KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Dedi Congor, Alasan Sakit Diragukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan upaya paksa terhadap Ahmad Dedi alias Dedi Congor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidikan. Alasan sakit yang disampaikan tersangka kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu diragukan penyidik.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sedang mengevaluasi alasan Dedi sebelum menentukan langkah berikutnya. Salah satu opsi yang dibahas adalah penerbitan surat perintah membawa.
Baca juga: Ratusan Paket Sabu Disita di Pasar Obor Jaktim, 10 Pemuda Diamankan
"Semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan," kata Budi, Rabu (18/11/2026), dikutip dari AFU.ID.
Dua Kali Mangkir, Alasan Sakit Jadi Sorotan
Ahmad Dedi sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan pertama dijadwalkan pada 22 September 2026. Saat itu, ia meminta penundaan.
Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pada 9 Oktober 2026. Namun Dedi kembali tidak hadir dengan alasan sakit. Statusnya sebagai tersangka sudah ditetapkan sebelum dua panggilan itu.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menilai alasan sakit tersebut patut dipertanyakan. Penyidik melakukan penelusuran dan mendapat informasi bahwa Dedi dalam kondisi baik.
Baca juga: MA Batalkan Vonis Bebas, Isak Sattu Divonis 5 Tahun Penjara Kasus HAM Paniai
"Karena kita sudah berkoordinasi dengan tim PH (Penasihat Hukum) yang dilaporkan kepada kami, tapi belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul sakit," kata Taufik, Selasa (17/11/2026).
KPK juga telah melakukan klarifikasi melalui sambungan telepon dan pengecekan ke lapangan. Hingga kini, menurut Taufik, belum ada respons dari pihak Dedi.
"Tapi sampai saat ini sudah dilakukan beberapa klarifikasi baik secara komunikasi melalui telepon dan pengecekan ke lapangan, tetapi belum ada respon," jelasnya.
Kehadiran Dedi Dinilai Krusial untuk Berkas Perkara
KPK menegaskan kehadiran Dedi penting untuk melengkapi berkas perkara. Keterangannya dibutuhkan agar kasus bisa segera masuk tahap penuntutan.
Selain itu, penyidik membutuhkan keterangan Dedi untuk memperkuat alat bukti yang sudah dikumpulkan. Budi berharap tersangka kooperatif memenuhi panggilan.
"Kami berharap (Ahmad Dedi) hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan," ujarnya.
Taufik menambahkan, KPK tidak mempermasalahkan jika Dedi benar-benar sakit. Namun alasannya harus disertai keterangan yang jelas sesuai hukum acara.
"Tentunya kita akan lakukan prosedur-prosedur pemeriksaan sebagai tersangka sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku," pungkasnya.
Dalam hukum acara pidana, upaya paksa seperti surat perintah membawa dapat diterbitkan jika tersangka tidak hadir tanpa alasan sah. Langkah ini biasanya menjadi pintu sebelum penyidik melakukan penjemputan paksa.
Siapa Ahmad Dedi dan Posisinya di Kasus Bea Cukai
Ahmad Dedi adalah pejabat fungsional Bea Cukai Madya atau Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ia menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan suap di lingkungan instansi tersebut.
Sebelum Dedi, KPK menetapkan Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai Gatot Heroe sebagai tersangka pada Agustus 2026. Dengan tambahan Dedi, total tersangka dalam kasus ini menjadi sembilan orang.
Nama Dedi sebelumnya mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bos PT Blueray, John Field, mengaku memberikan uang Rp30 miliar kepada Dedi.
Uang itu diserahkan selama enam bulan, dengan setoran Rp5 miliar setiap bulan. Pengakuan tersebut memperkuat dugaan keterlibatan Dedi dalam aliran dana.
Dedi juga pernah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Orlando Hamonangan Sianipar, pada 18 September 2026.
Dalam persidangan itu, jaksa menanyakan soal goodie bag yang diterima keduanya. Dedi mengaku belum pernah membuka goodie bag tersebut.
Ia juga membantah menerima uang dari PT Blueray. Bantahan itu disampaikan saat statusnya masih sebagai saksi, sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Aliran Dana Rp30 Miliar dan Respons KPK
Kasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta. KPK menduga ada transaksi rutin yang mengalir ke pejabat untuk memuluskan kepentingan tertentu.
Pengakuan John Field soal Rp30 miliar menjadi salah satu pintu masuk penyidik. KPK kemudian menelusuri aliran uang tersebut dan menetapkan sejumlah tersangka.
Dedi sempat dicegah pergi ke luar negeri setelah statusnya naik menjadi tersangka. Pencegahan itu dilakukan untuk memastikan ia tetap berada di dalam negeri selama proses hukum berjalan.
Hingga kini, KPK belum merinci pasal yang menjerat Dedi. Penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum melimpahkan perkara ke penuntutan.
Budi menegaskan, KPK akan terus mengejar tersangka yang tidak kooperatif. Upaya paksa, termasuk jemput paksa, menjadi bagian dari prosedur yang disiapkan.
"Kami berharap (Ahmad Dedi) hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan," kata Budi, mengulang harapan penyidik agar proses hukum tidak tersendat.
Langkah Selanjutnya dan Dampak pada Penuntutan
Jika Dedi tetap tidak hadir, KPK dapat menerbitkan surat perintah membawa. Langkah ini memungkinkan penyidik menjemput paksa tersangka untuk diperiksa.
Keputusan itu akan diambil setelah penyidik mengevaluasi alasan sakit yang disampaikan. KPK juga mempertimbangkan hasil klarifikasi dari tim penasihat hukum dan pengecekan lapangan.
Penundaan pemeriksaan berpotensi memperlambat penyelesaian berkas perkara. KPK menargetkan kasus ini segera masuk tahap penuntutan agar status hukum sembilan tersangka jelas.
Bagi Dedi, mangkir dari panggilan penyidik bisa memperberat posisinya. Selain dijerat pasal korupsi, ia berisiko menghadapi langkah paksa yang membuat proses hukumnya makin rumit.
KPK meminta publik mengawal kasus ini. Transparansi proses hukum diharapkan menjaga kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi, terutama di instansi yang mengelola penerimaan negara.
Analisis Redaksi
Alasan sakit yang diajukan Dedi Congor bukan perkara sepele. Dalam hukum acara pidana, tersangka memang berhak menunda pemeriksaan karena alasan kesehatan. Namun hak itu harus dibuktikan dengan surat keterangan medis yang sah, bukan sekadar pemberitahuan lisan.
KPK tampaknya membaca celah itu. Pernyataan penyidik yang menyebut sudah berkoordinasi dengan penasihat hukum dan mengecek ke lapangan menunjukkan ada keraguan yang berbasis data, bukan prasangka. Jika benar Dedi sehat, maka dua kali mangkir menjadi sinyal tidak kooperatif.
Yang lebih penting, kasus ini menyangkut aliran dana Rp30 miliar di institusi yang mengelola penerimaan negara. Menunda pemeriksaan tersangka berarti menunda kepastian hukum bagi sembilan orang yang sudah ditetapkan. Upaya paksa bukan balas dendam, melainkan alat agar proses hukum tidak jalan di tempat.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0