Pemkot Denpasar Siapkan BTT 2026 untuk Penanganan Longsor Beji Penatih
- Kronologi Longsor Beji saat Hujan Lebat
- Senderan Tebing dan Jalan Jadi Prioritas Perbaikan
- Peran BTT dalam Penanganan Bencana Daerah
- Koordinasi OPD dan Dampak bagi Aktivitas Warga
- Langkah Selanjutnya: dari Perbaikan Darurat ke Penataan Kawasan Pura
- Analisis Redaksi: Longsor Beji dan Ujian Kecepatan Anggaran Darurat
Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026 untuk menangani bencana tanah longsor di kawasan Beji, Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dangin Puri. Prioritas awal: perbaikan senderan tebing dan jalan yang jebol.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa meninjau langsung lokasi bencana, Rabu. Ia memastikan penanganan pasca-bencana akan dikoordinasikan dan dilaksanakan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca juga: Tebing Longsor di Jorojogan Pangandaran: Jalan Retak, Truk Berat Dilarang Melintas
"Hari ini kita hadir untuk mengoordinasikan dan memastikan penanganan bisa berjalan optimal, sehingga musibah ini dapat segera ditangani tanpa mengganggu aktivitas masyarakat," kata Arya Wibawa, dikutip dari laporan ANTARA Bali.
Kronologi Longsor Beji saat Hujan Lebat
Tanah longsor terjadi ketika hujan deras mengguyur kawasan Beji. Tokoh masyarakat Desa Adat Bekul, I Wayan Sutapa, menyebut peristiwa berlangsung sekitar pukul 22.20 Wita.
"Longsornya pas hujan lebat, sekitar pukul 22.20 Wita kalau tidak salah. Saya juga mendapat informasi dari warga yang tinggal di sana," ujarnya.
Material longsoran menimpa bangunan Balai Pesandekan yang berada di bawah tebing hingga roboh. Informasi awal diterima Sutapa dari warga sekitar lokasi, bukan dari laporan resmi instansi.
Baca juga: Wanita 19 Tahun Hilang Terseret Banjir Bandang di Curug Cikuluwung Bogor
Dari keterangan tersebut, urutan kejadiannya bisa digambarkan begini:
- Hujan lebat mengguyur kawasan Beji, Penatih Dangin Puri, pada malam hari.
- Material longsoran bergerak dari tebing dan menghantam bangunan di bawahnya.
- Balai Pesandekan roboh akibat terjangan material.
- Warga sekitar memberi informasi ke tokoh masyarakat setempat.
- Pemerintah kota turun meninjau lokasi pada hari berikutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun angka kerugian material dari instansi terkait.
Senderan Tebing dan Jalan Jadi Prioritas Perbaikan
Arya Wibawa menjelaskan penanganan jangka pendek difokuskan pada perbaikan senderan tebing dan jalan yang mengalami kerusakan. Kedua infrastruktur itu dinilai paling terdampak dan paling mendesak diperbaiki.
"Dalam jangka pendek, kita akan memperbaiki senderan dan jalan yang jebol, kemudian dilanjutkan dengan penataan dan perbaikan wilayah terdampak," jelasnya.
Setelah senderan dan jalan rampung, Pemkot Denpasar merencanakan perbaikan serta penataan kawasan pura. Pekerjaan itu mencakup perbaikan Bale Pesandekan yang terdampak longsor serta pembangunan senderan dinding sebagai langkah antisipasi.
Untuk tahap penataan kawasan pura, pemerintah kota menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2027. Artinya, ada dua jalur pendanaan yang dipakai: BTT 2026 untuk perbaikan darurat, dan APBD Perubahan 2027 untuk penataan menyeluruh.
Pemisahan anggaran itu memberi gambaran soal skala pekerjaan. Perbaikan senderan dan jalan sifatnya mendesak, sementara penataan kawasan pura butuh perencanaan lebih panjang karena menyangkut bangunan suci dan tata ruang sekitar.
Peran BTT dalam Penanganan Bencana Daerah
Belanja Tidak Terduga adalah pos anggaran dalam APBD yang dipakai untuk keadaan darurat, termasuk bencana alam. Pos ini tidak direncanakan di awal tahun karena sifat kejadiannya yang tidak bisa diprediksi.
Dalam praktiknya, penggunaan BTT harus melalui prosedur. Pemerintah daerah menetapkan status keadaan darurat, lalu menyusun rencana kebutuhan belanja yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan di lapangan.
Karena itu, pernyataan Pemkot Denpasar soal BTT TA 2026 menandakan longsor Beji masuk kategori kejadian yang butuh pembiayaan di luar anggaran rutin. Perbaikan senderan tebing dan jalan tidak bisa menunggu siklus anggaran normal.
Prosedur semacam ini lazim dipakai pemerintah daerah di Indonesia saat menghadapi bencana. Rujukan aturan soal pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan bencana bisa dilihat pada basis data peraturan di situs BPK.
Yang belum dijelaskan dalam keterangan resmi adalah besaran alokasi BTT yang disiapkan. Pemkot Denpasar juga belum merinci nilai perkiraan kerusakan senderan, jalan, dan Balai Pesandekan.
Koordinasi OPD dan Dampak bagi Aktivitas Warga
Arya Wibawa menekankan koordinasi lintas perangkat daerah agar penanganan berjalan optimal. Sejumlah langkah taktis disiapkan supaya dampak bencana tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Pernyataan itu menyiratkan dua hal. Pertama, penanganan tidak hanya soal membangun ulang yang rusak, tetapi juga menjaga agar warga tetap bisa beraktivitas. Kedua, ada pembagian tugas antar-OPD yang perlu dipastikan sejak awal.
Pemerintah kota juga menegaskan akan hadir di setiap peristiwa bencana yang menimpa masyarakat. Kehadiran itu diharapkan meringankan beban warga.
"Kami terus berupaya maksimal untuk hadir dan memberikan solusi atas permasalahan kebencanaan di masyarakat. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat," kata Arya Wibawa.
Bagi warga Desa Adat Bekul, perhatian pemerintah kota diapresiasi. Sutapa menyampaikan terima kasih atas dukungan perbaikan dan penanganan pasca-bencana di kawasan Beji.
"Kami atas nama Krama Desa Adat Bekul mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemkot Denpasar dalam mendukung perbaikan dan penanganan pasca-bencana tanah longsor yang menimpa kawasan Beji, Desa Adat Bekul," ujarnya.
Langkah Selanjutnya: dari Perbaikan Darurat ke Penataan Kawasan Pura
Pekerjaan yang menunggu di depan cukup panjang. Perbaikan senderan tebing dan jalan menjadi tahap pertama. Setelah itu, penataan kawasan pura masuk agenda APBD Perubahan 2027.
Ada tiga pekerjaan utama yang disebut dalam rencana tersebut: perbaikan Bale Pesandekan, pembangunan senderan dinding, dan penataan wilayah terdampak. Pembangunan senderan dinding disebut sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Pilihan membangun senderan dinding menunjukkan pendekatan yang tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Ada upaya memperkuat struktur tebing agar tidak lagi menjadi sumber bahaya saat hujan lebat.
Yang perlu dicermati, kawasan Beji berada di lingkungan permukiman dan kawasan pura. Artinya, pekerjaan konstruksi harus mempertimbangkan keselamatan warga sekaligus kelayakan bangunan suci di sekitarnya.
Belum ada keterangan resmi soal jadwal mulai pekerjaan, target penyelesaian, maupun mekanisme pengawasan di lapangan. Semua masih menunggu proses perencanaan dan penetapan anggaran oleh Pemkot Denpasar.
Analisis Redaksi: Longsor Beji dan Ujian Kecepatan Anggaran Darurat
Pernyataan Pemkot Denpasar soal BTT 2026 layak dibaca sebagai pengakuan bahwa perbaikan senderan tebing dan jalan di Beji tidak bisa ditunda. Namun ada satu hal yang belum terjawab: berapa besar alokasi yang disiapkan, dan kapan pekerjaan dimulai.
Dalam penanganan bencana, kecepatan sering lebih menentukan daripada besaran anggaran. Senderan yang jebol dan jalan yang rusak berdampak langsung pada mobilitas warga. Jika perbaikan darurat menunggu proses administrasi terlalu lama, risiko susulan di musim hujan berikutnya akan meningkat.
Pemisahan pendanaan antara BTT 2026 dan APBD Perubahan 2027 juga menyisakan pertanyaan. Perbaikan Bale Pesandekan dan pembangunan senderan dinding baru masuk tahap penataan tahun depan, padahal keduanya disebut sebagai langkah antisipasi. Jarak waktu antara perbaikan darurat dan penguatan struktur perlu dijelaskan agar warga tahu apa yang dikerjakan lebih dulu.
Yang patut diapresiasi, pemerintah kota tidak hanya berbicara soal fisik bangunan. Ada penekanan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dan beban warga berkurang. Kini publik menunggu angka, jadwal, dan nama OPD yang bertanggung jawab di lapangan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0