Catatan Buruh KASBI untuk UU Pelindungan Naker: Sorotan Magang hingga Pesangon

Nov 19, 2026 - 04:50
 0  1
Catatan Buruh KASBI untuk UU Pelindungan Naker: Sorotan Magang hingga Pesangon

Presiden KASBI Sunarno menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan catatan atas UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sorotan utama: status PKWT yang terlalu lama, magang yang rawan eksploitasi, dan pesangon 15 persen yang tak rigid.

Ad
Ad

Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11), dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. KASBI datang membawa kajian yang menyoroti sejumlah pasal krusial dalam undang-undang yang baru disahkan pada 6 November lalu.

Baca juga: Komisi II Terbuka Jika Ijazah Anggota DPR Digugat: Doli Kurnia Bicara Verifikasi

Kronologi: UU Pelindungan Naker Disahkan, Buruh Ajukan Catatan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 pada 6 November 2026. Regulasi ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, mengatur hubungan kerja, tenaga kerja asing, hingga pengupahan. Kehadirannya merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta DPR dan pemerintah membentuk undang-undang ketenagakerjaan terpisah dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dua belas hari setelah pengesahan, KASBI bersama sejumlah serikat pekerja lainnya mendatangi DPR. Mereka diterima oleh empat pimpinan legislatif. Dalam pertemuan itu, Sunarno memaparkan sejumlah poin yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan buruh.

"Nah, sebenarnya kan harapan kami waktu itu kita sampaikan paling tidak satu tahun maksimal gitu, Pak," kata Sunarno di depan Dasco cs, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Catatan KASBI bukan tanpa dasar. Mereka menilai implementasi UU ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak diikuti aturan turunan yang tegas.

Baca juga: 6 Syarat DPR Bisa Susun RUU Secara Kilat: Aturan Baru Pasca Putusan MK

PKWT dan Magang: Sorotan Utama KASBI

Dalam UU Pelindungan Naker, durasi maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditetapkan empat tahun. KASBI menilai tenggat itu terlalu panjang dan justru merugikan pekerja. Mereka mendorong agar batas maksimal PKWT dipangkas menjadi satu tahun.

"Masih banyak pekerja atau buruh yang status PKWT-nya tidak jelas karena masanya yang terlalu lama. Maka menuju kesejahteraan seperti yang menjadi program dari pemerintah justru tidak akan terwujudkan," ujar Sunarno.

Selain PKWT, KASBI menyoroti praktik magang yang dinilai rawan eksploitasi. Menurut Sunarno, hampir semua calon tenaga kerja saat ini ditempatkan dalam sistem magang. Padahal, magang seharusnya hanya untuk pelajar atau mahasiswa, bukan pekerja yang sudah masuk dunia kerja.

"Harapan kami karena yang sedang berjalan ini hampir semua calon tenaga kerja ini banyak yang di sistem magangkan, Pak. Jadi harapannya itu bisa diperketat lagi," katanya.

KASBI juga meminta agar status hubungan kerja pekerja platform diperjelas dalam undang-undang. Selama ini, pekerja platform sering tidak memiliki hubungan kerja yang jelas dengan perusahaan, sehingga rentan kehilangan hak.

Outsourcing dan Pesangon 15 Persen Belum Rigid

UU Pelindungan Naker membolehkan BUMN dan swasta di sektor pertambangan dan perminyakan menggunakan tenaga alih daya (outsourcing), dengan syarat melalui anak perusahaan berbadan hukum PT. Bagi KASBI, ketentuan ini terlalu longgar karena tidak semua perusahaan di sektor tersebut layak menerapkan outsourcing.

"Menurut kami perlu dispesifikasi, Pak. Jadi nanti di aturan turunannya gitu, supaya tidak semua di pertambangan atau di minyak itu bisa dialihdayakan atau di-outsourcing-kan gitu," jelas Sunarno.

Soal pesangon, KASBI menyoroti tambahan 15 persen yang belum diatur secara detail. Dalam UU, disebutkan adanya tambahan 15 persen dari pesangon, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik kapan dan bagaimana tambahan itu diberikan.

"Misalnya dapat dua PMTK atau satu PMTK itu ada 15 persennya, tapi di undang-undang ini belum disebutkan secara spesifik tambahan 15 persennya itu," kata Sunarno.

KASBI mendesak agar aturan turunan nanti mampu menjawab kekosongan ini. Mereka khawatir tanpa kejelasan, pekerja akan kesulitan menuntut haknya.

Respons DPR dan Janji Evaluasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menerima aspirasi KASBI dan serikat pekerja lainnya. Ia meminta koalisi buruh tetap fokus memperjuangkan kesejahteraan.

"Yang penting, teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan," ucap Dasco.

Dasco berjanji akan terus berkomunikasi untuk mengevaluasi masalah ketenagakerjaan dengan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Namun, ia tidak merinci kapan evaluasi akan dilakukan atau apakah DPR akan mendorong revisi UU.

Sejumlah serikat pekerja lain turut hadir dalam pertemuan itu. Mereka menyampaikan aspirasi serupa, terutama soal kepastian hak normatif dan perlindungan bagi pekerja rentan.

UU Pelindungan Naker sendiri menuai perhatian publik karena mengatur cuti bersama yang tidak boleh mengurangi cuti tahunan. Pasal 118 ayat 6 menyebut, "Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh." Ketentuan ini disambut positif, tetapi implementasinya masih menunggu aturan turunan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Catatan KASBI menjadi sinyal bahwa pengesahan UU belum menyelesaikan persoalan buruh. Jika tidak diakomodasi dalam aturan turunan, potensi konflik antara pekerja dan pengusaha bisa meningkat.

Bagi pekerja, ketidakjelasan status PKWT dan magang berisiko menciptakan ketidakpastian penghasilan. Sementara itu, tambahan pesangon 15 persen yang tidak rigid dapat memicu sengketa di pengadilan hubungan industrial.

DPR berjanji mengevaluasi, tetapi tanpa komitmen revisi, KASBI dan serikat pekerja lain kemungkinan akan terus menekan. Mereka bisa menggunakan jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika aturan turunan nanti dinilai merugikan.

Pemerintah juga dituntut segera menyusun peraturan pelaksana. Tanpa itu, UU hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan buruh.

Bagi publik, perkembangan ini penting dipantau karena menyangkut hak dasar pekerja. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi DPR.

Analisis Redaksi

Catatan KASBI menyentuh titik lemah UU Pelindungan Naker: terlalu banyak pasal yang diserahkan pada aturan turunan. PKWT empat tahun, misalnya, memberi ruang bagi perusahaan untuk mempertahankan pekerja dalam status tidak tetap tanpa kepastian. Jika tidak dipangkas, janji kesejahteraan hanya ilusi.

Soal magang, kritik KASBI beralasan. Magang seharusnya menjadi jembatan bagi lulusan baru, bukan cara perusahaan mendapatkan tenaga kerja murah. Tanpa pengawasan ketat, praktik ini bisa berujung pada eksploitasi.

Pesangon 15 persen yang tidak jelas juga mencerminkan ketergesa-gesaan dalam pembahasan. DPR dan pemerintah perlu memastikan aturan turunan tidak sekadar formalitas. Jika dibiarkan, UU ini hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa perubahan berarti bagi buruh.

Sumber: dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad