam kerangka tanggap darurat dan kesiapsiagaan.

Bagi Tapteng, akhir tahun menjadi ujian. Pengalaman banjir dan longsor November 2025 menjadi dasar mengapa normalisasi sungai tidak lagi diposisikan sebagai pekerjaan rutin, melainkan prioritas mitigasi. Pemerintah pusat dan daerah kini berhadapan dengan tenggat alam yang tidak bisa ditawar.

Informasi resmi mengenai perkembangan lebih lanjut dapat ditelusuri melalui kanal pemerintah, termasuk laporan DelikAsia dan publikasi BNPB.

Analisis Redaksi

Kunjungan Menko PMK ke Hutanabolon memperlihatkan pola penanganan bencana yang bergeser dari reaktif ke preventif, setidaknya di atas kertas. Kehadiran tiga lembaga sekaligus, Kemenko PMK, BNPB, dan BMKG, di satu titik sungai adalah sinyal bahwa persoalan Tapteng dilihat sebagai urusan lintas sektor. Namun sinyal semacam ini baru bermakna jika diterjemahkan menjadi jadwal pekerjaan yang jelas.

Yang paling menonjol dari pemberitaan ini justru apa yang tidak disebutkan. Tidak ada tenggat penyelesaian normalisasi, tidak ada volume pengerukan yang ditargetkan, dan tidak ada angka kebutuhan anggaran. Padahal, normalisasi daerah aliran sungai adalah pekerjaan yang bisa diukur: berapa kilometer alur, berapa kubik sedimen, dan kapan selesai. Tanpa angka-angka itu, pernyataan "berkejaran dengan waktu" sulit dievaluasi publik.

Bantuan logistik yang diserahkan memang konkret dan langsung terasa. Tapi tenda, kasur lipat, dan geobag adalah perangkat tanggap darurat, bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang ada pada Sabo Dam yang berfungsi dan sungai yang kembali pada kapasitas tampungnya. Selama dua hal itu belum tuntas, warga Tapteng akan menghadapi akhir tahun dengan pertanyaan yang sama seperti tahun lalu.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada kunjungan 17 November, melainkan pada laporan progres berikutnya. Jika normalisasi sungai benar-benar menjadi prioritas, mestinya ada dokumen perencanaan yang bisa diawasi bersama, bukan hanya pernyataan bahwa koordinasi akan terus dilakukan.

Sumber: bnpb.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad