Roy Suryo Persoalkan Tanda Tangan Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal Pengesahan
Roy Suryo mempersoalkan tanda tangan Prof Mohammad Na'iem pada dokumen legalisir ijazah Joko Widodo yang tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Dalam sidang di PN Jakarta Timur, ia meminta majelis hakim menghadirkan mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu sebagai saksi.
Permintaan itu muncul saat Roy mencecar dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai salinan legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Ia menilai ada kejanggalan pada masa jabatan Na'iem yang tercantum di sejumlah dokumen, terutama untuk tahun 2005, 2010, 2012, dan 2014.
"Karena itu yang menandatangani dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan itu tidak mungkin," kata Roy Suryo dalam sidang di PN Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026), seperti dilaporkan AFU.ID.
Kronologi Persidangan dan Keterangan Saksi KPU
Persoalan ini mencuat ketika Roy memeriksa dua saksi dari KPU, yakni mantan Kabag Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian serta ASN Setjen KPU RI Bagus Makawaru. Keduanya dihadirkan untuk menjelaskan dokumen salinan legalisasi ijazah Jokowi yang menjadi bahan pemeriksaan di persidangan.
Dalam keterangannya, Binsar mengonfirmasi bahwa salinan ijazah yang dipegang KPU ditandatangani oleh Prof Mohammad Na'iem selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM. "Yang menandatangani itu adalah dekan Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem," ujar Binsar menjawab pertanyaan Roy.
Namun, Binsar juga menyebut dokumen tersebut tidak mencantumkan tanggal pengesahan legalisasi. Ketiadaan tanggal itu menjadi salah satu titik yang disorot Roy dalam pemeriksaan.
Mendengar keterangan tersebut, Roy langsung meminta majelis hakim mencatat dugaan kejanggalan terkait masa jabatan pihak yang menandatangani dokumen. Menurutnya, masa jabatan Na'iem perlu dicocokkan dengan tahun penerbitan dokumen legalisasi ijazah Jokowi yang diperiksa di persidangan.
Ia menilai keterangan langsung dari Na'iem penting untuk mengklarifikasi persoalan yang muncul dari dokumen salinan legalisasi ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan.
Masa Jabatan Dekan dan Dugaan Kejanggalan Dokumen
Roy menyebut Prof Mohammad Na'iem menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 hingga 2012. Setelah periode itu, posisinya digantikan oleh Satyawan Pudyatmoko.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Roy mempertanyakan keabsahan tanda tangan Na'iem pada dokumen yang disebut berasal dari tahun 2014. Menurutnya, pada tahun itu posisi dekan seharusnya sudah dipegang Satyawan Pudyatmoko.
"Jadi nanti kalau ternyata Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem tanda tangan di situ sudah lewat pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani. Karena dekan yang selanjutnya adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko," kata Roy.
Ia juga menyoroti pencantuman tanda tangan Na'iem pada dokumen legalisasi yang disebut berasal dari tahun 2005. Menurut Roy, terdapat persoalan yang perlu dijelaskan apabila dokumen tahun 2014 masih memakai tanda tangan Na'iem.
"Ini masih tanda tanya karena digantikan oleh Dr. Satyawan Pudyatmoko. Sehingga tahun 2014, harusnya yang tanda tangan adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko, bukan Prof. Na'iem," jelas Roy.
Dari pemeriksaan itu, Roy menyimpulkan setidaknya ada empat tahun dokumen yang perlu diklarifikasi, yaitu:
- 2005, saat Na'iem belum menjabat dekan menurut periode yang disebut Roy.
- 2010, berada dalam rentang jabatan Na'iem 2008-2012.
- 2012, berada di batas akhir masa jabatan yang perlu dipastikan bulannya.
- 2014, saat posisi dekan disebut sudah dipegang Satyawan Pudyatmoko.
Atas dasar itu, Roy meminta Prof Mohammad Na'iem dihadirkan agar dapat memberikan penjelasan langsung mengenai tanda tangan dan proses pengesahan dokumen tersebut.
Dakwaan Pencemaran Nama Baik dan Pelanggaran Informasi Elektronik
Perkara ini berpangkal dari tudingan Roy Suryo soal ijazah palsu Jokowi. Dalam perkara tersebut, Roy didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik.
Jaksa juga mendakwa Roy melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.
Akibat perbuatannya, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal. Dakwaan itu menjadi dasar mengapa persidangan berfokus pada dokumen-dokumen yang dipersoalkan Roy, termasuk salinan legalisasi ijazah yang dipegang KPU.
Posisi Roy sebagai terdakwa membuat setiap argumennya di persidangan diuji lewat alat bukti dan keterangan saksi. Permintaan menghadirkan Na'iem pun menjadi bagian dari upaya pembelaan untuk menguji keabsahan dokumen yang menjadi dasar tuduhannya.
Sebagai informasi, UGM merupakan institusi yang menerbitkan ijazah tersebut, sementara KPU menyimpan salinan legalisasi sebagai bagian dari berkas pencalonan. Dua institusi inilah yang keterangannya saling bersinggungan dalam persidangan.
Mengapa Tanggal Pengesahan Legalisir Menjadi Perdebatan
Legalisir adalah proses pengesahan fotokopi dokumen oleh pihak berwenang agar salinan memiliki kekuatan administratif setara dengan aslinya. Dalam praktiknya, pejabat yang mengesahkan mencantumkan tanda tangan, nama, jabatan, dan tanggal pengesahan.
Ketiadaan tanggal pengesahan membuat dokumen sulit diverifikasi secara kronologis. Tanpa tanggal, tidak ada penanda kapan persisnya pengesahan dilakukan dan siapa pejabat yang berwenang pada saat itu.
Persoalan bertambah rumit karena dokumen legalisasi kerap merupakan salinan dari salinan yang dibuat bertahun-tahun setelah ijazah asli diterbitkan. Verifikasi biasanya bergantung pada arsip institusi penerbit dan catatan pejabat yang menandatangani.
Karena itu, kehadiran Na'iem dinilai Roy sebagai kunci. Keterangan langsung dari pejabat yang namanya tercantum dapat menjelaskan apakah tanda tangan itu sah, kapan dibubuhkan, dan dalam kapasitas apa.
Di sisi lain, jaksa dan penyidik tentu memiliki pertimbangan sendiri soal relevansi keterangan tersebut terhadap pokok dakwaan. Majelis hakim yang akan memutuskan apakah permintaan itu diterima atau tidak.
Langkah Selanjutnya di Persidangan
Setelah permintaan itu disampaikan, kelanjutan sidang bergantung pada sikap majelis hakim. Jika permintaan dikabulkan, Na'iem dapat dijadwalkan hadir sebagai saksi pada sidang berikutnya.
Jika tidak, Roy masih memiliki ruang untuk menguji dokumen melalui saksi lain, termasuk pihak UGM yang memahami arsip fakultas dan proses legalisasi. Agenda pembuktian juga masih terbuka bagi jaksa untuk menghadirkan saksi tambahan.
Yang jelas, persidangan ini menarik perhatian karena melibatkan nama Presiden ke-7 RI dan institusi pendidikan besar. Publik menunggu apakah persoalan tanda tangan dan tanggal pengesahan itu benar-benar dibahas tuntas di ruang sidang.
Untuk konteks hukum acara, keterangan saksi yang diajukan terdakwa dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menilai kredibilitas dokumen. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan majelis.
Informasi lain seputar perkembangan perkara hukum dapat dipantau melalui kanal Hukumonline yang rutin memberitakan jalannya persidangan di berbagai pengadilan.
Analisis Redaksi
Yang diajukan Roy Suryo sebenarnya bukan serangan baru, melainkan uji administratif atas dokumen. Pertanyaannya sederhana: apakah tanda tangan pada legalisir ijazah dibubuhkan oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan mengapa tanggal pengesahan tidak tercantum. Dalam perkara yang bergantung pada keaslian dokumen, pertanyaan semacam ini wajar muncul.
Namun ada batas antara mempertanyakan dokumen dan mempertanggungjawabkan tuduhan. Roy berstatus terdakwa, bukan pihak yang sedang menguji keabsahan ijazah di forum administratif. Karena itu, setiap kejanggalan yang ia ungkap harus dibuktikan di hadapan hakim, bukan hanya disampaikan sebagai dugaan di ruang sidang.
Di sisi lain, ketiadaan tanggal pengesahan pada salinan legalisasi memang celah administratif yang pantas dijelaskan. Jika institusi penerbit dan penyimpan arsip tidak bisa memberikan klarifikasi kronologis, publik berhak bertanya soal standar pengelolaan dokumen. Menghadirkan Na'iem akan menjadi ujian bagi kedua belah pihak: apakah persoalan ini murni soal prosedur, atau justru memperkuat atau melemahkan dakwaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0