RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR: 10 Poin Penting dan Kritik YLBHI
RUU Perampasan Aset akan segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR setelah Komisi III dan pemerintah merampungkan pembahasan pada Rabu (18/11). Kelompok sipil menyambut baik, tetapi mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat jika kontrol tidak sekuat kewenangan merampas.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Prosesnya terbilang cepat setelah bertahun-tahun mandek.
Baca juga: Pendaftaran Tanah Adat di Papua Barat Daya: Irjen BPN Sebut Ini Jaminan Kepastian Hukum
Kronologi: Dari Gagasan 23 Tahun Lalu hingga Kesepakatan Komisi III
RUU Perampasan Aset bukan produk kilat. Gagasan ini sudah mencuat sejak 23 tahun lalu, disuarakan para pegiat antikorupsi. Namun baru benar-benar bergerak setelah diajukan ke DPR pada 2010.
Penyusunan draf dan naskah akademik berjalan sejak September 2025 hingga Januari 2026. Momentum politik berubah setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026. Para demonstran mengultimatum agar RUU itu disahkan sebelum 15 Desember 2026.
Tekanan jalanan itu direspons cepat oleh para politikus di DPR. Pembahasan di Komisi III tuntas, dan pemerintah menyatakan sepakat membawa RUU ke paripurna. “Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang akrab disapa Eddy, di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (18/11).
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengklaim parlemen sudah mengantisipasi risiko penyalahgunaan. “Terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum, sudah kita proteksi,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Ia tidak merinci lebih jauh.
Baca juga: Pemkot Sawahlunto-Kejaksaan Perkuat Pendampingan Hukum, Fokus Cegah Korupsi
10 Poin Penting RUU Perampasan Aset Menurut Habiburokhman
Sebagai Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman membeberkan sepuluh poin pokok yang disepakati. Poin-poin ini menjadi kerangka utama undang-undang yang akan disahkan.
- Prinsip dan asas hukum untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.
- Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria perampasan aset, termasuk korupsi dan tindak pidana lain seperti penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
- Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan.
- Jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beretika baik dengan beban pembuktian dan kesempatan berimbang.
- Upaya optimal pengembalian aset kepada korban dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat.
- Tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan kompeten secara profesional dan akuntabel.
- Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak menjadi alat menyalahgunakan wewenang.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Eddy Hiariej merinci tujuh poin aturan dalam RUU terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Mulai dari ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, jenis aset, hukum acara baik conviction-based forfeiture maupun non-conviction-based forfeiture (NCBF), pengelolaan dan pengawasan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden, pengawasan berkala, sistem berbasis teknologi informasi terintegrasi, hingga pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Ruang lingkup tindak pidana dalam RUU mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Contoh yang disebut adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan korban banyak.
Kritik YLBHI: Kewenangan Besar, Kontrol Lemah
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai UU Perampasan Aset tetap diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan memulihkan hasil kejahatan. Namun hasil telaah mereka atas draf akhir menemukan persoalan serius.
“Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya,” demikian YLBHI dalam rilis resminya, Rabu (18/11).
YLBHI menegaskan, dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semestinya semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. “RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” kata mereka.
Ada tujuh hal yang dikritisi YLBHI. Pertama, risiko penyalahgunaan wewenang dan perlindungan pembela HAM. Mereka menilai risiko ini bukan kekhawatiran hipotesis. Pengalaman pendampingan LBH-YLBHI menunjukkan kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan kriminalisasi aksi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, hingga kelompok kritis.
“Pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan,” kata YLBHI. Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan. Risiko ini makin nyata karena definisi “korporasi” mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum.
Kedua, hak atas bantuan hukum, pembuktian, dan kontrol pengadilan. YLBHI menyoroti Pasal 30 ayat (5) yang melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri/DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan/atau advokatnya mengajukan keberatan. “Ketentuan ini harus dihapus,” tegas YLBHI. Status DPO tidak boleh menghapus hak atas bantuan hukum dan hak menguji dasar perampasan.
YLBHI juga menilai draf belum menetapkan secara jelas ambang pembuktian awal yang harus dipenuhi negara sebelum beban pembuktian bergeser. “Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional,” jelas mereka. Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian. Izin pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan harus menjadi kontrol yudisial yang nyata, dengan hakim menilai hubungan aset dengan tindak pidana, kebutuhan, proporsionalitas, dampak kepada pihak ketiga, dan kemungkinan tindakan lebih ringan. Upaya hukum pun tidak boleh berhenti pada kasasi; harus tersedia satu tingkat pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum.
Ketiga, kerahasiaan profesi dan pertanggungjawaban aparat. Pasal 13 dan Pasal 14 memberi kewenangan luas kepada penyidik untuk meminta dokumen dan mewajibkan penyerahan dokumen asli. Bagi YLBHI, itu belum cukup melindungi komunikasi advokat-klien, dokumen bantuan hukum, sumber jurnalistik, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data sensitif pembela HAM. “RUU harus menjamin kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber, dengan pengecualian yang hanya dapat dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat.”
Pasal 52 juga dinilai belum cukup. Apabila penyalahgunaan kewenangan menyebabkan rekening diblokir, aset disita, usaha berhenti, atau organisasi lumpuh, tidak cukup menyebut aparat “dapat dikenai sanksi”. “Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat,” jelas mereka.
Keempat, YLBHI menolak dimasukkannya pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2). Alasannya, ketentuan ini tidak relevan dengan tujuan pemulihan aset dan bertentangan dengan perkembangan standar HAM internasional yang membatasi pidana mati pada kejahatan paling serius yang melibatkan pembunuhan disengaja. “Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas,” tegas YLBHI.
Kelima, YLBHI mempertanyakan tidak disebutnya secara eksplisit pencucian uang, kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kejahatan ekonomi lain. Padahal, pencucian uang merupakan mekanisme utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Rezim perampasan aset semestinya dapat mengejar keuntungan dari kejahatan sumber daya alam yang membuat masyarakat kehilangan tanah, ruang hidup, dan penghidupan.
Keenam, badan pengelola dan pengawas tidak boleh menjadi pusat kekuasaan baru. Pasal 53 menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan khusus. YLBHI mengingatkan agar badan ini tidak menjelma menjadi kekuatan yang tak terkontrol.
Ketujuh, kepastian norma dan pengelolaan aset. YLBHI menilai masih ada sejumlah rumusan yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan.
Latar Belakang: Mengapa RUU Ini Penting dan Mengapa Dikhawatirkan
Indonesia termasuk negara yang belum memiliki rezim perampasan aset yang komprehensif. Selama ini, perampasan aset umumnya bergantung pada putusan pidana. Jika pelaku buron atau meninggal, aset hasil kejahatan sulit dirampas. Mekanisme NCBF dianggap jalan keluar untuk menjangkau aset yang disembunyikan di luar negeri atau oleh pelaku yang melarikan diri.
Namun, NCBF juga mengandung risiko. Kewenangan negara untuk menelusuri, memblokir, dan menyita tanpa putusan pidana bisa disalahgunakan jika kontrol lemah. Di sinilah kritik YLBHI menemukan relevansinya. Mereka tidak menolak rezim perampasan aset, tetapi menuntut agar kekuasaan negara diimbangi kontrol yang setara.
Pemerintah dan DPR mengklaim sudah memasukkan sejumlah pengaman. Habiburokhman menyebut adanya jaminan perlindungan pihak ketiga, pengawasan oleh badan independen, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ia tidak merinci bagaimana mekanisme itu bekerja. YLBHI menilai klaim itu belum cukup karena norma-norma kunci masih ambigu.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil lain juga menyuarakan hal serupa. Mereka mendesak agar DPR tidak hanya mengejar target pengesahan, tetapi memastikan substansi RUU benar-benar melindungi hak-hak warga. Desakan itu muncul di tengah tekanan publik yang besar pasca demonstrasi Agustus 2026.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Jika disahkan, UU Perampasan Aset akan mengubah lanskap penegakan hukum. Penyidik memiliki kewenangan lebih luas untuk memburu aset koruptor dan pelaku kejahatan ekonomi. Badan khusus yang dibentuk Presiden akan mengelola aset sitaan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
Bagi korban investasi bodong dan penipuan berbasis teknologi informasi, UU ini menjanjikan pengembalian aset. Namun, implementasinya bergantung pada kualitas aparat dan pengawasan. Tanpa kontrol yang kuat, kewenangan baru itu bisa menjadi alat represi.
DPR dijadwalkan membawa RUU ini ke rapat paripurna. Setelah disahkan, pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan badan pengelola dan aturan pelaksana. YLBHI dan kelompok sipil lain berjanji terus mengawal proses tersebut, termasuk mengawasi siapa yang duduk di badan pengelola dan bagaimana kewenangan digunakan.
“Kami akan mengawal implementasinya. Jangan sampai undang-undang ini hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam melindungi hak warga,” kata seorang perwakilan YLBHI dalam rilisnya.
Analisis Redaksi
Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah langkah maju yang lama ditunggu. Indonesia selama ini menjadi surga bagi aset hasil kejahatan karena tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk merampasnya. Dengan NCBF, penegak hukum bisa menjangkau aset yang disembunyikan pelaku buron. Itu capaian yang patut diapresiasi.
Namun, kecepatan DPR mengesahkan RUU ini setelah demonstrasi Agustus 2026 menyisakan pertanyaan. Apakah para politikus benar-benar memahami substansi, atau hanya merespons tekanan jalanan? Klaim Habiburokhman bahwa RUU sudah “diproteksi” dari penyalahgunaan tidak disertai penjelasan rinci. Sementara YLBHI menunjukkan sejumlah pasal yang justru berpotensi melahirkan masalah baru.
Kritik YLBHI bukan penolakan terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, mereka ingin agar senjata baru ini tidak salah arah. Kewenangan merampas aset tanpa putusan pidana adalah kekuasaan yang sangat besar. Tanpa kontrol yudisial yang kuat, mekanisme ini bisa dipakai untuk membungkam organisasi kritis atau memeras pengusaha. Sejarah mencatat, kewenangan luar biasa sering disalahgunakan ketika pengawasan lemah.
DPR dan pemerintah masih punya waktu sebelum paripurna untuk memperbaiki beberapa pasal krusial. Menghapus larangan keberatan bagi DPO, memperjelas ambang pembuktian awal, menjamin kerahasiaan profesi, dan menghapus pidana mati adalah tuntutan yang masuk akal. Jika RUU ini disahkan tanpa perbaikan, risiko penyalahgunaan akan menjadi bom waktu.
Yang terpenting, pengesahan undang-undang bukan akhir. Implementasi akan menentukan apakah rezim perampasan aset benar-benar melawan korupsi atau justru memperbesar kesewenang-wenangan aparat. Masyarakat sipil sudah menunjukkan sikap kritis. Kini giliran DPR dan pemerintah membuktikan bahwa mereka serius melindungi hak warga, bukan hanya mengejar target politik.
Sumber: bbc.com, ylbhi.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0