HIMPERRA: Kasus Grand Riscon Padjadjaran Ancam Investasi dan Proyek Strategis Nasional
Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyoroti sengketa kepemilikan tanah Grand Riscon Padjadjaran yang dinilai dapat mengancam iklim investasi properti dan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Dalam pernyataan yang diterima RealEstat.id di Jakarta, Ari menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik antar pihak yang berperkara, melainkan menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang telah bersertifikat.
Baca juga: Okupansi Kantor CBD Jakarta Lesu 76,3 Persen, Harga Sewa Mewah Justru Naik
Ia pun meminta agar proses pemeriksaan di Komisi Yudisial berjalan cepat, objektif, dan transparan.
Kronologi Sengketa Tanah Grand Riscon Padjadjaran
Sengketa ini mencuat setelah munculnya klaim kepemilikan tanah yang hanya bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding. Dokumen tersebut merupakan peninggalan kolonial yang digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah pada masa lalu.
Klaim itu muncul di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun. Menurut Ari, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.
“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya,” tukas Ari Tri Priyono.
Baca juga: BI Rate Naik ke 6%, Saham BSDE dan SMRA Pimpin Koreksi Properti
Ia menilai, dokumen kepemilikan yang sudah jelas semestinya tidak diabaikan. Jika hal itu terjadi, maka bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum.
“Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Ari.
Sebelumnya, pemilik tanah Grand Riscon Padjadjaran menempuh jalur Komisi Yudisial untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Langkah itu diambil untuk mencari keadilan atas sengketa yang terus berlarut-larut.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan HIMPERRA
Ari Tri Priyono adalah Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA). Ia menyoroti kasus ini karena dampaknya yang luas terhadap industri properti nasional.
Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara.
“Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegas Ari.
Selain itu, Ari menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.
“Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut,” kata Ari.
Latar Belakang: Pentingnya Kepastian Hukum dalam Investasi Properti
Kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan jaminan atas status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.
Menurut Ari, apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih dapat menghadapi klaim yang tidak jelas dasar hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.
“Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” ujarnya mengulangi kekhawatiran tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, sengketa pertanahan seperti ini dapat menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, pemerintah sedang gencar mendorong investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Grand Riscon Padjadjaran sendiri merupakan kawasan perumahan yang strategis karena berdekatan dengan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV. Proyek tol tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang memperlancar konektivitas Jabodetabek.
Baca juga: Cegah Sengketa, Ini Strategi Penting Bagi Developer dalam Menjaga Mitra dan Konsumen
Dampak Sengketa terhadap Investasi dan Penerimaan Daerah
Ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan tidak hanya merugikan pihak yang berperkara. Dampaknya bisa meluas ke sektor investasi, pembangunan infrastruktur, hingga penerimaan daerah.
Ari menjelaskan bahwa investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha menghadapi risiko yang semakin besar. Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional.
Selain itu, dampak terhadap penerimaan daerah juga menjadi perhatian. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
“Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurut Ari, hal ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah karena potensi penurunan pendapatan dari sektor PBB. Jika pemilik tanah enggan membayar pajak, maka kas daerah bisa terdampak.
Dampak lainnya adalah terhambatnya pengembangan kawasan perumahan. PT Riscon Victory sebagai pemilik lahan hampir 60% di kawasan tersebut tentu membutuhkan kepastian untuk melanjutkan proyek.
Langkah Selanjutnya: Harapan pada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung
Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Ia juga menekankan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.
Ia meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama jika menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.
Selain itu, Ari berharap tidak ada lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang.
HIMPERRA sebagai organisasi pengembang perumahan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Dukungan terhadap kepastian hukum di sektor properti menjadi prioritas agar iklim investasi tetap kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung terkait laporan tersebut. Namun, publik menantikan penyelesaian yang adil dan transparan.
Analisis Redaksi
Kasus Grand Riscon Padjadjaran menjadi cermin betapa rapuhnya kepastian hukum pertanahan di Indonesia. Ketika sertifikat yang sudah dimiliki masyarakat selama puluhan tahun masih bisa digoyang oleh klaim berbasis dokumen kolonial, maka ada yang salah dalam sistem administrasi pertanahan kita. HIMPERRA melalui Ari Tri Priyono layak mengangkat isu ini ke permukaan karena dampaknya tidak main-main: investasi properti bisa tersendat, proyek tol terhambat, dan penerimaan daerah tergerus.
Pernyataan Ari bahwa klaim atas tanah bersertifikat dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha bukanlah isapan jempol. Investor asing maupun domestik selalu menempatkan kepastian hukum sebagai syarat utama. Jika pemerintah ingin mencapai target investasi, maka penyelesaian sengketa tanah seperti ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan yang belum berkekuatan hukum tetap justru menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kini memegang peran kunci. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian atas tanah yang telah mereka miliki dan kelola. Jika hukum tidak hadir untuk melindungi hak yang sah, maka keadilan hanya menjadi ilusi.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0