Pemkot Sawahlunto-Kejaksaan Perkuat Pendampingan Hukum, Fokus Cegah Korupsi

Nov 19, 2026 - 05:50
 0  1
Pemkot Sawahlunto-Kejaksaan Perkuat Pendampingan Hukum, Fokus Cegah Korupsi

Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk memperkuat pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama sekaligus sosialisasi tindak pidana korupsi bagi pimpinan perangkat daerah.

Ad
Ad

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan kolaborasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman jajaran perangkat daerah soal aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan. "Ini salah satu upaya agar kinerja perangkat daerah semakin patuh dan taat hukum maka dengan sinergi bersama Kejaksaan ini bisa lebih ditingkatkan pemahaman jajaran perangkat daerah terutama menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara," kata Riyanda di Sawahlunto, Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Pendaftaran Tanah Adat di Papua Barat Daya: Irjen BPN Sebut Ini Jaminan Kepastian Hukum

Kronologi Penandatanganan Kerja Sama

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) berlangsung di Sawahlunto pada Rabu (18/11/2026). Acara itu dirangkai dengan pembukaan kegiatan sosialisasi tindak pidana korupsi (tipikor) yang diikuti para pimpinan perangkat daerah.

Wali Kota Riyanda Putra hadir bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Nurul Hidayat. Dalam kesempatan itu, keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.

Menurut Riyanda, sinergi yang selama ini terjalin perlu dijaga dan ditingkatkan. "Sinergi bersama Kejaksaan selama ini terjalin dengan baik, ke depan kita jaga dan tingkatkan, sehingga aspek kepatuhan hukum Pemkot bisa semakin baik ke depannya," ujar dia.

Selain penandatanganan, sosialisasi tipikor menghadirkan sesi tanya jawab. Peserta bisa berinteraksi langsung dengan narasumber untuk memperoleh pemahaman lebih maksimal.

Baca juga: RUU Perampasan Aset: Langkah Kepatuhan yang Harus Disiapkan In-House Legal

Layanan Hukum yang Disepakati

Melalui PKS tersebut, Kejaksaan Negeri Sawahlunto menyediakan layanan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Layanan itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan kejaksaan.

Bantuan hukum ini penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan hukum administrasi maupun perdata. Perangkat daerah bisa berkonsultasi sebelum mengambil kebijakan atau menandatangani kontrak kerja sama.

Kejaksaan juga berperan memberikan pertimbangan hukum atas rencana kebijakan atau proyek pembangunan. Dengan begitu, potensi masalah hukum bisa diantisipasi sejak awal.

Berikut cakupan layanan yang disepakati dalam kerja sama tersebut:

  • Bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
  • Pertimbangan hukum atas kebijakan atau kegiatan pemerintah daerah.
  • Tindakan hukum lain sesuai kewenangan kejaksaan.
  • Sosialisasi dan pemahaman tindak pidana korupsi bagi perangkat daerah.

Kerja sama ini juga menjadi wadah bagi Pemkot Sawahlunto untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam setiap tahapan pemerintahan.

Peringatan soal Perencanaan Pembangunan

Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Nurul Hidayat menegaskan komitmen institusinya mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui pendampingan dan pengawasan hukum. Ia mengingatkan Pemkot Sawahlunto untuk memperkuat aspek perencanaan dalam program kerja, terutama pembangunan fisik.

Menurut Nurul, perencanaan yang matang membuat pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan perencanaan juga penting untuk menghindari persoalan hukum dan potensi kerugian negara.

Pernyataan itu relevan dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kejaksaan berulang kali menekankan pentingnya pencegahan melalui pendampingan hukum, bukan hanya penindakan.

Dalam sosialisasi tipikor, peserta mendapat pemahaman tentang modus dan risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran. Sesi tanya jawab memberi ruang bagi perangkat daerah menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Langkah ini sejalan dengan fungsi kejaksaan sebagai pengacara negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran itu mencakup pendampingan hukum bagi instansi pemerintah, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.

Dampak bagi Tata Kelola Pemerintahan

Kerja sama ini berdampak langsung pada cara perangkat daerah menyusun kebijakan dan menjalankan program. Dengan pendampingan hukum, setiap keputusan diharapkan memiliki dasar hukum yang kuat.

Bagi masyarakat, penguatan kepatuhan hukum berarti pelayanan publik lebih terjamin. Proyek pembangunan yang direncanakan dengan baik mengurangi risiko mangkrak atau sengketa di kemudian hari.

Pemkot Sawahlunto juga bisa memanfaatkan layanan pertimbangan hukum sebelum meneken kontrak dengan pihak ketiga. Langkah ini meminimalkan celah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Namun, efektivitas kerja sama bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Perangkat daerah perlu aktif berkonsultasi, bukan hanya hadir saat sosialisasi. Pengawasan internal juga harus berjalan beriringan dengan pendampingan eksternal.

Kejaksaan Negeri Sawahlunto berkomitmen mendukung pembangunan melalui pendampingan dan pengawasan hukum. Dukungan itu mencakup aspek perencanaan hingga pelaksanaan program.

Langkah Selanjutnya

Setelah penandatanganan, Pemkot Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri setempat akan menjalankan isi perjanjian. Sosialisasi tipikor direncanakan berlanjut bagi perangkat daerah lain.

Wali Kota Riyanda Putra berharap sinergi ini meningkatkan kepatuhan hukum pemerintah kota. Ia menilai dukungan kejaksaan membantu pemerintah daerah menangani aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan.

Kajari Nurul Hidayat menekankan penguatan perencanaan program kerja sebagai kunci menghindari masalah hukum. Pesan itu menjadi arahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menyusun anggaran dan kegiatan.

Ke depan, masyarakat Sawahlunto bisa memantau apakah kerja sama ini benar-benar menekan potensi korupsi. Indikatornya antara lain berkurangnya temuan hukum dalam pemeriksaan dan lancarnya proyek pembangunan.

Informasi lebih lanjut soal layanan hukum kejaksaan bisa diakses melalui laporan ANTARA Sumbar. Sementara informasi umum tentang pencegahan korupsi tersedia di situs KPK.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkot Sawahlunto menggandeng Kejaksaan Negeri untuk pendampingan hukum patut diapresiasi. Di banyak daerah, masalah hukum muncul karena perencanaan lemah, bukan karena niat buruk. Kehadiran kejaksaan sejak tahap perencanaan bisa menutup celah yang sering luput.

Namun, kerja sama semacam ini kerap berhenti pada seremoni. Tantangannya ada pada pelaksanaan: apakah perangkat daerah benar-benar berkonsultasi sebelum mengambil keputusan, atau hanya menandatangani dokumen lalu melupakan isinya. Pengawasan internal pemerintah kota harus tetap menjadi garda terdepan.

Peringatan Kajari soal perencanaan pembangunan fisik adalah sinyal penting. Proyek fisik paling rawan memicu kerugian negara jika perencanaan asal-asalan. Jika pendampingan hukum dijalankan konsisten, Sawahlunto bisa menjadi contoh tata kelola yang lebih bersih, bukan sekadar daerah yang rajin menandatangani perjanjian.

Sumber: kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad