Pemkab Gumas Lindungi 9.500 Pekerja Rentan via BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengikutsertakan 9.500 pekerja rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran Rp1,915 miliar disiapkan Dinas Sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya.
Langkah itu diumumkan Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing, Rabu, 18 November 2026. Menurut dia, program tersebut menyasar kelompok pekerja yang selama ini paling terbuka terhadap risiko kecelakaan kerja maupun guncangan sosial ekonomi.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi dan BIN Bekali 300 Petugas untuk Perbarui DTSEN
Kronologi dan Dasar Hukum Kerja Sama
Kerja sama antara Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya tertuang dalam perjanjian Nomor 400.9.11/116/D/DINSOS/IV/2026 dan Nomor PER/11/042026. Dua nomor itu menjadi dasar hukum pelaksanaan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Efrensia menjelaskan, kepesertaan 9.500 pekerja rentan dibiayai melalui anggaran Dinas Sosial sebesar Rp1,915 miliar. Angka itu menjadi patokan awal sebelum program diperluas ke kelompok lain pada tahun anggaran berikutnya.
Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur pendaftaran peserta. Di dalamnya tercakup mekanisme pembayaran iuran, kewajiban pelaporan, serta pembagian tugas antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya.
“Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok rentan serta unsur penyelenggara pemerintahan desa dan kelembagaan adat,” ujar Efrensia, Rabu, 18 November 2026.
Pernyataan itu menegaskan bahwa sasaran program tidak berhenti pada pekerja informal. Pemerintah daerah juga memasukkan unsur pemerintahan desa dan kelembagaan adat sebagai penerima manfaat.
Pihak yang Terlibat dan Cakupan Penerima Manfaat
Pelaksana program adalah Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya. Adapun penerima manfaat awal berjumlah 9.500 pekerja rentan yang tersebar di wilayah kabupaten.
Efrensia menyebut kelompok lain yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, damang, dan mantir adat. Kelompok ini masuk dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Daftar penerima manfaat itu menunjukkan perluasan cakupan dari pekerja rentan ke unsur penyelenggara pemerintahan desa dan kelembagaan adat. Pemerintah daerah menempatkan mereka sebagai pihak yang juga menghadapi risiko saat menjalankan tugas di lapangan.
Di sisi legislatif, Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas, Darwinson Concon, menyampaikan apresiasi atas alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp3,702 miliar untuk tahun anggaran 2027. Angka itu disiapkan bagi sejumlah kelompok penerima manfaat.
Apresiasi tersebut disertai catatan. Fraksi Perindo meminta pemerintah daerah menjelaskan jumlah penerima manfaat yang akan ditanggung melalui anggaran Rp3,702 miliar, termasuk mekanisme pendataan dan verifikasi di lapangan.
Latar Belakang: Mengapa Pekerja Rentan Jadi Prioritas
Pekerja rentan di Kabupaten Gunung Mas umumnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian. Mereka tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja dari pemberi kerja dan tidak tercakup dalam skema jaminan sosial formal.
Kondisi itu membuat risiko sosial ekonomi sepenuhnya ditanggung sendiri. Ketika terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan menjadi beban berat bagi keluarga pekerja.
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk menutup celah tersebut. Pemerintah daerah mengambil alih pembayaran iuran agar kelompok rentan tetap terdaftar sebagai peserta tanpa membebani penghasilan mereka.
Kebijakan ini juga menyentuh unsur pemerintahan desa dan kelembagaan adat. Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, ketua RT, damang, dan mantir adat menjalankan fungsi publik yang tidak selalu disertai jaminan sosial dari anggaran desa.
Dengan memasukkan mereka ke dalam skema, pemerintah daerah memperluas basis peserta jaminan sosial sekaligus memperkuat posisi lembaga desa dan adat dalam struktur pemerintahan lokal.
Dampak Anggaran dan Sorotan terhadap Dana Desa
Alokasi Rp1,915 miliar untuk 9.500 pekerja rentan menjadi komponen pertama yang sudah berjalan. Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah daerah menyiapkan Rp3,702 miliar bagi sejumlah kelompok penerima manfaat.
Fraksi Perindo menyoroti penurunan Dana Desa sebesar 54,09 persen. Mereka meminta penurunan itu tidak mengganggu pembiayaan operasional pemerintahan desa maupun pemberian insentif bagi kelembagaan adat.
Dua hal itu saling terkait. Jika Dana Desa turun tajam, desa menghadapi keterbatasan anggaran untuk membayar insentif, sementara pemerintah kabupaten justru memperluas cakupan perlindungan sosial bagi unsur desa dan adat.
Fraksi Perindo menilai kepesertaan harus tepat sasaran. Mereka meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada data penerima yang tercatat lebih dari satu kali, karena duplikasi data berpotensi membebani anggaran dan mengurangi jumlah penerima yang seharusnya.
- Anggaran kepesertaan 9.500 pekerja rentan: Rp1,915 miliar melalui Dinas Sosial.
- Alokasi perlindungan sosial tahun anggaran 2027: Rp3,702 miliar.
- Dasar kerja sama: perjanjian Nomor 400.9.11/116/D/DINSOS/IV/2026 dan Nomor PER/11/042026.
- Penerima manfaat lain: kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, ketua RT, damang, dan mantir adat.
- Sorotan Fraksi Perindo: penurunan Dana Desa sebesar 54,09 persen.
Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Kepesertaan
Pemerintah daerah perlu merinci jumlah penerima manfaat untuk anggaran 2027. Fraksi Perindo menilai rincian itu penting agar alokasi Rp3,702 miliar dapat dipertanggungjawabkan sejak tahap perencanaan.
Mekanisme pendataan dan verifikasi di lapangan menjadi titik krusial. Tanpa verifikasi yang ketat, daftar penerima berisiko memuat nama ganda atau penerima yang tidak memenuhi kriteria pekerja rentan.
Pengawasan juga menyangkut pembiayaan operasional pemerintahan desa. Penurunan Dana Desa 54,09 persen menuntut pemerintah kabupaten memastikan insentif bagi kelembagaan adat tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
Perlindungan jaminan sosial diharapkan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah. Harapan itu berlaku bagi pekerja rentan maupun unsur kelembagaan desa, agar keduanya memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.
Informasi lebih lanjut mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilihat di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara laporan awal mengenai program ini dimuat di inikalteng.com.
Analisis Redaksi
Langkah Pemkab Gunung Mas mendaftarkan 9.500 pekerja rentan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah keputusan yang jarang diambil daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Anggaran Rp1,915 miliar bukan angka kecil, dan penggunaannya untuk membayar iuran kelompok informal menunjukkan pilihan prioritas yang jelas.
Namun persoalan sesungguhnya bergeser ke tata kelola data. Fraksi Perindo menyoroti potensi penerima tercatat lebih dari satu kali, dan itu bukan kekhawatiran tanpa dasar. Pendataan pekerja rentan di lapangan sering kali bergantung pada usulan desa yang kualitasnya tidak seragam. Tanpa verifikasi berlapis, alokasi Rp3,702 miliar untuk 2027 berisiko membengkak pada pos yang salah.
Kritik terhadap penurunan Dana Desa 54,09 persen juga perlu dibaca sebagai peringatan struktural. Pemerintah kabupaten memperluas perlindungan sosial bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, ketua RT, damang, dan mantir adat, sementara desa menghadapi keterbatasan anggaran. Jika insentif di tingkat desa melemah, beban itu pada akhirnya kembali ke kabupaten. Perlindungan sosial yang baik harus berjalan seiring dengan kepastian pembiayaan pemerintahan desa, bukan menggantikannya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0