Harmonisasi Ranpergub Sawit Berkelanjutan Sulbar 2027-2029 Dimulai

Nov 19, 2026 - 08:30
 0  1
Harmonisasi Ranpergub Sawit Berkelanjutan Sulbar 2027-2029 Dimulai

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat pengharmonisasian Ranpergub Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2027-2029 di Kanwil Kemenkum Sulbar, Rabu (18/11/2026). Kepala Biro Hukum Suhendra menyebut tahapan ini menentukan kekuatan landasan hukum regulasi sawit daerah.

Ad
Ad

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Mamuju. Agenda itu digelar sebagai bagian dari tahapan wajib sebelum sebuah rancangan peraturan gubernur naik ke meja gubernur untuk ditetapkan.

Baca juga: Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya: Myanmar Terancam Cap Kejahatan Terburuk

Biro Hukum datang dengan tiga pejabat. Suhendra hadir langsung, didampingi Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Afrisal dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dharmawangsa.

Pengharmonisasian sebagai Gerbang Akhir Ranpergub Sawit

Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah pintu terakhir bagi sebuah rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan. Di tahap ini, Kanwil Kementerian Hukum memeriksa apakah substansi rancangan bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan mencakup tiga hal utama: kesesuaian substansi, keselarasan materi muatan, dan pemantapan konsepsi. Jika ada pasal yang berpotensi menimbulkan konflik norma, pasal itu harus dibulatkan atau diperbaiki sebelum rancangan dinyatakan harmonis.

Dalam konteks Ranpergub ini, objek yang diperiksa adalah rancangan regulasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Regulasi itu akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mengelola perkebunan sawit di Sulawesi Barat.

Baca juga: Hukum Menormalisasi Perselingkuhan: Mengapa Tren Ini Berbahaya

Arah pembahasannya jelas: memperkuat landasan regulasi agar pengelolaan sawit memperhatikan keberlanjutan, tata kelola, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiga aspek itu disebut eksplisit dalam agenda rapat.

Proses serupa juga diatur dalam mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang diawasi Kementerian Hukum, sebagaimana dijelaskan pada laporan resmi Pemprov Sulbar. Harmonisasi bukan formalitas, melainkan penyaring terakhir sebelum regulasi berlaku.

Siapa yang Duduk di Ruang Rapat dan Apa yang Dikatakan

Suhendra menempatkan pengharmonisasian sebagai penentu kualitas regulasi. Menurut dia, rancangan yang harmonis akan lebih mudah dijalankan di lapangan karena substansinya jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda.

"Pengharmonisasian ini menjadi bagian penting untuk memastikan Ranpergub yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, kejelasan substansi, dan dapat diimplementasikan secara efektif," ujar Suhendra dalam rapat tersebut.

Ia melanjutkan harapannya agar regulasi ini menjadi pegangan bagi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan. "Kami berharap regulasi tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih terarah dan berkelanjutan," kata dia.

Suhendra juga menegaskan posisi Biro Hukum sebagai fasilitator. Biro Hukum, katanya, akan terus mengoptimalkan peran fasilitasi dan pendampingan di setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.

Tujuannya agar regulasi yang lahir tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal dan yuridis. Regulasi itu harus memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Dari sisi teknis, kehadiran Afrisal dan Dharmawangsa menunjukkan rapat ini menyentuh ranah perancangan. Keduanya berada di lini yang menangani perundang-undangan kabupaten/kota dan penyusunan norma, bukan hanya perwakilan seremonial.

Mengapa Rencana Aksi Daerah Sawit Butuh Payung Pergub

Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan yang mengatur langkah-langkah konkret dalam periode tertentu. Untuk periode 2027-2029, dokumen ini akan mengarahkan program perangkat daerah di sektor sawit selama tiga tahun.

Tanpa payung hukum berupa peraturan gubernur, rencana aksi cenderung berhenti sebagai dokumen administratif. Anggaran sulit dialokasikan, indikator sulit diukur, dan koordinasi antar perangkat daerah melemah.

Pergub memberi dasar hukum bagi tiga hal yang sering menjadi titik lemah pelaksanaan kebijakan daerah:

  • Penetapan indikator dan target capaian tahunan yang bisa dievaluasi.
  • Pembagian tugas antar perangkat daerah, termasuk dinas yang menangani perkebunan, lingkungan, dan perencanaan.
  • Dasar penganggaran program pendampingan petani dan penguatan tata kelola.

Penyusunan Ranpergub ini disebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Arahnya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan penguatan sektor unggulan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Konstruksi berpikirnya sederhana. Sawit adalah sektor unggulan, tetapi pengelolaannya menuntut aturan main yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan tata kelola dan lingkungan di kemudian hari.

Kerangka pembangunan berkelanjutan yang menjadi rujukan kebijakan semacam ini dapat ditelusuri pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dampak bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha Sawit

Bagi perangkat daerah, keberadaan Pergub berarti ada rujukan resmi saat menyusun program dan anggaran. Dinas teknis tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi masing-masing ketika menangani persoalan perkebunan rakyat maupun perusahaan.

Bagi pelaku usaha dan petani, regulasi ini berpotensi memberi kepastian prosedur. Tahapan perizinan, kewajiban pelaporan, dan standar pengelolaan yang berkelanjutan akan tertuang dalam satu dokumen hukum, bukan tersebar di berbagai instruksi.

Namun, dampak sesungguhnya baru terasa setelah Pergub ditetapkan dan dijabarkan dalam program. Rencana aksi tiga tahun menuntut konsistensi pelaksanaan, terutama karena periode 2027-2029 beririsan dengan siklus perencanaan pembangunan daerah.

Ada satu hal yang perlu dicatat dari komposisi rapat. Pembahasan masih berada di lingkup pemerintah, yakni Biro Hukum dan Kanwil Kementerian Hukum. Keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah, seperti asosiasi petani dan pelaku usaha, belum disebut dalam laporan ini.

Kualitas akhir regulasi akan bergantung pada seberapa jauh masukan dari lapangan masuk ke dalam materi muatan. Harmonisasi menjamin legalitas, tetapi tidak otomatis menjamin bahwa regulasi itu menyentuh persoalan nyata di kebun.

Langkah Selanjutnya Menuju Penetapan Pergub

Setelah pengharmonisasian, Ranpergub akan melewati tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Hasil rapat menjadi bahan pembulatan konsepsi sebelum rancangan diajukan kepada gubernur.

Biro Hukum menyatakan akan mendampingi proses itu hingga tuntas. Peran fasilitasi dijanjikan berjalan di setiap tahapan, termasuk ketika rancangan kembali diperbaiki berdasarkan catatan Kanwil Kementerian Hukum.

Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal penetapan. Laporan ini juga tidak menyebut tenggat kapan Ranpergub harus selesai agar Rencana Aksi Daerah 2027-2029 bisa berjalan sesuai kalender.

Yang jelas, sinergi antara perangkat daerah, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, dan pemangku kepentingan terkait menjadi kunci. Harapannya, Ranpergub ini lahir sebagai regulasi yang berkualitas dan harmonis.

Jika tahapan berjalan lancar, Sulawesi Barat akan memiliki landasan hukum yang lebih tegas untuk mengelola salah satu sektor unggulannya. Sebaliknya, jika proses tersendat, rencana aksi tiga tahun berisiko berjalan tanpa payung yang memadai.

Analisis Redaksi

Rapat harmonisasi ini tampak teknis dan nyaris tanpa daya tarik politik. Tidak ada angka investasi yang dibahas, tidak ada janji produksi, tidak ada target ekspor. Yang dibicarakan hanya kesesuaian norma dan pemantapan konsepsi. Justru di situlah letak persoalannya.

Regulasi sawit di daerah sering gagal bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena aturan yang ada tidak pernah benar-benar dijalankan. Pergub rencana aksi hanya akan bermakna jika indikatornya terukur dan ada konsekuensi ketika target tidak tercapai. Tanpa itu, dokumen tiga tahun ini berisiko menjadi lampiran rapi yang jarang dibuka.

Catatan lain terletak pada keterlibatan pihak di luar pemerintah. Harmonisasi memastikan rancangan tidak bertabrakan dengan peraturan lebih tinggi. Namun, ia tidak bisa memastikan bahwa suara petani kecil, buruh kebun, atau masyarakat sekitar perkebunan sudah terwakili dalam materi muatan. Jika masukan dari lapangan baru masuk setelah Pergub ditetapkan, perbaikannya akan jauh lebih mahal.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada rapat 18 November 2026. Ujiannya ada pada hari ketika Pergub mulai berlaku dan perangkat daerah harus menerjemahkannya menjadi program yang bisa dirasakan di kebun. Sampai titik itu, harmonisasi hanyalah awal dari pekerjaan yang jauh lebih panjang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad