UU Obligasi Daerah Didesak Segera Dibentuk, Golkar Klaim 9 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota Layak
- Jalan Panjang Setahun dan Penyerahan Naskah Akademik
- Peta Kelayakan: Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
- Mengapa Obligasi Daerah Butuh Payung Hukum Baru
- Dukungan Politik dan Pengawalan di DPR
- Dampak bagi Keuangan Daerah dan Investor
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Dukungan dan Pembahasan di DPR
- Analisis Redaksi: Obligasi Daerah Bukan Sekadar Alat Utang Baru
Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah (UUOD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN. Kajian Kemendagri menyebut 9 provinsi dan 44 kabupaten/kota layak menerbitkan obligasi.
Dorongan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, usai Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Tata Kelola Tiongkok dan Pengelolaan Partai yang Ketat: Menyingkap Siklus Yan'an
Jalan Panjang Setahun dan Penyerahan Naskah Akademik
Sarasehan nasional itu menjadi puncak perjalanan Fraksi Golkar MPR RI selama satu tahun menginisiasi penyusunan regulasi obligasi daerah. Dalam forum tersebut, FPG MPR menyerahkan naskah akademik yang disusun tim perumus sebagai bagian dari upaya mendorong pembentukan undang-undang.
“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Sehingga kami membantu pemerintah pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” kata Mekeng, didampingi Ferdiansyah, Firman Subagyo, Sari Yuliati, dan sejumlah anggota fraksi lainnya.
Menurut Mekeng, sumber pembiayaan obligasi daerah bisa berasal dari berbagai instrumen investasi publik. Mulai dari perbankan nasional maupun internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor perorangan, hingga trust fund.
Namun ia menekankan pentingnya kesiapan proyek. Skema pembiayaan itu harus berbasis proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan, bukan sekadar menambah beban anggaran daerah.
Baca juga: Pigai: Proses Hukum Bupati Kupang Tak Boleh Terpengaruh Partai
“Jadi jangan sampai salah persepsi seolah-olah penerbitan obligasi daerah itu akan membebankan APBD. Ini benar-benar harus berbasis proyek dan proyek itu harus bisa menghasilkan uang untuk membiayai pembayaran bunga dan pokoknya,” ungkapnya.
Peta Kelayakan: Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
Mekeng mengungkapkan, berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi, terdapat potensi besar bagi daerah memanfaatkan instrumen obligasi. Dari hasil kajian itu, setidaknya ada sembilan provinsi yang dinilai layak menerbitkan obligasi daerah.
Selain itu, 44 kabupaten dan kota juga dinilai memiliki kelayakan untuk menggunakan instrumen pembiayaan tersebut. Sayangnya, Mekeng tidak merinci daerah mana saja yang masuk dalam kategori layak.
Ia berharap, bila proses pembentukan undang-undang selesai tahun depan, pemerintah daerah sudah bisa mulai mempersiapkan penerbitan obligasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
“Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” tutupnya.
Mengapa Obligasi Daerah Butuh Payung Hukum Baru
Obligasi daerah sebenarnya bukan hal baru dalam khazanah pembiayaan publik. Namun, hingga kini praktiknya belum berkembang luas karena terbatasnya landasan hukum dan kerangka teknis yang memadai.
Dalam berbagai literatur keuangan negara, obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur atau proyek yang menghasilkan pendapatan. Instrumen ini memungkinkan daerah mendapat dana tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.
Masalahnya, tanpa undang-undang khusus, penerbitan obligasi daerah berpotensi tumpang tindih dengan aturan yang ada. Karena itu, Fraksi Golkar MPR RI menilai perlu payung hukum setingkat undang-undang agar tata kelola, pengawasan, dan perlindungan investor lebih jelas.
Naskah akademik yang diserahkan hari itu disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kelayakan fiskal daerah hingga mekanisme pengawasan. Namun, isi rinci naskah tersebut belum dipaparkan secara terbuka dalam berita ini.
Dukungan Politik dan Pengawalan di DPR
Mekeng berharap gagasan pembentukan UU Obligasi Daerah mendapat dukungan politik dari seluruh partai politik dan fraksi di DPR RI. Menurutnya, dukungan itu krusial agar proses legislasi berjalan lancar.
Ia juga meminta anggota DPR dan pihak terkait ikut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut. “Kami berharap minta dukungan politik dari teman-teman partai politik lain dan fraksi-fraksi lain agar proses pembentukan undang-undang di DPR ini bisa berjalan dengan berhasil,” tambahnya.
Seruan itu menunjukkan bahwa inisiatif ini masih berada di tahap awal. Tanpa dukungan lintas fraksi, pembahasan di DPR berpotensi tersendat di tengah prioritas legislasi lain.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari fraksi lain mengenai sikap mereka terhadap usulan tersebut.
Dampak bagi Keuangan Daerah dan Investor
Jika terealisasi, obligasi daerah bisa menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi daerah dengan proyek infrastruktur produktif. Daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN untuk membangun jalan, pasar, atau fasilitas publik lain yang menghasilkan pendapatan.
Bagi investor, obligasi daerah menawarkan instrumen baru dengan imbal hasil yang kompetitif. Perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun disebut Mekeng sebagai pihak yang berpotensi menanamkan dana.
Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Daerah perlu menyiapkan proyek matang, menghitung proyeksi pendapatan, dan memastikan kemampuan membayar bunga serta pokok. Tanpa itu, obligasi justru berisiko membebani APBD.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi kunci. Publik tentu akan menuntut transparansi agar dana obligasi tidak disalahgunakan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Dukungan dan Pembahasan di DPR
Setelah naskah akademik diserahkan, langkah berikutnya adalah mendorong pembahasan di DPR. Fraksi Golkar MPR RI berharap proses legislasi dapat selesai tahun depan.
Bila UU Obligasi Daerah terbit, pemerintah daerah yang masuk kategori layak bisa mulai menyiapkan penerbitan. Namun, itu masih bergantung pada kesiapan proyek dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Mekeng menegaskan, dukungan publik dan partai politik menjadi penentu. “Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan pembahasan dapat dipantau melalui pemberitaan di Harian Bhirawa dan laman resmi MPR RI.
Analisis Redaksi: Obligasi Daerah Bukan Sekadar Alat Utang Baru
Gagasan obligasi daerah patut diapresiasi sebagai upaya mencari sumber pembiayaan alternatif. Namun, jangan sampai euforia menutupi risiko. Sejarah menunjukkan, utang daerah bisa menjadi bumerang bila proyek yang dibiayai tidak produktif.
Pernyataan Mekeng bahwa obligasi harus berbasis proyek yang menghasilkan uang adalah kunci. Sayangnya, ia tidak merinci proyek seperti apa yang dimaksud atau bagaimana pengawasannya. Tanpa detail itu, publik sulit menilai keseriusan rencana ini.
Kajian Kemendagri yang menyebut 9 provinsi dan 44 kabupaten/kota layak juga perlu diuji. Apakah kelayakan itu diukur dari kapasitas fiskal, kualitas proyek, atau sekadar kemampuan administratif? Transparansi atas metodologi menjadi penting agar obligasi tidak menjadi jebakan utang baru bagi daerah.
Yang juga krusial adalah pengawasan. Jika UU ini terbit, harus ada mekanisme audit dan pelaporan yang ketat. Jangan sampai obligasi daerah hanya menjadi alat politik untuk membiayai proyek mercusuar tanpa manfaat ekonomi jelas.
Dukungan lintas fraksi di DPR akan menentukan nasib regulasi ini. Namun, dukungan publik juga harus didorong, bukan hanya lewat sarasehan, tetapi melalui sosialisasi yang luas dan transparan.
Sumber: mpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0