Penyelidikan Nvidia: 15 Pakar Desak DOJ Usut Penyelundupan Chip AI ke China
Sebanyak 15 pakar keamanan nasional dan kebijakan AI mendesak Departemen Kehakiman (DOJ) menyelidiki sejauh mana Nvidia mengetahui penyelundupan chip AI canggihnya ke China, dan apakah perusahaan tetap menjual chip setelah ada bukti pengalihan ilegal. Surat tertanggal Selasa itu dialamatkan kepada Jaksa Agung Todd Blanche, meminta departemen memeriksa apakah Nvidia terus memasok chip kepada pelanggan atau perantara setelah menerima bukti bahwa komponen tersebut dialihkan secara ilegal ke China, atau apakah perusahaan "sengaja menutup mata terhadap pelanggaran kontrol ekspor."
Isi Surat dan Tudingan terhadap Nvidia
Surat itu menyoroti posisi Nvidia sebagai pemasok utama teknologi chip super intelligence (SI) milik Amerika Serikat. "Amerika Serikat memiliki teknologi chip SI paling canggih di dunia, sebagian besar dibangun oleh Nvidia," demikian bunyi surat tersebut, seperti dikutip dari NBC News. "Operasi penyelundupan mengancam keunggulan itu, memberi China akses ke perangkat keras yang diperlukan untuk mengembangkan SI canggih dan mengerahkan kekuatan militernya."
Baca juga: Anthropic IPO: Token Usage Jadi Metrik Kunci bagi Investor AI, Ini Alasannya
Para penandatangan menilai pola pengalihan chip Nvidia ke China bukan insiden tunggal. Mereka merujuk pada sejumlah kasus yang telah diungkap aparat hukum Amerika Serikat dalam setahun terakhir. Salah satunya kasus Maret 2026, ketika jaksa menuntut tiga orang dalam dugaan skema perantara Asia Tenggara yang membeli server berisi chip AI canggih senilai sekitar 2,5 miliar dolar AS. Jaksa menduga setidaknya 510 juta dolar AS di antaranya dikirim secara ilegal ke China.
"Upaya berulang untuk mengalihkan chip Nvidia ke China menunjukkan pola yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat terhadap praktik perusahaan dan bagaimana Nvidia merespons temuan-temuan yang mengkhawatirkan selama beberapa tahun terakhir," tulis surat itu. Hingga berita ini diturunkan, Nvidia belum menanggapi permintaan komentar. Namun pada Selasa, dewan direksi perusahaan mengumumkan pembentukan komite khusus yang bertugas menyelidiki kepatuhan keamanan nasional dan kontrol ekspor.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Surat itu ditandatangani sejumlah nama berpengaruh di lingkaran keamanan nasional dan advokasi AI. Di antaranya David Buckley, mantan Inspektur Jenderal CIA; Randy Manner, pensiunan jenderal Angkatan Darat; Chris McGuire, mantan pejabat era Biden yang fokus pada kebijakan chip; serta Brad Carson, presiden Americans for Responsible Innovation, kelompok advokasi AI yang mengorganisasi surat tersebut.
"China dan pesaing kita di seluruh dunia mengincar chip AI canggih kita untuk membangun kapabilitas AI mereka," kata Carson kepada NBC News. "Chip AI canggih Nvidia ada di puncak daftar keinginan mereka."
Baca juga: GAO Temukan ChatGPT hingga Grok Bisa Hasilkan Rencana Serangan Teror dalam 12 Jam
Juru bicara DOJ menolak mengomentari detail atau keberadaan penyelidikan tertentu. "Sebagai kebijakan umum, Departemen tidak membahas detail atau keberadaan penyelidikan yang sedang berjalan, tetapi sudah jelas bahwa setiap penyelidikan DOJ didasarkan pada bukti dan fakta," ujarnya. Sementara itu, sumber yang mengetahui masalah ini menyatakan Nvidia sendiri bukan target penyelidikan yang ada saat ini terkait keamanan nasional.
Kronologi Investigasi Megaspeed dan Peran Jensen Huang
Desakan kepada DOJ muncul bersamaan dengan pengungkapan detail investigasi terhadap Megaspeed, perusahaan Singapura yang dikaitkan dengan dugaan aset intelijen China, Alice Huang. Pada Selasa, Departemen Kehakiman dan Departemen Perdagangan membeberkan kronologi penanganan Megaspeed. Menurut pernyataan bersama kedua lembaga, Departemen Perdagangan membuka penyelidikan terhadap Megaspeed pada 2024, meminta catatan penjualan dari Nvidia pada Mei 2025, dan Nvidia memasukkan perusahaan itu ke daftar larangan jual pada bulan berikutnya.
Penyidik juga melakukan inspeksi langsung ke fasilitas Megaspeed bersama aparat hukum Singapura pada Juni 2025. Megaspeed dilaporkan mengakuisisi chip Nvidia senilai miliaran dolar dan sedang diselidiki karena diduga menyelundupkan chip ke China melalui anak perusahaannya. Nama Jensen Huang, mantan CEO Nvidia, disebut dalam laporan terkait dugaan hubungan pribadi dengan Alice Huang dari Megaspeed.
