Ombudsman Buka Suara Soal Mundurnya Manajer KDKMP dan Uji Materi di MK
Ombudsman RI akhirnya buka suara soal mundurnya ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga pengawas pelayanan publik itu menyoroti dua persoalan yang membelit program tersebut.
Ombudsman Soroti Dualisme Persoalan KDKMP
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tengah menghadapi ujian ganda. Selain diterpa isu mundurnya ratusan manajer akibat penempatan yang jauh dari keluarga, pelaksanaan program ini juga digugat melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ombudsman RI pun angkat bicara.
Baca juga: Ditjenpas Kalsel Perkuat Bantuan Hukum Tahanan Miskin via MoU
Menurut Ombudsman, dua persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Mundurnya manajer bisa mengganggu operasional koperasi di tingkat desa. Sementara uji materi di MK berpotensi mengubah landasan hukum program yang menyentuh langsung pelayanan publik di pedesaan.
"Kami sedang mendalami kedua isu ini," kata anggota Ombudsman RI, seperti dikutip dari Hukumonline, Jumat (13/2/2026).
Ombudsman menegaskan pihaknya akan memantau perkembangan di lapangan. Jika ditemukan maladministrasi, lembaga ini tidak segan mengambil langkah lebih lanjut.
Kronologi Isu Mundurnya Manajer KDKMP
Isu mundurnya manajer KDKMP mencuat ke publik setelah sejumlah laporan menyebutkan ratusan manajer mengundurkan diri. Penyebabnya, penempatan mereka dinilai terlalu jauh dari keluarga. Hal ini memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan program di berbagai daerah.
Baca juga: RUU Perampasan Aset: YLBHI Minta Jangan Perkuat Kesewenangan Aparat
KDKMP sendiri merupakan program yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Setiap desa didorong memiliki koperasi yang dikelola secara profesional. Manajer dipilih dan ditempatkan untuk menggerakkan unit usaha di tingkat desa.
Namun, dalam praktiknya, penempatan manajer tidak selalu sesuai harapan. Sejumlah manajer mengeluh harus bekerja di lokasi yang jauh dari domisili, sehingga sulit menyeimbangkan tugas dan kehidupan keluarga. Gelombang pengunduran diri pun tak terhindarkan.
Ombudsman menilai persoalan ini perlu ditangani serius. Sebab, keberadaan manajer sangat krusial bagi operasional koperasi. Jika manajer mundur, pelayanan kepada anggota koperasi bisa terganggu.
Uji Materi di MK: Apa yang Digugat?
Di sisi lain, pelaksanaan program KDKMP juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini diajukan oleh pihak-pihak yang mempertanyakan landasan hukum program. Mereka menilai ada ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi detail mengenai pasal yang digugat. Namun, Ombudsman menyatakan akan mengikuti perkembangan perkara di MK. Lembaga ini ingin memastikan bahwa program tetap berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Uji materi di MK memang kerap menjadi jalan terakhir bagi pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Jika gugatan dikabulkan, landasan hukum program bisa berubah atau bahkan dibatalkan. Dampaknya tentu signifikan terhadap pelaksanaan KDKMP ke depan.
Respons Ombudsman dan Langkah Pengawasan
Ombudsman RI menegaskan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KDKMP. Fokusnya adalah memastikan tidak ada maladministrasi dalam penempatan manajer maupun dalam pengelolaan koperasi.
"Kami akan melihat apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak," ujar sumber Ombudsman.
Lembaga ini juga mendorong agar pemerintah segera mencari solusi atas keluhan para manajer. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan penempatan. Ombudsman menilai komunikasi antara pengelola program dan manajer perlu diperbaiki.
Selain itu, Ombudsman mengingatkan pentingnya kepastian hukum bagi program yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Uji materi di MK, menurutnya, adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
Dampak bagi Program dan Masyarakat Desa
Mundurnya ratusan manajer berpotensi menghambat laju KDKMP. Koperasi yang baru berdiri membutuhkan pengelola yang berkomitmen. Jika manajer sering berganti, program bisa kehilangan momentum.
Bagi masyarakat desa, KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi. Koperasi ini didesain untuk membantu petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dalam mengakses modal, pasar, dan layanan lainnya. Gangguan pada pengelolaan tentu berdampak pada kualitas layanan.
Ombudsman pun mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembentukan koperasi, tetapi juga pada pembinaan dan pendampingan. Tanpa itu, program hanya akan menjadi formalitas.
Analisis Redaksi
Dua persoalan yang mendera KDKMP—mundurnya manajer dan uji materi di MK—sejatinya adalah cermin dari perencanaan yang kurang matang. Penempatan manajer yang jauh dari keluarga bukan soal sepele. Ini menyangkut kesejahteraan dan motivasi kerja. Jika sejak awal pemerintah mempertimbangkan aspek geografis dan sosial, gelombang pengunduran diri mungkin bisa ditekan.
Uji materi di MK juga menjadi sinyal bahwa ada pihak yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi. Ombudsman telah menunjukkan sikap responsif dengan membuka suara. Namun, respons saja tidak cukup. Diperlukan langkah konkret untuk memastikan program tetap berjalan dan tidak menjadi beban baru bagi desa.
Ke depan, pemerintah perlu duduk bersama para pemangku kepentingan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penempatan manajer dan penguatan landasan hukum menjadi kunci. Jangan sampai KDKMP yang digadang-gadang memperkuat ekonomi desa justru mati di tengah jalan karena persoalan internal yang seharusnya bisa dicegah.
Sumber: mkri.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0