NasDem Tunjuk Orideko Burdam Pimpin DPW Papua Barat Daya, Target 2029
Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menunjuk Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Papua Barat Daya. Surat keputusan kepengurusan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Orideko di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Penunjukan ini menjadi langkah awal konsolidasi organisasi sekaligus upaya memperkuat struktur partai hingga tingkat kabupaten dan kota. Orideko langsung menyatakan prioritasnya: mendekatkan partai kepada masyarakat melalui pelayanan nyata.
Baca juga: Wakil Bupati Roi Palunga Minta Partai Politik Prioritaskan OAP di Dapil 2, 3, dan 4 Yapen
Kronologi Penyerahan SK dan Pesan Hermawi Taslim
Penyerahan surat keputusan berlangsung di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Hermawi Taslim menyerahkan langsung SK tersebut kepada Orideko Burdam. Dalam kesempatan itu, Hermawi meminta ketua DPW yang baru segera menyusun dan merapikan struktur organisasi di daerahnya.
Susunan kepengurusan tersebut kemudian diminta untuk dilaporkan kembali kepada DPP. Tujuannya agar eksistensi dan kekuatan partai di Papua Barat Daya semakin solid. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Papua Barat Daya adalah provinsi baru yang struktur partainya masih perlu ditata hingga level kabupaten dan kota.
Orideko menyambut penugasan tersebut dengan menegaskan arah kerja yang akan dijalankan. Ia akan memprioritaskan pendekatan kepada masyarakat melalui berbagai program dan pelayanan nyata. Selain itu, pengembangan potensi daerah, termasuk sektor pariwisata dan infrastruktur, turut menjadi perhatiannya untuk mendorong kemajuan wilayah.
"NasDem harus mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama melakukan pelayanan agar masyarakat bisa merasakan sentuhan dari NasDem. Itu program utama saya untuk membawa NasDem lebih dekat dengan masyarakat," kata Orideko dalam tayangan Headline News Metro TV, Kamis, 19 November 2026.
Baca juga: Nasib PSI di Koalisi Dipertanyakan: 3 Kader Mundur, Jazilul PKB Buka Suara
Siapa Orideko Burdam dan Posisinya di Raja Ampat
Orideko Iriano Burdam saat ini menjabat sebagai Bupati Raja Ampat. Jabatan itu memberinya basis politik dan jejaring pemerintahan di salah satu kabupaten paling dikenal di Papua Barat Daya. Raja Ampat selama ini identik dengan sektor pariwisata bahari yang mendunia.
Dengan posisi tersebut, Orideko memiliki modal untuk menggerakkan struktur partai di tingkat lokal. Ia memahami persoalan daerah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Latar belakang sebagai kepala daerah juga memudahkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu.
Namun, tugas sebagai ketua DPW bukan pekerjaan ringan. Ia harus membangun organisasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Ia juga dituntut menjaga soliditas kader serta memastikan mesin partai bekerja menjelang Pemilu 2029.
Dalam pernyataannya, Orideko menargetkan capaian partai pada Pemilu 2029 mendatang dapat meningkat seiring berjalannya pelayanan kepada masyarakat. "Hari ini, kalau NasDem sudah bisa melayani masyarakat, yang jelas target saya pada 2029 nanti NasDem pasti bisa naik kursi atau naik angka," ujarnya.
Latar Belakang: Mengapa Papua Barat Daya Menjadi Prioritas
Papua Barat Daya merupakan provinsi hasil pemekaran yang diresmikan pada akhir 2022. Sebagai daerah baru, struktur pemerintahan dan politiknya masih dalam tahap penataan. Partai politik pun berlomba membangun basis di wilayah ini.
Bagi NasDem, penguatan struktur di Papua Barat Daya menjadi bagian dari strategi nasional. Partai ini dikenal agresif dalam membangun organisasi hingga tingkat desa. Penunjukan kepala daerah sebagai ketua DPW sejalan dengan pola tersebut.
Selain itu, Papua Barat Daya menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sektor pariwisata, khususnya Raja Ampat, menjadi magnet investasi dan kunjungan wisatawan. Infrastruktur dasar juga terus dibangun untuk menghubungkan wilayah kepulauan.
Orideko menyebut pengembangan potensi daerah, termasuk pariwisata dan infrastruktur, sebagai perhatiannya. Dua sektor itu memang menjadi isu utama di wilayah dengan kondisi geografis kepulauan. Ketersediaan transportasi dan layanan dasar menjadi penentu kesejahteraan warga.
Dengan pendekatan pelayanan, NasDem berharap dapat merawat dukungan politik yang sudah ada. Partai juga ingin memperluas basis ke segmen pemilih muda dan masyarakat di distrik-distrik terpencil.
Dampak Penunjukan bagi Konsolidasi Partai dan Pemerintahan
Penunjukan Orideko diperkirakan mempercepat konsolidasi NasDem di Papua Barat Daya. Sebagai bupati, ia memiliki akses ke struktur pemerintahan dan tokoh masyarakat. Hal itu memudahkan sosialisasi program partai ke tingkat bawah.
Di sisi lain, posisi ganda sebagai kepala daerah dan ketua DPW menuntut pembagian waktu yang jelas. Publik akan mencermati apakah pelayanan kepada warga tetap berjalan optimal. Isu netralitas aparatur juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan polemik.
Bagi DPP NasDem, penyerahan SK ini menjadi sinyal bahwa partai serius menata daerah pemilihan di luar Jawa. Papua Barat Daya memiliki jumlah kursi yang cukup untuk diperebutkan pada Pemilu 2029. Setiap tambahan kursi akan berpengaruh pada peta kekuatan politik nasional.
Partai juga perlu memastikan proses rekrutmen kader berjalan transparan. Kaderisasi yang sehat akan memperkuat mesin partai dalam jangka panjang. Tanpa itu, target kenaikan kursi hanya menjadi retorika politik.
Langkah Selanjutnya: Menyusun Struktur hingga Kabupaten dan Kota
Setelah menerima SK, Orideko memiliki pekerjaan rumah utama: menyusun kepengurusan DPW hingga tingkat kabupaten dan kota. Struktur itu harus dilaporkan kepada DPP sebagai bentuk akuntabilitas organisasi.
Beberapa langkah yang logis akan diambil:
- Menetapkan pengurus harian DPW dan bidang-bidang kerja.
- Membentuk atau merapikan kepengurusan DPC di kabupaten dan kota.
- Menyusun program pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat.
- Menyiapkan peta jalan menuju Pemilu 2029, termasuk target kursi.
Orideko juga menegaskan akan mengembangkan potensi daerah melalui program nyata. Sektor pariwisata dan infrastruktur menjadi dua fokus yang disebutnya. Jika dijalankan konsisten, program itu bisa menjadi alat politik yang efektif sekaligus bermanfaat bagi warga.
DPP NasDem akan menunggu laporan struktur tersebut. Evaluasi kemungkinan dilakukan untuk memastikan organisasi berjalan sesuai arahan. Publik di Papua Barat Daya akan menilai apakah janji pelayanan itu terwujud atau hanya berhenti di atas kertas.
Analisis Redaksi
Penunjukan kepala daerah sebagai ketua DPW adalah strategi lama yang masih dipakai partai-partai besar. Efektivitasnya bergantung pada seberapa serius sang pejabat membagi waktu antara urusan pemerintahan dan politik. Di Papua Barat Daya, tantangannya lebih berat karena provinsi ini masih muda dan infrastruktur politiknya belum matang.
Pernyataan Orideko soal pelayanan sebagai program utama layak diapresiasi. Namun, publik perlu bukti konkret, bukan sekadar narasi. Jika pelayanan benar-benar dirasakan warga, target kenaikan kursi pada 2029 bukan hal mustahil. Sebaliknya, jika janji itu tidak dijalankan, elektoral partai bisa tergerus.
Yang perlu dicermati adalah potensi konflik kepentingan antara jabatan bupati dan ketua DPW. Netralitas aparatur dan transparansi penggunaan anggaran harus dijaga. DPP NasDem sebaiknya menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi pengurus baru, termasuk evaluasi berkala. Tanpa itu, konsolidasi hanya akan menjadi formalitas organisasi.
Sumber: metrotvnews.com, nasdem.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0