Notarisasi Real Estat 2027 Terhubung Data Kependudukan dan Pajak, Ini Aturannya

Nov 19, 2026 - 06:50
 0  1
Notarisasi Real Estat 2027 Terhubung Data Kependudukan dan Pajak, Ini Aturannya

Pemerintah Vietnam menerbitkan Keputusan Nomor 413 Tahun 2026 yang menghubungkan data notarisasi real estat dengan basis data kependudukan, tanah, perumahan, dan pajak mulai 1 Januari 2027. Koneksi ini dirancang untuk memverifikasi informasi dan menekan risiko dalam transaksi properti.

Ad
Ad

Keputusan tersebut mengubah dan melengkapi Keputusan Nomor 104 Tahun 2025 yang mengatur Undang-Undang tentang Notarisasi. Aturan baru berlaku efektif sejak 1 Januari 2027, seperti dilaporkan Báo Thanh niên.

Baca juga: Saham Opendoor Naik 7,63% Usai Kemitraan FSBO.com dan Pembelian Insider

Isi Pasal 24: Basis Data Notarisasi Terhubung ke Empat Sistem Nasional

Pasal 24 Keputusan Nomor 413 Tahun 2026 mengubah Pasal 56 Keputusan Nomor 104 Tahun 2025. Pasal ini menetapkan bahwa basis data notarisasi terhubung dan berbagi data dengan basis data agregat nasional, basis data kependudukan nasional, basis data tanah, perumahan, dan pajak, serta basis data terkait lainnya.

Tujuan koneksi itu disebutkan secara eksplisit dalam keputusan: mempermudah pemrosesan permintaan notarisasi, verifikasi, perbandingan, dan pencegahan risiko dalam kegiatan notarisasi.

Dalam praktiknya, notaris bisa mengakses informasi dari basis data resmi saat menangani transaksi properti. Mereka dapat memverifikasi dan memeriksa silang informasi pihak-pihak yang terlibat maupun properti yang ditransaksikan.

Langkah ini disebut dapat mengurangi perbedaan informasi, meminimalkan waktu verifikasi manual, dan mempermudah transaksi bagi warga negara. Dokumen real estat yang dilegalisir oleh notaris kini saling merujuk informasi dari berbagai basis data tersebut.

Baca juga: Iwan Sunito Siapkan Proyek Properti Jumbo One Five Dock, Nilai Tembus A$1,9 Miliar

Kerahasiaan Data dan Rahasia Pribadi Tetap Dijaga

Keputusan itu tidak hanya soal keterbukaan data. Ada syarat ketat yang menyertainya. Koneksi dan berbagi data wajib menjamin kerahasiaan informasi yang telah disahkan oleh notaris, kehidupan pribadi, rahasia pribadi dan keluarga, serta data pribadi.

Pemanfaatan dan berbagi informasi juga harus dipantau dan dapat dilacak. Dengan begitu, data bisa diperiksa dan diambil kembali bila diperlukan.

Ketentuan ini penting karena basis data notarisasi menyimpan dokumen yang menyangkut identitas, kepemilikan aset, dan kewajiban pajak. Tanpa pengamanan yang jelas, integrasi data justru membuka celah baru.

QR Code dan Verifikasi Keaslian Dokumen Elektronik

Fitur baru lain yang menonjol adalah ketentuan soal verifikasi keaslian dan status hukum dokumen yang dinotarisasi secara elektronik. Pasal 16 Keputusan 413 mengubah Pasal 47 Keputusan 104.

Dokumen yang dinotariskan secara elektronik harus memiliki kode QR, tautan, nomor, atau simbol unik lainnya untuk referensi dan verifikasi keaslian. Warga dapat memeriksa apakah dokumen yang dinotarisasi secara elektronik telah dibatalkan.

Aturan itu juga mengatur dokumen yang diubah, ditambah, diakhiri, atau dibatalkan. Dokumen yang relevan harus ditautkan dan muncul bersama dokumen yang telah dinotarisasi sebelumnya ketika dirujuk.

Menurut keputusan tersebut, regulasi ini membantu pengguna memperoleh lebih banyak informasi tentang status dokumen. Risiko hanya melihat dokumen asli tanpa mengetahui apakah transaksi telah diubah atau dibatalkan pun berkurang.

Portal Data Notarisasi dan Platform Elektronik di Bawah Kementerian Kehakiman

Pasal 20 Keputusan Nomor 413 menugaskan Kementerian Kehakiman untuk mengembangkan, mengelola, dan mengoperasikan portal referensi data notarisasi. Portal itu berfungsi mencari informasi tentang dokumen yang telah dinotarisasi dan data notarisasi lainnya.

Pasal yang sama mengatur platform notarisasi elektronik. Platform tersebut harus memiliki solusi untuk menggunakan akun identifikasi elektronik minimal level 2 untuk individu dan akun identifikasi elektronik untuk organisasi.

Platform mendukung penerimaan dan pemrosesan dokumen, verifikasi informasi, penandatanganan digital, serta pembuatan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengiriman dokumen elektronik yang telah dinotarisasi.

Namun, hasil verifikasi identitas tidak menggantikan verifikasi kapasitas perwakilan, kapasitas hukum, kehendak sukarela, dan kondisi lain yang menjamin keaslian dan legalitas transaksi. Batas ini menegaskan bahwa teknologi hanya alat bantu, bukan pengganti penilaian notaris.

Konversi Dokumen Kertas ke Elektronik dan Sebaliknya

Pasal 17 Keputusan Nomor 413 Tahun 2026 mengatur konversi dokumen. Pelaku transaksi atau instansi pemerintah yang berwenang dapat meminta konversi dokumen kertas yang telah dilegalisir menjadi versi elektronik dan sebaliknya.

Konversi dilakukan oleh notaris di organisasi yang awalnya menotariskan dokumen tersebut. Jika dokumen dipindahkan ke organisasi lain untuk penyimpanan, notaris di lokasi penyimpanan saat ini yang melakukan konversi.

Notaris wajib memverifikasi dokumen asli dan memastikan isi dokumen yang dikonversi tetap utuh dan sesuai dengan peraturan hukum. Kewajiban ini menjadi penjaga terakhir agar versi elektronik tidak menyimpang dari dokumen aslinya.

Rangkaian ketentuan itu memberi gambaran arah kebijakan: transaksi properti di Vietnam akan semakin bergantung pada pertukaran data antarinstansi, dengan notaris sebagai simpul verifikasi.

Analisis Redaksi

Keputusan 413 Tahun 2026 adalah jawaban atas masalah lama: informasi yang terpecah di banyak instansi. Selama ini notaris bekerja dengan dokumen yang dibawa klien, sementara data kependudukan, tanah, dan pajak tersimpan di sistem yang berbeda. Integrasi empat basis data mempersempit ruang bagi dokumen palsu, identitas ganda, atau properti yang statusnya bermasalah.

Yang perlu diawasi justru pelaksanaannya. Pasal 24 menjanjikan pemantauan dan jejak audit, tetapi janji itu baru berarti jika ada mekanisme yang benar-benar berjalan. Akses notaris ke data pribadi warga harus dibatasi pada kebutuhan transaksi, dan setiap pencarian sebaiknya tercatat. Tanpa disiplin itu, integrasi data berisiko menjadi pintu belakang bagi penyalahgunaan informasi.

Ketentuan QR code dan tautan dokumen juga layak diapresiasi. Pembeli properti sering hanya menerima salinan dokumen tanpa tahu apakah transaksi pernah diubah atau dibatalkan. Kemampuan memeriksa status dokumen secara elektronik mengembalikan posisi warga sebagai pihak yang punya alat verifikasi, bukan sekadar penerima informasi. Tenggat 1 Januari 2027 kini menjadi ujian kesiapan Kementerian Kehakiman dan seluruh organisasi notaris.

Sumber: vietnam.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad