Bareskrim Geledah Sejumlah Posko Makar dan Penyadapan: Cipete hingga Markas Lain
Bareskrim Polri tidak hanya menggeledah rumah di Jalan Saidi I, Cipete, Jakarta Selatan. Sejumlah posko lain yang diduga jadi markas perencanaan makar dan penyadapan juga diolah TKP, dengan puluhan pasukan Brimob bersenjata lengkap dikerahkan.
Penggeledahan itu bagian dari penyidikan kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Polisi menyita sejumlah alat bukti dari posko-posko yang disebut sebagai pusat koordinasi perencanaan makar dan penyadapan tersebut.
Baca juga: WN Singapura dan Kekasihnya Didakwa Produksi Vape Getar di Medan
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan rangkaian olah tempat kejadian perkara (TKP) di beberapa posko. Namun ia belum merinci lokasi mana saja yang digeledah.
Olah TKP di Beberapa Posko demi Alat Bukti Makar
Susatyo menyampaikan keterangan itu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) malam. Menurut dia, olah TKP dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bukti tindak pidana makar.
"Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP. Ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," kata Susatyo.
Ia menegaskan penggeledahan tidak terpusat di satu titik. Selain posko di Cipete, penyidik menyasar sejumlah posko lain untuk melengkapi alat bukti.
Baca juga: Transaksi Judol Turun 12,9% di Semester I-2026, tapi Server Bandar Lintas Negara Masih Leluasa
"Ada juga selain posko di Cipete, kami geledah beberapa posko lain untuk kelengkapan alat bukti," ujarnya.
Rincian lokasi dan barang bukti yang disita belum dibuka. Susatyo menjanjikan semuanya disampaikan pada konferensi pers berikutnya di Bareskrim Polri.
"Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada press conference berikutnya, ya," imbuh dia.
Soal barang bukti, ia juga belum bersedia membeberkan. "Iya, nanti disampaikan," kata Susatyo, sembari menyebut update akan diberikan pada Kamis (19/11/2026).
Rumah Mewah Cipete Dijaga Ketat Brimob
Penggeledahan di Cipete berlangsung Selasa (17/11/2026) malam. Rumah mewah di kawasan itu dijaga ketat puluhan pasukan Brimob bersenjata lengkap.
Menurut Polri, rumah tersebut digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso. Eko Hadi kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada hari yang sama, Eko Hadi diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian melalui sidang etik Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Pemberhentian itu menandai babak baru dalam penanganan kasus yang menyita perhatian publik.
Rangkaian penggeledahan ini memperlihatkan penyidik bergerak di dua jalur sekaligus: menelusuri lokasi fisik yang disebut sebagai markas perencanaan, dan menuntaskan proses etik internal terhadap perwira yang diduga terlibat.
Sejumlah pemberitaan terkait kasus ini dapat ditelusuri melalui laporan AFU.ID serta pemberitaan hukum lain di kanal Google News.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Kasus Ini
Penyidikan berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Nama Brigjen Susatyo Purnomo Condro muncul sebagai pejabat yang memberi keterangan resmi kepada wartawan.
Susatyo bukan nama baru. Ia pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat sebelum menduduki posisi Dirtipidum Bareskrim. Pengalamannya menangani perkara menonjol membuatnya kerap menjadi juru bicara penyidik dalam kasus-kasus besar.
Di sisi lain, Irjen Eko Hadi Santoso adalah mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim. Posisi itu membuatnya akrab dengan persoalan siber, termasuk penyadapan—elemen yang kini menjadi salah satu fokus penyidikan.
Kasus ini juga menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Nama Listyo muncul dalam pemberitaan terkait sebagai pihak yang disebut dalam lingkup perkara dugaan makar tersebut.
Pihak Istana dan Presiden Prabowo Subianto menjadi objek dalam dugaan makar yang diselidiki. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baru dari pihak Istana soal penggeledahan lanjutan ini.
Berikut pihak-pihak yang tercatat dalam pemberitaan sejauh ini:
- Bareskrim Polri (Dittipidum) — penyidik yang menggeledah posko dan mengumpulkan alat bukti.
- Brigjen Susatyo Purnomo Condro — Dirtipidum Bareskrim, sumber keterangan resmi.
- Irjen Eko Hadi Santoso — tersangka, mantan Dir Tipidsiber, telah dipecat lewat sidang etik KKEP.
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk — nama yang disebut dalam lingkup perkara dugaan makar.
- Presiden Prabowo Subianto — pihak yang menjadi objek dugaan makar dalam penyidikan ini.
Kronologi Penggeledahan: dari Cipete ke Posko Lain
Urutan peristiwa bisa disusun dari keterangan resmi dan pemberitaan. Malam Selasa (17/11/2026), penyidik Dittipidum Bareskrim menggledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Rumah itu dijaga ketat puluhan personel Brimob bersenjata lengkap. Polri menyebut bangunan tersebut dipakai sebagai posko oleh Eko Hadi Santoso.
Pada hari yang sama, sidang etik KKEP Polri memutus pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Eko Hadi. Keputusan itu diambil di tengah proses pidana yang masih berjalan.
Rabu (18/11/2026) malam, Susatyo mengungkap bahwa olah TKP telah dilakukan di beberapa posko. Ia menyebut lokasi lain di luar Cipete juga digeledah.
Kamis (19/11/2026), Bareskrim dijadwalkan menggelar konferensi pers. Agenda itu disebut sebagai forum untuk menyampaikan perkembangan, termasuk kemungkinan rincian lokasi dan barang bukti.
Selain itu, penyidik menjadwalkan gelar perkara untuk kasus dugaan makar dalam penyadapan Presiden Prabowo. Gelar perkara itu disebut bakal membidik kemungkinan keterlibatan elite.
Latar Belakang: Makar, Penyadapan, dan Implikasi Hukumnya
Kasus ini bertumpu pada dua tuduhan yang saling terkait: dugaan makar dan penyadapan. Dalam praktik penyidikan, keduanya menuntut pembuktian berbeda.
Makar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik harus membuktikan adanya niat dan perbuatan yang mengarah pada penggulingan kekuasaan yang sah, bukan sekadar pertemuan atau diskusi.
Sementara penyadapan menyangkut pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan komunikasi. Alat bukti elektronik menjadi kunci, mulai dari perangkat, jejak komunikasi, hingga dokumentasi teknis.
Karena itu, olah TKP di sejumlah posko menjadi penting. Penyidik membutuhkan lokasi fisik untuk mengaitkan perencanaan dengan perbuatan, serta menghubungkan pelaku satu dengan lainnya.
Proses etik di internal Polri berjalan paralel. Sidang KKEP memutus pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Eko Hadi. Keputusan itu bersifat administratif, terpisah dari pertanggungjawaban pidana.
Publik menanti bagaimana penyidik merangkai alat bukti dari beberapa posko menjadi satu konstruksi perkara yang utuh. Tanpa itu, tuduhan makar dan penyadapan rawan dipersoalkan di pengadilan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Penggeledahan di beberapa lokasi memperluas cakupan penyidikan. Jika sebelumnya perhatian terpusat di Cipete, kini penyidik menyasar posko-posko lain yang disebut sebagai pusat koordinasi.
Dampaknya terasa di internal Polri. Pemberhentian Eko Hadi lewat sidang etik menandai sikap institusi terhadap perwira yang tersangkut perkara.
Sejumlah perwira disebut telah dimutasi dalam rangkaian penataan organisasi. Pemberitaan menyebut angka 600 perwira yang dimutasi oleh Suyudi Ario Seto, meski rincian kaitannya dengan kasus ini belum dijelaskan resmi.
Langkah berikutnya cukup jelas: konferensi pers Bareskrim pada Kamis (19/11/2026). Dari forum itu, publik berharap mendapat rincian lokasi, barang bukti, dan status pihak-pihak yang diperiksa.
Selain itu, gelar perkara untuk mendalami dugaan keterlibatan elite akan menjadi penentu arah kasus. Gelar perkara biasanya menghasilkan keputusan apakah penyidikan ditingkatkan, diperluas, atau dihentikan.
Yang belum terjawab hingga kini: siapa saja yang diperiksa sebagai saksi, apa isi alat bukti yang disita, dan sejauh mana kaitan antarposko dalam dugaan perencanaan. Semua itu masih menunggu keterangan resmi.
Analisis Redaksi
Penggeledahan di beberapa posko sekaligus menunjukkan penyidik tidak ingin bertumpu pada satu lokasi. Ini langkah yang wajar dalam perkara makar, karena tuduhan itu menuntut pembuktian rangkaian perbuatan, bukan sekadar keberadaan barang di satu rumah.
Tapi ada hal yang perlu dicermati. Hingga Rabu malam, penyidik belum membuka lokasi mana saja yang digeledah, apa barang bukti yang disita, dan siapa yang diperiksa. Keterbukaan bertahap semacam ini lazim, namun dalam perkara yang menyentuh nama mantan Kapolri dan Presiden, jeda informasi selalu diisi spekulasi.
Keputusan memecat Eko Hadi lewat sidang etik pada hari yang sama dengan penggeledahan rumahnya memberi sinyal tegas. Namun proses etik tidak bisa menggantikan pembuktian pidana. Publik berhak menuntut agar konstruksi perkara dibangun dari alat bukti yang bisa diuji, bukan dari status atau jabatan seseorang.
Konferensi pers Kamis menjadi ujian pertama. Jika rincian yang disampaikan tipis, kepercayaan publik terhadap penanganan kasus ini akan sulit dipulihkan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0