Kursi Wapres Kosong: Prabowo Diminta Waspadai Skenario Pengeroposan Gerindra
Kursi Wakil Presiden yang kosong sejak mundurnya Gibran Rakabuming Raka memicu tarik-menarik politik. Pengamat Agus Wahid meminta Presiden Prabowo tidak terjebak skenario pengeroposan Gerindra dan memilih figur yang komprehensif.
Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI, Agus Wahid, menilai kursi itu bukan sekadar kursi kosong. "Kursi itu panas, dan tarik-menarik politik di sekitarnya sudah mulai tercium," ujarnya dalam diskusi daring bersama Mediakarya, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Grace Natalie Tegaskan PSI Masih Koalisi Pemerintah Prabowo Meski 3 Kader Mundur
Menurut Agus, penawaran calon wakil presiden pengganti kini bermuara pada sejumlah kandidat beranasir partai. Proses ini merupakan konsekuensi konstitusi dan UU MD3 Tahun 2019.
Kronologi dan Tarik-Menarik di Parlemen
Agus menjelaskan, di dalam gedung parlemen maupun internal Partai Gerindra, muncul dorongan untuk mengusung Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Dorongan itu datang di antaranya dari DPW Jatim.
Namun, gerakan ini dinilai mendistorsi kerekatan partai. Di lapangan, muncul nama kader lain dari partai yang sama, yakni Ahmad Muzani, Ketua MPR saat ini.
"Jika dibiarkan, akan terjadi deviasi bahkan faksi: Dasco faction dan Ahmad Muzani faction. Kondisi partai menjadi tidak kohesif, bahkan akhirnya tidak solid. Kerugian tersendiri bagi Prabowo," kata Agus.
Baca juga: PSI Dinilai Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, Demokrat: Itu Ranah Pimpinan Koalisi
Ia menegaskan, pengusulan nama Dasco ataupun Ahmad Muzani sejatinya merupakan skenario pengeroposan jati diri Prabowo, bahkan Partai Gerindra itu sendiri.
"Sebab, jika usulan itu disetujui, Prabowo akan mengantarkan penilaian massif-ekstensif: ternyata Prabowo hanyalah presiden kelompok tertentu. Bukan Presiden untuk seluruh negeri, padahal posisi Prabowo saat ini bukan Presiden untuk keluarga besar Gerindra semata," ujar Agus.
Jika Prabowo lebih respek dan akhirnya memilih kandidat wapres dari anasir partai lainnya, Agus menilai pilihan itu tampak positif, tetapi sejatinya sedang membangun politik sektarianisme nasional berbasis partai.
"Akan muncul kecemburuan, bahkan akhirnya gesekan antarpartai terpilih versus partai yang terabaikan," katanya.
Agus mengingatkan kondisi negara saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di samping persoalan akut yang telah terbangun setidaknya selama dua dekade terakhir, kini juga sedang terjadi residu politik pasca Gibran mundur.
"Dengan menerawang kekuatan oligarki yang notabene telah mempersiapkan Rp25 hingga Rp50-an triliun, maka mobilisasi unjuk rasa pro Gibranis atau Solois tidak boleh dipandang sepele," tutur Agus.
Lalu muncul pertanyaan mendasar, adakah kandidat yang memenuhi kriteria lengkap itu? Menurut Agus, pasti ada, tapi pada umumnya fragmentatif. Banyak ahli di bidangnya masing-masing, tapi jauh dari kata lengkap. Negara saat ini perlu kriteria yang komprehensif, paket lengkap.
Sementara amanat konstitusi hanya mentolelir 60 hari, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 8 Ayat 2 dan UU MD3 Tahun 2019. Karena itu strategi efektifnya mencari di lingkaran terdekatnya, yang relatif telah tercatat rekam jejaknya.
"Selagi bisa diperoleh figur yang memenuhi kriteria komprehensif itu, mengapa harus mencari data yang menelan waktu lama," beber Agus.
Ketika mengambil pendekatan yang efektif dan efisien dan langkahnya melirik jajaran kabinetnya, Prabowo akan tergiring ke sebuah nama anggota kabinetnya. Siapa lagi kalau bukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Si.
"Inilah salah satu sosok kandidat yang bisa diusulkan Prabowo. Namun, sesuai UU Tatib MD3, Presiden harus mengirim dua nama, sebagai refleksi ketaatannya terhadap UU," ungkapnya.
Jika Prabowo harus mengusulkan nama lain, katakanlah dari unsur partai politik, dari bendera Gerindra atau politik lainnya, maka inilah titik rawannya. Akan muncul dramaturgi politik yang perlu direnungkan bersama.
Di satu sisi, Yusril Ihza Mahendra yang tak punya wakil di parlemen akan dibombardir pertanyaan dengan penuh ujian terkait berbagai persoalan besar kenegaraan.
"Rasanya, dengan melihat track record kemampuan yang sudah sekian lama terbangun, YIM akan leluasa menangkis sejuta pertanyaan yang bernuansa destruktif itu. Jika fair permainannya, YIM akan mudah lolos dalam fit and proper test," ujar Agus.
Sebaliknya, kandidat wapres dari unsur partai akan mendapat pembelaan secara emosional.
"Keberpihakan ini bukan hanya tidak fair, tapi terlihat potret mentalitas yang childish. Mereka tergerak untuk membela kandidat wapres karena sentimen nasib sebagai sesama entitas partai politik," katanya.
Jika hal ini dibiarkan dan atas nama solidaritas entitas politik, sang cawapres ini akhirnya unggul dan terpilih, hal itu akan berdampak serius bagi masa depan negara yang sejatinya cukup genting.
"Karena itu, sentimen politik antar sesama elemen partai perlu ditanggalkan. Karena praktik politik culas dan egois itu sejatinya mengabaikan momentum tekad rekonstruksi kebernegaraan yang kini sedang digelorakan Prabowo," ujar Agus.
Presiden perlu mitra yang piawai, tahu persis upaya recovery-nya. Kekosongan kursi Wapres harusnya dilihat sebagai momentum memilih figur hebat, mumpuni di berbagai sektor kebernegaraan.
"Momentum ini sejatinya blessing in disguise yang diberikan Allah untuk diterjemahkan secara produktif bagi kepentingan negara dan bangsa ini, bukan misi tendensius, semisal pemuasan ambisi politik," kata Agus.
Karena itu, Agus mengusulkan model pengujiannya bisa mengadopsi fit and proper test terhadap calon Kapolri. Langkah pertama, seleksi dari Presiden. Selanjutnya, Presiden mengusulkan ke parlemen.
"Jika memang kandidat wapres mampu meyakinkan seluruh penguji di parlemen, maka di sana kita jumpai mekanisme yang sistematis dan efisien. Tentu ini sebagai usulan penyempurnaan mekanisme, agar potensi drama politik di Gedung Parlemen yang sarat dengan irama tak sehat bisa dikurangi," ujar Agus.
Di akhir pernyataannya, Agus menegaskan Yusril Ihza Mahendra memang memiliki sejumlah keunggulan. Tapi sebagai manusia biasa pasti terdapat kelemahan.
"Dalam politik terdapat diksi the best of the worst, terbaik dari yang terburuk. Itulah sikap bijak dalam memilih kandidat," katanya.
Dalam kaidah ushul fiqih, terdapat prinsip yang cukup dikenal di kalangan santri, maa laa yudraku kulluh laa yutraku kulluh, apa yang tak bisa diraih seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya.
"Secara reflektif, kita bisa memaknai, ketika ada titik lemah dalam diri YIM, maka jangan tinggalkan seluruh keunggulannya. Inilah sikap bijak yang perlu dijaga dengan penuh respek," jelasnya.
"Makna substantifnya, keterpanggilan momentum untuk mengatasi problem besar negeri ini sebagai tanggung jawab moral dan obligasi seorang YIM untuk bangsa dan negeri ini. Inilah karya ibadahnya, dalam spektrum dunia dan berdimensi akhirat," tutupnya.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Agus Wahid adalah Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI. Ia menyampaikan pandangan dalam diskusi daring bersama Mediakarya, Rabu (18/11/2026).
Dalam diskusi itu, Agus menyoroti dinamika internal Partai Gerindra. Ia menyebut DPW Jatim terang-terangan mengusung Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Sementara Ahmad Muzani, Ketua MPR, juga disebut sebagai kader yang muncul di lapangan.
"Jika dibiarkan, akan terjadi deviasi bahkan faksi: Dasco faction dan Ahmad Muzani faction," kata Agus.
Agus juga menyinggung nama Yusril Ihza Mahendra sebagai kandidat potensial dari kalangan kabinet. Menurutnya, Yusril memiliki rekam jejak yang mumpuni.
"Dengan melihat track record kemampuan yang sudah sekian lama terbangun, YIM akan leluasa menangkis sejuta pertanyaan yang bernuansa destruktif itu," ujarnya.
Selain itu, Agus menyoroti mobilisasi unjuk rasa pro Gibranis atau Solois. Ia menyebut kekuatan oligarki telah mempersiapkan Rp25 hingga Rp50-an triliun.
"Mobilisasi unjuk rasa pro Gibranis atau Solois tidak boleh dipandang sepele," tutur Agus.
Latar Belakang dan Konteks Politik
Kursi Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Pengisian kursi diatur dalam UUD 1945 Pasal 8 Ayat 2 dan UU MD3 Tahun 2019. Konstitusi memberi batas 60 hari bagi Presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada parlemen.
Proses ini bukan tanpa risiko. Agus menilai tarik-menarik di parlemen dan internal partai bisa memecah kohesi. Ia menyebut munculnya faksi-faksi di Gerindra sebagai deviasi yang merugikan Prabowo.
"Kerugian tersendiri bagi Prabowo," kata Agus.
Ia juga mengingatkan residu politik pasca Gibran mundur. Menurutnya, kondisi negara sedang genting karena persoalan akut yang terbangun selama dua dekade terakhir.
"Dengan menerawang kekuatan oligarki yang notabene telah mempersiapkan Rp25 hingga Rp50-an triliun, maka mobilisasi unjuk rasa pro Gibranis atau Solois tidak boleh dipandang sepele," ujar Agus.
Dalam konteks ini, Agus menilai pentingnya kriteria profesionalitas, kapabilitas, basis empiris, dan karakter moral yang berintegritas. Ia menyebut kandidat yang memenuhi kriteria lengkap umumnya fragmentatif.
"Negara saat ini perlu kriteria yang komprehensif, paket lengkap," katanya.
Dampak dan Risiko Politik
Agus memetakan dua skenario besar. Pertama, jika Prabowo memilih kandidat dari Gerindra, ia berisiko dinilai sebagai presiden kelompok tertentu. Kedua, jika memilih dari partai lain, akan muncul politik sektarianisme nasional berbasis partai.
"Akan muncul kecemburuan, bahkan akhirnya gesekan antarpartai terpilih versus partai yang terabaikan," kata Agus.
Risiko lain muncul dalam fit and proper test di parlemen. Kandidat dari partai akan mendapat pembelaan emosional. Agus menyebut keberpihakan itu tidak fair dan mencerminkan mentalitas childish.
"Mereka tergerak untuk membela kandidat wapres karena sentimen nasib sebagai sesama entitas partai politik," ujarnya.
Jika kandidat dari partai menang karena solidaritas, Agus menilai dampaknya serius bagi masa depan negara. Ia menyebut praktik politik culas dan egois mengabaikan momentum rekonstruksi kebernegaraan.
"Karena itu, sentimen politik antar sesama elemen partai perlu ditanggalkan," kata Agus.
Langkah Selanjutnya dan Usulan Mekanisme
Agus mengusulkan model pengujian calon wapres mengadopsi fit and proper test calon Kapolri. Pertama, seleksi dari Presiden. Kedua, Presiden mengusulkan ke parlemen.
"Jika memang kandidat wapres mampu meyakinkan seluruh penguji di parlemen, maka di sana kita jumpai mekanisme yang sistematis dan efisien," ujarnya.
Menurut Agus, mekanisme ini bisa mengurangi potensi drama politik di Gedung Parlemen. Ia menyebut parlemen sarat dengan irama tak sehat.
Agus juga menekankan pentingnya memilih figur dari lingkaran terdekat Prabowo. Alasannya, rekam jejak figur tersebut relatif sudah tercatat.
"Selagi bisa diperoleh figur yang memenuhi kriteria komprehensif itu, mengapa harus mencari data yang menelan waktu lama," beber Agus.
Ia menilai Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu sosok yang bisa diusulkan. Namun, sesuai UU Tatib MD3, Presiden harus mengirim dua nama.
"Presiden harus mengirim dua nama, sebagai refleksi ketaatannya terhadap UU," ungkapnya.
Agus menutup dengan pesan tentang sikap bijak dalam memilih. Ia mengingatkan prinsip the best of the worst dan kaidah ushul fiqih maa laa yudraku kulluh laa yutraku kulluh.
"Ketika ada titik lemah dalam diri YIM, maka jangan tinggalkan seluruh keunggulannya. Inilah sikap bijak yang perlu dijaga dengan penuh respek," jelasnya.
Analisis Redaksi
Pandangan Agus Wahid menyoroti satu hal yang sering luput: kursi wapres bukan sekadar jabatan, melainkan ujian bagi konsistensi Prabowo sebagai presiden seluruh rakyat. Jika ia memilih kader partai sendiri, citra presiden kelompok tertentu sulit dibantah. Jika memilih dari partai lain, risiko sektarianisme muncul. Di titik ini, Prabowo berada di persimpangan yang tidak nyaman.
Namun, usulan Agus agar Prabowo melirik Yusril Ihza Mahendra patut dicermati. Yusril memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum dan ketatanegaraan. Ia juga bukan bagian dari lingkaran partai yang sedang bertarung. Dalam konteks fit and proper test, kandidat nonpartai justru lebih mudah diuji secara objektif karena tidak ada beban sentimen politik.
Yang perlu diwaspadai adalah tekanan politik di parlemen. Jika kandidat dari partai mendapat pembelaan emosional, kualitas bisa kalah oleh solidaritas. Mekanisme fit and proper test ala calon Kapolri yang diusulkan Agus layak dipertimbangkan. Dengan begitu, proses seleksi lebih terukur dan drama politik bisa ditekan. Prabowo perlu memastikan kursi wapres diisi oleh figur yang benar-benar mampu mendampingi recovery negara, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
Sumber: mediakarya.id, dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0