Jensen Huang dijadwalkan hadir dalam wawancara dengan sejumlah komite DPR yang fokus pada keamanan nasional pada 1 Desember, menurut anggota DPR dari Partai Republik. Kehadirannya akan menyoroti perannya dalam "potensi pelanggaran keamanan nasional kita," kata para legislator. DOJ menyatakan mengambil alih penyelidikan pidana setelah tindakan penegakan hukum tersebut, dan kedua lembaga berjanji terus bekerja sama menindak dugaan tindak pidana yang terjadi.
Latar Belakang: Celah Ekspor dan Tekanan Kongres
Kasus ini berakar pada aturan ekspor Amerika Serikat yang melarang Nvidia menjual chip AI kelas atasnya ke China. Perusahaan masih diizinkan menjual chip generasi lama dari keluarga H200 ke China, dengan potongan biaya 25 persen yang diambil pemerintah. Namun, celah dalam aturan itu memungkinkan perusahaan China menyewa chip dari pusat data di Singapura, Malaysia, dan negara Asia Tenggara lain. Alibaba dan Tencent disebut memakai cara tersebut.
Perkiraan menunjukkan chip selundupan setara dengan setidaknya 25 persen dari chip yang diperoleh perusahaan AI China melalui jalur legal. Angka sebenarnya diduga jauh lebih besar. Menanggapi itu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Biro Industri dan Keamanan pekan ini mengumumkan penutupan celah tersebut. Regulasi baru akan membatasi kemampuan pusat data asing menyewakan chip mereka kepada perusahaan China dan memberlakukan persyaratan baru bagi pelanggan chip di lima negara Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, sebelum menerima pasokan dari perusahaan Amerika seperti Nvidia atau AMD.
China mengecam aturan itu. "Tindakan semacam itu bertentangan dengan konsensus yang dicapai kedua pihak, melanggar hak dan kepentingan sah perusahaan China, serta mengganggu stabilitas rantai pasok dan industri global," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers rutin di Beijing. Kongres juga semakin gencar menekan. Anggota Komite Khusus DPR untuk China mendesak pembatasan kemampuan China membeli peralatan pembuat chip dan penerapan teknologi pelacakan chip yang lebih ketat.
Langkah Selanjutnya: Task Force dan Wawancara 1 Desember
DOJ membentuk badan baru khusus menindak kejahatan terkait AI pada awal November. Satuan bernama Super Intelligence Task Force itu bertujuan memastikan kepemimpinan Amerika di bidang SI tidak terganggu oleh penyalahgunaan teknologi oleh aktor negara asing, organisasi kriminal transnasional, maupun pelaku korporat yang terlibat penipuan. Pembentukan satuan ini memberi kerangka kelembagaan bagi penyelidikan kasus penyelundupan chip.
Surat kepada Blanche ditutup dengan desakan agar departemen "mengikuti bukti ke mana pun mengarah dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai jika pelanggaran terbukti." Bagi Nvidia, tekanan datang dari dua arah: penyelidikan pidana yang mungkin menyasar mitra bisnisnya, dan pengawasan publik atas komitmen kepatuhannya. Pembentukan komite pengawas oleh dewan direksi pada Selasa dibaca sebagai upaya meredam kritik, meski belum jelas seberapa independen komite itu bekerja.
Jadwal 1 Desember menjadi ujian berikutnya. Jika Jensen Huang hadir di hadapan komite DPR, publik akan mendapat gambaran lebih jelas tentang sejauh mana manajemen Nvidia mengetahui rute chipnya. Sementara itu, aturan baru Departemen Perdagangan akan menentukan apakah celah pusat data di Asia Tenggara benar-benar tertutup, atau hanya memindahkan titik rawan ke yurisdiksi lain.
Analisis Redaksi
Surat 15 pakar itu tidak menuduh Nvidia sebagai pelaku penyelundupan. Tudingannya lebih halus, tetapi justru lebih sulit dibantah: apakah perusahaan memilih tidak tahu? Dalam hukum kontrol ekspor, kelalaian yang disengaja bisa sama beratnya dengan keterlibatan langsung. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya menentukan arah kebijakan teknologi Amerika: ketika Nvidia menerima laporan bahwa chipnya berakhir di China, apakah perusahaan menghentikan penjualan, atau melanjutkan bisnis dengan dalih bahwa pengalihan terjadi di luar kendalinya?
Rangkaian fakta yang terungkap—permintaan catatan penjualan pada Mei 2025, masuknya Megaspeed ke daftar larangan jual pada Juni, dan inspeksi bersama di Singapura—menunjukkan bahwa sinyal peringatan sudah ada sejak lama. Jika perusahaan baru bertindak setelah aparat mengetuk pintu, maka sistem kepatuhan internalnya perlu dipertanyakan. Pembentukan komite oleh dewan direksi pada Selasa bisa dibaca sebagai langkah korektif, tetapi juga bisa dilihat sebagai manuver untuk meredakan tekanan publik menjelang wawancara 1 Desember.
Yang paling riskan adalah presedennya. Jika penyelundupan chip senilai miliaran dolar hanya berujung pada pembentukan komite internal dan penutupan celah regulasi, pesan yang terkirim ke industri jelas: pelanggaran kontrol ekspor cukup diselesaikan dengan tata kelola perusahaan. Sebaliknya, jika DOJ benar-benar mengikuti bukti hingga ke meja direksi, Amerika Serikat mengirim sinyal bahwa keunggulan teknologi tidak boleh dijual sebagian-sebagian. Publik akan menilai bukan dari isi surat, melainkan dari apa yang dilakukan DOJ setelah surat itu dibaca.
Sumber: justice.gov
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0