DPRD Kotim Minta Pemkab Waspada Banjir dan DBD di Musim Hujan

Nov 19, 2026 - 06:30
 0  1
DPRD Kotim Minta Pemkab Waspada Banjir dan DBD di Musim Hujan

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur meminta pemerintah kabupaten meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Dua risiko utama yang disorot adalah banjir akibat drainase tersumbat dan lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD).

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Rabu, sehari sebelum pemberitaan diterbitkan. Ia menilai perubahan cuaca menjelang akhir tahun harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

Baca juga: Ikan Banjir di Pasar Higienis Ternate, Harga Anjlok dan Pasokan Melimpah

"Pemerintah daerah kami himbau untuk memperingatkan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan sekarang musim hujan," kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu, dikutip dari ANTARA News Kalteng.

Peringatan Dini di Tengah Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

Rudianur menyoroti periode Oktober hingga Desember yang biasanya diwarnai perubahan kondisi cuaca. Pada rentang itu, potensi cuaca ekstrem meningkat dan menuntut kewaspadaan lintas sektor.

Salah satu sektor yang menurutnya paling perlu diperhatikan adalah kesehatan. Intensitas hujan yang naik membuka ruang bagi berkembangnya berbagai penyakit, terutama DBD.

Penularan DBD, jelas Rudianur, berkaitan erat dengan perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti di lingkungan yang memiliki genangan air. Genangan itulah yang mudah muncul saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Baca juga: Banjir Terjang Dharmasraya: 272 Rumah Terendam, Status Tanggap Darurat Ditetapkan

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait bergerak lebih awal. Pencegahan tidak boleh menunggu kasus penyakit bermunculan.

"Maka dari itu, pemerintah daerah melalui instansi terkait diharapkan mulai meningkatkan langkah pencegahan dan kewaspadaan sejak dini. Upaya itu penting agar masyarakat dapat mengantisipasi risiko penyakit yang biasanya meningkat ketika memasuki musim penghujan," tegasnya.

Dalam pandangan Rudianur, langkah antisipasi tidak cukup hanya dilakukan ketika kasus penyakit mulai muncul. Dinas kesehatan diminta memperhatikan kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi yang dimaksud menyangkut pentingnya menjaga kebersihan dan mencegah terbentuknya tempat perkembangbiakan nyamuk. Dua hal itu menjadi kunci menekan risiko DBD sebelum jatuh korban.

Drainase Perkotaan Sampit Masih Banyak Tersumbat

Selain persoalan kesehatan, DPRD Kotim menyoroti kondisi saluran drainase, khususnya di kawasan perkotaan. Menurut Rudianur, masih terdapat sejumlah saluran air yang tersumbat.

Kondisi itu berpotensi menghambat aliran air ketika curah hujan meningkat. Drainase yang tidak berfungsi optimal dapat menyebabkan air meluap dan menggenangi kawasan permukiman maupun ruas jalan.

Risiko itu kian besar karena hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu tertentu meningkatkan peluang terjadinya genangan hingga banjir. Kawasan kota menjadi titik yang paling rentan.

"Di samping itu juga kami imbau untuk daerah kota, perkotaan karena drainase-drainase masih banyak yang tersumbat, kami mohon kepada dinas terkait untuk bisa memperhatikan itu," ujarnya.

Rudianur menegaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak boleh menunggu sampai banjir terjadi baru melakukan penanganan. Pemeriksaan saluran, pembersihan sampah, dan normalisasi saluran yang tersumbat harus masuk dalam langkah kesiapsiagaan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar dinas agar upaya pencegahan berjalan efektif. Penanganan drainase, katanya, harus dilakukan secara berkelanjutan.

Peran masyarakat tak kalah penting. Rudianur meminta warga menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah menjadi salah satu penyebab utama saluran tersumbat.

Empat Langkah yang Diminta DPRD Kotim

Dari pernyataan Rudianur, setidaknya ada empat hal yang diminta DPRD Kotim kepada pemerintah kabupaten dan OPD terkait:

  • Meningkatkan peringatan dini kepada masyarakat soal risiko musim hujan.
  • Memperkuat sosialisasi kebersihan lingkungan dan pencegahan sarang nyamuk aedes aegypti.
  • Memeriksa, membersihkan, dan menormalisasi saluran drainase yang tersumbat, terutama di kawasan perkotaan.
  • Membangun koordinasi antar dinas agar penanganan berjalan berkelanjutan, bukan hanya saat banjir terjadi.

Daftar itu menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat bukan semata soal cuaca. Ada persoalan infrastruktur dasar dan perilaku warga yang ikut menentukan seberapa besar dampak musim hujan di Kotim.

Bukan Isu Baru di Kotawaringin Timur

Persoalan drainase dan banjir bukan hal baru bagi Kotawaringin Timur. Kawasan perkotaan Sampit secara berkala menghadapi genangan ketika hujan deras turun, terutama di titik-titik yang saluran airnya tidak lancar.

DPRD Kotim sebelumnya juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah itu. Dalam pemberitaan ANTARA Kalteng, legislator Kotim sempat memuji kembali berfungsinya dua jembatan, yang menunjukkan perhatian dewan terhadap kondisi sarana penghubung warga.

Selain itu, DPRD Kotim mendorong pembentukan asosiasi petani. Isu lain yang mencuat adalah RAPBD Kotim 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp1,97 triliun dengan defisit Rp35 miliar, serta dukungan Bapemperda Kotim terhadap Perda Plasma Sawit yang berpihak pada warga lokal.

Deretan agenda itu memperlihatkan bahwa permintaan kewaspadaan musim hujan datang di tengah banyaknya pekerjaan rumah daerah. Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi pun menjadi salah satu ujian bagi koordinasi antardinas.

Rudianur berharap langkah antisipasi yang dilakukan lebih awal dapat meminimalkan dampak perubahan cuaca terhadap aktivitas masyarakat. Harapannya, risiko gangguan kesehatan dan bencana hidrometeorologi di wilayah Kotim ikut berkurang.

"Antisipasi dini sebelum terjadi banjir," demikian Rudianur menutup pernyataannya.

Analisis Redaksi: Peringatan yang Harus Berujung Anggaran dan Aksi

Seruan DPRD Kotim tepat sasaran, tetapi bukan hal yang mengejutkan. Musim hujan datang setiap tahun, dan dua risiko yang disebut Rudianur—DBD serta banjir akibat drainase tersumbat—juga berulang setiap tahun. Persoalannya bukan pada pengetahuan soal risiko, melainkan pada seberapa cepat tindakan di lapangan diambil sebelum hujan puncak tiba.

Pernyataan Rudianur sebenarnya sudah memuat petunjuk yang jelas: periksa saluran, bersihkan sampah, normalisasi drainase, dan lakukan sosialisasi pencegahan sarang nyamuk. Semua itu pekerjaan rutin yang seharusnya bisa dijadwalkan jauh sebelum Oktober. Jika normalisasi saluran baru dikerjakan setelah warga mengeluh kebanjiran, maka yang terjadi adalah penanganan darurat yang berulang, bukan kesiapsiagaan.

Kritik yang adil juga perlu diarahkan pada perilaku warga. Saluran tersumbat tidak muncul sendiri; sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan punya andil besar. Karena itu, sosialisasi kebersihan tidak cukup berupa imbauan. Diperlukan penegakan aturan dan penyediaan tempat pembuangan yang memadai di kawasan padat.

Yang paling menentukan adalah anggaran. Program pencegahan DBD dan perawatan drainase harus punya pos yang jelas, bukan hanya menempel pada kegiatan seremonial. DPRD punya alat untuk memastikan itu lewat pembahasan anggaran. Tanpa pengawalan di tahap itu, peringatan dini hanya akan menjadi kalimat yang diulang setiap kali musim hujan datang.

Kotim masih punya waktu sebelum puncak curah hujan. Pemeriksaan drainase di titik rawan, pembersihan saluran, dan penguatan pemantauan kasus DBD bisa dimulai sekarang. Ukurannya sederhana: apakah genangan dan kasus DBD pada musim hujan kali ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Sumber: antaranews.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad